WorksheetsPANCASILA
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Name
Class
Date
1.
1. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan fundamental sebagai...
a)
Pandangan hidup bangsa
b)
Cita-cita dan tujuan nasional
c)
Sumber dari segala sumber hukum
d)
Perjanjian luhur bangsa Indonesia
e)
Pedoman moral dalam bermasyarakat
2.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara eksplisit mengandung pengakuan terhadap...
a)
Pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM)
b)
Persatuan dan kesatuan bangsa
c)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
d)
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
e)
Ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3.
3. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif karena...
a)
Digali dari budaya dan kepribadian bangsa
b)
Pelaksanaannya dipengaruhi oleh kondisi subjek
c)
Kebenarannya bersifat universal dan tidak tergantung subjek
d)
Merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat
e)
Dapat berubah sesuai perkembangan zaman
4.
4. Ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah kemampuannya untuk...
a)
Nilai-nilai dasarnya dapat diubah
b)
Ideologinya dapat diganti dengan ideologi lain
c)
Mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri
d)
Harus mengadopsi semua ideologi asing
e)
Tidak dapat menerima kritik dan saran dari luar
5.
5. Perwujudan sila Persatuan Indonesia dalam konteks negara adalah...
a)
Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
b)
Mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan
c)
Mengembangkan rasa kebanggaan terhadap daerah sendiri
d)
Bersikap individualis dan memandang rendah suku lain
e)
Melaksanakan musyawarah untuk mufakat
6.
6. Sila Pancasila yang menjadi landasan filosofis bagi prinsip kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat adalah Sila...
a)
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
b)
Ketiga, Persatuan Indonesia.
c)
Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
d)
Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e)
Semua jawaban benar
7.
7. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara memiliki kedudukan sebagai...
a)
Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm).
b)
Nilai dasar operasional (nilai praksis).
c)
Peraturan perundang-undangan tertinggi.
d)
Hukum dasar tertulis (konstitusi).
e)
Semua jawaban salah
8.
8. Dalam konteks hak asasi manusia, perbedaan antara hak asasi (hak) dan kewajiban asasi (kewajiban) dalam pandangan Pancasila adalah...
a)
Hak harus didahulukan daripada kewajiban dalam kondisi apapun
b)
Kewajiban asasi harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menuntut hak asasi
c)
Kewajiban asasi adalah urusan negara, sementara hak asasi adalah urusan individu
d)
Hak asasi adalah universal, sementara kewajiban asasi hanya berlaku di Indonesia
9.
9. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan fundamental terkait kekuasaan Presiden adalah...
a)
Presiden dipilih oleh MPR.
b)
Presiden tidak lagi dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
c)
Masa jabatan Presiden menjadi seumur hidup.
d)
Presiden memiliki kekuasaan legislatif bersama DPR.
10.
10. Yang termasuk dalam hak asasi politik (political rights) warga negara Indonesia adalah...
a)
Hak untuk memiliki harta dan mempertahankan kekayaan.
b)
Hak untuk tidak disiksa atau diperbudak.
c)
Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
d)
Hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan.
11.
11. Kedudukan MPR setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
a)
Lembaga yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD.
b)
Lembaga tertinggi negara.
c)
Mandataris rakyat yang bertanggung jawab kepada Presiden.
d)
Lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD.
12.
12. Penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM internal yang dilakukan oleh individu adalah...
a)
Rendahnya kesadaran akan kewajiban asasi manusia dan sikap egois.
b)
Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.
c)
Mekanisme penegakan hukum yang lemah.
d)
Kesenjangan ekonomi yang lebar.
13.
13. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review (uji materiil) Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah...
a)
Mahkamah Konstitusi (MK).
b)
Komisi Yudisial (KY).
c)
Mahkamah Agung (MA).
d)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
14.
14. Sikap yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai instrumental Sila Kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah...
a)
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang latar belakang.
b)
Tidak melakukan diskriminasi terhadap teman yang berbeda suku saat berdiskusi kelompok.
c)
Membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kewajiban kepada negara.
d)
Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi.
15.
15. Berikut ini adalah hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak non-derogable atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali...
a)
Hak untuk hidup.
b)
Hak untuk tidak diperbudak.
c)
Hak untuk tidak disiksa.
d)
Hak untuk berpendapat.
