Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

BAB 1

Total questions: 180

Worksheet time: 2hrs 30mins

Name
Class
Date
1.

Praktik "pencucian uang" lazim dilakukan oleh para pedagang di China kuno sejak tahun 3000 SM. Prinsip pencucian uang yang digunakan pada masa tersebut adalah...

a)

Mendirikan bisnis kedai kopi fiktif untuk mencampur dana legal dan ilegal.

b)

Menggunakan rekening offshore di kawasan Asia Tengah untuk transfer dana.

c)

Melakukan structuring transaksi dalam jumlah kecil untuk menghindari kewajiban pelaporan kepada kaisar.

d)

Mengubah dana ilegal ke dalam bentuk aset yang mudah dipindahkan dan diinvestasikan dalam sistem ekonomi legal di yurisdiksi lain.

e)

Menggunakan Bank Sentral sebagai perantara untuk mengubah mata uang asing ilegal menjadi mata uang lokal.

2.

Undang-undang di Amerika Serikat yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1986 yang secara spesifik menjadikan praktik pencucian uang sebagai kejahatan, serta mengkategorikan structuring untuk menghindari kewajiban pelaporan sebagai kejahatan, adalah...

a)

Bank Secrecy Act

b)

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)

c)

Money Laundering Act

d)

Foreign Bank Account Report Act

e)

USA PATRIOT Act

3.

Menurut Hanafi Amrani (2012), istilah "pencucian uang" mulai digunakan dalam konteks hukum di persidangan di Amerika Serikat pada tahun 1982 dalam kasus civil forfeiture yang menyimpulkan transfer dana dari Kolumbia ke Miami merupakan proses pencucian uang. Kasus tersebut dikenal dengan...

a)

US vs Al Capone

b)

US vs Mayer Lansky

c)

US vs Richard Nixon

d)

US vs $4,225,625.39

e)

US vs Molins & Sonal

4.

Konvensi PBB yang dikeluarkan pada tahun 1988 yang merekomendasikan untuk mengkriminalisasikan pencucian uang dan perdagangan narkoba, serta diakui sebagai langkah penting dalam proses internasionalisasi dan kriminalisasi pencucian uang, adalah...

a)

The International Convention Againts Transnational Organized Crimes (Palermo Convention)

b)

United Nations Convention against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN Vienna Convention)

c)

The International Convention for the Suppression of Terrorist Financing

d)

Resolution of the United Nations Security Council 1373

e)

Universal Declaration of Human Rights

5.

Indonesia pertama kali masuk ke dalam daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF, yang dinilai kurang kooperatif dalam upaya memerangi money laundering, sejak bulan...

a)

Juni 2001

b)

Oktober 2001

c)

April 2002

d)

Januari 2004

e)

Februari 2005

6.

Pada tahun 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) sebagai penunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Pembentukan ini didasarkan pada...

a)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

b)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004

c)

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004

d)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

e)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

7.

Pada tahun 1999, PBB mengadopsi konvensi penting yang mulai efektif diberlakukan pada 10 April 2002, merujuk pendanaan terorisme sebagai tindakan untuk mendanai atau menyediakan sesuatu yang bernilai bagi individu/kelompok teroris secara melawan hukum. Konvensi yang dimaksud adalah...

a)

UN Vienna Convention

b)

The International Convention Againts Transnational Organized Crimes

c)

The International Convention for the Suppression of Terrorist Financing

d)

FATF Special Recommendations

e)

Basle Statement of Principles

8.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diharapkan dapat mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal dengan sebutan...

a)

FATF Core Principles

b)

Basel II/III Accord

c)

FATF Revised 40+9 Recommendations

d)

FATF Global Standards

e)

FATF High-Risk Jurisdictions Guidelines

9.

Basle Committee on Banking Supervision mengeluarkan The Statement of Principles: Prevention of Criminal Use Of The Banking System For The Purpose Of Money Launderings pada tahun 1988. Tujuan utama dari pernyataan ini adalah...

a)

Mewajibkan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (SAR) oleh bank sentral.

b)

Mendorong dibentuknya Financial Intelligence Unit (FIU) di setiap negara G10.

c)

Mencegah lembaga keuangan untuk diasosiasikan dengan kegiatan kriminal dan menjaga integritas sistem perbankan.

d)

Menetapkan standar minimum permodalan bank untuk menanggulangi risiko kerugian akibat money laundering.

e)

Mengkriminalisasi perdagangan narkoba dan pencucian uang hasil kejahatan.

10.

Istilah "pencucian uang" mulai populer di publik Amerika Serikat setelah dimuat dalam berita terkait upaya pengumpulan dana kampanye ilegal yang dipindahkan ke Meksiko dan dipindahkan kembali ke AS melalui perusahaan di Miami. Skandal ini adalah...

a)

Skandal Al Capone (1931)

b)

Kasus Mayer Lansky (1932)

c)

Skandal Watergate (1973)

d)

Kasus US vs $4,225,625.39 (1982)

e)

Pembentukan Bank Secrecy Act (1970)

11.

Indonesia secara penuh telah menjadi Anggota ke-40 FATF pada tahun...

a)

Februari 2005

b)

22 Oktober 2010

c)

UU No. 9 Tahun 2013 disahkan

d)

Oktober 2023

e)

Tahun 2015

12.

Konvensi PBB yang dikenal dengan Palermo Convention (tahun 2000) mengatur kriminalisasi pencucian uang yang meliputi seluruh serious crime yang diartikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal...

a)

Dua tahun

b)

Tiga tahun

c)

Empat tahun

d)

Lima tahun

e)

Tujuh tahun

13.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang pertama kali mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah (Know Your Customer), memantau profil transaksi, dan mendeteksi asal-usul dana adalah...

a)

PBI No. 3/10/PBI/2001

b)

PBI No. 15 Tahun 2002

c)

PBI No. 8 Tahun 2010

d)

PBI tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

e)

PBI tentang Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP)

14.

Pada tahun 2001, dipicu dengan tragedi penyerangan gedung World Trade Centre (WTC), FATF mengeluarkan 8 rekomendasi khusus terkait...

a)

Predicate offence narkoba dan korupsi

b)

Pendanaan terorisme (counter terrorist financing)

c)

Proliferasi senjata pemusnah massal

d)

Kewajiban pelaporan oleh profesi tertentu

e)

Kerjasama dalam negeri antar lembaga penegak

15.

UU Nomor 9 Tahun 2013 yang disahkan adalah tentang...

a)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b)

Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

c)

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

d)

Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai

e)

Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Kejahatan Lintas Batas

16.

Berdasarkan daftar FATF per Februari 2024, yurisdiksi yang termasuk dalam Grey list (Yurisdiksi dalam Pemantauan) dan memerlukan perhatian khusus terkait rezim AML/CFT mereka adalah...

a)

Korea Utara, Iran, dan Myanmar.

b)

Republik Kongo, Haiti, dan Vietnam.

c)

Rusia, Venezuela, dan Nigeria.

d)

Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Jerman.

e)

Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

17.

Perubahan penting yang dilakukan FATF pada tahun 2012 dalam FATF Recommendations adalah...

a)

Menghapus semua Special Recommendations dan fokus hanya pada 40 Rekomendasi awal.

b)

Mengintegrasikan Special Recommendations ke dalam 40 FATF Recommendations, termasuk pentingnya pencegahan dan pemberantasan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

c)

Mengeluarkan Non Cooperative Countries and Territories dari daftar publikasi.

d)

Mewajibkan semua negara untuk mengadopsi model Financial Intelligence Unit (FIU) model Administratif.

e)

Menghapus ketentuan mengenai Know Your Customer (KYC).

18.

Mengacu pada konteks historis, pernyataan manakah yang paling tepat mengenai asal-usul istilah "pencucian uang" atau money laundering?

a)

Istilah tersebut mulai digunakan pada tahun 3000 SM oleh pedagang China.

b)

Istilah tersebut pertama kali muncul di dokumen hukum dalam Bank Secrecy Act tahun 1970.

c)

Istilah tersebut diduga berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1920-an, terkait bisnis laundromat (binatu) yang digunakan oleh mafia untuk menyamarkan hasil kejahatan.

d)

Istilah tersebut diciptakan oleh Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 1989.

e)

Istilah tersebut diciptakan oleh PBB dalam UN Vienna Convention tahun 1988.

19.

Konsep dasar sistem pelaporan yang diwajibkan oleh Bank Secrecy Act (BSA) pada tahun 1970 bertujuan untuk...

a)

Mewajibkan bank sentral menginvestigasi semua transaksi tunai besar.

b)

Menciptakan 'paper trail' yang dapat membantu penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang.

c)

Membatasi jumlah transfer dana lintas batas antar negara G10.

d)

Menghukum pihak-pihak yang melakukan structuring transaksi dalam bisnis laundromat.

e)

Menerbitkan daftar Suspicious Activity Report (SAR) secara publik.

20.

Kepala PPATK pertama yang dilantik di Mahkamah Agung setelah diamanatkan pendiriannya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 adalah...

a)

Dr. Iskandar Wiryokusumo

b)

Dr. Yunus Husein

c)

Dr. Agus Santoso

d)

Dr. Kiagus Ahmad Badaruddin

e)

Dr. Dian Ediana Rae

21.

Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut UU No. 8 Tahun 2010 adalah kejahatan yang bergantung pada tujuan pelaku, yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Manakah dari perbuatan berikut yang tidak termasuk dalam unsur perbuatan TPPU Pasal 3 UU TPPU?

a)

Menempatkan dan Mentransfer.

b)

Membelanjakan dan Membayarkan.

c)

Menghibahkan dan Menyumbangkan.

d)

Menerima dan Menguasai.

e)

Mengubah bentuk dan Menukarkan dengan surat berharga.

