Font size
S
M
L
XL
WorksheetsULANGAN HARIAN - Pendidikan Pancasila Kelas XI Bab 2: Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Total questions: 27
Worksheet time: 54mins
Name
Class
Date
1.
Nama Lengkap
4 lines
2.
Kelas
a)
XI AKL 1
b)
XI AKL 2
c)
XI AKL 3
d)
XI BR 1
e)
XI BR 2
3.
1. Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sistem checks and balances diatur untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Pelaksanaan sistem checks and balances dalam demokrasi Pancasila bertujuan untuk …
a)
A. menegakkan kekuasaan yang absolut dan menjamin akuntabilitas pemerintahan
b)
B. menjamin kekuasaan yang seimbang dan kontrol terhadap pemerintahan
c)
C. memberikan wewenang kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah
d)
D. mencegah militer dapat mengendalikan pemerintahan
e)
E. membiarkan presiden dapat bekerja tanpa adanya pengawasan dari lembaga lain
4.
2. Badan konstituante tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUDS sehingga pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut, kecuali …
a)
A. Pembubaran parlemen
b)
B. Kembali kepada UUD 1945
c)
C. Tidak berlakunya UUDS
d)
D. Pembentukan MPRS dan DPAS
e)
E. Pembentukan MPR dan DPR
5.
3. Sistem demokrasi terpimpin merupakan pilihan pemerintah Indonesia setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin merupakan bentuk demokrasi yang tidak sejalan dengan tanggung jawab Presiden sebagai sebab …
a)
A. Partai politik dilarang berdiri
b)
B. Demokrasi menjadi otoriter
c)
C. DPR harus bersifat sementara
d)
D. MPR hanya bersifat sementara
e)
E. Diangkatnya Presiden seumur hidup
6.
4. Suatu negara dikatakan demokrasi jika di dalam pemerintahan terdapat prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, kecuali …
a)
A. Adanya supremasi hukum
b)
B. Pemilu dilaksanakan secara berkala
c)
C. Adanya tingkat persamaan di antara warga negara
d)
D. Adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan
e)
E. Adanya kebebasan tanpa batas diberikan negara kepada seluruh warga negara
7.
5. Pedoman yang digunakan untuk mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara diberbagai aspek kehidupan disebut …
a)
A. Konvensi
b)
B. Konstitusi
c)
C. Hukum dasar
d)
D. Dasar negara
e)
E. Hukum nasional
8.
6. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 jika dilihat dari cara mengubahnya termasuk konstitusi yang bersifat …
a)
A. Rigid
b)
B. Umum
c)
C. Tertulis
d)
D. Fleksibel
e)
E. Permanen
9.
7. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …
a)
A. Pasal 1 UUD 1945
b)
B. Pasal 2 UUD 1945
c)
C. Pasal 27 UUD 1945
d)
D. Pasal 5 UUD 1945
e)
E. Pasal 37 UUD 1945
10.
8. Salah satu dasar pemikiran yang melatarbelakangi adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah …
a)
A. Mencapai penyelenggaraan negara yang lebih transparan
b)
B. Menyesuaikan tujuan nasional dengan era globalisasi
c)
C. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan sangat rendah
d)
D. Kekuasaan eksekutif sangat dominan
e)
E. Memperbaiki tatanan Negara Republik Indonesia
11.
9. Di negara yang demokratis pemilunya kompetitif. Salah satu ciri pemilu yang kompetitif adalah …
a)
A. Semua warga negara di Indonesia berhak memilih
b)
B. Semua warga berhak memilih dan dipilih
c)
C. Semua orang berhak memilih dan mendapatkan sanksi jika tidak memilih
d)
D. Semua warga berhak memilih dan mendapatkan pendidikan jika tidak memilih
e)
E. Hak pilih di Indonesia berlaku kepada siapapun yang setia kepada bangsa dan negara
12.
10. Lembaga negara yang keberadaannya ada setelah adanya amandemen UUD 1945 adalah …
a)
A. DPD dan DPR
b)
B. MK dan MA
c)
C. MPR, DPR dan DPD
d)
D. DPRD dan DPRD
e)
E. DPD, MK dan KY
13.
11. Berikut ini jenis-jenis perubahan yang dilakukan oleh MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945, kecuali …
a)
A. Membuat rumusan yang baru
b)
B. Menghapus rumusan yang telah ada
c)
C. Mengubah rumusan yang telah ada
d)
D. Menambahkan rumusan pasal ke dalam rumusan atau sebaliknya
e)
E. Menghapus keseluruhan UUD
14.
12. Kesepakatan dasar dalam mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut, kecuali …
a)
A. Tetap mempertahankan NKRI
b)
B. Perubahan dengan cara adendum
c)
C. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
d)
D. Mempertajam sistem pemerintahan parlementer
e)
E. Penjelasan yang normatif masuk ke pasal
15.