16.
16. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk...
a)
Pelaksanaan kedaulatan rakyat dan legitimasi kepemimpinan nasional.
b)
Membatasi hak-hak politik warga negara.
c)
Menggantikan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.
d)
Mengukuhkan kekuasaan kelompok elit politik.
17.
17. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang...
a)
Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
b)
Hak untuk mendapatkan pendidikan.
c)
Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
d)
Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
18.
18. Nilai-nilai dasar Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, memiliki sifat...
a)
Konkret dan harus segera diimplementasikan dalam bentuk peraturan.
b)
Fleksibel dan dapat diubah sesuai kepentingan politik.
c)
Statis, fundamental, dan universal yang diyakini kebenarannya.
d)
Tergantung pada kesepakatan lembaga negara tertinggi.
19.
19. Pengadilan yang berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM berat (Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan) di Indonesia adalah...
a)
Mahkamah Agung.
b)
Pengadilan Tata Usaha Negara.
c)
Pengadilan HAM Ad Hoc.
d)
Pengadilan Negeri.
20.
20. Salah satu kelemahan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah...
a)
Kuatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
b)
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menunjuk anggota MPRS.
c)
Terlalu kuatnya peran Mahkamah Agung.
d)
Adanya kebebasan pers yang sangat luas.
21.
21. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ditunjukkan oleh tindakan...
a)
Pemberian vonis hukuman oleh hakim.
b)
Penangkapan pelaku tindak pidana oleh polisi.
c)
Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
d)
Penahanan tersangka oleh jaksa penuntut umum.
22.
22. Sila Kelima Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) memiliki nilai praksis yang dapat diwujudkan melalui...
a)
Menerima hasil keputusan musyawarah dengan ikhlas.
b)
Menghormati kebebasan beragama orang lain.
c)
Bekerja keras dan tidak bergaya hidup mewah atau boros.
d)
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pribadi.
23.
23. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran utama dalam...
a)
Melakukan Penuntutan di Pengadilan HAM.
b)
Penyuluhan, pemantauan, penyelidikan, pengkajian, dan mediasi terkait HAM.
c)
Memberikan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran HAM.
d)
Membuat Peraturan Pemerintah tentang perlindungan HAM.
24.
24. Sila Ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia) secara instrumental dijabarkan dalam...
a)
Pasal 35 dan 36 UUD 1945 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
b)
Pasal 29 UUD 1945 tentang Agama.
c)
Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
d)
Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional.
25.
25. Perbedaan pokok antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal adalah...
a)
Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, sedangkan Liberal mengutamakan suara mayoritas (voting).
b)
Demokrasi Pancasila menganut pemisahan kekuasaan, sementara Liberal menganut pembagian kekuasaan.
c)
Demokrasi Pancasila meniadakan partai politik.
d)
Demokrasi Pancasila mengutamakan kebebasan individu secara mutlak.
26.
26. Contoh kewajiban asasi setiap warga negara di bidang sosial dan budaya adalah...
a)
Wajib membayar pajak.
b)
Wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat.
c)
Wajib mengikuti pemilihan umum.
d)
Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
27.
27. Hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang berkaitan dengan pengembangan diri adalah hak...
a)
Untuk bekerja dan mendapat imbalan yang adil.
b)
Untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.
c)
Untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
d)
Untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.
28.
28. Hak asasi manusia di bidang sosial budaya yang dijamin UUD 1945 adalah...
a)
Hak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
b)
Hak memiliki harta benda.
c)
Hak untuk memilih dalam pemilu.
d)
Hak atas jaminan sosial dan kesehatan
29.
29. Salah satu ciri utama negara hukum (rechtsstaat) yang dianut Indonesia adalah adanya...
a)
Kekuasaan yang tidak terbatas bagi pemerintah untuk menjaga keamanan.
b)
Supremasi hukum, jaminan HAM, dan pembagian kekuasaan (Trias Politica).
c)
Dominasi peran militer dalam kehidupan politik.
d)
Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR.
30.