22.

Tahapan pencucian uang yang melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis (seperti memindahkan dana antar rekening, membeli aset, dan menjualnya kembali) dengan tujuan memisahkan dana ilegal dari sumber asalnya adalah...

a)

Placement

b)

Layering

c)

Integration

d)

Structuring

e)

Tracing

23.

Menurut Pasal 4 UU TPPU, sanksi pidana denda yang paling banyak dikenakan kepada setiap orang yang hanya melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana adalah...

a)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

b)

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

c)

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

d)

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

e)

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

24.

Salah satu dampak negatif pencucian uang adalah merongrong sektor swasta yang sah. Hal ini terjadi karena...

a)

Pelaku pencucian uang cenderung berinvestasi pada obligasi pemerintah dan surat berharga.

b)

Perusahaan dengan sumber harta ilegal akan lebih mudah melakukan ekspansi bisnisnya dan mematikan perusahaan bisnis lain yang dibiayai dari hasil yang legal.

c)

Pencuci uang hanya tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya dan mengabaikan keuntungan.

d)

Kegiatan laundering meningkatkan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah.

e)

Pencucian uang menyebabkan fluktuasi suku bunga yang tidak terkontrol.

25.

Manakah dari tindak pidana berikut yang TIDAK termasuk dalam daftar predicate offence (tindak pidana asal) yang secara spesifik dirinci dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010?

a)

Di bidang perasuransian.

b)

Penyelundupan migran.

c)

Pemalsuan uang.

d)

Perdagangan manusia.

e)

Pelanggaran hak cipta.

26.

Dalam konteks perbandingan antara Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pernyataan manakah yang paling akurat mengenai tujuan penggunaan dana?

a)

Tujuan TPPT adalah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan tujuan TPPU untuk mendanai terorisme.

b)

Tujuan TPPT selalu untuk menyamarkan asal usul dana, sedangkan tujuan TPPU selalu untuk membelanjakan dana.

c)

Tujuan TPPT pasti untuk mendanai aktifitas berhubungan dengan terorisme, sementara tujuan TPPU adalah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana.

d)

Tujuan keduanya sama-sama untuk mendistorsi pasar keuangan dan merusak reputasi negara.

e)

Tujuan TPPT adalah Placement, Layering, dan Integration, sedangkan TPPU hanya Layering.

27.

Pendekatan baru dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bergeser dari fokus hanya pada kejahatan asal dan diperkenalkan untuk melengkapi pendekatan follow the suspect adalah...

a)

Follow the intelligence

b)

Follow the victim

c)

Follow the money

d)

Follow the trace

e)

Follow the criminal enterprise

28.

Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang (APU) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis karena mereka adalah...

a)

Lembaga pengawas independen yang menetapkan pedoman AML-CFT.

b)

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyitaan aset.

c)

Ujung tombak (front liner) yang berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal.

d)

Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas menganalisis laporan.

e)

Pemerintah yang menetapkan sanksi denda dan pidana penjara.

29.

Tahapan pencucian uang yang didefinisikan sebagai upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, adalah...

a)

Layering

b)

Integration

c)

Placement

d)

Repatriation

e)

Structure

30.

Manakah dari dampak negatif berikut yang merupakan konsekuensi langsung dari Hilangnya Kontrol Pemerintah terhadap Kebijakan Ekonomi akibat Pencucian Uang?

a)

Pemerintah kehilangan pendapatan pajak karena dana hasil kejahatan kabur.

b)

Para pencuci uang menggunakan perusahaan sah untuk menyembunyikan hartanya.

c)

Perekonomian rentan terhadap kebijakan fiskal yang didikte oleh pelaku kejahatan.

d)

Terjadinya transfer dana dari atau ke offshore financial centre berisiko tinggi.

e)

Munculnya biaya sosial tinggi untuk penegakan hukum dan dampak lain.

31.

Menurut Pasal 5 UU TPPU, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama...

a)

2 (dua) tahun

b)

5 (lima) tahun

c)

10 (sepuluh) tahun

d)

15 (lima belas) tahun

e)

20 (dua puluh) tahun

32.

Pembedaan kritis antara TPPU dan TPPT terletak pada perlunya unsur Layering (Penyembunyian/Penyamaran). Layering tidak perlu dilakukan dalam tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) apabila...

a)

Dana hasil TPPT langsung diintegrasikan ke pasar modal.

b)

Sumber pendanaan terorisme berasal dari hasil yang legal (sah).

c)

Pendanaan terorisme dilakukan melalui transfer lintas batas.

d)

Pelaku menggunakan mata uang asing alih-alih mata uang domestik.

e)

Dana tersebut diterima atau dikuasai oleh penerima akhir.

33.

Regime (Rezim) Anti Pencucian Uang didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, norma, ketentuan, prosedur, dan kebijakan. Ide dasar dari Rezim APU PPT adalah fokus pada...

a)

Kriminalisasi semua tindak pidana berat (serious crime).

b)

Pelaporan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan.

c)

Hasil kejahatan (proceeds of crime).

d)

Kerjasama internasional dan domestik antar lembaga penegak hukum.

e)

Pemberian efek jera dan deterrent effect bagi publik.

34.

Manakah dari profesi berikut yang termasuk dalam Pihak Pelapor Profesi tertentu berdasarkan UU TPPU?

a)

Notaris

b)

Penilai (Appraiser)

c)

Akuntan publik

d)

Kurator

e)

Dosen

35.

Dampak negatif pencucian uang yang paling terkait dengan masalah integritas dan stabilitas sistem makroekonomi suatu negara adalah...

a)

Merongrong Sektor Swasta yang Sah.

b)

Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak.

c)

Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi.

d)

Merusak Reputasi Negara.

e)

Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi.

36.

Perbuatan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan diancam dengan pidana penjara paling lama...

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

15 tahun

d)

20 tahun

e)

Seumur hidup

37.

PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tanggal pendirian PPATK adalah...

a)

18 Juni 2001

b)

17 April 2002

c)

13 Oktober 2003

d)

5 Januari 2004

e)

22 Oktober 2010

38.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 4 UU TPPU) adalah tindak pidana yang memiliki unsur perbuatan...

a)

Menerima atau menguasai harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.

b)

Menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan.

c)

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, atau kepemilikan yang sebenarnya.

d)

Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

e)

Mengubah bentuk harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana.

39.

Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan mengapa pencucian uang berpotensi memperlebar Gap antara kelas atas dan kelas bawah?

a)

Pemerintah mengeluarkan biaya tambahan untuk penegakan hukum (biaya sosial tinggi).

b)

Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.

c)

Hasil kejahatan yang telah dicuci berpotensi dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan, sehingga menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

d)

Kegiatan laundering merongrong sektor swasta yang sah dan mematikan bisnis legal.

e)

Penanaman dana hasil kejahatan tidak didasarkan pada tujuan mencari keuntungan.

40.

Sesuai dengan Konvensi Wina (1988) dan Palermo Convention (2000), Rezim APU PPT di Indonesia menggunakan pendekatan menyeluruh. Manakah pasangan pendekatan penegakan hukum yang diperlukan untuk memperoleh hasil maksimal dalam penegakan hukum TPPU?

a)

Know Your Customer dan Know Your Employee.

b)

Follow the suspect dan Follow the money.

c)

Placement dan Layering.

d)

Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.

e)

Financial Intelligence dan Criminal Intelligence.

41.

Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut UU No. 8 Tahun 2010 adalah kejahatan yang bergantung pada tujuan pelaku, yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Manakah dari perbuatan berikut yang tidak termasuk dalam unsur perbuatan TPPU Pasal 3 UU TPPU?

a)

Menempatkan dan Mentransfer.

b)

Membelanjakan dan Membayarkan.

c)

Menghibahkan dan Menyumbangkan.

d)

Menerima dan Menguasai.

e)

Mengubah bentuk dan Menukarkan dengan surat berharga.

42.

Tahapan pencucian uang yang melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis (seperti memindahkan dana antar rekening, membeli aset, dan menjualnya kembali) dengan tujuan memisahkan dana ilegal dari sumber asalnya adalah...

a)

Placement

b)

Layering

c)

Integration

d)

Structuring

e)

Tracing

43.

Menurut Pasal 4 UU TPPU, sanksi pidana denda yang paling banyak dikenakan kepada setiap orang yang hanya melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan hasil tindak pidana adalah...

a)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

b)

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

c)

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

d)

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

e)

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

44.

Salah satu dampak negatif pencucian uang adalah merongrong sektor swasta yang sah. Hal ini terjadi karena...

a)

Pelaku pencucian uang cenderung berinvestasi pada obligasi pemerintah dan surat berharga.

b)

Perusahaan dengan sumber harta ilegal akan lebih mudah melakukan ekspansi bisnisnya dan mematikan perusahaan bisnis lain yang dibiayai dari hasil yang legal.

c)

Pencuci uang hanya tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya dan mengabaikan keuntungan.

d)

Kegiatan laundering meningkatkan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah.

e)

Pencucian uang menyebabkan fluktuasi suku bunga yang tidak terkontrol.

45.

Manakah dari tindak pidana berikut yang TIDAK termasuk dalam daftar predicate offence (tindak pidana asal) yang secara spesifik dirinci dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010?

a)

Di bidang perasuransian.

b)

Penyelundupan migran.

c)

Pemalsuan uang.

d)

Perdagangan manusia.

e)

Pelanggaran hak cipta.

