WorksheetsSOAL SUMATIF PKN
Total questions: 25
Worksheet time: 26mins
Pertanyaan mendasar yang menjadi pokok pembahasan Sidang Pertama BPUPK, yang dilontarkan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK adalah....
Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk
Bagaimana bentuk negara Indonesia, kesatuan atau federal.
Siapa yang akan menjadi presiden pertama Indonesia merdeka.
Kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Bagaimana cara menjalankan pemerintahan yang baik dan berdaulat?
Penting untuk dicatat bahwa suasana persidangan BPUPK pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang. Implikasi dari kondisi ini adalah....
Jepang menyetujui semua gagasan tanpa terkecuali.
Perdebatan mengenai bentuk negara tidak terjadi sama sekali.
Keputusan mengenai dasar negara langsung disahkan pada 1 Juni 1945.
Para anggota hanya membahas bentuk negara dan cara menjalankan pemerintahan.
Berbagai pandangan atau ide yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK.
Seorang tokoh pendiri bangsa menyampaikan usulan lima asas dasar negara yang meliputi 'Peri Kebangsaan,' 'Peri Kemanusiaan,' 'Peri Ketuhanan,' 'Peri Kerakyatan,' dan 'Kesejahteraan Rakyat.' Tokoh yang dimaksud adalah....
Ir. Soekarno
Prof. Mr. Dr. Soepomo
Mohammad Hatta
Mr. Mohammad Yamin
K.H. Wachid Hasy
Menurut Muhammad Hatta dkk., gagasan-gagasan yang disajikan dalam pidato para anggota BPUPK sering kali tidak disampaikan secara utuh mengenai persoalan dasar negara. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran....
Gagasan mereka ditolak oleh utusan dari Jepang yang hadir.
Jawaban mereka akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan dan tidak diterima seluruh anggota sidang.
Mereka akan dituntut untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan.
Gagasan mereka tidak relevan dengan kondisi negara modern saat itu.
Mereka hanya ingin membahas mengenai pembentukan Tentara Nasional.
Pidato yang disampaikan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK menjadi sumber atau rujukan utama untuk memahami Pancasila, sekaligus menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila. Makna utama 'penanda lahirnya Pancasila' dalam konteks pidato tersebut adalah....
Pada tanggal tersebut, rumusan Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh seluruh anggota BPUPK.
Sukarno adalah satu-satunya tokoh yang mengusulkan lima prinsip dasar negara yang murni.
Sukarno secara eksplisit mencetuskan dan memberikan nama 'Pancasila' (lima dasar) untuk asas-asas yang ia usulkan.
Pidato tersebut berisi penggabungan utuh dari semua gagasan yang disampaikan oleh Yamin dan Soepomo.
1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
Dalam pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa yang diminta oleh Ketua BPUPK adalah “filosofische grondslag” dari Indonesia merdeka. Istilah yang diambil dari bahasa Belanda ini secara harfiah memiliki arti adalah....
Filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara.
Cita-cita luhur perjuangan bangsa.
Tujuan akhir dari kemerdekaan Indonesia.
Rumusan hukum tertinggi negara.
Proses pendirian lembaga permusyawaratan.
Prinsip Kebangsaan yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945 dimaknai bukan sekadar keinginan untuk hidup bersama (le desir d` etre ensemble), melainkan juga adalah....
Persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah.
Penyatuan semua suku bangsa di satu pulau besar.
Pengakuan kedaulatan dari bangsa-bangsa di dunia.
Kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya (dari Sumatera sampai Irian).
Hanya berfokus pada kepentingan nasional tanpa melihat kepentingan bangsa lain.
Usulan Sukarno mengenai dasar yang ketiga, yaitu Mufakat dan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi), diwujudkan dengan keyakinan bahwa negara Indonesia harus menjadi negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno menginginkan negara....
Menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia.
Dipimpin oleh seorang perwakilan tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak.
Mengutamakan kesejahteraan individu di atas kepentingan kolektif.
Menolak adanya lembaga perwakilan rakyat karena dianggap kurang efisien.
Prinsip Ketuhanan yang diusulkan Sukarno ditekankan sebagai Ketuhanan yang berkebudayaan, yang mengharuskan adanya hormat-menghormati satu sama lain. Analisis terhadap prinsip ini menunjukkan bahwa....
Negara harus mendirikan satu agama resmi yang dianut semua warga.
Setiap orang dilarang menjalankan ajaran agama secara leluasa
Kewajiban bertuhan harus dijalankan secara berkeadaban, yaitu dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan agama.
Dasar negara hanya berlaku untuk mereka yang memiliki budi pekerti luhur saja.
Politik harus dipisahkan sepenuhnya dari nilai-nilai agama.
Lima dasar negara yang diusulkan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945 diberi nama Pancasila. Menurut penjelasannya dalam pidato tersebut, kata Panca yang berasal dari bahasa Sanskerta memiliki arti....
Dasar
Jiwa
Budaya
Tunggal
Lima
Mencermati situasi Perang Asia Timur Raya yang semakin terdesak oleh Sekutu, Jepang mengumumkan rencana pembentukan BPUPK (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) pada 1 Maret 1945. Tujuan utama Jepang mendirikan badan ini adalah....
Sebagai bentuk komitmen Jepang untuk segera memberikan kemerdekaan penuh kepada Indonesia.
Mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah Nusantara.
Menarik simpati dunia internasional bahwa Jepang adalah pemimpin sejati di Asia.
Mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya
Melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak Sekutu setelah kekalahan Belanda.
Meskipun pengumuman pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK) dilakukan pada 1 Maret 1945, janji tersebut baru ditepati secara resmi. Tanggal resmi pendirian atau peresmian BPUPK adalah....