30. Contoh pelanggaran HAM ringan di lingkungan sekolah adalah...
a)
Kepala sekolah melarang siswanya untuk melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut.
b)
Memberi hukuman lari di lapangan karena siswa datang terlambat.
c)
Seorang guru yang memukul siswa hingga luka berat.
d)
Kasus perundungan (bullying) yang menyebabkan korban trauma.
31.
31. Pernyataan yang benar mengenai kedudukan Pancasila sebagai cita-cita hukum (rechtsidee) adalah...
a)
Semua hukum di Indonesia harus sama dengan hukum di negara-negara lain.
b)
Pancasila dapat menggantikan UUD 1945 sewaktu-waktu.
c)
Hukum harus mampu beradaptasi dengan hukum adat yang berlaku di setiap daerah.
d)
Setiap pembentukan hukum harus bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
32.
32. Pembatasan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, hanya boleh diatur dengan...
a)
Undang-Undang.
b)
Peraturan daerah.
c)
Keputusan Presiden.
d)
Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
33.
33. Dalam Demokrasi Pancasila, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mensyaratkan bahwa setiap putusan harus...
a)
Dicapai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan hanya voting.
b)
Didasarkan pada kepentingan pribadi ketua lembaga.
c)
Ditetapkan melalui referendum rakyat.
d)
Disahkan oleh Mahkamah Agung.
34.
34. Sila yang menjadi landasan bagi jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 UUD 1945) adalah Sila...
a)
Sila Pertama.
b)
Sila Kelima.
c)
Sila Ketiga.
d)
Sila Kedua.
35.
35. Seorang siswa beragama Kristen mengajak temannya yang beragama Islam untuk berdiskusi kelompok setelah ia selesai melaksanakan salat Magrib. Sikap ini merupakan penerapan nilai Sila Pertama, yaitu...
a)
Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarumat beragama.
b)
Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.
c)
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
d)
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya.
36.
36. Penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) dalam penegakan hukum diwujudkan melalui...
a)
Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang di mata hukum tanpa memandang status sosial atau jabatan.
b)
Setiap warga negara wajib membayar pajak tepat waktu.
c)
Pengadilan memutuskan perkara berdasarkan suara terbanyak.
d)
Mendahulukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.
37.
37. Saat terjadi bencana alam, seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan agama bergotong royong menyalurkan bantuan kepada korban. Aksi ini merupakan cerminan dari Sila...
a)
Sila Kelima, karena bertujuan untuk meringankan beban korban bencana.
b)
Sila Kedua, karena merupakan wujud pengakuan harkat dan martabat manusia.
c)
Sila Ketiga, karena menunjukkan upaya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.
d)
Sila Pertama, karena didasari nilai kemanusiaan universal.
38.
38. Dalam rapat pemilihan ketua OSIS, setiap kandidat diperbolehkan menyampaikan visi dan misinya. Kemudian, dilakukan pemungutan suara untuk menentukan pemenang. Hal ini mencerminkan penerapan nilai Sila Keempat, yaitu...
a)
Menerapkan prinsip kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan/perwakilan dan menerima hasil keputusan.
b)
Mengutamakan musyawarah mufakat di atas kepentingan pribadi.
c)
Menjunjung tinggi keadilan sosial.
d)
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air.
39.
39. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi impor barang-barang mewah dan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada barang-barang tersebut. Kebijakan ini merupakan upaya penerapan Sila Kelima, karena bertujuan...
a)
Mengembangkan sikap hemat dan tidak bergaya hidup boros dan mewah.
b)
Melindungi produk-produk dalam negeri dari persaingan internasional.
c)
Menciptakan kesadaran akan pentingnya musyawarah.
d)
Meningkatkan pendapatan negara secara mutlak.
40.
40. Bentuk penerapan nilai Pancasila yang paling tepat untuk menghadapi paham individualisme dan sekularisme yang semakin meluas di kalangan remaja adalah...
a)
Mengharuskan penggunaan produk dalam negeri (Sila Ketiga).
b)
Mengejar prestasi setinggi-tingginya dan menghargai hasil kerja keras (Sila Kelima).
c)
Meningkatkan kegiatan yang mengutamakan musyawarah dan gotong royong (Sila Ketiga dan Keempat).
d)
Menguatkan ajaran agama dan kerukunan antarumat beragama (Sila Pertama) serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan tenggang rasa (Sila Kedua).
