1.Apa yang membuat pancasila di pandang sebagai pandangan hidup bangsa?

2.Apa yang di maksud dengan pancasila sebagai ideologi bangsa?

3.kenapa pancasila itu menjadi filsafat bangsa?

4.Apa saja kedudukan Pancasila?

5.Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara?

6.Apa pengertian kesadaran menurut poedjawijatna?

7.kenapa masyarakat itu harus memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara?

8.Apa saja gejala yang melemahkan kesadaran?

9.Apa saja faktor pendukung rasa kesadaran berbangsa dan bernegara?

10.Apa yang di maksud dengan unconscious incompetence?

Kericuhan ini bermula saat membahas keabsahan susunan anggota komisi yang diajukan dua pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang duduk di kursi pimpinan menyatakan bahwa susunan anggota komisi yang sah adalah yang diajukan Epyardi dari kubu Suryadarma Ali. Kubu Romahurmuziy yang diwakili oleh Hasrul Azwar protes. Ia mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy. Mendadak, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengumumkan bahwa pimpinan hanya mengakui susunan anggota komisi yang diajukan kubu Suryadarma. Agus pun kemudian menskors rapat paripurna tanpa batas waktu. Tiba-tiba, terdengar suara meja dibanting dari tempat duduk anggota DPR. Tak hanya meja, dua gelas di tempat duduk anggota Fraksi PPP juga pecah berantakan.

Peristiwa ini terkesan mempunyai unsur kekerasan dalam rapat namun kedua kelompok tidak saling menerima hasil dari keputusan rapat yang diketuai oleh Fahri Hamzah. Peristiwa kubu romahurmuziy yang tidak menerima keputusan rapat merupakan sila ke …

Dunia akademis Indonesia sempat heboh saat mantan guru besar Universitas Katolik Parahyangan, Profesor Anak Agung Banyu Perwita, ketahuan menjiplak tulisan yang nekat dia kirimkan ke surat kabar berbahasa Inggris. Dosen favorit dengan catatan akademis cemerlang itu pun harus menyudahi karirnya dengan cap plagiator. Banyu tadinya adalah dosen favorit Jurusan Hubungan Internasional UNPAR. Awalnya memang tidak ada yang tahu kalau profesor muda itu mulai bermain api dengan menjiplak tulisan buat dikirimkan sebagai artikel opini di surat kabar The Jakarta Post. Mungkin dia merasa tidak yakin dengan dirinya maka memutuskan menjiplak. Atau bisa juga supaya terlihat keren dan prestise. Tulisan Banyu berjudul, 'RI’s defense tranformation,' diterbitkan di The Jakarta Post, 14 Juni 2009. Setelah diamati baik-baik, ternyata Banyu diketahui menjiplak tulisan karya Richard A. Bitzinger berjudul, 'Defense Transformation and The Asia Pacific: Implication for regional Millitaries,' sudah terbitkan di jurnal Asia-Pacific Center for The Security Studies Volume 3—Nomor 7, pada Oktober 2004. Peristiwa plagiarism yang dilakukan oleh kalangan akademis tersebut merupakan pelanggaran sila …

Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan undang-undang dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang. Soemitro Kolopaking menyetujui usulan tersebut, dan meminta ada pasal mengenai amandemen undang-undang dasar agar bisa diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian Liem Koen Hian mempertanyakan status orang Thionghoa yang pada masa kolonial disebut Timur Asing. Sidang lanjutan tanggal 11 Juli 1945 ada perdebatan soal Piagam Jakarta. Johannes Latuharhary keberatan dengan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia mengingatkan ini bisa mengancam penganut agama lain dan adat istiadat. Pandangan ini diamini oleh Wongsonegoro dan Djajadiningrat. Menanggapi ini, Agus Salim menjamin masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian KH Wahid Hasyim mengatakan pemaksaan syariat kepada penganut Islam tak akan terjadi karena ada prinsip permusyawaratan. Suasana rapat BPUPKI menghadirkan beberapa pandangan yang berbeda mengenai rumusan dasar Negara khusus pada sila pertama pancasila. Jika kita ambil pelajaran pada suasana sidang tersebut maka kita berkesimpulan telah mereka sangat menerapkan nilai pada sila ke …