46.

Dalam konteks perbandingan antara Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pernyataan manakah yang paling akurat mengenai tujuan penggunaan dana?

a)

Tujuan TPPT adalah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana, sedangkan tujuan TPPU untuk mendanai terorisme.

b)

Tujuan TPPT selalu untuk menyamarkan asal usul dana, sedangkan tujuan TPPU selalu untuk membelanjakan dana.

c)

Tujuan TPPT pasti untuk mendanai aktifitas berhubungan dengan terorisme, sementara tujuan TPPU adalah menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana.

d)

Tujuan keduanya sama-sama untuk mendistorsi pasar keuangan dan merusak reputasi negara.

e)

Tujuan TPPT adalah Placement, Layering, dan Integration, sedangkan TPPU hanya Layering.

47.

Pendekatan baru dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang bergeser dari fokus hanya pada kejahatan asal dan diperkenalkan untuk melengkapi pendekatan follow the suspect adalah...

a)

Follow the intelligence

b)

Follow the victim

c)

Follow the money

d)

Follow the trace

e)

Follow the criminal enterprise

48.

Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang (APU) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis karena mereka adalah...

a)

Lembaga pengawas independen yang menetapkan pedoman AML-CFT.

b)

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyitaan aset.

c)

Ujung tombak (front liner) yang berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktivitas keuangan ilegal.

d)

Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertugas menganalisis laporan.

e)

Pemerintah yang menetapkan sanksi denda dan pidana penjara.

49.

Tahapan pencucian uang yang didefinisikan sebagai upaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, adalah...

a)

Layering

b)

Integration

c)

Placement

d)

Repatriation

e)

Structure

50.

Manakah dari dampak negatif berikut yang merupakan konsekuensi langsung dari Hilangnya Kontrol Pemerintah terhadap Kebijakan Ekonomi akibat Pencucian Uang?

a)

Pemerintah kehilangan pendapatan pajak karena dana hasil kejahatan kabur.

b)

Para pencuci uang menggunakan perusahaan sah untuk menyembunyikan hartanya.

c)

Perekonomian rentan terhadap kebijakan fiskal yang didikte oleh pelaku kejahatan.

d)

Terjadinya transfer dana dari atau ke offshore financial centre berisiko tinggi.

e)

Munculnya biaya sosial tinggi untuk penegakan hukum dan dampak lain.

51.

Menurut Pasal 5 UU TPPU, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama...

a)

2 (dua) tahun

b)

5 (lima) tahun

c)

10 (sepuluh) tahun

d)

15 (lima belas) tahun

e)

20 (dua puluh) tahun

52.

Pembedaan kritis antara TPPU dan TPPT terletak pada perlunya unsur Layering (Penyembunyian/Penyamaran). Layering tidak perlu dilakukan dalam tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) apabila...

a)

Dana hasil TPPT langsung diintegrasikan ke pasar modal.

b)

Sumber pendanaan terorisme berasal dari hasil yang legal (sah).

c)

Pendanaan terorisme dilakukan melalui transfer lintas batas.

d)

Pelaku menggunakan mata uang asing alih-alih mata uang domestik.

e)

Dana tersebut diterima atau dikuasai oleh penerima akhir.

53.

Regime (Rezim) Anti Pencucian Uang didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, norma, ketentuan, prosedur, dan kebijakan. Ide dasar dari Rezim APU PPT adalah fokus pada...

a)

Kriminalisasi semua tindak pidana berat (serious crime).

b)

Pelaporan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan.

c)

Hasil kejahatan (proceeds of crime).

d)

Kerjasama internasional dan domestik antar lembaga penegak hukum.

e)

Pemberian efek jera dan deterrent effect bagi publik.

54.

Manakah dari profesi berikut yang termasuk dalam Pihak Pelapor Profesi tertentu berdasarkan UU TPPU?

a)

Notaris

b)

Penilai (Appraiser)

c)

Akuntan publik

d)

Kurator

e)

Dosen

55.

Dampak negatif pencucian uang yang paling terkait dengan masalah integritas dan stabilitas sistem makroekonomi suatu negara adalah...

a)

Merongrong Sektor Swasta yang Sah.

b)

Hilangnya Pendapatan Negara dari Sumber Pembayaran Pajak.

c)

Risiko Pemerintah dalam Melaksanakan Program Privatisasi.

d)

Merusak Reputasi Negara.

e)

Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi.

56.

Perbuatan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan diancam dengan pidana penjara paling lama...

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

15 tahun

d)

20 tahun

e)

Seumur hidup

57.

PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Tanggal pendirian PPATK adalah...

a)

18 Juni 2001

b)

17 April 2002

c)

13 Oktober 2003

d)

5 Januari 2004

e)

22 Oktober 2010

58.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 4 UU TPPU) adalah tindak pidana yang memiliki unsur perbuatan...

a)

Menerima atau menguasai harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana.

b)

Menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan.

c)

Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, atau kepemilikan yang sebenarnya.

d)

Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat.

e)

Mengubah bentuk harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana.

59.

Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan mengapa pencucian uang berpotensi memperlebar Gap antara kelas atas dan kelas bawah?

a)

Pemerintah mengeluarkan biaya tambahan untuk penegakan hukum (biaya sosial tinggi).

b)

Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.

c)

Hasil kejahatan yang telah dicuci berpotensi dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan, sehingga menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

d)

Kegiatan laundering merongrong sektor swasta yang sah dan mematikan bisnis legal.

e)

Penanaman dana hasil kejahatan tidak didasarkan pada tujuan mencari keuntungan.

60.

Sesuai dengan Konvensi Wina (1988) dan Palermo Convention (2000), Rezim APU PPT di Indonesia menggunakan pendekatan menyeluruh. Manakah pasangan pendekatan penegakan hukum yang diperlukan untuk memperoleh hasil maksimal dalam penegakan hukum TPPU?

a)

Know Your Customer dan Know Your Employee.

b)

Follow the suspect dan Follow the money.

c)

Placement dan Layering.

d)

Due Diligence dan Enhanced Due Diligence.

e)

Financial Intelligence dan Criminal Intelligence.

61.

Pendanaan Terorisme (TPPT) sering kali menggunakan dana yang bersumber dari aktivitas legal, berbeda dengan Pencucian Uang (TPPU) yang selalu berasal dari hasil kejahatan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan mengapa penyamaran (layering) tidak selalu menjadi tahapan wajib dalam TPPT?

a)

A. Dana legal tidak dapat dilacak oleh otoritas penegak hukum.

b)

B. Tujuan utama TPPT adalah pembiayaan, bukan penyembunyian sumber dana legal.

c)

C. TPPT hanya berfokus pada tahapan placement dan integration.

d)

D. UU TPPT Indonesia menghapus kewajiban penyamaran untuk dana legal.

e)

E. Dana teroris selalu di bawah batas transaksi yang wajib dilaporkan.

62.

Konvensi PBB yang secara spesifik mengkriminalisasikan TPPT dan mengharuskan negara anggota untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan memerangi pendanaan terorisme, serta menjadi dasar UU No. 9 Tahun 2013, adalah...

a)

A. UN Vienna Convention (1988)

b)

B. Palermo Convention (2000)

c)

C. The International Convention for the Suppression of Terrorist Financing (1999)

d)

D. United Nations Security Council Resolution 1373 (2001)

e)

E. FATF Special Recommendation IX

63.

Menurut UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT, pendanaan terorisme meliputi tindakan memberikan, mengumpulkan, atau menyediakan harta kekayaan dengan maksud untuk digunakan, atau diketahui akan digunakan, untuk...

a)

A. Kegiatan politik yang disamarkan melalui organisasi nirlaba.

b)

B. Mendanai kejahatan terorganisir yang menghasilkan keuntungan.

c)

C. Melakukan Tindak Pidana Terorisme (TPT) atau oleh teroris dan organisasi teroris.

d)

D. Membiayai kegiatan kemanusiaan di zona konflik tanpa izin pemerintah.

e)

E. Mendukung kegiatan separatis yang tidak termasuk dalam daftar teroris PBB.

64.

UN Security Council Resolution (UNSCR) 1373 (2001) mewajibkan semua negara untuk mengambil tindakan domestik. Kewajiban yang paling utama dari resolusi ini terkait sanksi finansial adalah...

a)

A. Mendirikan FIU (Financial Intelligence Unit) model yudisial.

b)

B. Membekukan dana dan aset keuangan lainnya tanpa penundaan terhadap individu dan entitas yang ditetapkan sebagai teroris.

c)

C. Mengadopsi risk-based approach dalam identifikasi nasabah.

d)

D. Membangun kerjasama internasional untuk exchange of information terkait narkotika.

e)

E. Mengkriminalisasikan TPPU hasil dari tindak pidana korupsi.

65.

Dalam konteks Rezim TPPT Indonesia, tindakan pembekuan Harta Kekayaan terhadap pihak yang masuk dalam DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) dilakukan segera oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berdasarkan...

a)

A. Perintah Jaksa Agung.

b)

B. Keputusan Komite Koordinasi Nasional.

c)

C. Perintah tertulis dari Kepolisian.

d)

D. Permintaan tertulis dari PPATK setelah mendapatkan penetapan dari Komite TPPU.

e)

E. Permintaan resmi dari PBB melalui Kementerian Luar Negeri.

66.