1 Maret 1945
8 Maret 1942
29 April 1945
29 Mei 1945
17 Agustus 1945
Berdasarkan susunan keanggotaan BPUPK, terdapat tiga posisi pimpinan, yaitu satu Ketua (Kaico) dan dua Wakil Ketua (Fuku Kaico). Siapakah tokoh Indonesia yang menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua BPUPK, selain Itjibangase Yosio dari Jepang adalah….
R.P. Soeroso
dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Drs. Mohammad Hatta
Ir. Sukarno
Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat
Dalam teks dijelaskan bahwa BPUPK dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang, yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura. Hal ini menjadi alasan penamaan penting Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) karena....
BPUPK memang direncanakan hanya bekerja di Jakarta saja.
Pemerintahan militer lain di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku tidak menyetujui pembentukan badan tersebut.
Anggota BPUPK sebagian besar berasal dari pulau Jawa dan Madura
Jepang sejak awal hanya berniat memberikan kemerdekaan kepada pulau Jawa.
Wilayah Sumatra dan wilayah timur Indonesia dipimpin oleh pemerintahan militer Jepang yang berbeda dan memiliki kebijakan tersendiri terkait persiapan kemerdekaan.
Dalam teks dijelaskan bahwa BPUPK dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang, yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura. Hal ini menjadi alasan penamaan penting Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) karena....
BPUPK memang direncanakan hanya bekerja di Jakarta saja.
Pemerintahan militer lain di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku tidak menyetujui pembentukan badan tersebut.
Anggota BPUPK sebagian besar berasal dari pulau Jawa dan Madura
Jepang sejak awal hanya berniat memberikan kemerdekaan kepada pulau Jawa.
Wilayah Sumatra dan wilayah timur Indonesia dipimpin oleh pemerintahan militer Jepang yang berbeda dan memiliki kebijakan tersendiri terkait persiapan kemerdekaan.
BPUPK tercatat mengadakan dua kali sidang resmi. Sidang pertama (29 Mei–1 Juni 1945) memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Sementara itu, agenda pokok pembahasan pada Sidang Kedua BPUPK yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945 adalah....
Perumusan Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara
Penetapan wilayah Indonesia merdeka secara definitif.
Setelah pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi, Ketua BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, membentuk Panitia Delapan. Tugas utama panitia ini adalah....
Melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sementara.
Mempersiapkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Menyelidiki usulan bentuk negara, apakah federal atau kesatuan.
Mengorganisir pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi.
Menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Sukarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK.
Panitia Sembilan, yang dibentuk oleh Sukarno pada 22 Juni 1945, berhasil menyepakati rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Piagam Jakarta oleh Mohammad Yamin. Teks Piagam Jakarta tersebut berisi rumusan Pancasila. Kapan Piagam Jakarta disepakati oleh Panitia Sembilan adalah….
1 Juni 1945
22 Juni 1945
10 Juli 1945
17 Juli 1945
18 Agustus 1945
Panitia Sembilan dibentuk oleh Sukarno pada 22 Juni 1945 untuk menggantikan Panitia Delapan. Alasan utama pembentukan Panitia Sembilan adalah...
Panitia Delapan dianggap gagal total dalam menyusun dasar negara.
Terdapat anggota Panitia Delapan yang menolak pidato Sukarno.
Menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK.
Anggota Panitia Delapan terlalu banyak sehingga perlu dirampingkan.
Jepang menuntut adanya perubahan susunan keanggotaan.
Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) digelar pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Salah satu putusan penting yang dihasilkan dalam sidang pertama PPKI adalah....
Pembentukan Komite Nasional di daerah.
Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi.
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menetapkan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Nasional.
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta yang disepakati Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 memiliki perbedaan krusial pada sila pertamanya. Bunyi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah….
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan yang berkebudayaan
Ketuhanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
Ketuhanan yang berkeadilan sosial
Selain filosofische grondslag, Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menggunakan istilah weltanschauung (bahasa Jerman) untuk menjelaskan Pancasila. Weltanschauung dalam konteks tersebut dimaknai sebagai.…
Fondasi atau dasar yang di atasnya berdiri negara Indonesia.
Sebuah perspektif atau cara pandang yang dimiliki sebuah bangsa untuk melihat dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya.
Cita-cita tertinggi bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.
Aturan prinsip yang tidak dapat diubah dalam tatanan hukum negara.
Sumber semangat bagi pembentukan Undang-Undang Dasar.
Pancasila sebagai filosofische grondslag atau dasar negara memiliki makna seperti fondasi sebuah rumah. Implikasi logis dari kedudukan Pancasila sebagai fondasi negara adalah....
Pancasila dapat diubah asalkan melalui musyawarah mufakat.
Peraturan perundang-undangan lain dapat meniadakan nilai Pancasila.
Kedudukannya setara dengan Undang-Undang Dasar.
Pancasila hanya menjadi pedoman moral bagi para penyelenggara negara.
Jika Pancasila sebagai dasar negara rusak atau dihilangkan, runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya.
Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan Pancasila dalam hierarki hukum adalah....
Nilai dasar yang berada pada puncak piramida, berkedudukan di atas UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.
Sama dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
Berada di bawah UUD 1945, tetapi di atas Peraturan Pemerintah
Setara dengan Tap MPR sebagai salah satu sumber hukum tertulis.
Hanya berfungsi sebagai sumber semangat dan bukan sumber hukum formal.
Pancasila sebagai pandangan hidup mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya. Nilai ini merupakan implementasi dari sila....
Ketuhanan Yang Maha Esa
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
