Worksheetshak, kewajiban dan penerapan sila Pancasila
Total questions: 60
Worksheet time: 10mins
Prinsip dasr/fundamental yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, diatur dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 31 Ayat (1)
Pasal 27 Ayat (1)
Pasal 27 Ayat (2)
Pasal 28
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin oleh UUD 1945 dalam pasal...
A. Pasal 27 Ayat (2)
B. Pasal 27 Ayat (3)
C. Pasal 30 Ayat (1)
D. Pasal 29 Ayat (2)
Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 28
Pasal 27 Ayat (1)
Pasal 30 Ayat (2)
Pasal 27 Ayat (3)
Pasal yang menjadi landasan hukum bagi kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran (berpendapat) adalah...
Pasal 28
Pasal 29 Ayat (1)
Pasal 30 Ayat (1)
Pasal 31 Ayat (1)
Bunyi 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa' merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Pasal yang memuat ketentuan ini adalah...
Pasal 30 Ayat (1)
Pasal 28
Pasal 29 Ayat (1)
Pasal 29 Ayat (2)
Setiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan hak ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal ... ayat ...
Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 28
Pasal 27 Ayat (3)
Pasal 30 Ayat (1)
Pasal 30 Ayat (2)
Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem...
Pertahanan Militer dan Keamanan Sipil
Kekuatan Utama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
Jaminan Keamanan Nasional Berbasis Swadaya
Ketentuan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tertuang secara jelas dalam UUD 1945 Pasal...
A. Pasal 28
B. Pasal 31 Ayat (1)
C. Pasal 27 Ayat (2)
D. Pasal 31 Ayat (2)
Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 27 Ayat (2)
Pasal 31 Ayat (2)
Pasal 31 Ayat (1)
Pasal 30 Ayat (1)
Seorang pejabat negara tidak dapat menggunakan jabatannya untuk menghindari tuntutan hukum. Prinsip ini adalah implementasi dari kewajiban yang diemban oleh warga negara sesuai UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), yaitu...
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Wajib menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur Pasal 28J.
Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
Amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat diwujudkan negara melalui kebijakan di sektor...
Penguatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perlindungan data pribadi dan kebebasan informasi.
Jaminan sosial, pelatihan kerja, dan pengupahan minimum.
Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama.
Perbedaan mendasar antara kewajiban dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) terletak pada...
Pasal 27 Ayat (3) bersifat hak dan kewajiban, sedangkan Pasal 30 Ayat (1) hanya kewajiban.
Pasal 27 Ayat (3) mengatur tentang hukum, sedangkan Pasal 30 Ayat (1) mengatur tentang keamanan.
Pasal 27 Ayat (3) ditujukan kepada sipil, sedangkan Pasal 30 Ayat (1) ditujukan kepada militer.
Pasal 27 Ayat (3) bersifat umum (pembelaan negara), sedangkan Pasal 30 Ayat (1) lebih spesifik (pertahanan dan keamanan negara).
Implementasi atau pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 mengenai kemerdekaan berserikat harus tetap mematuhi prinsip demokrasi, yaitu...
Menghormati hak asasi manusia
Menjunjung tinggi hukum
Tidak melanggar hak orang lain
Pelaksanaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Seorang warga negara berhak mendirikan tempat ibadah, namun hak ini harus diimbangi dengan kewajiban mendasar sesuai Sila Pertama, yaitu...
Memastikan bahwa pendirian rumah ibadah tersebut dibiayai sepenuhnya oleh negara.
Menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghormati hak umat lain untuk tidak beribadah.
Mengikuti dan melaksanakan semua ajaran agama yang diakui oleh negara.
Mendapatkan izin tertulis dari seluruh warga negara non-muslim di lingkungan tersebut.
Konflik antar umat beragama dapat dicegah apabila setiap warga negara menjalankan kewajiban utamanya sesuai Sila Pertama, yaitu...
Mengembangkan sikap saling menghormati, tidak memaksakan kepercayaan, dan bekerja sama antar penganut agama.
Menjalankan syariat agama secara kaku tanpa melihat konteks sosial.
Menyusun regulasi yang mengatur secara ketat tata cara peribadatan setiap agama.
Mengutamakan kepentingan agama sendiri di atas kepentingan golongan lain.
Pemerintah menetapkan cuti bersama saat hari raya besar keagamaan. Hal ini merupakan pemenuhan hak warga negara yang dilandasi nilai Sila Pertama karena...
