Font size
WorksheetsPKN 8B S ganjil
Total questions: 50
Worksheet time: 4hrs 10mins
Konstitusi 1945 (UUD 1945) adalah ... negara yang berisi norma-norma fundamental.
instrumen
konsumen
konstitusi
ketentuan
Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ...
TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Pancasila
UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)
Apa yang dimaksud dengan istilah konstitusi ...
alat pengatur
hukum dasar
fondasi negara
norma pengaturan
Full form of TAP MPR adalah ...
Ketetapan Permusyawaratan Rakyat
TAP Majelis Perseruan Rakyat
Ketetapan Mahkamah Permusyawaratan Rakyat
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kekuatan hukum TAP MPR mengikat dalam dua arah, yaitu ...
ke kanan dan kiri
ke dalam dan ke luar
ke dalam dan ke dalam
ke luar dan ke luar
Arti dari regeling adalah ...
kebebasan
penentuan
untuk memutuskan
untuk mengatur
Nama satu fungsi dari TAP MPR.
sebelum dan sesudah
regeling dan beschikking
beschikking sebelum amandemen
beschikking setelah amandemen
Tingkat ketiga tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia adalah ...
Perpres (Peraturan Presiden)
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
UUD 1945
Pemda (Pemerintah Daerah)
Singkatan dari PERPPU adalah ...
legislasi
legislasi umum
Regulasi Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
Regulasi Republik sebagai Pengganti Undang-Undang
Dalam kondisi apa PERPPU dibuat dan diberlakukan ...
sebuah negara yang tidak stabil
sebuah negara yang terjajah
kondisi mendesak
kondisi kemerdekaan
Siapa yang bertanggung jawab untuk menyetujui PERPPU ...
Presiden
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Kepala kecamatan (Camat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Jika PERPPU tidak diratifikasi, maka seharusnya ...
disimpan
dipisah
dihapus
diratifikasi
PERPPU harus dikeluarkan ketika negara menghadapi krisis ...
makanan
kekuatan
keamanan
sosial
Peraturan yang dibuat dan dipromulgasi oleh presiden disebut ...
Perpres (Peraturan Presiden)
Perda (Peraturan Daerah)
Pespampres
Perppu
Siapa yang membuat PERDA ....
DPU
DPR dan Bupati
DPRD dan Walikota
Presiden
Istilah lain untuk hukum dasar disebut ...
konjungsi
konstansasi
kontingen
konstitusi
Apa istilah lain untuk “menyatakan” dalam bahasa Belanda ...
beschikking
regering
flexing
regeling
Hak prerogatif juga disebut ...
hak khusus
hak sengketa
hak sewenang-wenang
hak negara
Apa arti dari otonomi ...
mengatur orang lain
mengatur diri sendiri
kemampuan sendiri
kemampuan untuk mengatur sebuah negara
Singkatan dari DPRD adalah ...
Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Regional House of Representatives)
Dewan Perwakilan Rakyat Darurat (Emergency House of Representatives)
Dewan Perwakilan Rakyat Darurat (Emergency House of Representatives)
Apa arti dari istilah amandemen (andemen) ...
perbandingan
perubahan
musyawarah
persyaratan
PERPPU adalah peraturan yang setara dengan ...
UUD 1945
TAP MPR
Pancasila
Perda
Sebelum PERPPU menjadi efektif, ia harus disetujui oleh ...
Presiden
Mahkamah Konstitusi
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Kantor Kejaksaan
Dalam krisis keamanan nasional, regulasi yang cepat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan regulasi ...
tindakan
perubahan
aturan
perbuatan
Mengisi kekosongan hukum adalah salah satu fungsi dari ...
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
Perpres (Peraturan Presiden)
UUD (Undang-Undang Dasar)
Perda (Peraturan Daerah)
Aturan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah ...
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
UUD 1945 (Konstitusi 1945)
Keputusan Presiden
Peraturan perundang-undangan dibuat untuk...
membatasi kreativitas komunitas
menjamin kepastian dan ketertiban hukum
mempermudah pemerintah untuk memberlakukan sanksi
membuat negara lebih tertutup
Institusi yang membentuk undang-undang bersama dengan presiden adalah ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Mahkamah Agung
Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh kepala daerah dan ...