Tindakan penundaan transaksi (temporary freezing) oleh Pihak Pelapor wajib dilakukan segera, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) diketahui, dan dilaporkan kepada PPATK dan Kepolisian Negara RI. Berapa lama durasi penundaan transaksi tersebut dapat dilakukan oleh Pihak Pelapor sebelum berakhirnya durasi penundaan wajib lapor?

a)

Paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang oleh PPATK.

b)

Paling lama 5 (lima) hari kerja, dan dapat diperpanjang oleh Penyidik.

c)

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dan dapat diperpanjang oleh Kejaksaan.

d)

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang oleh PPATK.

e)

Tidak ada batasan waktu yang jelas karena bersifat segera.

67.

FATF Recommendation 8 secara spesifik mengatur tentang Non-Profit Organisations (NPOs) atau Organisasi Nirlaba. Risiko utama TPPT yang timbul dari NPOs adalah...

a)

NPOs cenderung melakukan structuring transaksi tunai dalam jumlah besar.

b)

NPOs memiliki akses ke sistem keuangan global tanpa pengawasan.

c)

Dana NPOs disalahgunakan (dialihkan) untuk mendanai aktivitas terorisme, atau NPOs dijadikan sebagai saluran penyalur dana teroris.

d)

NPOs seringkali dikendalikan oleh Politically Exposed Persons (PEPs).

e)

NPOs tidak diwajibkan melakukan Customer Due Diligence (CDD).

68.

Dalam konteks TPPT, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PSM) diatur secara terintegrasi dalam FATF Recommendation yang secara spesifik merupakan perluasan dari standar internasional, yaitu...

a)

Rekomendasi 6

b)

Rekomendasi 7

c)

Rekomendasi 8

d)

Rekomendasi 9

e)

Rekomendasi 10

69.

Pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan individu dan entitas yang masuk ke dalam DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) di Indonesia adalah...

a)

Jaksa Agung

b)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

c)

Kepala PPATK

d)

Presiden RI

e)

Mahkamah Agung

70.

Perbedaan paling mendasar antara UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU) dan UU No. 9 Tahun 2013 (TPPT) terletak pada...

a)

Kewenangan Penyidikan.

b)

Definisi Harta Kekayaan.

c)

Sifat tindak pidana asal (predicate offence). TPPU membutuhkan, TPPT tidak selalu karena dana TPPT dapat berasal dari sumber legal.

d)

Kewajiban Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

e)

Jenis sanksi pidana denda.

71.

Salah satu metode yang digunakan oleh organisasi teroris untuk membiayai operasinya adalah melalui tindak pidana ringan atau kejahatan berisiko rendah yang digunakan untuk mendapatkan dana tunai, yang sering disebut sebagai bagian dari fenomena...

a)

Hawala

b)

Mule Accounts

c)

Crime-Terror Nexus

d)

Clean Money Funding

e)

Financial Smurfing

72.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013, setiap orang yang dengan sengaja memberikan, mengumpulkan, atau menyediakan harta kekayaan dengan maksud untuk digunakan atau diketahui akan digunakan untuk Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama...

a)

5 (lima) tahun

b)

10 (sepuluh) tahun

c)

15 (lima belas) tahun

d)

20 (dua puluh) tahun

e)

Seumur hidup

73.

Perintah PPATK kepada Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terkait TPPT harus didukung dengan...

a)

Bukti permulaan yang kuat berupa hasil penyidikan.

b)

Analisis dan/atau Hasil Analisis yang menunjukkan adanya TKM terkait TPPT.

c)

Rekomendasi dari Komite TPPU.

d)

Penetapan resmi dari FATF.

e)

Surat Perintah Kerja sama (Mutual Legal Assistance).

74.

Dalam kasus TPPT, konsep Pembuktian Terbalik (Reversal of Burden of Proof) diterapkan pada...

a)

Kewajiban Pihak Pelapor untuk membuktikan transaksi yang dilaporkan adalah sah.

b)

Kewajiban penyidik untuk membuktikan harta kekayaan berasal dari tindak pidana.

c)

Kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari TPPT.

d)

Kewajiban Hakim untuk membuktikan terdakwa bersalah.

e)

Kewajiban PPATK untuk membuktikan analisisnya akurat.

75.

Money Value Transfer Services (MVTS) seperti Hawala diidentifikasi sebagai jalur TPPT yang berisiko tinggi karena...

a)

Mereka tidak pernah diizinkan beroperasi secara legal di negara manapun.

b)

Transaksi sepenuhnya transparan dan tercatat.

c)

Operasi mereka bergantung pada sistem kepercayaan, seringkali tidak memiliki jejak kertas (paper trail), dan tidak terlisensi.

d)

Hanya dapat digunakan untuk transfer antar negara yang sama.

e)

Mereka hanya menangani transfer dana dalam jumlah sangat besar.

76.

Yang dimaksud dengan "Dana" dalam konteks Pendanaan Terorisme, berdasarkan konvensi internasional dan UU TPPT, adalah...

a)

Hanya uang tunai yang berada di rekening bank.

b)

Hanya hasil dari kejahatan yang disamarkan.

c)

Aset dalam bentuk apapun, baik berwujud maupun tidak berwujud, legal maupun ilegal, dan di mana pun lokasinya.

d)

Hanya sumbangan yang berasal dari donatur organisasi nirlaba.

e)

Hanya mata uang asing yang ditransfer antar negara.

77.

Mekanisme sanksi finansial yang terstruktur dan terintegrasi secara global untuk memerangi pendanaan terorisme berdasarkan daftar PBB dikenal dengan istilah...

a)

Anti-Money Laundering (AML)

b)

Financial Action Task Force (FATF)

c)

Targeted Financial Sanctions (TFS)

d)

Know Your Customer (KYC)

e)

Universal Jurisdiction

78.

Dalam kasus TPPT, penggunaan dana legal untuk tujuan ilegal (TPT) menjadi tantangan utama dalam deteksi. Pihak Pelapor perlu berfokus pada analisis...

a)

Peruntukan (Destination) dana yang tidak wajar atau mencurigakan, meskipun sumbernya legal.

b)

Placement dana di rekening koran.

c)

Integration dana ke dalam sistem keuangan.

d)

Jumlah transaksi di bawah batas LTKT.

e)

Perizinan usaha yang dimiliki oleh nasabah.

79.

Manakah dari skenario berikut yang paling berpotensi dikategorikan sebagai TPPT?

a)

Seseorang melakukan structuring penarikan tunai dari rekeningnya untuk menghindari LTKT.

b)

Perusahaan impor-ekspor menggunakan invoice fiktif untuk menyamarkan hasil korupsi.

c)

Organisasi kemanusiaan mendistribusikan bantuan ke zona konflik, namun sebagian besar dana dialihkan untuk pembelian senjata oleh kelompok bersenjata non-negara.

d)

Pejabat publik menerima hadiah dari kontraktor proyek.

e)

Bank tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

80.

Tujuan utama dikeluarkannya UNSCR 1267 (dan penggantinya) oleh Dewan Keamanan PBB adalah...

a)

Menciptakan standar global untuk due diligence nasabah.

b)

Menetapkan definisi Pencucian Uang di seluruh dunia.

c)

Membekukan aset individu dan entitas yang terkait dengan terorisme (seperti Al-Qaeda dan ISIS) secara global dan segera.

d)

Memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang untuk memerangi TPPT.

e)

Melarang penggunaan mata uang kripto dalam transaksi.

81.

Definisi "Rezim Anti Pencucian Uang (APU)" merujuk pada serangkaian prinsip, norma, ketentuan, dan prosedur. Unsur manakah yang menjadi filosofi dasar yang HARUS dipegang teguh oleh seluruh Pihak Pelapor dalam menjalankan Rezim APU sebagai upaya mitigasi yang efektif?

a)

Follow the suspect

b)

Principle of Transparency

c)

Risk-Based Approach (RBA)

d)

Criminalization of Predicate Offences

e)

Financial Intelligence Sharing

82.

Risk-Based Approach (RBA) mengharuskan Pihak Pelapor untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU/TPPT. Dalam kasus risiko yang tergolong Tinggi, Pihak Pelapor wajib menerapkan...

a)

Simplified Due Diligence (SDD)

b)

Regular Due Diligence (RDD)

c)

Customer Due Diligence (CDD)

d)

Enhanced Due Diligence (EDD)

e)

Know Your Employee (KYE)

83.

FATF Recommendation 10 mengharuskan lembaga keuangan dan DNFBPs untuk melakukan Customer Due Diligence (CDD). Komponen paling krusial dari CDD yang bertujuan untuk melihat siapa yang benar-benar mengendalikan rekening atau transaksi adalah...

a)

Identifikasi nasabah perorangan dan korporasi.

b)

Identifikasi Source of Funds (SoF).

c)

Verifikasi identitas Beneficial Owner (BO).

d)

Pemantauan transaksi.

e)

Recording keeping.

84.

PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki fungsi utama yang bersifat khas dan independen dari Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu...

a)

Melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

b)

Menerima, menganalisis, dan menyebarluaskan (disseminate) informasi keuangan.

c)

Mengeluarkan izin pendirian bagi Pihak Pelapor non-bank.

d)

Menetapkan daftar Predicate Offences yang baru.

e)

Mengeluarkan sanksi pidana denda kepada Pihak Pelapor yang melanggar.

85.

Dalam struktur Rezim APU Indonesia, manakah yang merupakan Pihak Pelapor yang termasuk dalam kategori Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)?

a)

Bank Umum

b)

Perusahaan Pialang Asuransi

c)

Perusahaan Pembiayaan

d)

Pedagang Emas dan Permata

e)

Perusahaan Efek

86.

