Memiliki kekayaan yang banyak.

Berasal dari suku yang sama dengan calon istri.

Seorang laki-laki, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).

Sudah pernah menikah lebih dari satu kali.

Berusia minimal 50 tahun.

Laki-laki 18 tahun, Perempuan 16 tahun.

Laki-laki 20 tahun, Perempuan 18 tahun.

Laki-laki dan Perempuan sama-sama 19 tahun (setelah revisi UU No. 16 Tahun 2019).

Laki-laki 21 tahun, Perempuan 19 tahun.

Tidak ada batasan usia asalkan sudah baligh.

Menjamin kewajiban kedua belah pihak seimbang.

Memastikan tidak ada perbedaan mazhab fikih.

Mencegah terjadinya perselisihan dan konflik rumah tangga di masa depan.

Mengurangi jumlah mahar yang harus dibayar.

Mempercepat proses ijab kabul.

Anak yang lahir tetap dianggap sah tetapi harus diulang akadnya.

Pasangan wajib melakukan ruju' setelah masa 'iddah.

Hubungan suami istri dianggap zina, dan tidak ada hak waris di antara keduanya.

Keduanya wajib membayar diyat kepada Wali Hakim.

Mahar yang sudah dibayarkan harus dikembalikan dua kali lipat.

Istri setuju dan mahar dibayar ulang.

Dilakukan di hadapan dua orang saksi dan Wali Hakim.

Suami melakukan tobat nasuha.

Masa 'iddah belum berakhir.

Talak yang dijatuhkan sudah yang ketiga kalinya.

Semua harta gono-gini.

Hak asuh anak.

Sejumlah uang (mu'tah) sebagai ganti rugi.

'Iwadl (ganti rugi) yang umumnya berupa pengembalian sebagian atau seluruh mahar.

Surat-surat berharga milik suami.

Langsung menceraikannya dan memukul.

Memberikan talak raj'i, kemudian ruju'.

Menasihati, memisahkan tempat tidur, kemudian memukul (dengan pukulan yang tidak melukai).

Melaporkan ke pengadilan agama untuk fasakh.

Mencari Wali Hakim untuk menjadi penengah.

Cukup dengan talak suami di hadapan keluarga.

Cukup dengan gugatan istri tanpa alasan.

Di depan Sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan (mediasi).

Dengan mengirimkan surat pernyataan cerai kepada KUA.

Setelah suami membayar semua utang-utangnya.

Suami wajib membayar kafarah.

Terjadinya perceraian secara ba'in mu'abbad (cerai untuk selamanya) dan anak yang lahir tidak dinasabkan ke suami.

Istri wajib menjalani hukuman cambuk.

Keduanya wajib ruju' setelah masa 'iddah.

Anak yang lahir dinasabkan kepada pihak istri.

Wajib mutlak.

Haram.

Sunnah (dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau haram).

Mubah (diperbolehkan).

Makruh.

Harus seorang ahli waris.

Mampu memiliki harta, baik masih hidup saat wasiat dibuat maupun sudah meninggal (jika wasiat untuk badan hukum).

Harus beragama Islam.

Bukan seorang yang fasik.

Berusia di atas 21 tahun.

Seluruh harta peninggalan (tirkah).

1/2 dari total harta.

1/4 dari total harta.

1/3 dari total harta (berdasarkan Hadis Nabi).

Batasan tidak ada asalkan disetujui ahli waris.

Secara otomatis batal.

Tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain setelah pewasiat meninggal dunia.

Sah tanpa persetujuan ahli waris.

Dianggap sebagai utang yang harus dibayar.

Otomatis mengurangi bagian waris ahli waris yang lain.

Dibatalkan oleh pengadilan.

Pewasiat membuat surat pernyataan di atas materai.

Disetujui oleh semua ahli waris yang sah setelah pewasiat meninggal.

Penerima wasiat adalah badan amal.

Wasiat tersebut dibuat di hadapan notaris.

Melunasi utang ahli waris.

Membagikan seluruh harta kepada anak laki-laki.

Mengurus jenazah dan melunasi utang-utang si mayit (termasuk pajak).

Melaksanakan wasiat yang melebihi 1/3.

Membagikan sebagian harta untuk sedekah.