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
Presiden dan DPR
MPR dan Presiden
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Salah satu contoh regulasi yang berlaku secara nasional adalah ...
Regulasi Desa
Regulasi Gubernur
Undang-Undang
Regulasi Bupati
Sanksi terhadap pelanggaran hukum bertujuan untuk...
Membalas tindakan pelaku
Memberikan rasa jera dan menjaga ketertibanr
Membuat pelaku malu
Mengurangi jumlah penduduk penjara
Berikut ini termasuk dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia ...
Keputusan kepala lingkungan (RT)
Proklamasi presiden
Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah)
Surat Edaran Menteri
Peraturan yang berisi norma fundamental negara Indonesia adalah...
TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)
Setiap warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan karena ...
peraturan hanya dibuat oleh pejabat tinggi
peraturan melindungi hak dan kewajiban masyarakat
peraturan hanya berlaku untuk pelanggar
peraturan dapat diabaikan dalam kondisi tertentu
Contoh norma hukum dalam masyarakat adalah ...
menghormati guru
membantu tetangga
mematuhi rambu lalu lintas
mengucapkan salam
Padankan item dengan deskripsi yang benar: UUD 1945 (Konstitusi Republik Indonesia 1945). Pilih deskripsi yang terbaik.
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945
Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota
Aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan
Digunakan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Regulasi Pemerintah (PP). Pilih deskripsi terbaik.
Jenis regulasi yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota
Digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang
Aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan
Konsekuensi hukum untuk pelanggaran
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Hukum (Undang-Undang/UU). Pilih deskripsi yang terbaik.
Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Aturan desa yang digunakan untuk mengatur pemerintahan desa
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Peraturan Daerah (Perda). Pilih deskripsi yang terbaik.
Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota
Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi
Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban
Padankan item dengan deskripsi yang benar: DPR dan Presiden. Pilih deskripsi terbaik.
Pihak yang berwenang untuk membuat Undang-Undang
Konsekuensi hukum untuk pelanggaran
Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban
Digunakan untuk menerapkan Undang-Undang
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Sanksi hukum. Pilih deskripsi terbaik.
Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban
Konsekuensi hukum untuk pelanggaran
Digunakan untuk menerapkan Hukum
Jenis regulasi yang berlaku di tingkat provinsi/daerah/kota
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Peraturan Desa. Pilih deskripsi terbaik.
Aturan yang dibuat oleh desa untuk mengatur pemerintahan desa
Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi
Aturan tertinggi dalam hierarki legislasi
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Mahkamah Konstitusi (MK). Pilih deskripsi terbaik.
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945
Pihak yang berwenang untuk membuat Undang-Undang
Konsekuensi hukum untuk pelanggaran
Digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang
Padankan item dengan deskripsi yang benar: Ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pilih deskripsi yang terbaik.
Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden
Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota
Padankan item dengan deskripsi yang benar: TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pilih deskripsi terbaik.
Ketetapan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi
Digunakan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang
Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban
Barang apa saja yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? Pilih semua yang berlaku.
Undang-Undang (Law)
Peraturan Pemerintah (Government Regulation)
Keputusan Kepala Desa (Village Head Decision)
Ketetapan MPR (People’s Consultative Assembly Decree)
Peraturan RT (Neighborhood Regulation)
Tujuan dari menetapkan undang-undang termasuk yang mana saja? Pilih semua yang berlaku.
Menjamin kepastian hukum
Mengatur kehidupan sosial
Memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah
Melindungi hak-hak warga negara
Membatasi kreativitas masyarakat
Institusi mana yang memiliki wewenang dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia? Pilih semua yang berlaku.
Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Badak Pemeriksa Keuangan (BPK)
Mahkamah Agung (Mahkamah Agung)
Peraturan Daerah (Perda) dapat dibuat oleh pihak mana saja? Pilih semua yang berlaku.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Gubernur
Presiden
Bupati/Wali Kota
Menteri Dalam Negeri
Perilaku mana yang sejalan dengan norma hukum dalam masyarakat? Pilih semua yang berlaku.
Menyerahkan pajak tepat waktu
Bergabung dalam kegiatan saling membantu masyarakat (gotong royong)
Mematuhi rambu lalu lintas
Menghormati pendapat teman
Tidak melakukan tindakan kriminal