Salah satu kewajiban Pihak Pelapor adalah membuat Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) untuk transaksi yang nilainya mencapai atau melebihi batas tertentu. Batas nilai transaksi tunai wajib lapor di Indonesia yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 adalah...

a)

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

b)

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

c)

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

d)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

e)

Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah)

87.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah inti dari Rezim APU. Transaksi dianggap mencurigakan apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, kecuali...

a)

Transaksi tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau pola transaksi Nasabah.

b)

Transaksi dilakukan oleh nasabah yang patut diduga menggunakan hasil kejahatan.

c)

Transaksi yang dilakukan tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas.

d)

Transaksi yang nilainya secara rutin di bawah batas transaksi tunai wajib lapor, tanpa indikasi structuring.

e)

Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan karena Nasabah tidak mau memenuhi kewajiban CDD Pihak Pelapor.

88.

Dalam mekanisme Rezim APU/PPT, manakah langkah korektif paling akhir yang dilakukan oleh Otoritas Pengawas (OJK/BI) jika Pihak Pelapor terbukti melanggar kewajiban pelaporan dan/atau tidak melaksanakan program APU/PPT yang diamanatkan oleh UU dan regulasi teknis?

a)

Merekomendasikan atau mencabut izin usaha.

b)

Menerbitkan surat peringatan pertama.

c)

Memberikan sanksi administratif berupa denda.

d)

Mewajibkan peningkatan training staf kepatuhan.

e)

Mengirimkan tim audit kepatuhan.

89.

Konsep Penundaan Transaksi (Temporary Freezing) yang diatur dalam UU TPPU/TPPT adalah wewenang yang diberikan kepada Pihak Pelapor untuk...

a)

Membekukan aset Nasabah selamanya atas perintah polisi.

b)

Menahan dana Nasabah yang diduga terkait TPPU/TPPT untuk jangka waktu tertentu sebelum adanya perintah penyidik.

c)

Mencabut izin usaha Nasabah yang terbukti bersalah.

d)

Melaporkan transaksi kepada FATF tanpa sepengetahuan Nasabah.

e)

Mencegah Nasabah membuka rekening baru di bank lain.

90.

Pihak Pelapor diwajibkan untuk menyimpan dokumen dan catatan yang berkaitan dengan CDD dan transaksi dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu minimum penyimpanan dokumen tersebut, sesuai dengan standar FATF dan regulasi di Indonesia, adalah...

a)

3 (tiga) tahun sejak hubungan berakhir.

b)

5 (lima) tahun sejak hubungan berakhir.

c)

7 (tujuh) tahun sejak transaksi dilakukan.

d)

10 (sepuluh) tahun sejak hubungan berakhir.

e)

Tidak ada batasan waktu.

91.

FATF Recommendation 12 mengatur mengenai Politically Exposed Persons (PEPs). Manakah dari tindakan EDD berikut yang paling esensial dan diwajibkan untuk Nasabah PEP oleh FATF?

a)

Mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum menjalin hubungan bisnis.

b)

Melakukan penarikan tunai Rp500.000.000,00 setiap bulan.

c)

Mewajibkan PEP melapor ke PPATK secara berkala.

d)

Menolak semua transaksi dari PEP.

e)

Hanya memantau transaksi di atas batas LTKT.

92.

Prinsip utama yang menjadi landasan kepatuhan Pihak Pelapor terhadap Rezim APU/PPT dan untuk menjaga integritas sistem keuangan adalah...

a)

Comply or Explain

b)

Zero Tolerance

c)

Know Your Business (KYB)

d)

Transparency and Integrity

e)

Principle of Due Process

93.

Dalam siklus intelijen keuangan PPATK, langkah setelah menerima laporan (LTKT/LTKM/LTKL) adalah...

a)

Diseminasi (dissemination) kepada penyidik.

b)

Freezing (pembekuan) rekening.

c)

Analisis Laporan.

d)

Audit Kepatuhan Pihak Pelapor.

e)

Publikasi Hasil Analisis.

94.

FATF Recommendation 15 membahas teknologi baru. Implementasi CDD melalui teknologi digital tanpa tatap muka (non-face-to-face) yang memanfaatkan teknologi untuk verifikasi dikenal sebagai...

a)

E-KYC (Electronic Know Your Customer)

b)

Virtual CDD

c)

Digital Identity Verification

d)

Remote Due Diligence

e)

Blockchain ID

95.

Peran Otoritas Pengawas (seperti OJK dan Bank Indonesia) dalam Rezim APU/PPT adalah...

a)

Menganalisis LTKM yang diterima.

b)

Menetapkan daftar Terduga Teroris.

c)

Menyusun dan menetapkan regulasi teknis serta mengawasi kepatuhan PJK/DNFBPs.

d)

Melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana.

e)

Menyusun undang-undang terkait TPPU/TPPT.

96.

Dalam kerangka Risk-Based Approach (RBA), skenario manakah yang secara inheren (alami) paling berisiko rendah dan paling mungkin diterapkan Simplified Due Diligence (SDD)?

a)

Nasabah korporasi yang bergerak di bidang pertambangan.

b)

Nasabah perorangan yang melakukan transfer dana ke luar negeri setiap bulan.

c)

Produk dengan premi tunggal yang besar.

d)

Nasabah pemerintah atau lembaga negara yang jelas identitas dan sumber dananya.

e)

Nasabah yang berlokasi di High-Risk Jurisdictions (Negara Daftar Hitam FATF).

97.

FATF Recommendation 6 mewajibkan negara untuk memiliki mekanisme pembekuan aset terkait TPPT berdasarkan UNSCR. Kegagalan suatu negara dalam mengimplementasikan rekomendasi ini dapat mengakibatkan negara tersebut...

a)

Dikenakan sanksi denda oleh PBB.

b)

Masuk dalam daftar Grey List atau Black List FATF (NCCTs).

c)

Dicabut keanggotaannya dari Egmont Group.

d)

Dilarang melakukan transaksi mata uang asing.

e)

Diwajibkan mengirim semua Laporan Analisis ke FATF.

98.

Pihak Pelapor harus memperhatikan Typology TPPU/TPPT yang dikeluarkan oleh PPATK. Definisi Typology yang paling tepat adalah...

a)

Metode standar yang digunakan oleh penyidik dalam memproses kasus TPPU.

b)

Kumpulan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dikirim ke PPATK.

c)

Pola-pola dan teknik-teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam mencuci uang atau mendanai terorisme.

d)

Daftar sanksi dan denda administratif yang dikenakan kepada Pihak Pelapor.

e)

Pedoman resmi dari OJK/BI terkait Customer Due Diligence.

99.

Manakah yang termasuk dalam kategori Pihak Pelapor yang wajib melaksanakan Program APU/PPT, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan regulasi turunannya?

a)

Perusahaan yang bergerak di bidang properti dan penjualan kendaraan bermotor.

b)

Advokat, Notaris, Akuntan Publik, dan Konsultan Pajak.

c)

Lembaga pemerintah pusat dan daerah.

d)

Organisasi Nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan.

e)

Individu pemilik Harta Kekayaan di atas Rp100.000.000,00.

100.

Sanksi administratif yang paling ringan yang dapat dikenakan oleh Otoritas Pengawas kepada Pihak Pelapor yang tidak patuh terhadap Rezim APU/PPT adalah...

a)

Teguran tertulis.

b)

Denda.

c)

Pembatasan kegiatan usaha.

d)

Pencabutan izin usaha.

e)

Pembekuan kegiatan usaha.

101.

Prinsip dasar Financial Intelligence Unit (FIU) secara implisit pertama kali diatur dalam instrumen internasional mana?

a)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo Convention)

b)

Financial Action Task Force (FATF) 9 Special Recommendations

c)

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN Vienna Convention)

d)

Empat Puluh Rekomendasi dari FATF

e)

The International Convention for the Suppression of Terrorist Financing

102.

Tahap akhir dari siklus intelijen keuangan adalah Dissemination. Tujuan utama dari tahap ini, yang ditujukan kepada pengguna akhir/stakeholder, adalah memastikan hasil akhir produk intelijen keuangan memenuhi kebutuhan siapa?

a)

Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan)

b)

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

c)

Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan

d)

Aparat Penegak Hukum

e)

Financial Action Task Force (FATF) Secretariat

103.

Di antara model Financial Intelligence Unit (FIU) berikut, manakah yang mengharuskan laporan transaksi keuangan mencurigakan ditujukan langsung kepada kantor Kejaksaan Agung untuk diproses?

a)

Police Model

b)

Administrative Model

c)

Judicial Model

d)

Hybrid Model

e)

Supervisory Model

104.

Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara-negara berikut ini termasuk dalam kategori Police Model, kecuali...

a)

STRO (Singapura)

b)

NCIS (United Kingdom)

c)

Slovakia (OFIS)

d)

Swiss

e)

AUSTRAC (Australia)

105.

Indonesia, dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen di bawah pemerintahan, dikategorikan dalam Model FIU jenis...

a)

Judicial Model

b)

Hybrid Model

c)

Police Model

d)

Administrative Model

e)

Regulator Model

106.

Berdasarkan materi yang ada, negara manakah yang memiliki Financial Intelligence Unit (FIU) dengan Administrative Model namun diletakkan di bawah Bank Sentral?

a)

Jepang

b)

Amerika Serikat (FINCEN)

c)

Kanada (Fintrac)

d)

Australia (AUSTRAC)

e)

Malaysia

107.