Pada Sabtu, 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Beberapa bangunan disamping tempat beribadah umat Buddha tersebut hangus terbakar, termasuk delapan mobil dan beberapa motor yang terparkir di depannya. Menurut catatan pemerintah, jumlah kerugian mencapai lebih dari Rp3 milyar rupiah. Kerusuhan ini disulut oleh konflik agama antara umat Islam dan Buddha. Kabarnya, sebagian warga Tanjungbadai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha berdarah Tionghoa protes akan kerasnya suara adzan dari sebuah masjid local. Belum lagi rumor seorang wanita yang melempari masjid dengan batu dan mengusir imam di dalamnya menyebar secara cepat. Tidak ada tindakan hukum yang ditempuh kedua belah pihak Sampai sekrang, ke-11 wihara tersebut selalu dijaga polisi setiap jam beribadah. Konflik diatas mengingat kita akan pentingnya toleransi antar umat beragama kemudian konflik diatas jelas-jelas melanggar sila ke …

Semenjak mewabahnya pandemi Covid-19, banyak sektor yang sangat terpukul. Salah satunya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat tergerus omzetnya lantaran minimnya pemasukan. Pemerintah menggelontorkan banyak bantuan untuk pelaku UMKM. Salah satu bantuannya adalah Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku UMKM agar bisa mengembangkan bisnisnya kembali. Awalnya bantuan ini berakhir pada September lalu, namun pemerintah menambah pagu bantuan untuk 3 juta pelaku UMKM, sehingga kebijakan ini pun diperpanjang. Adapun jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta ini menurut Hanung adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil home industry ataupun usaha rumahan. Tak hanya itu, usaha yang fokus pada penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun tetap bisa mendaftarkan, asal usaha yang dimiliki bisa dibuktikan. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan berbagai macam bantua untuk usaha masyarakat agar bisa tetap bertahan disaat covid-19 ini merupakan pelaksanaan sila ke …

Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang…

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan sebagai salah satu upaya bersama untuk bangkit dari pandemi sehingga dapat kembali menggerakkan ekonomi dengan terciptanya kembali peluang kerja. Menparekraf Sandiaga Uno saat kegiatan "Donor Darah dan Plasma Konvalesen bersama Ikatan Alumni ITB" di PMI DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya, Salemba, Jumat (6/8/2021), mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat. Termasuk di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagai salah satu sektor yang terdampak keras pandemi. Karenanya ia mengajak masyarakat untuk terus bergerak bersama, berkolaborasi menghadirkan kegiatan dan upaya yang dapat membantu aspek sosial dan kemanusiaan. Ia pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Ikatan Alumni ITB bersama PMI DKI Jakarta yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan donor darah. Termasuk donor plasma konvalesen yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat dalam membantu penanganan COVID-19. Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga juga berkesempatan melakukan donor darah. Kegiatan donor darah tersebut merupakan pengamalan sila yang berlogo ..

1. Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dituntut membayar kerugian negara dengan pidana pengganti sebesar Rp 14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Juliari terbukti memerintah dan menerima fee pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dari dua anak buahnya Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. "Menetapkan uang penghanti Rp 14,597 miliar jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," ujar jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7/2021). Adapun, jaksa juga menuntut agar hak politik Juliari dicabut selama 4 tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok," tutur jaksa. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh eks Menteri Sosial itu merupakan pelanggaran sila ke …

Secara harfiah, pancasila itu diartikan ...

Judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan") pada tanggal 1 Juni 1945, adalah ...

Mengamalkan Pancasila untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, merupakan pengamalan Pancasila sebagai . . .

Pancasila hadir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia pada abad XIV (Kerajaan Nusantara), maka Pancasila merupakan . . . .

1. Alasan sidang PPKI mengganti sila pertama dari piagam jakarta menjadi ketuhanan yang maha esa adalah ...

2. Nilai-nilai pancasila selalu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena ...

3. Di dalam masyarakat Indonesia, Pancasila disebut sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dasar negara dan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, pancasila merupakan …

4. Berikut ini contoh pengambilan keputusan dalam keluarga yang sesuai dengan pribadi demokrasi pancasila, yaitu …

5. Pancasila sebagai dasar Negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali…

6. Sidang BPUPKI pertama mengkaji tentang dasar negara yang dijadikan landasan pada saat Indonesia merdeka. Pada saat itu, Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan...

7. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyiapkan bantuan bagi anak yatim. Terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19, banyak anak Indonesia yang harus kehilangan orangtuanya akibat penyakit tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perlindungan untuk anak yatim sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. "Untuk itu, pemerintah melalui Kemensos tengah menyiapkan mekanisme bantuan," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Minggu (15/8/2021). Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan bagi anak yatim merupakan implementasi sila ke ...

8. Salah satu insiden menyangkut Syekh Ali Jaber yang sempat ramai diberitakan dan jadi perbincangan adalah kasus penusukan di Masjid Fallahudin, Kota Bandar Lampung pada September 2020 lalu.

Dari peristiwa itu pula, Syekh Ali Jaber meninggalkan kesan sebagai seorang pemurah. Pendakwah itu sempat menunjukkan sikap tersebut ketika memberikan maaf ke tersangka penyerangan sejak awal kejadian.