A. Negara mengakui bahwa Islam adalah agama mayoritas di Indonesia.
B. Negara memberikan fasilitas untuk setiap penduduk menjalankan ibadatnya masing-masing.
C. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
D. Negara wajib menjamin setiap warga negara mendapat libur nasional.
Dalam lingkungan sekolah, kewajiban yang mencerminkan pengalaman Sila Pertama adalah...
Ikut serta dalam upacara bendera setiap hari Senin.
Menghormati guru sebagai pemimpin dalam pendidikan.
Tidak mengganggu waktu dan tempat teman yang sedang melaksanakan ibadah di mushola/kapel.
Membantu teman yang kesusahan tanpa membedakan latar belakang suku dan ras.
Ketika seorang warga negara menolak mentah-mentah hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ia dianggap mengabaikan kewajiban yang merupakan implementasi/pelaksanaan dari Sila Kedua, yaitu kewajiban...
Sila Kedua menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil, yang berarti setiap warga negara wajib menjunjung dan menerima proses penegakan hukum yang adil, meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan pribadi. Berikut pernyataan yang sesuai dengan penerapan Sila Kedua adalah ....
Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Menjunjung tinggi penegakan hukum dan pemerintahan yang adil.
Membela kebenaran dan keadilan secara subjektif.
penegakan hukum hanya untuk rakyat biasa saja
Pelaksanaan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin adalah wujud pemenuhan hak warga negara sesuai Sila Kedua, yaitu hak atas...
Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.
Perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pengakuan sebagai manusia yang bermartabat.
Kepastian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Jaminan sosial dan ekonomi.
Contoh kewajiban yang menunjukkan pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia adalah...
Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Memberikan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan pilihan hati nurani.
Menghormati dan tidak melakukan diskriminasi terhadap tetangga yang berbeda suku, ras, atau status sosial.
Menjaga fasilitas umum agar tidak terjadi kerusakan.
Hak yang tidak secara langsung dijamin oleh Sila Kedua, namun merupakan pengembangan dari nilai kemanusiaan yang beradab adalah...
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.
Hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama di mata hukum.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Hak untuk hidup, tidak disiksa, dan mendapat kemerdekaan fisik.
Seorang pengusaha menolak mempekerjakan karyawan yang berasal dari suku minoritas karena takut menimbulkan konflik internal. Tindakan ini bertentangan dengan kewajiban yang dilandasi Sila Ketiga, yaitu kewajiban untuk...
Melaksanakan setiap keputusan musyawarah mufakat di kantor.
Mendahulukan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan.
Menjunjung tinggi HAM setiap karyawan secara individu.
Menghormati hak milik orang lain dan bekerja keras.
Manakah yang merupakan contoh pengalaman kewajiban untuk menjaga kesatuan dalam konteks globalisasi yang dilandasi Sila Ketiga?
Menyaring informasi asing dan menolak ideologi yang berpotensi memecah belah bangsa (seperti radikalisme dan ekstremisme).
Mengadopsi seluruh budaya asing yang masuk tanpa proses seleksi.
Mengekspor seluruh kekayaan alam Indonesia demi kepentingan devisa negara.
Menggunakan produk dalam negeri meskipun kualitasnya jauh di bawah produk impor.
Hak yang timbul sebagai konsekuensi logis dari kedaulatan negara berdasarkan Persatuan Indonesia (Sila Ketiga) adalah hak atas...
Perlindungan keamanan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman luar dan dalam.
Hak untuk mendapat pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.
Hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan umum.
Hak untuk menjalankan ibadah secara bebas dan tanpa tekanan.
Adanya hak untuk melakukan kritik dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah adalah wujud pemenuhan hak warga negara yang berlandaskan Sila Keempat, asalkan...
Kritik tersebut harus didukung oleh minimal separuh dari total jumlah warga negara.
Dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui publik.
Tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang serta dilakukan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab.
Kritik hanya boleh ditujukan kepada pejabat non-militer.
Kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya sesuai Sila Keempat adalah...
Mencapai setiap keputusan melalui musyawarah untuk mufakat yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan.
Mengutamakan kepentingan pemilih di daerahnya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.
Mengembangkan sikap individualisme untuk menjamin kebebasan mutlak setiap daerah.
