WorksheetsAspek Hukum dalam Bisnis_A
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Dalam perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, prinsip lawfulness, fairness, and transparency berkaitan dengan kewajiban pengendali data untuk:
Menjamin data terenkripsi selama penyimpanan internal perusahaan
Memproses data sesuai kebutuhan bisnis dan tidak wajib menginformasikan pemilik data
Memberikan informasi pemrosesan data secara jelas serta memperoleh dasar hukum pemrosesan
Menghapus seluruh data pribadi dalam waktu 24 jam setelah permintaan subjek data
Menyerahkan seluruh data ke pihak ketiga jika diminta pemerintah tanpa prosedur
isiko utama yang dapat timbul dari data scraping pada platform digital adalah:
Terhambatnya inovasi layanan berbasis AI
Pelanggaran terhadap hak subjek data karena pengambilan data tanpa dasar hukum
Peningkatan transparansi dan kompetisi bisnis
Optimalisasi penyimpanan data secara terpusat
Peningkatan keamanan siber karena data lebih tersebar
Ketika penyedia layanan digital menggunakan cross-border data transfer, pengendali data wajib:
Menghapus data saat akan keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia
Menggunakan standar keamanan minimal berupa password encryption
Memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data setara atau lebih tinggi
Memberikan akses terbuka kepada seluruh otoritas internasional
Menunda proses bisnis sampai regulasi global final
Konsep Privacy by Design dalam regulasi perlindungan data menekankan bahwa:
Perlindungan data diintegrasikan sejak tahap desain sistem hingga seluruh siklus hidup teknologi
Keamanan data hanya perlu diterapkan pada tahap operasi sistem
Audit kepatuhan dilakukan setelah kebocoran data terjadi
Pemilik data tidak perlu mengetahui aktivitas pemrosesan data
Data dikumpulkan seluas mungkin untuk mencegah risiko bisnis
Dalam pemrosesan data berbasis AI, bentuk pelanggaran privasi yang berhubungan langsung dengan profiling adalah:
Penyimpanan data pada server lokal
Penggunaan data publik untuk analisis internal perusahaan tanpa publikasi
Penggunaan CAPTCHA pada aplikasi web
Audit keamanan tahunan terjadwal
Penilaian otomatis terhadap perilaku yang dapat menimbulkan diskriminasi pada individu
Jika terjadi security breach yang berdampak pada data sensitif subjek data, kewajiban administratif yang harus dilakukan pengendali data menurut regulasi adalah:
Menunggu gugatan hukum sebelum memberi laporan
Menghapus seluruh data untuk mencegah investigasi lebih lanjut
Melakukan pemberitahuan kepada otoritas dan subjek data dalam jangka waktu tertentu
Meminta persetujuan ulang dari seluruh pengguna tanpa investigasi
Memindahkan data ke server luar negeri untuk perlindungan tambahan
Salah satu perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan di bawah omnibus law di Indonesia adalah fleksibilitas dalam bentuk kontrak kerja. Istilah hukum yang paling tepat menggambarkan kontrak kerja jangka pendek atau per proyek adalah …
Perjanjian kerja seumur hidup (lifetime employment)
Outsourcing total
Kontrak Waktu Tertentu (KWT)
Hubungan kerja bebas (free work relationship)
Hubungan kemitraan tanpa ikatan
Dalam omnibus law, upaya memperkuat fleksibilitas tenaga kerja sering dikritik karena berpotensi menurunkan …
Produktivitas karyawan
Kemampuan perusahaan berinovasi
Perlindungan sosial dan kepastian kerja bagi pekerja
Persaingan usaha dalam sektor industri
Peluang investasi asing
Di bawah regulasi baru, perusahaan diberi kebebasan untuk menetapkan upah, ketentuan pesangon, dan jaminan pekerja berdasarkan …
Upah minimum regional tetap
Kesepakatan bilateral antara perusahaan dan pekerja (kolektif)
Standar nasional yang diperketat
Indikator produktivitas industri
Rekomendasi serikat pekerja
Kritik utama terhadap omnibus law dalam konteks ketenagakerjaan adalah bahwa fleksibilitas terlalu menguntungkan pengusaha dan dapat menyebabkan …
Peningkatan jumlah pekerja formal
Penurunan biaya produksi secara drastis
Peningkatan daya beli masyarakat
Ketidakstabilan pendapatan dan keamanan kerja bagi pekerja
