wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PKN 8B S ganjil

Total questions: 50

Worksheet time: 4hrs 10mins

Name
Class
Date
1.

Konstitusi 1945 (UUD 1945) adalah ... negara yang berisi norma-norma fundamental.

a)

instrumen

b)

konsumen

c)

konstitusi

d)

ketentuan

2.

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah ...

a)

TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)

b)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

c)

Pancasila

d)

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)

3.

Apa yang dimaksud dengan istilah konstitusi ...

a)

alat pengatur

b)

hukum dasar

c)

fondasi negara

d)

norma pengaturan

4.

Full form of TAP MPR adalah ...

a)

Ketetapan Permusyawaratan Rakyat

b)

TAP Majelis Perseruan Rakyat

c)

Ketetapan Mahkamah Permusyawaratan Rakyat

d)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

5.

Kekuatan hukum TAP MPR mengikat dalam dua arah, yaitu ...

a)

ke kanan dan kiri

b)

ke dalam dan ke luar

c)

ke dalam dan ke dalam

d)

ke luar dan ke luar

6.

Arti dari regeling adalah ...

a)

kebebasan

b)

penentuan

c)

untuk memutuskan

d)

untuk mengatur

7.

Nama satu fungsi dari TAP MPR.

a)

sebelum dan sesudah

b)

regeling dan beschikking

c)

beschikking sebelum amandemen

d)

beschikking setelah amandemen

8.

Tingkat ketiga tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia adalah ...

a)

Perpres (Peraturan Presiden)

b)

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

c)

UUD 1945

d)

Pemda (Pemerintah Daerah)

9.

Singkatan dari PERPPU adalah ...

a)

legislasi

b)

legislasi umum

c)

Regulasi Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang

d)

Regulasi Republik sebagai Pengganti Undang-Undang

10.

Dalam kondisi apa PERPPU dibuat dan diberlakukan ...

a)

sebuah negara yang tidak stabil

b)

sebuah negara yang terjajah

c)

kondisi mendesak

d)

kondisi kemerdekaan

11.

Siapa yang bertanggung jawab untuk menyetujui PERPPU ...

a)

Presiden

b)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

c)

Kepala kecamatan (Camat)

d)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

12.

Jika PERPPU tidak diratifikasi, maka seharusnya ...

a)

disimpan

b)

dipisah

c)

dihapus

d)

diratifikasi

13.

PERPPU harus dikeluarkan ketika negara menghadapi krisis ...

a)

makanan

b)

kekuatan

c)

keamanan

d)

sosial

14.

Peraturan yang dibuat dan dipromulgasi oleh presiden disebut ...

a)

Perpres (Peraturan Presiden)

b)

Perda (Peraturan Daerah)

c)

Pespampres

d)

Perppu

15.

Siapa yang membuat PERDA ....

a)

DPU

b)

DPR dan Bupati

c)

DPRD dan Walikota

d)

Presiden

16.

Istilah lain untuk hukum dasar disebut ...

a)

konjungsi

b)

konstansasi

c)

kontingen

d)

konstitusi

17.

Apa istilah lain untuk “menyatakan” dalam bahasa Belanda ...

a)

beschikking

b)

regering

c)

flexing

d)

regeling

18.

Hak prerogatif juga disebut ...

a)

hak khusus

b)

hak sengketa

c)

hak sewenang-wenang

d)

hak negara

19.

Apa arti dari otonomi ...

a)

mengatur orang lain

b)

mengatur diri sendiri

c)

kemampuan sendiri

d)

kemampuan untuk mengatur sebuah negara

20.

Singkatan dari DPRD adalah ...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives)

b)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Regional House of Representatives)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat Darurat (Emergency House of Representatives)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat Darurat (Emergency House of Representatives)

21.

Apa arti dari istilah amandemen (andemen) ...

a)

perbandingan

b)

perubahan

c)

musyawarah

d)

persyaratan

22.

PERPPU adalah peraturan yang setara dengan ...

a)

UUD 1945

b)

TAP MPR

c)

Pancasila

d)

Perda

23.

Sebelum PERPPU menjadi efektif, ia harus disetujui oleh ...

a)

Presiden

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

d)

Kantor Kejaksaan

24.

Dalam krisis keamanan nasional, regulasi yang cepat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan regulasi ...

a)

tindakan

b)

perubahan

c)

aturan

d)

perbuatan

25.

Mengisi kekosongan hukum adalah salah satu fungsi dari ...

a)

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

b)

Perpres (Peraturan Presiden)

c)

UUD (Undang-Undang Dasar)

d)

Perda (Peraturan Daerah)

26.

Aturan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang

c)

UUD 1945 (Konstitusi 1945)

d)

Keputusan Presiden

27.
  1. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk...

a)

membatasi kreativitas komunitas

b)

menjamin kepastian dan ketertiban hukum

c)

mempermudah pemerintah untuk memberlakukan sanksi

d)

membuat negara lebih tertutup

28.

Institusi yang membentuk undang-undang bersama dengan presiden adalah ...

a)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

d)

Mahkamah Agung

29.

Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh kepala daerah dan ...

a)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

b)

Presiden dan DPR

c)

MPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

30.