13. Amandemen UUD 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah perubahan pasal 1 ayat (2) yaitu: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah …
a)
A. MPR sebagai lembaga tertinggi negara
b)
B. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
c)
C. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD
d)
D. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi langsung oleh rakyat
e)
E. Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan
16.
14. Berdasarkan hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 terbentuk lembaga negara yang berwenang untuk menguji secara formal dan material peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lembaga tersebut adalah …
a)
A. Mahkamah Agung
b)
B. Mahkamah Konstitusi
c)
C. Komisi Yudisial
d)
D. MPR
e)
E. DPR
17.
15. Berikut yang bukan merupakan prinsip demokrasi Pancasila adalah …
a)
A. Mewujudkan kesejahteraan rakyat
b)
B. Mengutamakan kedaulatan rakyat
c)
C. Adanya pembatasan partisipasi warga negara
d)
D. Mengutamakan konsep negara hukum
e)
E. Adanya kebebasan yang merata dan tidak memihak
18.
16. Pemerintahan yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah …
a)
A. Melaksanakan pemilu hanya untuk kepentingan penguasa
b)
B. Mengedepankan yang mayoritas dan mengenyampingkan kelompok minoritas
c)
C. Melaksanakan amanah rakyat dengan sungguh-sungguh
d)
D. Melaksanakan program hanya untuk kepentingan kelompoknya
e)
E. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
19.
17. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu pilar demokrasi Pancasila yaitu demokrasi dengan …
a)
A. Berdasar rule of law
b)
B. Keadilan sosial
c)
C. Pengadilan yang merdeka
d)
D. Berketuhanan Yang Maha Esa
e)
E. Berkedaulatan rakyat
20.
18. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya pergantian kekuasaan harus ada dan dilakukan secara damai. Pernyataan tersebut merupakan indikator demokrasi yaitu …
a)
A. Rotasi kekuasaan
b)
B. Rekrutmen politik yang terbuka
c)
C. Akuntabilitas
d)
D. Pemilihan umum
e)
E. Pemenuhan hak-hak dasar
21.
19. Peran serta warga negara dalam mempengaruhi pemerintah untuk membuat keputusan publik merupakan inti dari pengertian …
a)
A. Partai politik
b)
B. Sistem politik
c)
C. Perilaku politik
d)
D. Sosialisasi politik
e)
E. Partisipasi politik
22.
20. Sarana utama yang digunakan untuk partisipasi politik individu dalam menjalankan mekanisme kepemimpinan nasional adalah …
a)
A. Sistem pemilihan yang berjalan baik
b)
B. Terlaksananya rekrutmen dengan baik
c)
C. Peningkatan kesejahteraan rakyat merata
d)
D. Dewan perwakilan yang berfungsi baik
e)
E. Sosialisasi politik berjalan sampai lapisan bawah
23.
21. Prinsip dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah …
a)
A. Rakyat diberi kesempatan untuk kepentingan diri sendiri
b)
B. Berusaha untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap penduduk
c)
C. Menuntut kesejahteraan lebih dari negara
d)
D. Kekuasaan tidak hanya dipegang bagi seluruh rakyat Indonesia
e)
E. Setiap orang bebas melaksanakan hak asasinya
24.
22. Demokrasi Pancasila bila dibandingkan bentuk demokrasi Barat dan Timur memiliki beberapa keunggulan yaitu …
a)
A. Memberikan kebebasan seluas-luasnya
b)
B. Mengutamakan kepentingan individu
c)
C. Mengutamakan kepentingan umum
d)
D. Adanya persaingan yang bebas antara individu
e)
E. Adanya keseluruhan kepentingan individu dan umum
25.
23. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen salah satunya dengan memberikan suara dalam pemilu tahun 2024 untuk memilih anggota anggota sebagai berikut, kecuali …
a)
A. KPU
b)
B. DPRD
c)
C. DPD
d)
D. DPRD Tingkat I
e)
E. DPRD Tingkat II
26.
24. Partisipasi politik warga negara mengandung sasaran yang ingin dituju, yaitu untuk …
a)
A. Menolak jabatan publik
b)
B. Duduk dalam pemerintahan
c)
C. Aktif dalam perpolitikan nasional
d)
D. Menciptakan kondisi negara yang amandan tenteram
e)
E. Mempengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah
27.
25. Hal yang dapat dilakukan oleh para pelajar dalam rangka menegakkan demokrasi Pancasila adalah …
a)
A. Mengadakan voting jika musyawarah mufakat mengalami kegagalan
b)
B. Mengadakan aksi corat-coret di dinding tempat umum sebagai aksi protes lingkungan
c)
C. Semua konflik diserahkan kepada pendidik untuk diselesaikan
d)
D. Menyelesaikan semua persoalan dengan musyawarah, kekeluargaan dan kegotongroyongan
e)
E. Setiap masalah diselesaikan setelah masalah-masalah timbul berulang kali
Reset