Memastikan semua putusan disetujui oleh Presiden sebelum disahkan.
Jika musyawarah untuk mufakat tidak mencapai titik temu, keputusan harus diambil melalui voting (suara terbanyak). Prinsip voting ini mencerminkan esensi Sila Keempat, yaitu...
Adanya hak khusus bagi pemimpin untuk menentukan hasil akhir.
Kewajiban untuk memaksakan pendapat kelompok minoritas.
Pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan menghargai suara mayoritas sebagai solusi akhir.
Penghapusan nilai-nilai hikmat kebijaksanaan.
Pengambilan keputusan publik yang terlalu tergesa-gesa tanpa melibatkan konsultasi publik yang cukup melanggar hak warga negara yang berlandaskan nilai Sila Keempat, yaitu hak untuk...
Hidup dan mempertahankan kehidupan.
Didengar pendapatnya dan berpartisipasi dalam proses kebijakan.
Memiliki hak milik pribadi yang tidak dapat diganggu gugat.
Mendapatkan jaminan keamanan dari negara.
Larangan terhadap gaya hidup mewah dan pemborosan di kalangan pejabat publik merupakan kewajiban etika yang sesuai dengan nilai Sila Kelima, yaitu...
Mengembangkan sikap adil dan tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.
Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
Mengabaikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.
Membenarkan gaya hidup mewah sebagai hak individu.
Hak warga negara yang paling fundamental dan dijamin oleh Sila Kelima dalam konteks perekonomian adalah...
Hak untuk mendirikan partai politik.
Hak untuk memilih pemimpin negara.
Hak untuk mendapatkan kekayaan alam secara pribadi.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Seorang warga negara memiliki kewajiban untuk bekerja keras, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Kewajiban ini merupakan turunan dari nilai Sila Kelima yang berkaitan dengan...
Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan musyawarah.
Pengabdian pada agama dan kepercayaan masing-masing.
Pengembangan kreativitas dan cipta rasa yang tinggi.
Penghormatan terhadap hak milik orang lain dan pemerataan hasil kerja.
Seorang mahasiswa menolak keras adanya kelompok yang melakukan provokasi SARA di media sosial. Tindakan mahasiswa ini merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara yang selaras dengan gabungan nilai sila...
Sila Kedua dan Sila Keempat.
Sila Pertama dan Sila Kedua.
Sila Pertama dan Sila Ketiga.
Sila Ketiga dan Sila Kelima.
Hak warga negara yang dijamin oleh Sila Kedua untuk diperlakukan adil dalam sistem hukum ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A. Pasal 27 ayat (1) tentang kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
B. Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.
C. Pasal 30 ayat (1) tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
D. Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan memeluk agama.
Meskipun Sila Kelima menjamin hak warga negara atas keadilan sosial, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) secara khusus menekankan kewajiban negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tindakan ini bertujuan untuk...
Seorang pejabat publik bersikeras menolak kritik dari masyarakat dengan alasan kritik tersebut bersifat tidak membangun. Sikap pejabat ini melanggar hak warga negara yang dijamin Sila Keempat, karena...
Sila Keempat mengizinkan kritik yang bersifat menjatuhkan wibawa pemerintah.
Pejabat wajib mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
Hak berpendapat dan menyampaikan aspirasi adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang harus didengar dan dipertimbangkan.
Kritik adalah satu-satunya cara untuk mencapai musyawarah mufakat.
Warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Kewajiban ini merupakan hasil turunan dari gabungan nilai sila...
Semua sila Pancasila secara keseluruhan.
Sila Ketiga (Persatuan) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial).
Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil) dan Sila Keempat (Kerakyatan).
Sila Pertama (Ketuhanan) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial).
Bentuk partisipasi politik warga negara yang paling langsung mencerminkan pengamalan Sila Keempat adalah...
Menjadi relawan penanggulangan bencana alam.
Memberikan suara dalam pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Mengikuti wajib militer sebagai komponen cadangan.
Membayar pajak secara tertib dan tepat waktu.
Kewajiban warga negara untuk turut memelihara sarana dan prasarana umum, seperti jalan, jembatan, dan taman kota, adalah pengamalan nilai Sila Kelima karena...
Kewajiban tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 29 UUD 1945.
Sarana umum adalah hasil dari dana negara yang wajib dijaga agar dapat dimanfaatkan secara merata untuk keadilan sosial.