41.
41. Seorang pejabat publik menolak pemberian gratifikasi meskipun itu tidak dilarang secara eksplisit oleh peraturan. Tindakan pejabat tersebut adalah penerapan nilai Sila...
a)
Sila Ketiga, karena menjaga wibawa negara.
b)
Sila Pertama, karena tindakan tersebut didasari oleh moralitas dan kejujuran.
c)
Sila Kedua, karena menolak diskriminasi.
d)
Sila Keempat, karena menjaga permusyawaratan.
42.
42. Contoh praktik demokrasi ekonomi sebagai penjabaran Sila Kelima Pancasila yang paling utama adalah...
a)
Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) oleh DPR.
b)
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
c)
Pemberian hak veto kepada pemerintah dalam setiap kebijakan ekonomi.
d)
Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara oleh swasta.
43.
43. Jika terjadi sengketa batas wilayah antara provinsi A dan provinsi B, tindakan yang paling sesuai dengan nilai Sila Ketiga Pancasila adalah...
a)
Menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah dan mediasi yang dipimpin oleh Pemerintah Pusat, dengan mengutamakan kepentingan nasional.
b)
Masing-masing provinsi mempertahankan argumennya dengan mengedepankan kepentingan daerah.
c)
Mengadakan pemungutan suara di wilayah sengketa untuk menentukan provinsi mana yang lebih berhak.
d)
Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencari putusan hukum.
44.
44. Seorang warga negara asing yang bekerja di Indonesia ditangkap karena kasus pencurian dan diadili di Pengadilan Negeri. Penerapan prinsip Pancasila dalam kasus ini adalah...
a)
Memberikan perlakuan hukum yang adil dan sama seperti warga negara Indonesia lainnya (Sila Kedua).
b)
Mengedepankan hasil musyawarah mufakat (Sila Keempat) untuk menentukan hukuman.
c)
Hukum harus lebih ringan karena ia bukan warga negara Indonesia.
d)
Mengutamakan kepentingan korban (Sila Kelima) dalam putusan hakim.
45.
45. Sikap yang paling tepat dalam menyikapi hasil keputusan musyawarah mufakat di kelas yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita adalah...
a)
Mencari dukungan teman-teman untuk mengubah keputusan tersebut secara sepihak (Sila Ketiga).
b)
Menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab (Sila Keempat).
c)
Meminta diadakan pemungutan suara ulang karena merasa keputusan tersebut melanggar HAM (Sila Kedua).
d)
Mengajukan protes kepada guru karena merasa keputusan tersebut tidak adil.
46.
46. Penyebaran informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial merupakan tantangan terbesar bagi penerapan Sila Pertama, Kedua, dan Ketiga. Tantangan ini paling tepat dikategorikan sebagai ancaman yang berasal dari...
a)
Ancaman disintegrasi politik.
b)
Dampak negatif perkembangan teknologi dan globalisasi yang memudarkan etika berinteraksi.
c)
Ancaman krisis ekonomi global.
d)
Ancaman ideologi ekstrem.
47.
47. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor swasta di berbagai tingkatan merupakan tantangan yang secara fundamental melanggar nilai Sila Kelima Pancasila. Aspek penting dari Sila Kelima yang paling terancam oleh korupsi adalah...
a)
Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
b)
Pemerataan hasil pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan sosial.
c)
Nilai spiritual dan moralitas bangsa.
d)
Kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat.
48.
48. Rumusan Pancasila yang sah, resmi, dan menjadi Dasar Negara Indonesia terdapat dalam...
a)
Teks Proklamasi Kemerdekaan.
b)
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c)
Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
d)
Piagam Jakarta.
49.
49. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama BPUPKI adalah...
a)
Menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka.
b)
Menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan.
c)
Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
d)
Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
50.
50. Pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, terdapat tiga tokoh yang mengemukakan usulan rumusan dasar negara. Salah satu usulan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soepomo adalah tentang...
a)
Persatuan, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, dan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam.
b)
Internasionalisme, Mufakat atau Demokrasi, Ketuhanan, Kebangsaan Indonesia, dan Kesejahteraan Sosial.
c)
Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.
d)
Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat.
100 %
