WorksheetsSoal Pilihan Ganda Pancasila dan UUD 1945
Total questions: 100
Worksheet time: 2hrs 40mins
Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini mengandung makna bahwa ...
Sila-sila Pancasila dapat dipisahkan satu sama lain
Sila pertama menjadi satu-satunya acuan utama
Setiap sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila lainnya
Urutan sila boleh dibolak-balik sesuai kondisi zaman
Sila kelima adalah tujuan akhir tanpa kaitan dengan sila pertama
Hubungan antara sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dengan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) adalah ...
Keimanan melahirkan sikap toleransi tanpa batas
Kemanusiaan yang adil didasari oleh nilai-nilai spiritual dan ketakwaan
Nilai ketuhanan tidak berkaitan dengan perlakuan terhadap manusia
Sila kedua berdiri sendiri tanpa landasan moral agama
Sila pertama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bukan sesama
Makna dari "piramidal" dalam konteks ini adalah ...
Sila pertama menjadi basis atau dasar yang meliputi dan menjiwai keempat sila di bawahnya
Sila kelima menjadi puncak tertinggi prioritas negara
Semakin ke bawah, nilai silanya semakin tidak penting
Semua sila memiliki kedudukan yang sejajar dan terpisah
Urutan sila menunjukkan kronologis waktu perumusannya
Sikap "mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan" merupakan pengalaman sila ke ...
1
2
3
4
5
Keterkaitan antara Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan Sila ke-4 (Kerakyatan...) tercermin dalam prinsip bahwa ...
Demokrasi harus dijalankan untuk memecah belah bangsa
Keputusan musyawarah harus mengutamakan kepentingan persatuan bangsa di atas golongan
Persatuan bisa dicapai dengan cara otoriter tanpa musyawarah
Demokrasi di Indonesia mengadopsi sistem liberal murni
Persatuan Indonesia hanya berlaku bagi kelompok mayoritas
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam ...
Piagam Jakarta
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
Jika seseorang beribadah dengan tekun (Sila 1) namun tidak peduli pada penderitaan tetangganya yang kelaparan (Sila 2), maka orang tersebut ...
Telah mengamalkan Pancasila secara murni
Memisahkan nilai ketuhanan dengan nilai kemanusiaan
Menjalankan kewajiban agama dengan sempurna
Tidak melanggar sila apapun
Sudah berkontribusi pada keadilan sosial
Inti dari nilai "Kemanusiaan yang adil dan beradab" adalah ...
Menghargai martabat manusia sebagai makhluk Tuhan
Mengutamakan kepentingan negara di atas hak asasi
Kebebasan mutlak bagi setiap individu
Persamaan nasib sebagai bangsa terjajah
Kepatuhan total kepada pemimpin negara
Sila ke-4 Pancasila menjiwai Sila ke-5. Hal ini berarti ...
Keadilan sosial dicapai melalui proses demokratis yang partisipatif
Demokrasi hanya untuk tujuan politik, bukan ekonomi
Kesejahteraan rakyat adalah hadiah dari pemimpin, bukan hasil musyawarah
Sila ke-5 tidak memerlukan mekanisme demokrasi
Musyawarah mufakat menghambat tercapainya keadilan sosial
Dalam konteks hierarkis piramidal, Sila ke-2 (Kemanusiaan) diliputi dan dijiwai oleh Sila ke-1, serta meliputi dan menjiwai Sila ke ...
A. 1, 3, 4
B. 3, 4, 5
C. 1, 4, 5
D. 4 dan 5 saja
E. 3 dan 5 saja
"Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain" adalah butir pengamalan Pancasila sila ke ...
2
3
4
5
1
Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan perwujudan keterkaitan antara sila ...
Ketuhanan dan Persatuan
Kemanusiaan dan Keadilan Sosial
Persatuan dan Kerakyatan
Kerakyatan dan Ketuhanan
Keadilan Sosial dan Ketuhanan
Kegagalan dalam memahami keterkaitan antarsila Pancasila dapat menyebabkan ...
