WorksheetsKUIS PENDIDIKAN PANCASILA KELAS X 2025
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta sebelum mengalami perubahan adalah
Ketuhanan yang berkebudayaan
Persatuan kebangsaan Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dalam kedudukannya sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Pancasila berfungsi sebagai?
Cita-cita yang ingin dicapai pada tahun 2045
Petunjuk arah atau pedoman dalam mencapai kesejahteraan
Pengejawantahan tujuan sosial
Alat pemersatu dalam menghadapi ancaman luar
Dasar hukum tertinggi negara
Lambang Rantai Emas pada perisai Garuda Pancasila melambangkan sila ke-dua, yaitu 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Bentuk lingkaran dan persegi yang saling menyambung pada rantai tersebut melambangkan?
Penyatuan ideologi dari berbagai aliran politik
Keseimbangan antara keadilan distributif dan komutatif
Musyawarah dan mufakat
Keutuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke
Hubungan antarmanusia yang setara, bersatu, dan berkelanjutan
Penerapan nilai sila Persatuan Indonesia yang paling tepat di lingkungan sekolah adalah?
Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing
Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai siswa
Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam
Menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas
Tidak memilih-milih teman berdasarkan latar belakang suku dan agama
Konsep Kerakyatan dalam sila keempat Pancasila menekankan pada sistem demokrasi yang mengutamakan?
Keputusan harus berdasarkan suara terbanyak (voting)
Perwakilan tanpa perlu musyawarah
Dominasi kaum elit dalam pengambilan keputusan politik
Kekuasan penuh berada ditangan pemimpin
Keputusan diambil memulai musyawarah untuk mencapai mufakat
Tanggal berapa Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara dalam Sidang PPKI?
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
29 Mei 1945
Menurut nilai Keadilan Sosial, berikut ini adalah sikap yang harus dihindari, KECUALI?
Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
Tidak menghargai hasil karya orang lain
Melakukan pemerasan terhadap orang lain
Mewujudkan kemajuan dan pemerataan sosial
Bergaya hidup mewah dan boros
Bintang Tunggal sebagai lambang sila pertama Pancasila dikelilingi oleh warna dasar hitam. Secara filosofis, warna hitam tersebut melambangkan?
Perjuangan dan semangat yang menyala
Kesucian dan kebersihan jiwa
Alam semesta dan kekekalan
Keadilan dan kemakmuran
Persatuan dan kesatuan bangsa
Tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara dengan nama Panca Dharma dalam sidang BPUPKI adalah?
Mohammad Hatta
Soepomo
Mohammad Yamin
Ir. Soekarno
Tidak ada tokoh yang mengusulkan Panca Dharma
Menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) orang lain, di samping kewajiban untuk tidak melanggar HAM, merupakan implementasi dari sila?
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Keraykyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sumber hukum formal yang berasal dari keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim selanjutnya disebut...
Doktrin
Kebiasaan
Undang-Undang
Yurisprudensi
Traktat
Menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) orang lain, di samping kewajiban untuk tidak melanggar HAM, merupakan implementasi dari sila?
Menjamin setiap warga negara dapat bertindak sesuai keinginannya.
Melindungi kepentingan golongan penguasa.
Membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara.
Memperkaya kas negara melalui denda dan sanksi.
Mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat.
Perbedaan mendasar antara Norma Hukum dengan Norma Kesopanan terletak pada...
Asal sumber norma tersebut
Isi perintah dan larangannya
Waktu dan tempat berlakunya
Tujuan utama pembuatannya
Pihak yang menjatuhkan sanksi dan sifat sanksinya
Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau antara negara dengan individu (menyangkut kepentingan umum) disebut...
Hukum Dagang
Hukum Perdata
Hukum Tata Usaha Negara
Hukum Publik
Hukum Internasional
Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang didorong oleh keyakinan bahwa hukum itu baik dan benar, tanpa adanya paksaan dari pihak berwenang, disebut sebagai perilaku taat hukum yang bersifat...
Ekstrintik
Intrinsik
Reaktif
Otoriter
Kompulsif
Prinsip fundamental dalam hubungan antara Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia adalah...
Kewajiban dapat diabaikan jika hak sudah terpenuhi
Pelaksanaan hak selalu didahului oleh pemenuhan kewajiban
Hak dan kewajiban tidak memiliki hubungan yang erat
Hak dan kewajiban hanya berlaku bagi pejabat negara
Hak harus lebih diutamakan daripada kewajiban
Salah satu faktor internal yang menyebabkan individu melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah...
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Struktur sosial dan ekonomi yang timpang
Kurangnya sosialisasi peraturan dari pemerintah
Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
Lemahnya penegakan hukum oleh aparat
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dan perubahannya, jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Peraturan Presiden (Perpres)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Tujuan utama dari Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah untuk...
Mengurangi jumlah peraturan perundang- undangan yang berlaku
Mempercepat proses pengesahan Undang- Undang di DPR
Mengganti semua undang-undang lama dengan undang-undang baru
Menghindari tumpang tindih, pertentangan, dan kekosongan hukum
Menyamakan isi semua Peraturan Daerah di seluruh Indonesia
Dalam konteks Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai...
Sumber dari segala sumber hukum negara.
Dasar Negara, yang dapat diubah oleh MPR melalui Sidang Umum
Keputusan yang hanya berlaku untuk lembaga eksekutif
Aturan Hukum Tertulis yang bersifat mengikat
Peraturan tertinggi yang kedudukannya di atas UUD 1945