Penurunan angka pengangguran
Aspek hukum penting yang tetap harus dijaga meskipun ada fleksibilitas kerja adalah …
Keharusan perusahaan mempekerjakan minimal 50 pekerja tetap
Hak upah minimum dan jaminan sosial bagi pekerja
Larangan outsourcing dalam sektor manufaktur
Kewajiban memberikan saham perusahaan kepada pekerja
Larangan kontrak jangka pendek
Berdasarkan kerangka hukum perburuhan internasional, regulasi fleksibilitas kerja yang adil harus memastikan …
Kesepakatan langsung antara pengusaha dan pekerja tanpa campur tangan negara
Perlindungan hak dasar pekerja, termasuk keselamatan, upah layak, dan jaminan sosial
Kebebasan total bagi perusahaan untuk menetapkan upah
Kemudahan PHK tanpa kompensasi
Fleksibilitas jam kerja tanpa batas
Salah satu tantangan utama dalam pengenaan pajak pada aktivitas ekonomi digital adalah …
Transparansi penuh dalam aliran transaksi
Lokasi fisik perusahaan dan server sering tidak relevan terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan di suatu negara
Pajak yang lebih tinggi pada ekonomi konvensional
Kemampuan pemerintah dalam melakukan pajak berganda
Efisiensi sistem perpajakan internasional
Regulasi pajak ekonomi digital di Indonesia mengacu pada penunjukan pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPN. Pihak yang ditunjuk tersebut berkedudukan …
Hanya di wilayah Indonesia
Bebas memilih yurisdiksi pemungutan
Dapat berdomisili di luar negeri, selama menjual produk/jasa digital di Indonesia
Hanya perusahaan dengan bentuk usaha tetap (BUT)
perusahaan multinasional dengan kantor cabang di ASEAN
Kesenjangan regulasi ekonomi digital dapat menyebabkan terjadinya race to the bottom, yakni …
Negara menaikkan tarif pajak untuk platform digital
Perusahaan digital menolak ketentuan pajak internasional
Pengguna digital menghindari transaksi lintas negara
Negara bersaing menurunkan tarif pajak demi menarik investasi, sehingga berpotensi merugikan penerimaan pajak global
Penerapan pajak seragam di seluruh dunia
Dalam konteks cyber forensics, salah satu alasan penggunaan chain of custody adalah …
Menjamin data digital dapat diubah untuk kepentingan penyidikan
Memastikan bukti digital dapat dihapus jika dianggap tidak relevan
Menjaga integritas bukti digital sejak ditemukan hingga dipresentasikan di pengadilan
Memberikan akses bukti digital kepada publik untuk transparansi
Mempercepat pemulihan data pasca-insiden
Dalam konteks Indonesia, implementasi UU ITE sering dikritik karena …
Tidak mencakup isu cyberbullying
Terlalu fokus pada perlindungan data pribadi
Adanya pasal-pasal multitafsir yang berpotensi digunakan untuk menjerat ekspresi digital yang bukan merupakan kejahatan siber murni, seperti kritik di ruang publik daring
Menghapus semua bentuk sanksi pidana
Tidak memiliki mekanisme penegakan hukum di dunia maya
Dalam investigasi cybercrime lintas negara, hambatan utama penegakan hukum adalah …
Ketersediaan bukti digital yang terlalu berlimpah
Perbedaan yurisdiksi hukum dan kebijakan ekstradisi antarnegara yang membatasi akses terhadap pelaku serta data server yang berada di luar negeri
Infrastruktur digital negara berkembang terlalu canggih
Kewajiban perusahaan global untuk menyerahkan seluruh data secara otomatis
Semua negara memiliki standar bukti digital yang sama
Fenomena ransomware-as-a-service (RaaS) meningkatkan risiko global karena …
Ransomware tidak lagi bisa dijalankan tanpa persetujuan pemerintah
Pengguna harus membayar untuk mendapat versi gratis
Korban dapat langsung memulihkan data tanpa pembayaran
Platform menyediakan ransomware siap pakai sehingga individu tanpa kemampuan teknis dapat melakukan serangan skala besar
Ransomware menjadi tidak berbahaya bagi korporasi besar
Teknik pharming berbeda dari phishing karena …
Menggunakan email palsu sebagai media utama
Selalu disertai dengan malware fisik
Hanya bekerja pada jaringan lokal tertutup
Mengarahkan pengguna ke situs palsu dengan memodifikasi DNS atau host file sistem korban tanpa interaksi langsung pengguna
Merupakan bentuk legal dari kampanye marketing