Pengamalan Pancasila yang parsial dan menyimpang
Penguatan ideologi negara
Nilai vital dalam Pancasila yang menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia terdapat pada sila ...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Konsep "Gotong Royong" yang disampaikan Ir. Soekarno merupakan pemerasan dari ...
Sila ke-5 saja
Keseluruhan sila dalam Pancasila (Ekasila)
Sila ke-3 dan ke-4
Trisila
Budaya Jawa semata
Menjaga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani mencerminkan keterpaduan sila ...
A. 1 dan 5
B. 2 dan 4
C. 1 dan 2
D. 3 dan 4
E. 1 dan 3
Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai Leitstar yang dinamis. Arti dari Leitstar adalah ...
Dasar yang kaku
Bintang penunjuk arah
Hukum tertulis
Lambang negara
Semboyan bangsa
Salah satu ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ...
Nilai-nilainya dipaksakan dari luar masyarakat
Dasarnya bukan keyakinan sekelompok orang, tapi hasil musyawarah
Isinya operasional dan kaku
Tidak menerima pengaruh budaya asing sama sekali
Diciptakan oleh negara untuk menertibkan rakyat
Dimensi ideologi yang menekankan bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakatnya sendiri disebut dimensi ...
Realitas
Idealisme
Fleksibilitas
Normatif
Kausalitas
Perbedaan mendasar antara ideologi Pancasila dengan Liberalisme terletak pada pandangan tentang ...
Kebebasan individu
Peran militer
Sistem pemerintahan
Kemajuan teknologi
Pendidikan
Dalam ideologi Pancasila, kebebasan individu diakui namun dibatasi oleh ...
Keinginan penguasa
Hak asasi orang lain dan kepentingan bersama
Aturan internasional
Kekuatan ekonomi pasar
Tradisi feodal
Pancasila menolak paham yang menekankan pertentangan kelas dan dominasi negara secara mutlak. Paham yang ditolak tersebut adalah ...
Liberalisme
Komunisme
Sosialisme religius
Humanisme
Nasionalisme
Sebagai "Meja Statis", Pancasila berfungsi untuk ...
Menggerakkan bangsa menuju tujuan masa depan
Menjadi titik temu yang mempersatukan keberagaman bangsa
Mengubah sistem pemerintahan setiap periode
Menjadi dokumen arsip negara
Menambah masuknya budaya asing
Dimensi fleksibilitas dalam Pancasila mengandung maksud bahwa ...
Pancasila dapat diubah-ubah bunyinya sesuai selera pejabat
Nilai dasar Pancasila tetap, namun penjabaranannya menyesuaikan zaman
Pancasila tidak memiliki prinsip yang tetap
Ideologi Pancasila sama persis dengan ideologi lain
Rakyat bebas menafsirkan Pancasila tanpa batas
Tantangan terbesar Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi adalah ...
Kurangnya sumber daya alam
Masuknya ideologi transnasional yang radikal dan hedonisme
Tingginya angka kelahiran penduduk
Perubahan iklim dunia
Perkembangan teknologi pertanian
Pancasila bukan merupakan ideologi tertutup, karena ideologi tertutup biasanya ...
Menghargai pluralitas
Bersifat otoriter dan menuntut kepatuhan total
Tumbuh dari bawah (masyarakat)
Dinamis terhadap perubahan
Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti ...
Pancasila adalah satu-satunya hukum di Indonesia
Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
Hakim hanya boleh menggunakan Pancasila dalam memutus perkara
UUD 1945 posisinya lebih tinggi dari Pancasila
Peraturan daerah tidak perlu merujuk Pancasila
Nilai dasar Pancasila tertuang dalam ...
Pasal-pasal UUD 1945
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Putusan Hakim
Sikap konsumerisme dan gaya hidup mewah bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi, khususnya sila ke ...
1
2
3
4
5
Pengalaman Pancasila secara subjektif artinya ...
Menjalankan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan
Menjalankan Pancasila dalam kehidupan pribadi setiap individu
Menafsirkan Pancasila semau sendiri
Mengkritik nilai-nilai Pancasila
Mengajarkan Pancasila di sekolah saja
Ideologi yang menganggap bahwa agama adalah candu masyarakat sangat bertentangan dengan Sila ke ...
