NEW
Font size
WorksheetsSOAL PKN KELAS 8
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 40mins
Pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka, berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dibawah ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan dasar negara, kecuali..
A. Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara
B. Pancasila merupakan sember dari segala sumber hukum negara
C. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah Negara yang fundamental dari negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
D. Seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak zaman nenek moyang
Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara, yang disebut dengan staats fundamental norm untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Dibawah ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara!
A. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
B. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental
C. Negara tersebut kuat dan kokoh harus mempunyai dasar negara yang kuat
D. Dasar negara merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai negara
Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin di capainya sangat memerlukan "pandangab hidup". Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Apakah yang dimaksud dengan pandangan hidup?
A. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara
B. Sebagai kaidah negara yang fundamental dari negara, mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
C. Motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan negara
D. Seluruh bangsa Indonesia telah hafal Pancasila sejak zaman nenek moyang
Konsepsi dasar atau gagasan, cita-cita dan "logos" yang artinya pengetahuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai...
A. Perjanjian luhur bangsa
B. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
C. Pandangan hidup bangsa
D. Dasar negara
Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai...
A. Petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia baik dsri segi sikap maupun perilaku selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila
B. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah
C. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara
D. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskab dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa
6. Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila …
A. disebut juga sebagai dasar falsafah negara (philosofische Grondslag)
B. merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara
C.merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan
D. sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia
7.Dalam pelaksanaannya sila kesatu Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama melandasi sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima dan seterusnya, artinya ….
A. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
B. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
C. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
D. Kelima sila dalam Pancasila saling jiwa menjiwai, tiap-tiap sila mengandung unsur-unsur dan dikualifilasi empat sila lainya
8. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu
A. Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
B. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara
C.Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan
D. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
9. Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-belah oleh sebab apa pun, merupakan ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, sila …
A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
B. Persatuan Indonesia
C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
10. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu, kecuali…
A.Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
B. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
D. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh sebab itu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
11. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit ,dan sebagainya, merupakan upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila, sila …
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
12. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila sila Persatuan Indonesia, yaitu ….
A. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
B. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
C. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit ,dan sebagainya
D. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
13. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga.
A. Mentaati tata tertib sekolah
B. Menghargai pendapat teman
C. Taat dan patuh terhadap orangtua
D. Tidak mengganggu ibadah orang lain
14. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Apakah yang dimaksud kedaulatan rakyat?
A. Kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat
B. Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.
C. Rakyat terlibat dalam pemerintahan dengan cara melakukan demotrasi dan unjukrasa di jalan
D. Semua rakyat terlibat dalam menentukan urusan-urusan penyelenggaraan Negara
15. Menurut pendapat Jean Bodin seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an Kedaulatan memiliki empat sifat pokok yaitu:…
A. Asli; Permanen; Tunggal; Tidak terbatas
B. Asli; Permanen; Tunggal; Tidak berubah
C. Permanen; Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas
D. Tunggal; Tidak berubah; Tidak terbatas; Milik rakyat
16. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi bagikan kepada badan-badan lain, merupakan sifat pokok kedaulatan ….
A. Permanen
B. Tidak Berubah
C. Tunggal
D. Tidak Terbatas
17. Kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu “daulah” artinya kekuasaan tertinggi. Dilihat dari kekuatan berlakunya, dapat dibagi dalam dua macam yaitu : ….
A. Asli dan Permanen
B. Bulat dan Utuh
C. Tak Terbagi dan Terbatas
D. Kedaulatan kedalam dan kedaulatan ke luar
18.Raja atau penguasa memperolah kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa Negara, adalah anggapan dari teori kedautan
A. Tuhan
B. Raja
C. Negara
D. Rakyat
19. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat, Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain ….
A. Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274) dan F.J. Stahl (1802-1861).
B. Montesquie (1688-1755) dan J.J. Rousseau (1712-1778).
C. Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)
D. Imanuel Kant, Hugo Krabe dan Leon Duguit.
20.Jhon Locke, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara) harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jhon Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui : Pactum subyectionis, yaitu ….
A. wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak.
B. individu menyerahkan hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat
C. perjanjian antara individu dan wadah atau Negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstistusi atau UUD.
D. perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara
21. Montesquieu seorang ahli dari Perancis berpendapat, bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power). Yaitu , kecuali …
A. Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara
B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan.
C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
D. Kekuasaan kepolisian, yaitu kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
22. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesai menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam : ….
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C. Penjelasan UUD Negara Republik Indenesia Tahun 1945
D. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”
23. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratein”. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Suatu negara termasuk negara demokrasi apabila memiliki azas atau prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu sebagai berikut.
A. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).
B. partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
C. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
D. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan
24. Kemudian azas atau prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam ciri-ciri Negara demokrasi yaitu sebagai berikut, kecuali ….