Ulama karismatik asal Madinah itu ditusuk saat memberikan tausiah yang baru berjalan 15 menit. Sesaat sebelum peristiwa penyerangan, Ali Jaber sempat melakukan interaksi dengan para jemaah yang hadir. Tindakan penusukan syekh ali jaber oleh orang tidak dikenal merupakan pelanggaran sila ke ...

Dampak Restorasi Meiji bagi pemerintahan Jepang dalam bidang industri adalah …

Daerah di Indonesia yang pertama kali dikuasai masa pendudukan Jepang adalah

Perang Dunia II antara blok sekutu dan sentral terjadi tahun berapa …

Panglima militer Belanda yang menandatangani penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 adalah ....

Panglima militer Jepang yang menandatangani penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 adalah ....

Pemerintahan militer Jepang di Indonesia membagi kekuasaannya menjadi 3 bagian, untuk wilayah Sumatra berada dibawah pengawasan tentara .... dengan pusat ...

Gerakan Tiga A yang dilancarkan oleh Jepang tidak mendapat simpati dari bangsa Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan…

Untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya pemerintahan Jepang mendidik bangsa Indonesia sebagai pembantu prajurit Jepang yang disebut…

Gambar di atas merupakan tempat yang menjadi saksi sejarah antara Panglima Militer H. Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjardo van Starkenborgh Stachouwer (Belanda) yang menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Histoshi Immamura (Jepang) pada tanggal 8 Maret 1942. Peristiwa tersebut dikenal dengan perjanjian ….

Penjajahan Jepang terhadap bangsa Indonesia berlangsung tiga setengah tahun. Penjajahan Jepang di Indonesia mengakibatkan kesengsaraan rakyat, baik secara lahir maupun batin, meskipun juga terdapat dampak positifnya. Dampak positif masa pendudukan Jepang atas wilayah Indonesia adalah ....

Berdasarkan gambar di atas, gerakan ini berdiri pada Maret 1942 dipimpin oleh Hihosyi Syimizu dan Mr. Samsuddin (tokoh Parindra Jawa Barat). Gerakan ini bertujuan untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya. Namun, setahun kemudian gerakan ini telah di bubarkan, karena ….

Shusintai, Seinendan, dan Hizbullah adalah beberapa contoh organisasi semi militer yang dibentuk langsung oleh pemerintah militer Jepang. Tujuan tersembunyi dibalik pembentuknya organisasi semi militer pada masa pendudukan Jepang adalah ….

Selain ingin menunjukkan kejayaan bangsa Jepang, kolonialisme-imperialisme Jepang juga dilatarbelangi faktor ekonomi. Berikut ini yang bukan termasuk faktor ekonomi yang melatarbelakangi kolonialisme-imperialisme Jepang adalah ….

Pada Perang Dunia II, kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak dapat dikendalikan, salah satu basis yang dihancurkan Jepang pada 8 Desember 1941 adalah Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di….

Kerja paksa di zaman pendudukan Jepang dikenal dengan nama .…

Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama.....

Dalam bidang pemerintahan, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah yang dipegang oleh pemerintahan militer angkatan darat dan angkatan laut. Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku termasuk wilayah yang dipegang oleh pemerintahan....

Perhatikan data berikut ini.

(1) Kebebasan melakukan ibadah.

(2) Mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang.

(3) Diizinkan membentuk pemerintah bayangan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan.

(4) Menggunakan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa pengantar maupun akademis.

(5) Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” beriringan dengan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”

Sebagian data diatas adalah alasan lain para tokoh pergerakan nasional Indonesia awalnya menyambut baik kedatangan Jepang. Alasan yang tidak tepat ditunjukkan pada nomor ….

Dalam konteks hubungan tugas dan wewenang antara DPR dan Presiden, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan wewenang DPR dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh Presiden?

A. DPR tidak memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Presiden.

B. DPR hanya bisa mengawasi kebijakan pemerintah, bukan pelaksanaan undang-undang oleh Presiden.

C. DPR berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Presiden, serta dapat meminta penjelasan terkait kebijakan yang dijalankan.

D. Presiden dapat menghindari pengawasan DPR terkait pelaksanaan undang-undang jika tidak setuju dengan keputusan DPR.

E. DPR hanya berwenang memberikan sanksi terhadap pelaksanaan undang-undang oleh Presiden.

Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hubungan antara tugas dan wewenang Presiden dengan DPR dalam hal pengesahan anggaran negara?