Paman dari pihak ibu

Cucu perempuan dari anak laki-laki

Anak laki-laki dan Ayah

Istri dan Ibu

Kakek dari pihak ibu

1/2

1/4

1/4 (karena ada anak/keturunan)

1/8

1/6

Istri pewaris

Suami pewaris

Anak laki-laki atau Ayah pewaris

Ibu pewaris

Paman pewaris

Mendapatkan seluruh sisa harta

Tidak mendapatkan warisan jika masih ada Ashab al-Furudh dan Ashabah

Mendapatkan 1/3 dari sisa harta

Menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal

Berhak atas harta jika tidak ada yang lain

Undang-Undang DPR

Peraturan Presiden RI

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Membatasi hak suami untuk mentalak

Melindungi hak-hak istri dan anak serta memastikan alasan cerai sesuai hukum

Agar negara mendapatkan pemasukan dari biaya sidang

Mendorong orang untuk menikah di luar negeri

Memperpanjang masa iddah istri

Harta warisan

Harta bawaan

Harta hibah

Harta wasiat

Harta bersama (Gono-Gini)

Seluruh harta menjadi milik suami

Seluruh harta menjadi milik istri

Pembagian diatur berdasarkan besaran gaji masing-masing

Masing-masing mendapatkan separuh (setengah) bagian, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian pranikah

Istri hanya mendapatkan 1/3 bagian

Kekerabatan melalui agama yang sama

Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris

Berasal dari suku yang sama

Memiliki harta yang lebih sedikit dari pewaris

Tidak sedang dalam sengketa

Talak tersebut langsung sah secara hukum dan syar'i

Talak sah secara syariat, tetapi tidak sah secara hukum negara (hukum positif) sebelum ditetapkan oleh pengadilan

Talak tersebut dianggap batal mutlak

Zaid wajib menikah lagi dengan Hindun

Hindun tidak berhak mendapatkan nafkah iddah

Dilarang memberikan harta kepada anak laki-laki

Wasiat hanya boleh diberikan kepada kerabat dekat

Wasiat untuk ahli waris hanya boleh dilakukan jika disetujui ahli waris lain setelah pewasiat meninggal

Wasiat harus dibatalkan jika ada utang

Wasiat tidak perlu dicatat

Musyawarah mufakat atau perdamaian, selama tidak merugikan pihak lain dan dilakukan dengan penuh kesadaran

Mengikuti sepenuhnya hukum adat tanpa pengecualian

Mengikuti sepenuhnya hukum Faraidh tanpa pengecualian

Melelang seluruh harta peninggalan

Menyerahkan keputusan kepada desa setempat

Diabaikan, dan pembagian dilakukan setelah anak lahir

Disediakan (dibuatkan) bagian yang lebih besar hingga ia lahir dan jelas jenis kelaminnya

Bagiannya diserahkan kepada ibunya

Dianggap sebagai anak angkat dan tidak berhak mewarisi

Langsung dianggap sebagai anak laki-laki

Sebagai ganti rugi atas semua harta istri

Agar istri tidak menikah lagi

Penghibur hati dan rasa tanggung jawab suami atas perpisahan yang terjadi

Mengurangi bagian harta bersama suami

Menghukum suami agar tidak mudah mentalak

Talak Sunnah

Talak Bid'ah

Talak Mu'allaq (talak yang digantungkan)

Talak Khulu'

Talak Ba'in

Kaya, Baligh, dan Sehat

Beragama Islam, Berakal, dan Baik Akhlaknya

Kekerabatan (Nasab), Perkawinan (Musha'arah), dan Memerdekakan Budak (Wala')

Kedekatan Rumah, Persahabatan, dan Kebaikan

Ahli Ibadah, Ahli Ilmu, dan Ahli Harta

Tidak ada batasan

1/2 harta

1/3 harta

Hukum hibah tidak mengenal batas (seluruh harta boleh dihibahkan), namun jika dilakukan di masa sakit parah dianggap wasiat (1/3)

1/4 harta

Dilakukan di hadapan Wali Hakim

Menggunakan bahasa Arab

Tidak digantungkan pada syarat atau dibatasi waktu tertentu (segera dan pasti)

Diucapkan oleh orang yang berbeda agama

Disertai dengan penyerahan mahar tunai

Sunnah

Wajib

Makruh

Haram

Mubah

Sama dengan bagian anak kandung

Tidak mendapatkan warisan sama sekali

Dapat menerima harta dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah (berdasarkan yurisprudensi di Peradilan Agama)

Hanya menerima harta bersama orang tua angkat

Mendapatkan 1/3 harta bersama

Ila'

Li'an

Zhihar

Khulu'

Fasakh

Menghormati masa berkabung istri

Memberikan kesempatan istri untuk berkarir

Menjaga kemurnian nasab dan membuka peluang rujuk dari suami pertama

Agar istri dapat berpikir jernih

Melindungi harta yang dimiliki istri

Khulu'

Talak Mu'allaq

Fasakh (berdasarkan alasan Mafqud/hilang)

Talak Ba'in Kubra

Ruju'

Pemberian wasiat kepada ahli waris yang sudah disetujui

Pemberian wasiat untuk kepentingan sosial

Pemberian harta kepada anak angkat atau orang tua angkat untuk memastikan mereka mendapatkan hak minimal

Pemberian seluruh harta kepada Baitul Mal

Pemberian mahar di masa perkawinan