Salah satu tugas pokok FIU adalah menerima laporan dari pihak pelapor. Jenis laporan wajib dari pihak pelapor yang secara spesifik disebutkan untuk diterima oleh FIU adalah...

a)

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri (LTKL)

b)

Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

c)

Laporan Transaksi (LT) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

d)

Suspicious Transaction Reports (STR) dan Currency Transaction Reports (CTR)

e)

Laporan SIPESAT dan Foreign Bank Account Report

108.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, FIU memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi. Kewenangan ini ditujukan kepada...

a)

Pengguna Jasa yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

b)

Instansi/lembaga yang menolak memberikan informasi tambahan.

c)

Pihak Pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan.

d)

Aparat Penegak Hukum yang tidak menindaklanjuti hasil analisis.

e)

Lembaga Pengawas dan Pengatur yang lalai dalam pengawasan.

109.

Berdasarkan ketentuan hukum yang mendasari pendiriannya (UU No. 15 Tahun 2002), PPATK bertanggung jawab kepada...

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

c)

Presiden Republik Indonesia

d)

Menteri Keuangan

e)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

110.

Manakah yang bukan merupakan wewenang yang harus dimiliki FIU untuk mendukung tugas dan fungsinya?

a)

Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis.

b)

Memiliki akses yang memadai terhadap aparat penegak hukum.

c)

Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang.

d)

Memiliki akses yang memadai terhadap penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan.

e)

Memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

111.

Dalam tahap Dissemination siklus intelijen keuangan, selain penyerahan hasil akhir produk intelijen, kegiatan apa yang dimungkinkan untuk terjadi?

a)

Verifikasi ulang data dan informasi mentah (raw data).

b)

Validasi ulang metode analisis yang digunakan.

c)

Mendapatkan umpan balik dari pengambil keputusan.

d)

Penetapan pedoman identifikasi transaksi yang wajib dilaporkan.

e)

Pengumpulan informasi tambahan dari pihak pelapor.

112.

Financial Intelligence Unit di Amerika Serikat yang termasuk dalam Administrative Model adalah...

a)

FBI (Federal Bureau of Investigation)

b)

SEC (Securities and Exchange Commission)

c)

DEA (Drug Enforcement Administration)

d)

FINCEN (Financial Crime Intelligence Network)

e)

STRO (Suspicious Transaction Reports Office)

113.

Model FIU yang mengarahkan laporan transaksi mencurigakan kepada joint police/judicial unit adalah...

a)

Police Model

b)

Judicial Model

c)

Hybrid Model

d)

Administrative Model

e)

Regulator Model

114.

Lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang dan dikenal dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU) diatur keberadaannya karena...

a)

Kebutuhan untuk mengintegrasikan data intelijen militer dan keuangan.

b)

Keharusan untuk membentuk unit di bawah setiap Bank Sentral negara.

c)

Desakan dari PBB melalui Konvensi Palermo tahun 2000.

d)

Karakteristiknya sebagai lembaga yang didedikasikan penuh pada isu pencucian uang.

e)

Keharusan untuk selalu berkoordinasi dengan Basle Committee on Banking Supervision.

115.

Salah satu tugas pokok FIU adalah melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini, FIU juga memiliki kewenangan untuk...

a)

Meminta laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) tanpa batasan nilai.

b)

Melakukan penahanan sementara terhadap aset hasil tindak pidana.

c)

Mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan.

d)

Menyusun regulasi dan legislative framework anti pencucian uang.

e)

Menetapkan standar internasional dalam memerangi pendanaan terorisme.

116.

Negara-negara berikut ini mengadopsi Judicial Model untuk FIU, kecuali...

a)

Luxembourg

b)

Cyprus

c)

Islandia

d)

Portugal

e)

Hongkong

117.

Apa saja yang menjadi prasyarat bagi FIU untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar, terutama terkait akses informasi?

a)

Akses terhadap informasi intelijen militer dan data kependudukan.

b)

Akses terhadap laporan pajak pribadi dan laporan kegiatan industri.

c)

Akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi perizinan usaha.

d)

Akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan, dan aparat penegak hukum.

e)

Akses terhadap informasi dari media massa dan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

118.

Dalam Administrative Model FIU, lembaga dapat berupa badan independen di bawah pemerintahan atau di bawah otoritas pengawasan. FIU Jepang (tidak disebutkan namanya, tetapi di bawah FSA) dikategorikan berada di bawah...

a)

Bank Sentral

b)

Kepolisian

c)

Kejaksaan Agung

d)

Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan)

e)

Kementerian Keuangan

119.

Dalam tahap Dissemination siklus intelijen, hasil produk intelijen keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna akhir/stakeholder. Produk intelijen keuangan tersebut diserahkan dalam bentuk...

a)

Surat Pemberitahuan Pelanggaran (SPP)

b)

Rekomendasi Regulasi (RR)

c)

Laporan Penelusuran Aset (LPA)

d)

Hasil Akhir dari Produk Intelijen Keuangan

e)

Berita Acara Audit Kepatuhan (BAAK)

120.

Di antara FIU berikut, manakah yang merupakan contoh Police Model?

a)

PPATK (Indonesia)

b)

Fintrac (Kanada)

c)

AUSTRAC (Australia)

d)

NCIS (United Kingdom)

e)

AMLO (Thailand)

121.

Berdasarkan kewenangan analisis PPATK dalam Pasal 44 UU TPPU, PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menghentikan sementara transaksi.

a)

5 hari kerja, untuk penyidikan TPPU.

b)

7 hari kerja, untuk melengkapi Hasil Analisis.

c)

10 hari kerja, untuk menunggu putusan pengadilan.

d)

15 hari kerja, untuk melengkapi Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan.

e)

30 hari kalender, untuk mengamankan harta kekayaan.

122.

Tujuan utama PPATK mengoptimalkan pemanfaatan kewenangan penghentian sementara transaksi adalah...

a)

Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang tidak patuh.

b)

Menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerahasiaan.

c)

Menyampaikan informasi hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.

d)

Mengoptimalkan asset recovery (pemulihan aset) dan membuat pelaku jera atau "dimiskinkan".

e)

Menyelesaikan penanganan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

123.

Dalam kasus penghentian sementara transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atas permintaan PPATK, apabila terdapat keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga, keberatan tersebut harus diajukan kepada...

a)

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang bersangkutan

b)

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

c)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

d)

Instansi Penegak Hukum (Kepolisian/Kejaksaan)

e)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

124.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Larangan tersebut dikecualikan (tidak berlaku) untuk pemberian informasi kepada...

a)

Masyarakat atau media massa

b)

Instansi Penegak Hukum

c)

Lembaga Pengawas dan Pengatur

d)

Mitra Kerja di luar negeri

e)

Pejabat pembuat akta tanah

125.

Di antara daftar berikut, manakah yang bukan merupakan faktor pemicu (trigger) dilakukannya analisis oleh Analis PPATK?

a)

Isu publik

b)

Permintaan informasi dari instansi peminta

c)

Laporan dan/atau informasi dari masyarakat

d)

Hasil audit kepatuhan oleh PPATK

e)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

126.

Dalam melaksanakan kewenangannya, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan tidak berlaku terhadap PPATK. Kewenangan ini diatur dalam...

a)

Pasal 41 UU TPPU

b)

Pasal 42 UU TPPU

c)

Pasal 43 UU TPPU

d)

Pasal 44 UU TPPU

e)

Pasal 45 UU TPPU

127.

Apa wewenang PPATK yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di tingkat internasional?

a)

Memberikan rekomendasi kepada FATF mengenai upaya pencegahan TPPU.

b)

Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang untuk mitra luar negeri.

c)

Mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan Financial Action Task Force Style Regional Bodies (FSRB).

d)

Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan

e)

Menerima laporan dan informasi dari mitra kerja luar negeri berdasarkan pengembangan hasil analisis

128.

Jangka waktu awal (bukan perpanjangan) yang diberikan kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi atas permintaan PPATK adalah...

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

7 hari kerja

d)

14 hari kalender

e)

20 hari kalender

129.

Setelah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara transaksi atas permintaan PPATK, PJK wajib menyampaikan berita acara penghentian sementara tersebut kepada PPATK dan juga kepada...

a)

Kejaksaan Agung

b)

Lembaga Pengawas dan Pengatur

c)

Pengguna Jasa

d)

Kepala PPATK

e)

Komite TPPU

130.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha pihak pelapor. Rekomendasi ini ditujukan kepada...

a)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

b)

Lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor

c)

Pengadilan Negeri setempat

d)

Aparat Penegak Hukum

e)

Presiden Republik Indonesia

131.

PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi perkembangan kasus. Informasi perkembangan ini diminta PPATK dari penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang pada tahap...

a)

Penyelidikan saja

b)

Penyidikan saja

c)

Penuntutan

d)

Praperadilan

e)

Penyelidikan dan penyidikan

132.

Bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur, PPATK memiliki kewenangan pengawasan untuk menetapkan ketentuan...

a)

Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

b)

Audit kepatuhan atau audit khusus

c)

Pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ)

d)

Penghentian sementara transaksi

e)

Pembawaan uang tunai lintas batas

133.

Wewenang PPATK yang bertujuan untuk mendukung proses hukum (sebagai pro-justitia) kepada instansi penegak hukum adalah...

a)

Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah.

b)

Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.

c)

Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

d)

Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

e)

Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

134.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, setelah PPATK melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, informasi dari hasil audit tersebut wajib disampaikan kepada...

a)

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor

b)

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

c)

Kepala PPATK

d)

Penyidik tindak pidana asal

e)

Instansi Peminta di luar negeri

135.