1
2
3
4
5
Visi Pancasila sebagai ideologi dalam pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang ...
Kaya raya dan berkuasa
Sekuler dan modern
Adil dan makmur berdasarkan nilai spiritual dan moral
Homogen dan satu suku
Bebas tanpa aturan
UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara pada tanggal ...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah ...
UUD 1945
Konstitusi RIS
UUDS 1950
UUD 1945 Amandemen
Piagam Jakarta
Bentuk negara Indonesia pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah ...
Kesatuan
Serikat (Federasi)
Monarki
Dominion
Protektorat
Pemberlakuan UUDS 1950 menandai diterapkannya sistem pemerintahan ...
A. Presidensial
B. Parlementer (Liberal)
C. Komunis
D. Terpimpin
E. Otoriter
Alasan utama kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...
Kegagalan Konstituante menyusun UUD baru dan instabilitas politik
Tekanan dari negara asing
Keinginan presiden untuk menjadi raja
UUDS 1950 dianggap terlalu modern
Rakyat menolak pemilu 1955
Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ...
Pembubaran Konstituante
Berlakunya kembali UUD 1945
Tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS
Pengangkatan Presiden seumur hidup
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 dijalankan dengan slogan ...
Murni dan konsekuen
Bebas dan aktif
Nasakom
Revolusi belum selesai
Reformasi total
Penyimpangan konstitusional pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain ...
Pemilihan Presiden secara langsung
Pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS
Periode berlakunya UUDS 1950 adalah ...
1945 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1959
1959 - 1966
1966 - 1998
Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer pada masa UUDS 1950 adalah ...
Presiden sebagai kepala pemerintahan
Menteri bertanggung jawab kepada Presiden
Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)
Presiden tidak dapat dibubarkan
Parlemen tidak dapat menjatuhkan kabinet
Naskah UUD 1945 sebelum amandemen terdiri dari ...
A. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
B. Pembukaan dan Pasal-pasal saja
C. Mukadimah dan Isi
D. Pembukaan, Pasal-pasal, dan Aturan Peralihan
E. Pasal-pasal dan Penjelasan
Pada masa awal kemerdekaan (1945-1949), sistem pemerintahan sempat berubah dari Presidensial menjadi Parlementer melalui ...
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945
Dekrit Presiden
Supersemar
Perjanjian Linggarjati
Badan yang bertugas menyusun UUD baru pada masa UUDS 1950 namun gagal adalah ...
BPUPK
PPKI
KNIP
Konstituante
DPR-GR
Masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan peristiwa ...
Dekrit Presiden
G30S/PKI dan Supersemar
Agresi Militer Belanda
Konferensi Meja Bundar
Reformasi 1998
Perubahan bentuk negara dari Serikat kembali ke Kesatuan pada tahun 1950 didorong oleh ...
(a)
Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen terdiri dari ...
Pembukaan dan Penjelasan
Pembukaan dan Pasal-pasal
Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan
Pasal-pasal saja
Mukadimah dan Batang Tubuh
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak ... kali.
1
2
3
4
5
Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada tahun ...
1998
1999
2000
2001
2002
Salah satu tujuan utama dilakukannya amandemen UUD 1945 adalah ...
Memperpanjang masa jabatan presiden
Membatasi kekuasaan presiden dan mempertegas HAM
Mengganti ideologi Pancasila
Menghapus peran DPR
Menjadikan Indonesia negara federal
Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh ...
Rakyat langsung
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Partai Politik
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu ...
Seumur hidup
5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa batas
5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
10 tahun satu periode
4 tahun maksimal dua periode
Lembaga negara baru yang lahir akibat amandemen UUD 1945 yang bertugas menguji undang-undang terhadap UUD adalah ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Bunyi pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal ...
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (1)
E. 3 ayat (1)
Bagian dari UUD 1945 yang disepakati untuk tidak diubah (diamandemen) adalah ...
Batang Tubuh
Aturan Peralihan
Pembukaan UUD 1945
Pasal mengenai HAM
Pasal mengenai Pendidikan
Amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tahun ...