A. Memiliki lembaga perwakilan rakyat.
B. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.
C. Adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan.
D. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat
25. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna ….
A.Dominasi mayoritas mengandung makna kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil.
B. Kepentingan kelompok kecil diabaikan oleh kepentingan kelompok terbesar dalam masyarakat.
C. tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar.
D. kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil.
26.Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut;
A. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
B. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
C.Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 2 (1)). UUD 1945 amandemen
D. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusional).
27. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, antara lain :
A. Pemilihan kepala daerah secara langsung
B. Pemilihan ketua RT secara langsung
C. Sidang paripurna DPR menetapkan undang-undang
D. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan
28. MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat denganlembaga negara yang lain. Hal ini berbeda dengan kedudukan MPR sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga Negara tertinggi. Tugas dan wewenang MPR ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :
A. Fungsi Legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden
B. Hak Mengeluarkan Pendapat, ialah hak untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah
C. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
D. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)]
29. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan ….
A. dipandang sebagai cirri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia.
B. memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD
C. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden
D.representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah
30. Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dibawah ini yang bukan wujud sikap positif masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :
A. bekerjasama dengan Negara tetangga untuk mencari keuntungan pribadi
B. Berpartisipasi aktif terhadap pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.
C. Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.
D. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri.
31. Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah ….
A. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
B. seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
C. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku
D. segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hokum
32. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU Nomor ….
A. 12 Tahun 2011
B. 11 Tahun 2012
C. 12 Tahun 2013
D. 11 Tahun 2014
33. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwewenang, adalah asas dalam pembentukan peraturan perundangan ….
A. Kejelasan tujuan
B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
D. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
34. Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut: kecuali …..
A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.
C Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
D. Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan
35. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut :
A. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR.
B. DPR bersama Pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden
C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden
D. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang
36. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala Pemerintahan. Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut
A. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya
B. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul
C. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum
D. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden
37. Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda apabila …
A. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
B. nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
C. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi
D. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
38. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibentuk oleh …
A. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
B. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
C. DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
D. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
39.Andi, seorang siswa yang rajin belajar. Andi berangkat sekolah pagi pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Andi, sehingga Andi tidak pernah ditegur guru. Pada akhir semester nilai rapor pengetahuan Andi sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Andi pun sangat baik. Orangtua Andi merasa bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya.
Dari cerita di atas, Apakah Andi merupakan siswa yang mematuhi peraturan sekolah? Jelaskan pengertian kepatuhan !
A. pengetahun tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hokum
B. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan.
C. memahami tujuan dari hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama
D. pengetahun tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkanoleh hukum
40. UUD Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD Tahun 1945....
A. masih terdapat kekurangan dan kelemahan
B. bersifat supel dan luwes mengikuti zaman
C.bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
D.sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
41. Pada masa sidang BPUPKI yang kedua, dibentuk beberapa panitia kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh...
A. Moh. Hatta
B. Muh.Yamin
C.Soepomo
D.Achmad Subardjo
42.Setiap peserta didik wajib untuk mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah...
A. menggunakan seragam sekolah dengan lengkap
B. melaksanakan semua perintah guru
C. mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
D. berada di perpustakaan ketika jam belajar
43.Fenomena sekolah dengan tingkat kedisplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antar warga sekolah serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan...
A. adil
B. mandiri
C. pesanan
D. tekanan
44.Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui....
A. musyawarah
B. demonstrasi
C. surat kaleng
D. petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah...
A. UUD NRI tahun 1945, Peraturan Pemerintah, tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
B. UUD NRI tahun 1945, Tap MPR, peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
C. UUD NRI tahun 1945, Peraturan Daerah, tap MPR, undang-undang, Peraturan Pemerintah
D. UUD NRI tahun 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah...
A. Undang-Undang
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Surat Keputusan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas..
A. kejelasan tujuan
B. kejelasan rumusan
C. Organ pembentuk
D. Kesesuaian
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan. Sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Peraturan Presiden
D. Keputusan Presiden
Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui beberapa tahapan. Dari pernyataan tersebut, tahapan yang tepat dalam mengeluarkan suatu Perda adalah..
A. perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan
B. perencanaan dan penyusunan, pengesahan dan pengundangan, penyebarluasan, pembahasan
C. Pembahasan, pengesehan dan pengundangan, perencanaan dan penyusunan, penyebarluasan
D. Perencanaan dan penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan penyebarluasan
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) membersihkan tempat tidur
2) menghormati semua anggota keluarga
3) menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) membantu orang tua membersihkan rumah
Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor...
A. (1),(2), dan (3)
B. (1), (2) dan (4)
C. (1), (3) dan (4)
D.(2), (3) dan (4)