Jika PPATK tidak dapat memutuskan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana setelah penghentian sementara transaksi, PPATK wajib...

a)

Mengeluarkan sanksi administrasi kepada PJK yang bersangkutan.

b)

Mencabut izin usaha Pihak Pelapor terkait.

c)

Menyerahkan penanganan atas harta kekayaan kepada penyidik.

d)

Meminta penetapan pengadilan untuk penyitaan.

e)

Mengembalikan transaksi kepada kondisi awal.

136.

Kewenangan PPATK yang termasuk dalam fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU berdasarkan Pasal 41 UU TPPU adalah...

a)

Melakukan audit kepatuhan Pihak Pelapor.

b)

Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.

c)

Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait.

d)

Merekomendasikan intersepsi atas informasi elektronik.

e)

Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

137.

Siapa saja yang dikenakan larangan untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK?

a)

Direksi dan Komisaris Pihak Pelapor saja.

b)

Direksi dan Pengurus Pihak Pelapor saja.

c)

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor.

d)

Hanya Kepala Cabang dan Direktur Kepatuhan Pihak Pelapor.

e)

Hanya Pihak Pelapor secara kelembagaan.

138.

Produk akhir yang dihasilkan oleh Analis PPATK dan diteruskan kepada stakeholder (aparat penegak hukum maupun instansi lain yang memiliki kewenangan menerima) adalah...

a)

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

b)

Laporan Hasil Audit Kepatuhan (LHAK) dan Surat Peringatan.

c)

Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP).

d)

Rekomendasi Pencabutan Izin (RPI) dan Rekomendasi Intersepsi (RI).

e)

Surat Permintaan Informasi (SPI) dan Surat Keterangan (SK).

139.

Dalam melaksanakan fungsi analisis, PPATK memiliki wewenang untuk merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan...

a)

Pembekuan rekening Pihak Pelapor yang tidak patuh.

b)

Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

c)

Penahanan terhadap Pengguna Jasa yang dicurigai.

d)

Pemeriksaan terhadap pajak Penghasilan (PPh) Pengguna Jasa.

e)

Pembentukan Komite Ad-Hoc untuk penelusuran aset.

140.

Apa yang dimaksud dengan asset recovery atau pemulihan aset dalam konteks kewenangan PPATK meminta penghentian sementara transaksi?

a)

Proses penyitaan aset secara permanen oleh pengadilan.

b)

Proses pengembalian aset kepada Pihak Pelapor.

c)

Upaya untuk membuat dana hasil kejahatan tidak berpindah atau hilang.

d)

Upaya untuk menuntut pelaku tindak pidana asal.

e)

Proses audit terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh Pengguna Jasa.

141.

FATF didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 pada G-7 Summit di Paris, Perancis, pada tahun 1989. Negara-negara G-7 merupakan forum informal yang dibentuk oleh negara-negara dengan ekonomi maju. Manakah di antara negara-negara di bawah ini yang bukan termasuk negara pendiri G-7 sebagaimana disebutkan dalam konteks inisiator FATF dalam modul?

a)

Amerika Serikat

b)

Kanada

c)

Italia

d)

Spanyol

e)

Jepang

142.

Indonesia secara penuh telah menjadi Anggota FATF ke-40 pada Oktober 2023. Namun, jauh sebelum mencapai status ini, pada Februari 2005 Indonesia berhasil keluar dari status pengawasan FATF. Status pengawasan yang dimaksud adalah:

a)

Enhanced Follow-up Process

b)

Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)

c)

Yurisdiksi dalam Pemantauan (Grey List)

d)

Yurisdiksi Berisiko Tinggi (Black List)

e)

Special Recommendations for Terrorist Financing

143.

Dalam skema kerja sama internasional, PPATK memiliki peran spesifik sebagai mediator komunikasi antara Pemerintah Republik Indonesia. PPATK menjembatani komunikasi RI dengan dua lembaga internasional utama di bawah ini:

a)

IMF dan World Bank

b)

UNODC dan FATF

c)

The Egmont Group dan APG

d)

FATF dan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)

e)

G-7 dan G-20

144.

The Egmont Group adalah asosiasi dari Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia. [cite_start]Tujuan utama dari pendirian The Egmont Group adalah untuk...

a)

Menetapkan standar global Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).

b)

Melakukan Mutual Evaluation Review (MER) secara periodik terhadap negara anggota.

c)

Menyediakan forum bagi FIU untuk meningkatkan dukungan timbal balik dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU.

d)

Mengidentifikasi dan mempublikasikan daftar negara-negara berisiko tinggi.

e)

Menetapkan sanksi finansial yang ditargetkan (Targeted Financial Sanctions).

145.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui sebagai langkah penting dalam proses internasionalisasi dan kriminalisasi pencucian uang, khususnya karena merekomendasikan kriminalisasi pencucian uang terkait perdagangan narkoba, adalah:

a)

The International Convention for the Suppression of Terrorist Financing (1999)

b)

The International Convention Against Transnational Organized Crimes (Palermo Convention, 2000)

c)

United Nations Convention against Illicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (UN Vienna Convention, 1988)

d)

UN Convention against Corruption (UNCAC, 2003)

e)

United Nations Security Council Resolution 1267

146.

Kerja sama domestik PPATK melibatkan berbagai instansi. Manakah di antara instansi berikut yang termasuk dalam kategori Instansi Penegak Hukum dalam konteks kerja sama domestik PPATK?

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Direktorat Jenderal Pajak

c)

Kejaksaan Republik Indonesia

d)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

e)

Badan Narkotika Nasional (BNN)

147.

PPATK sebagai national focal point menjalin kerja sama domestik dengan berbagai pihak. Ruang lingkup kerja sama domestik PPATK yang berkaitan langsung dengan tugas kesekretariatan Komite TPPU adalah:

a)

Melakukan pertukaran informasi dengan instansi domestik.

b)

Memberikan Bantuan Teknis (Asistensi).

c)

Menyerahkan hasil analisis PPATK kepada instansi penegak hukum.

d)

Mempersiapkan rapat Komite TPPU dan tim kerja Komite TPPU.

e)

Melakukan koordinasi dan negosiasi kerja sama.

148.

Counter Terrorism Financing Summit (CTF Summit) merupakan inisiatif kerja sama internasional bilateral yang didirikan untuk meningkatkan kegiatan pertukaran informasi intelijen terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Lembaga internasional yang menjadi mitra utama PPATK dalam inisiatif ini adalah:

a)

Financial Action Task Force (FATF)

b)

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)

c)

Financial Intelligence Unit (FIU) negara donor

d)

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)

e)

The Egmont Group

149.

Indonesia bergabung dengan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) pada tahun:

a)

1989

b)

1990

c)

1996

d)

2000

e)

2001

150.

Dalam proses Mutual Evaluation Review (MER) yang dilaksanakan FATF secara periodik, tim penilai terdiri dari 5-6 ahli dari negara-negara anggota FATF dan didukung oleh FATF Secretariat. Dalam hal penilaian dilakukan bersama-sama dengan FATF Style Regional Bodies (FSRB), siapakah yang akan termasuk dalam tim penilaian?

a)

Hanya ahli dari negara-negara anggota FSRB.

b)

Para ahli dari keanggotaan FSRB.

c)

Lembaga donor seperti IMF dan World Bank.

d)

Instansi penegak hukum dari negara yang dinilai.

e)

Anggota The Egmont Group.

151.

Salah satu ruang lingkup kerja sama internasional PPATK yang berkaitan dengan pertukaran data intelijen keuangan adalah:

a)

Menyelenggarakan donor’s meeting.

b)

Menjadi mediator komunikasi antara Pemerintah RI dengan FATF.

c)

Melakukan korespondensi, pendekatan, dan negosiasi dengan FIU negara lain.

d)

Melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan dengan FIU negara lain.

e)

Menjembatani komunikasi antara lembaga/negara donor dengan instansi penerima.

152.

The Basle Committee on Banking Supervision, yang terdiri dari perwakilan Gubernur Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan dari negara-negara industri G10, mengeluarkan The Statement of Principles pada tahun 1988. Tujuan utama Statement ini di level internasional adalah untuk:

a)

Menetapkan standar Customer Due Diligence (CDD) global.

b)

Mencegah lembaga keuangan diasosiasikan dengan kegiatan kriminal dan menjaga integritas sistem perbankan.

c)

Membentuk Financial Intelligence Unit (FIU) di setiap negara anggota.

d)

Mewajibkan pelaporan Suspicious Activity Report (SAR).

e)

Mendorong penggunaan istilah money laundering dalam konteks hukum.

153.

Indonesia dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF sejak:

a)

18 Juni 2001

b)

Juni 2001

c)

13 Oktober 2003

d)

5 Januari 2004

e)

Oktober 2023

154.

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikenal dengan:

a)

UN Vienna Convention

b)

Palermo Convention

c)

FATF Revised 40+9 Recommendations

d)

FATF 40 Recommendations (Revisi 2012)

e)

The Egmont Group Principles

155.

Di bawah ini adalah daftar instansi yang disebutkan dalam modul sebagai pihak yang menjalin kerja sama domestik dengan PPATK, kecuali:

a)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

b)

Komisi Yudisial (KY)

c)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

d)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

e)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)

156.