1999
2000
2001
2002
2004
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) terjadi pada proses amandemen karena ...
Tidak efisien dan fungsinya bisa digantikan dewan pertimbangan presiden
DPA terlalu kuat
DPA menentang presiden
Kekurangan anggaran
Permintaan PBB
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara ...
Kekuasaan
Agama
Hukum (Rechtsstaat)
Kerajaan
Liberal
Lembaga yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah ...
DPR
MK
MA
MPR
KPU
Sebelum amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) dominan berada di tangan Presiden. Setelah amandemen, kekuasaan ini ditegaskan menjadi milik ...
MPR
DPR
DPD
MK
Menteri
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan ...
Partai politik
Daerah/Wilayah
Pengusaha
Buruh
Mahasiswa
Tata cara perubahan UUD diatur dalam Pasal ... UUD NRI Tahun 1945.
35
36
37
38
39
Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal ...
A. 28
B. 30
C. 31
D. 33
E. 34
Salah satu ciri negara demokratis adalah adanya freedom of the press, yang artinya ...
Pers bebas memfitnah siapa saja
Kebebasan pers untuk menyampaikan informasi dan kontrol sosial
Pers milik pemerintah saja
Wartawan kebal hukum
Media massa dilarang mengkritik pejabat
Di era keterbukaan informasi, tantangan terbesar bagi demokrasi Indonesia adalah maraknya ...
Berita fakta
Diskusi ilmiah
Hoaks dan ujaran kebencian (hate speech)
Kampanye damai
Literasi digital
Perilaku demokratis di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan dengan cara ...
Memaksakan pendapat kepada teman
Menghargai pendapat orang lain
Tidak mau menerima kritik
Mengabaikan musyawarah
Bertindak sewenang-wenang
Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia adalah ...
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2011
Kebebasan berpendapat di muka umum diperbolehkan, namun harus memperhatikan ...
Keuntungan pribadi
Pesanan sponsor
Etika, moral, dan ketertiban umum
Kekuatan massa
Izin dari partai politik
"Saring sebelum Sharing" adalah slogan yang mengajak masyarakat untuk ...
Memblokir semua teman di media sosial
Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya
Menutup akun media sosial
Hanya membaca judul berita
Menyebarkan berita sebanyak-banyaknya
Demonstrasi atau unjuk rasa adalah wujud demokrasi, namun menjadi tidak demokratis apabila ...
Dilakukan dengan damai
Mengantongi izin kepolisian
Disertai tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum
Menyuarakan aspirasi rakyat
Dilakukan di tempat terbuka
Netiket (Etika berinternet) yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah ...
Melakukan cyberbullying kepada yang berbeda pendapat
Menyebarkan konten SARA
Menggunakan bahasa yang santun dan menghargai orang lain
Melakukan plagiarisme tugas sekolah
Meretas akun orang lain
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan di era digital dapat dilakukan melalui ...
Membuat kerusuhan
Melaporkan penyimpangan melalui saluran pengaduan resmi (misal: Lapor!)
Menolak membayar pajak
Golput dalam pemilu
Main hakim sendiri
Makna dari "demokrasi konstitusional" yang dianut Indonesia adalah ...
Demokrasi yang sebebas-bebasnya
Demokrasi yang dibatasi dan diatur oleh konstitusi (UUD)
Demokrasi yang dipimpin oleh satu orang
Demokrasi berdasarkan suara mayoritas mutlak
Demokrasi tanpa pemilu
Salah satu dampak negatif kebebasan informasi yang tidak terkontrol adalah ...
Meningkatnya wawasan masyarakat
Transparansi pemerintah
Terjadinya disintegrasi bangsa akibat provokasi
Mudahnya akses pendidikan
Ekonomi kreatif tumbuh
Sikap check and balances dalam sistem demokrasi bertujuan untuk ...
Menjatuhkan lawan politik
Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga
Memperlambat kinerja pemerintah
Membuat birokrasi berbelit-belit
Menghapus lembaga eksekutif
Dalam menyampaikan kritik di media sosial, seorang siswa SMK yang demokratis sebaiknya ...