Sarana umum adalah simbol persatuan bangsa (Sila Ketiga).
Kewajiban ini lebih erat kaitannya dengan tanggung jawab individu (Sila Kedua).
Seorang warga negara memilih untuk menangguhkan keinginannya saat musyawarah demi tercapainya mufakat yang berlandaskan kepentingan bersama. Sikap ini adalah wujud kewajiban yang berlandaskan nilai pancasila sila ..
Sila Keempat, Sila Ketiga
Sila Kedua, Sila Pertama
Sila Ketiga, Sila Keempat
Sila Pertama, Sila Kedua
Dalam konteks Sila Ketiga, kewajiban setiap warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan melalui...
Menolak untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain.
Menjaga jarak dari kelompok yang berbeda pandangan.
Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar.
Memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
Dalam konteks Sila Ketiga, kewajiban untuk menjaga kerukunan antar umat beragama diatur dalam UUD 1945 Pasal...
Pasal 30 Ayat (1)
Pasal 28
Pasal 31 Ayat (1)
Pasal 29 Ayat (2)
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain merupakan implementasi dari hak dan kewajiban dalam Pancasila khususnya sila ....
pertama
kedua
ketiga
keempat
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain merupakan implementasi dari hak dan kewajiban dalam Pancasila khususnya sila ....
pertama
kedua
ketiga
keempat
Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdiri atas ... alinea
Satu
Dua
Tiga
Empat
Identitas tokoh berikut!
1) Beliau merupakan ketua Panitia Perencanaan UUD yang dibentuk BPUPKI
2) Memiliki andil dalam menyusun dasar negara Pancasila
3) Berjuang demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia
Tokoh yang dimaksud adalah ....
Muhamad Yamin
Mr. A.A. Maramis
K.H. Wachid Hasjim
Ir. Soekarno
Setelah mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara ....
memberi janji kemerdekaan
memberi kebebasan berunjuk rasa
mengijinkan mendirikan partai politik
mengundang tokoh masyarakat untuk bermusyawarah
Setelah berakhirnya sidang kedua, tugas BPUPKI berakhir, sebagai penggantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh ....
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Ir. Soekarno
RP Soetopo
Drs. Moh. Hatta
Dalam sidang kedua BPUPKI membahas ...
dasar negara
Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD)
Kemerdekaan Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara
Permasalahan yang dibahas dalam sidang pertama PBUPKI adalah ....
Rancangan Undang-undang Dasar Negara
rincian struktur aparatur negara
rencana ideologi negara
rumusan dasar negara
Perhatikan rumusan dasar negara berikut ini!
Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan
Rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh ....
Ir. Soekarno
Dr. Soepomo
Drs. Moh. Hatta
Mr. Moh. Yamin
Perhatikan rumusan dasar negara berikut!
1) Persatuan
2) Kekeluargaan
3) Keseimbangan lahir dan batin
4)Musyawarah
5) Keadilan rakyat
rumusan dasar negara tersebut dikemukakan oleh .....
Ir. Soekarno
Mr. Soepomo
Drs. Moh. Hatta
Mr. Mohamad Yamin
Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban warga negara yang tersirat dalam Pancasila sila....
Satu
Dua
Tiga
Empat
Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini
1. Hanya warga Negara kaya raya yang berhak mendapat perlindungan hukum
2. Hanya pejabat saja yang berhak mendapat kehidupan yang layak
3. Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum
4. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik.
Dari pernyataan diatas manakah kalimat yang benar sesuai dengan UUD 1945...
1 dan 2
2 dan 4
1 dan 3
3 dan 4
Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa disebut ...
Hak Asasi Manusia
Hak
Hak Asasi
Kewajiban
Kewajiban Asasi
Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari dua hubungan, yaitu hubungan, yaitu hubungan formal dan hubungan material, Hubungan formal Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan...
Keberadaan Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain
Keselarasan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar negara
Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi adalah penjabaran dari nilai-nilai Pancasila
Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah...
Menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan
Menjadi alat propaganda
Menjadi hukum tertinggi
Menjadi panduan pendidikan
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti...
Pancasila menjadi dasar dari segala kebijakan
Pancasila sebagai alat politik
Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari
Pancasila sebagai alat ekonomi
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia termuat dalam...
Proklamasi
Pembukaan UUD 1945
Penutup UUD 1945
Peraturan Pemerintah