Salah satu contoh regulasi yang berlaku secara nasional adalah ...

a)

Regulasi Desa

b)

Regulasi Gubernur

c)

Undang-Undang

d)

Regulasi Bupati

31.
  1. Sanksi terhadap pelanggaran hukum bertujuan untuk...

a)

Membalas tindakan pelaku

b)

Memberikan rasa jera dan menjaga ketertibanr

c)

Membuat pelaku malu

d)

Mengurangi jumlah penduduk penjara

32.

Berikut ini termasuk dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia ...

a)

Keputusan kepala lingkungan (RT)

b)

Proklamasi presiden

c)

Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah)

d)

Surat Edaran Menteri

33.
  1. Peraturan yang berisi norma fundamental negara Indonesia adalah...

a)

TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Undang-Undang

d)

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945)

34.

Setiap warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan karena ...

a)

peraturan hanya dibuat oleh pejabat tinggi

b)

peraturan melindungi hak dan kewajiban masyarakat

c)

peraturan hanya berlaku untuk pelanggar

d)

peraturan dapat diabaikan dalam kondisi tertentu

35.

Contoh norma hukum dalam masyarakat adalah ...

a)

menghormati guru

b)

membantu tetangga

c)

mematuhi rambu lalu lintas

d)

mengucapkan salam

36.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: UUD 1945 (Konstitusi Republik Indonesia 1945). Pilih deskripsi yang terbaik.

a)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945

b)

Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota

c)

Aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan

d)

Digunakan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang

37.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Regulasi Pemerintah (PP). Pilih deskripsi terbaik.

a)

Jenis regulasi yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota

b)

Digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang

c)

Aturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan

d)

Konsekuensi hukum untuk pelanggaran

38.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Hukum (Undang-Undang/UU). Pilih deskripsi yang terbaik.

a)

Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden

b)

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Aturan desa yang digunakan untuk mengatur pemerintahan desa

d)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi

39.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Peraturan Daerah (Perda). Pilih deskripsi yang terbaik.

a)

Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota

b)

Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden

c)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi

d)

Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

40.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: DPR dan Presiden. Pilih deskripsi terbaik.

a)

Pihak yang berwenang untuk membuat Undang-Undang

b)

Konsekuensi hukum untuk pelanggaran

c)

Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

d)

Digunakan untuk menerapkan Undang-Undang

41.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Sanksi hukum. Pilih deskripsi terbaik.

a)

Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

b)

Konsekuensi hukum untuk pelanggaran

c)

Digunakan untuk menerapkan Hukum

d)

Jenis regulasi yang berlaku di tingkat provinsi/daerah/kota

42.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Peraturan Desa. Pilih deskripsi terbaik.

a)

Aturan yang dibuat oleh desa untuk mengatur pemerintahan desa

b)

Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden

c)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi

d)

Aturan tertinggi dalam hierarki legislasi

43.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Mahkamah Konstitusi (MK). Pilih deskripsi terbaik.

a)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945

b)

Pihak yang berwenang untuk membuat Undang-Undang

c)

Konsekuensi hukum untuk pelanggaran

d)

Digunakan untuk melaksanakan Undang-Undang

44.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: Ketentuan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pilih deskripsi yang terbaik.

a)

Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

b)

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c)

Aturan hukum yang dibuat oleh DPR dan Presiden

d)

Jenis peraturan yang berlaku di tingkat provinsi/kabupaten/kota

45.

Padankan item dengan deskripsi yang benar: TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pilih deskripsi terbaik.

a)

Ketetapan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

b)

Institusi yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Konstitusi

c)

Digunakan untuk melaksanakan suatu Undang-Undang

d)

Serangkaian aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

46.

Barang apa saja yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? Pilih semua yang berlaku.

a)

Undang-Undang (Law)

b)

Peraturan Pemerintah (Government Regulation)

c)

Keputusan Kepala Desa (Village Head Decision)

d)

Ketetapan MPR (People’s Consultative Assembly Decree)

e)

Peraturan RT (Neighborhood Regulation)

47.

Tujuan dari menetapkan undang-undang termasuk yang mana saja? Pilih semua yang berlaku.

a)

Menjamin kepastian hukum

b)

Mengatur kehidupan sosial

c)

Memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah

d)

Melindungi hak-hak warga negara

e)

Membatasi kreativitas masyarakat

48.

Institusi mana yang memiliki wewenang dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia? Pilih semua yang berlaku.

a)

Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Badak Pemeriksa Keuangan (BPK)

e)

Mahkamah Agung (Mahkamah Agung)

49.

Peraturan Daerah (Perda) dapat dibuat oleh pihak mana saja? Pilih semua yang berlaku.

a)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

b)

Gubernur

c)

Presiden

d)

Bupati/Wali Kota

e)

Menteri Dalam Negeri

50.

Perilaku mana yang sejalan dengan norma hukum dalam masyarakat? Pilih semua yang berlaku.

a)

Menyerahkan pajak tepat waktu

b)

Bergabung dalam kegiatan saling membantu masyarakat (gotong royong)

c)

Mematuhi rambu lalu lintas

d)

Menghormati pendapat teman

e)

Tidak melakukan tindakan kriminal