Menggunakan akun palsu (anonim)
Menggunakan kata-kata kasar agar didengar
Menyampaikan data dan argumen yang logis serta solutif
Menyerang ranah pribadi pejabat
Mengajak teman untuk memviralkan tanpa membaca
Hak Warga Negara untuk memperoleh informasi dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal ...
A. 28 F
B. 28 A
C. 29
D. 30
E. 33
Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka langkah demokratis selanjutnya adalah ...
Pemaksaan kehendak pimpinan
Voting (pemungutan suara)
Pembubaran rapat
Konflik fisik
Menunda keputusan selamanya
Keterbukaan informasi bagi penyelenggara negara bermanfaat untuk mewujudkan ...
Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik)
Kebocoran rahasia negara
Ketidakpercayaan publik
Korupsi yang merajalela
Sila 1 (Ketuhanan) menjiwai Sila 2 (Kemanusiaan) karena...
Keadilan sosial hanya bisa tercapai jika masyarakatnya taat beribadah.
Keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah yang didasari nilai ketuhanan.
Mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Negara Indonesia adalah negara teokrasi yang berdasarkan pada satu agama.
Keberagaman suku dan budaya adalah anugerah Tuhan yang harus dipersatukan.
Hubungan Sila 3 (Persatuan) dan Sila 5 (Keadilan Sosial) sangat erat, sebab persatuan yang kokoh adalah syarat untuk...
Melaksanakan pemilihan umum secara langsung.
Menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan.
Menjamin hak setiap orang untuk berpendapat.
Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing.
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sila 4 (Kerakyatan) adalah metode untuk mencapai Sila 5 (Keadilan Sosial). Artinya, keputusan pembangunan harus...
Diambil melalui musyawarah mufakat perwakilan rakyat.
Mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Menghargai hak hidup setiap individu tanpa terkecuali.
Ditetapkan langsung oleh pemimpin demi efisiensi.
Didasarkan pada ajaran agama yang paling dominan.
Contoh penerapan Sila 2 yang berkaitan erat dengan Sila 3 di asrama adalah...
Membagi tugas piket kebersihan kamar secara adil berdasarkan undian.
Belajar giat untuk mendapatkan nilai tertinggi di angkatan.
Menghargai teman dari suku lain untuk menjaga kekompakan.
Menggunakan bahasa daerah masing-masing saat berkumpul.
Melaksanakan ibadah tepat waktu di masjid asrama.
Pandangan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan menunjukkan sifat Pancasila yang...
Dogmatis
Integralistik (Sistemik)
Sekuler
Sila 1 (Ketuhanan) disebut sebagai causa prima (sebab pertama) dari sila-sila lainnya, yang menunjukkan bahwa...
Program pembangunan harus difokuskan pada pembangunan tempat ibadah.
Musyawarah harus selalu didahului dengan doa bersama.
Indonesia adalah negara yang mewajibkan semua warga negaranya memeluk agama.
Nilai moral dan etika bernegara bersumber dari nilai ketuhanan.
Hukum di Indonesia hanya berdasarkan pada hukum agama.
Implementasi keterkaitan Sila 3 dan Sila 4 dalam proyek tim SMK adalah...
Menerima semua arahan dari guru pembimbing tanpa memberikan masukan.
Mengutamakan kecepatan kerja tim meskipun hasil akhirnya tidak adil bagi sebagian anggota.
Memilih ketua proyek berdasarkan senioritas atau kedekatan personal.
Menggunakan alat-alat canggih (Keadilan) tanpa memikirkan keselamatan (Kemanusiaan).
Bekerja sama (Sila 3) dan membagi tugas secara musyawarah (Sila 4).
Jika Sila 5 (Keadilan Sosial) diabaikan sehingga terjadi kesenjangan ekstrem, dampak langsung pada Sila 3 (Persatuan) adalah...
Semakin kuatnya sistem demokrasi perwakilan.
Tumbuhnya sikap saling menghargai antarsesama.
Meningkatnya ketaatan beribadah.
Terjaminnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat.