A. Presiden dapat menetapkan anggaran negara tanpa perlu persetujuan DPR.

B. DPR memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan anggaran negara tanpa campur tangan Presiden.

C. Presiden dan DPR bekerja sama dalam menetapkan anggaran negara, namun keputusan akhir ada di tangan Presiden.

D. Presiden mengajukan anggaran negara, namun DPR berwenang untuk mengesahkannya atau menolaknya.

E. DPR hanya menerima anggaran negara yang diajukan oleh Presiden tanpa kewenangan untuk memberikan persetujuan.

Dalam hal hubungan antara DPR dan Presiden dalam hal pemberhentian Presiden sebelum masa jabatannya, manakah dari pilihan berikut yang menggambarkan proses yang benar menurut UUD 1945?

A. DPR dapat memberhentikan Presiden secara sepihak tanpa melalui proses hukum.

B. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR dengan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi setelah ada pelanggaran berat.

C. Presiden hanya bisa diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi setelah adanya keputusan DPR.

D. Pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan oleh DPR melalui mekanisme impeachment tanpa pengawasan dari lembaga lain.

E. DPR dapat memberhentikan Presiden hanya jika Presiden mengajukan pengunduran diri secara sukarela.

Pada suatu waktu, DPR sedang mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden. Namun, DPR merasa bahwa ada beberapa pasal dalam rancangan tersebut yang perlu diperbaiki. Presiden, sebagai pihak yang mengusulkan, ingin memastikan agar rancangan undang-undang tersebut dapat segera disahkan.

Berdasarkan situasi tersebut, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat mengenai peran DPR dan Presiden dalam proses pembuatan undang-undang menurut UUD 1945?

A. DPR dapat menolak seluruh rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden tanpa mempertimbangkan alasan yang diberikan oleh Presiden.

B. Presiden berhak menetapkan rancangan undang-undang tanpa melibatkan DPR dalam pembahasannya.

C. DPR dapat mengusulkan perubahan atau penambahan pada rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, dan Presiden harus menyetujuinya.

D. DPR berhak menolak atau mengubah rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, dan Presiden harus memberikan persetujuan akhir.

E. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, karena kewenangan tersebut sepenuhnya milik DPR.

Presiden baru saja mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR. Setelah menerima rancangan tersebut, DPR melakukan pembahasan lebih lanjut dan merasa ada beberapa bagian yang perlu direvisi. Presiden mengharapkan agar anggaran tersebut dapat segera disetujui untuk kepentingan pembangunan negara.

Berdasarkan situasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan hubungan wewenang antara DPR dan Presiden dalam pengesahan anggaran negara menurut UUD 1945?

A. Presiden dapat menetapkan APBN tanpa memerlukan persetujuan dari DPR.

B. DPR memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan APBN tanpa campur tangan Presiden.

C. Presiden mengajukan APBN, namun DPR berwenang untuk menerima atau menolaknya.

D. DPR hanya dapat memberikan persetujuan terhadap APBN yang sudah disepakati oleh Presiden.

E. Presiden tidak dapat mengajukan APBN dan hanya menunggu keputusan DPR.

Setelah beberapa waktu menjabat, Presiden melakukan kebijakan yang kontroversial terkait penerapan undang-undang. DPR merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan negara dan berhak untuk mengawasi pelaksanaannya. DPR kemudian memutuskan untuk meminta klarifikasi dari Presiden mengenai kebijakan tersebut.

Berdasarkan situasi ini, manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan peran DPR dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Presiden?

A. DPR tidak berwenang mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Presiden.

B. DPR berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh Presiden dan dapat meminta penjelasan terkait kebijakan yang diterapkan.

C. DPR hanya berwenang mengawasi kebijakan yang diterapkan oleh Presiden, bukan pelaksanaan undang-undang.

D. Presiden dapat menanggapi pengawasan DPR dengan mengabaikan semua permintaan klarifikasi.

E. DPR hanya dapat memberikan sanksi kepada Presiden jika tidak mengikuti undang-undang.

Dalam sebuah sidang paripurna, DPR membahas pemberhentian Presiden karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Beberapa anggota DPR mengusulkan untuk memulai proses impeachment, namun menurut prosedur yang berlaku, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.

Berdasarkan situasi tersebut, manakah pernyataan yang paling sesuai mengenai proses pemberhentian Presiden menurut UUD 1945?

A. DPR dapat memberhentikan Presiden secara langsung tanpa melalui Mahkamah Konstitusi.

B. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Konstitusi, yang akan menilai apakah terjadi pelanggaran berat.

C. DPR tidak perlu melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment terhadap Presiden.

D. Proses pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi setelah adanya keputusan DPR.

E. DPR hanya bisa memberhentikan Presiden jika Presiden mengundurkan diri secara sukarela.