Counter ISIS Finance Group (CIFG) dibentuk pada September 2014 dan merupakan salah satu working group dari:

a)

The Egmont Group

b)

Koalisi Global untuk melawan ISIS

c)

G-20 Finance Ministers

d)

FATF

e)

United Nations Security Council

157.

Palermo Convention (2000) mewajibkan negara yang meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang yang meliputi seluruh tindak pidana berat (serious crime). Definisi tindak pidana berat (serious crime) dalam konvensi ini diartikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman minimal:

a)

Dua tahun

b)

Tiga tahun

c)

Empat tahun

d)

Lima tahun

e)

Tujuh tahun

158.

Di bawah ini adalah contoh lembaga donor yang tercantum dalam modul sebagai mitra kerja sama internasional PPATK, kecuali:

a)

USAID

b)

AusAID

c)

JICA

d)

UNODC

e)

IMF

159.

Negara donor yang menjalin kerja sama dengan PPATK melalui Kedutaan Besar atau perwakilan di Indonesia adalah:

a)

AS, Tiongkok, Jerman

b)

Australia, Inggris, Uni Eropa

c)

Jepang, Korea Selatan, Singapura

d)

Malaysia, Thailand, Filipina

e)

Swiss, Luksemburg, Spanyol

160.

Dalam konteks kerja sama domestik, PPATK menjalin nota kesepahaman dengan lembaga/instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi/universitas, dan...

a)

Financial Intelligence Unit (FIU) daerah

b)

Asosiasi Profesi tertentu

c)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

d)

Lembaga Pengawas dan Pengatur

e)

Bank Sentral

161.

FATF 40 Rekomendasi didukung oleh lebih dari 180 negara dan diakui secara universal sebagai standar internasional. Dalam sejarah perkembangannya, revisi terakhir yang menyatukan 9 Special Recommendations ke dalam 40 Rekomendasi utama terjadi pada tahun:

a)

1990

b)

1996

c)

2001

d)

2003

e)

2012

162.

Manakah di antara hal pokok di bawah ini yang paling berkaitan dengan Rekomendasi 24 (Transparansi dan Penerima Manfaat) dan R.25 (Transparansi dan Penerima Manfaat dari Perjanjian Hukum)?

a)

Mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan kebijakan dan koordinasi domestik.

b)

Mengejar pencucian uang, pendanaan teroris dan proliferasi senjata pemusnah massal.

c)

Menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk sektor keuangan dan sektor-sektor lainnya yang ditunjuk.

d)

Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi atas beneficial ownership, badan hukum, dan perjanjian hukum.

e)

Memfasilitasi kerja sama internasional.

163.

Dalam skema Rekomendasi FATF (2012), Tindak pidana pendanaan teroris (Terrorist Financing Offense) diatur dalam Kategori C. Nomor Rekomendasi (2012) yang mengatur hal tersebut dan sebelumnya dikenal sebagai SR II adalah:

a)

R.3

b)

R.4

c)

R.5

d)

R.6

e)

R.7

164.

Rekomendasi FATF didasarkan pada Pendekatan Berbasis Risiko (RBA) yang mewajibkan negara untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan TPPT. Prinsip RBA ini diatur dalam:

a)

Rekomendasi 1 (Penilaian risiko & penerapan pendekatan berbasis risiko)

b)

Rekomendasi 2 (Kerja sama dan koordinasi nasional)

c)

Rekomendasi 3 (Tindak pidana pencucian uang)

d)

Rekomendasi 4 (Penyitaan dan tindakan sementara)

e)

Rekomendasi 5 (Tindak pidana pendanaan teroris)

165.

Tipping-off dan kerahasiaan diatur dalam Kategori D (Tindakan Pencegahan) Rekomendasi FATF. Rekomendasi (2012) yang mengatur tentang hal ini, yang sebelumnya dikenal dengan R.14, adalah:

a)

R.18

b)

R.19

c)

R.20

d)

R.21

e)

R.22

166.

Targeted Financial Sanctions terkait proliferasi senjata pemusnah massal merupakan standar baru yang secara eksplisit diakomodir dalam revisi FATF 2012. Rekomendasi yang mengatur sanksi ini:

a)

R.5 (Tindak pidana pendanaan teroris)

b)

R.6 (Targeted financial sanctions terkait terorisme)

c)

R.7 (Targeted financial sanctions terkait proliferasi)

d)

R.8 (Organisasi nirlaba / NPO)

e)

R.9 (Undang-undang Kerahasiaan Lembaga Keuangan)

167.

Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reporting/STR), yang sebelumnya dikenal dengan R.13 & SR IV, dalam Rekomendasi FATF (2012) menempati nomor:

a)

R.16

b)

R.18

c)

R.19

d)

R.20

e)

R.22

168.

Konsep Confiscation dan Provisional Measures (Penyitaan dan Tindakan Sementara) diatur dalam Kategori B (Pencucian Uang dan Penyitaan). Rekomendasi (2012) yang mengatur hal ini, dan sebelumnya dikenal dengan R.3, adalah:

a)

R.1

b)

R.2

c)

R.3

d)

R.4

e)

R.5

169.

Rekomendasi FATF mewajibkan negara untuk memastikan bahwa yurisdiksi berisiko lebih tinggi dapat dipertimbangkan dalam penerapan Customer Due Diligence (CDD) yang ditingkatkan. Rekomendasi (2012) yang secara spesifik membahas Negara berisiko lebih tinggi (sebelumnya R.21) adalah:

a)

R.16

b)

R.17

c)

R.18

d)

R.19

e)

R.20

170.

Pada tahun berapakah FATF memperluas mandatnya untuk menangani masalah pendanaan terorisme dan menambahkan 8 Special Recommendations?

a)

1990

b)

1996

c)

Oktober 2001

d)

Oktober 2004

e)

2012

171.

Rekomendasi FATF Kategori D mengatur Tindakan Pencegahan yang harus diterapkan oleh Pihak Pelapor. Rekomendasi yang secara khusus mengatur tentang Wire Transfers (sebelumnya SR VII) adalah:

a)

R.16

b)

R.17

c)

R.18

d)

R.19

e)

R.20

172.

Rekomendasi yang mengatur tentang Kebergantungan pada pihak ketiga (Reliance on third parties), yang sebelumnya dikenal dengan R.9, dalam Rekomendasi FATF (2012) menempati nomor:

a)

R.16

b)

R.17

c)

R.18

d)

R.19

e)

R.20

173.

Salah satu hal pokok dalam 40 Rekomendasi FATF adalah menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk sektor keuangan dan sektor-sektor lainnya yang ditunjuk. Sektor lainnya yang ditunjuk tersebut dikenal sebagai:

a)

Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)

b)

Financial Action Task Force Style Regional Bodies (FSRB)

c)

Non-Profit Organizations (NPO)

d)

Financial Intelligence Unit (FIU)

e)

Law Enforcement Agencies (LEA)

174.

Rekomendasi FATF Kategori C (Pendanaan Teroris dan Pendanaan Proliferasi) secara khusus memuat Rekomendasi 8 tentang Organisasi Nirlaba (NPO). Sebelumnya, NPO diatur dalam Special Recommendation (SR) nomor:

a)

SR II

b)

SR III

c)

SR VII

d)

SR VIII

e)

SR IX

175.

Dalam Kategori D, Rekomendasi yang mengatur tentang Kontrol internal dan kantor cabang/anak perusahaan di luar negeri dan sebelumnya dikenal dengan R.15 & R.22, menempati nomor:

a)

R.16

b)

R.17

c)

R.18

d)

R.19

e)

R.20

176.

Kerja sama dan koordinasi nasional dalam Kategori A Rekomendasi FATF (2012) diatur dalam Rekomendasi 2, yang sebelumnya dikenal sebagai:

a)

R.1

b)

R.2

c)

R.3

d)

R.31

e)

R.33

177.

Rekomendasi FATF Kategori D (Tindakan Pencegahan) juga mengatur Tindakan lainnya bagi Profesi dan Bisnis Non Keuangan yang Ditunjuk (PBJ), yang sebelumnya dikenal dengan R.16. Rekomendasi (2012) yang mengatur hal ini adalah:

a)

R.20

b)

R.21

c)

R.22

d)

R.23

e)

R.24

178.

Rekomendasi FATF mewajibkan negara untuk menetapkan kewenangan dan tanggung jawab bagi otoritas yang berwenang. Otoritas yang berwenang tersebut memiliki mandat yang mencakup tiga fungsi utama berikut, kecuali:

a)

Investigasi

b)

Penegakan Hukum

c)

Pengambilan Keputusan Politik (Policy Making)

d)

Supervisi/Pengawasan

e)

Ketiga fungsi A, B, dan D wajib ditetapkan kewenangan dan tanggung jawabnya

179.

Pada revisi tahun 2003, Rekomendasi FATF direvisi untuk kedua kalinya dengan menambahkan satu Rekomendasi Khusus sehingga menghasilkan:

a)

FATF 40 Recommendations

b)

FATF 40+8 Recommendations

c)

FATF 40+9 Recommendations

d)

FATF 48 Recommendations

e)

FATF 49 Recommendations

180.

Rekomendasi FATF yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Offense) yang sebelumnya dikenal dengan R.1 & R.2, dalam Rekomendasi FATF (2012) menempati nomor:

a)

R.1

b)

R.2

c)

R.3

d)

R.4

e)

R.5

Similar Resources on Wayground

LATIHAN SOAL APBN

179 questions

LATIHAN SOAL APBN

quiz

Worksheet

•

10th Grade