Munculnya kecemburuan sosial pemicu disintegrasi.
Apa makna Pancasila sebagai "Meja Statis"?
Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan mengikuti zaman.
Pancasila hanya berfungsi sebagai pajangan di dinding.
Pancasila adalah konsensus pemersatu bangsa yang final.
Pancasila adalah ideologi yang kaku dan tidak bisa berubah.
Pancasila harus diganti setiap kali berganti kepemimpinan nasional.
Apa arti Pancasila sebagai "Leitstar Dinamis" (Bintang Penuntun)?
Salah satu ciri utama Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah...
Diciptakan oleh negara dan dipaksakan kepada rakyat.
Bersifat dogmatis dan menolak segala bentuk interpretasi baru.
Hanya dapat diterapkan pada zaman perjuangan kemerdekaan.
Nilai-nilainya digali dari budaya dan spiritual bangsa Indonesia.
Menutup diri dari masuknya budaya dan pemikiran asing.
Perbedaan mendasar Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan ideologi tertutup adalah...
Pancasila bersifat ateis, sedangkan ideologi lain religius.
Pancasila diciptakan oleh satu orang, sedangkan ideologi lain oleh banyak tokoh.
Pancasila memiliki kitab suci, sedangkan ideologi lain tidak.
Pancasila menghendaki masyarakat yang seragam, sedangkan ideologi lain menghargai perbedaan.
Pancasila menghargai kebebasan, ideologi tertutup bersifat totaliter.
Apa makna kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara?
Pancasila menjadi visi dan pedoman penyelenggaraan negara.
Bendera merah putih harus selalu dikibarkan setengah tiang.
Setiap peraturan daerah harus mencantumkan lambang Garuda Pancasila.
Pancasila hanya digunakan saat upacara bendera hari Senin.
Setiap warga negara wajib menghafal kelima sila Pancasila.
Kemampuan Pancasila dijabarkan dalam langkah operasional atau kebijakan (UU) menunjukkan...
Dimensi idealisme
Dimensi normatif
Dimensi realistis
Dimensi fleksibilitas
Dimensi spiritual
Tantangan terbesar Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi adalah masuknya...
Budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila
Teknologi canggih dari luar negeri
Investasi asing yang besar
Tenaga kerja asing
Produk luar negeri
Fungsi Pancasila sebagai ideologi bagi siswa di asrama adalah...
Menjadi legitimasi untuk memaksakan kehendak pribadi saat musyawarah.
Menjadi dasar untuk menolak semua perintah dari senior atau pengurus asrama.
Menjadi filter (penyaring) budaya asing yang tidak sesuai.
Menjadi alasan untuk tidak perlu mempelajari teknologi terbaru dari luar negeri.
Menjadi pedoman untuk memilih teman hanya dari suku yang sama.
Bagaimana urutan periodisasi konstitusi yang benar di Indonesia?
UUD 1945 -> UUD RIS 1949 -> UUDS 1950 -> UUD 1945 (Dekrit)
UUDS 1950 -> UUD 1945 -> UUD RIS 1949
UUD 1945 -> UUD 1945 Amandemen -> UUD RIS 1949
UUD 1945 -> UUDS 1950 -> UUD RIS 1949 -> UUD 1945 (Dekrit)
UUD RIS 1949 -> UUDS 1950 -> UUD 1945
Ciri utama pada periode Konstitusi RIS (27 Des 1949 - 17 Agt 1950) adalah...
Indonesia kembali menjadi negara jajahan Belanda.
Presiden memiliki kekuasaan mutlak sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Terjadinya amandemen UUD 1945 yang pertama.
Bentuk negara adalah kesatuan dengan sistem presidensial.
Bentuk negara serikat (federal) dan sistem parlementer.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa UUDS 1950 (17 Agt 1950 - 5 Juli 1959) adalah...
Parlementer (Demokrasi Liberal)
Serikat (Federal)
Monarki absolut
Otoriter (Demokrasi Terpimpin)
Presidensial murni
Periode UUDS 1950 berakhir dan Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui...
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pemberontakan G30S/PKI
Pemilu 1955
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
