wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ujian Profesi Advokat 2

Total questions: 120

Worksheet time: 3hrs 59mins

Name
Class
Date
1.

Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak

a)

23 Mei 2002

b)

23 mei 2003

c)

5 april 2003

d)

5 april 2002

2.

Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum

a)

Undang-undang dasar republic indonesia

b)

Kode etik advokat

c)

Sumpah jabatannya

d)

semua jawaban benar

3.

Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalam

a)

pasal 6

b)

pasal 7

c)

pasal 8

d)

pasal 9

4.

Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibumbuhi catatan “sans prejudice” diatur

a)

pasal 6

b)

pasal 7

c)

pasal 8

d)

pasal 9

5.

Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam

a)

pasal 7

b)

pasal 8

c)

pasal 9

d)

pasal 10

6.

Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004

a)

Benar

b)

Salah

7.

Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003

a)

Benar

b)

Salah

8.

Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 ?

a)

Pasal 7

b)

Pasal 9

c)

Pasal 10

d)

Pasal 11

9.

Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut?

a)

Pemecatan

b)

Pemberhentian sementara

c)

Peringatan keras

d)

Peringatan biasa

10.

Cara pengambilan keputusan diatur dalam?

a)

Pasal 16

b)

Pasal 15

c)

Pasal 18

d)

Pasal 19

11.

Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai…..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

Semua salah

12.

Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu….. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya

a)

21 hari

b)

14 hari

c)

7 hari

d)

3 hari

13.

Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama?

a)

5 tahun

b)

4 tahun

c)

3 tahun

d)

2 tahun

14.

Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien

a)

pasal 2

b)

pasal 3

c)

pasal 4

d)

pasal 5

15.

Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihak

a)

pasal 18

b)

pasal 19

c)

pasal 20

d)

pasal 21

16.

Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam

a)

pasal 21

b)

pasal 22

c)

pasal 23

d)

pasal 24

17.

Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

21 hari

d)

semua jawaban benar

18.

Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalam

a)

pasal 12

b)

pasal 13

c)

pasal 14

d)

pasal 15

19.

Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh

a)

Panitera

b)

Ketua Majelis

c)

majelis

d)

semua jawaban benar

20.

Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan

a)

3 hari

b)

7 hari

c)

14 hari

d)

21 hari

21.

Organisasi Advokat adalah :

a)

Organisasi profesi yang didirikan oleh delapan organisasi sebagaimana disebut undang-undang No. 18 tahun 2003

b)

Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang N0 18 tahun 2003

c)

Organisasi profesi yang dideklarasikan oleh delapan organisasi Advokat, yang terdiri dari Ikadin, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI

d)

Organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta dengan Ketua Mahkamah Agung

22.

Peran Organisasi profesi Advokat bagi masyarakat adalah :

a)

Agar kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa profesi Advokat tidak dirugikan

b)

Agar masyarakat mau menyumbang dana untuk kepentingan organisasi

c)

Agar organisasi Advokat dihargai oleh masyarakat

d)

Agar jasa hukum yang diberikan advokat tidak di persoalkan oleh masyarakat

23.

Salah satu syarat yang harus di penuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah lulusan ujian yang diadakan oleh :

a)

Menteri Hukum dan HAM

b)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

c)

Perguruan Tinggi

d)

Organisasi Advokat

24.

Salinan berita acara sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada :

a)

Mahkamah Agung

b)

Menteri Hukum dan HAM

c)

Organisasi Advokat

d)

a, b dan c benar

25.

Apa yang dimaksud dengan etika advokat?

a)

Etika advokat adalah seperangkat aturan moral dan perilaku yang mengatur tindakan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya.

b)

Etika advokat adalah kode etik yang mengatur perilaku dokter

c)

Etika advokat adalah aturan main dalam olahraga

d)

Etika advokat adalah panduan untuk memasak makanan

26.

Salinan Surat Keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada :

a)

Mahkamah Agung

b)

Kepala Kepolisian RI

c)

Menteri Hukum dan HAM

d)

a dan c benar

27.

Profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia, dalam bahasa latin disebut dengan :

a)

Honour profesion

b)

Honour distiction

c)

Officium Nobile

d)

Officium Probandum

28.

Hak Retensi Advokat diatur dalam :

a)

Pasal 1320 KUHP Perdata

b)

Pasal 1338 KUHP Perdata

c)

Pasal 1601 KUHP Perdata

d)

Pasal 1812 KUHP Perdata

29.

Apa pengertian advokat?

a)

Seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan

b)

Seseorang yang memberikan jasa hukum di dalam atau di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia

c)

Seseorang yang memiliki izin praktik atau beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya

d)

Seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu

30.

Apa perbedaan antara advokat dan pengacara?

a)

Advokat memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pengacara hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat

b)

Advokat hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat, sedangkan pengacara memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia

c)

Advokat memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pengacara hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat

d)

Advokat dan pengacara memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat

31.

Apa tugas advokat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia?

a)

Memberikan bantuan hukum kepada para tersangka ataupun terdakwa selama dalam waktu dan di tingkat pemeriksaan

b)

Memberikan jasa pelayanan hukum

c)

Memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu

d)

Melakukan pelayanan bantuan hukum

32.

Apa syarat untuk menjadi advokat?

a)

Lulusan dari pendidikan tinggi hukum dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat

b)

Memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia

c)

Memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat

d)

Memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu

33.

Apa tugas advokat jika klien adalah korban?

a)

Membela klien sampai bisa memperoleh haknya

b)

Membantu klien supaya bisa memperoleh hukuman yang ringan

c)

Melakukan negosiasi dengan pihak pengadilan

d)

Semua jawaban benar

34.

Berikut adalah syarat menjadi advokat, kecuali

a)

A. Warga negara Indonesia

b)

B. Tidak pernah di pidana

c)

C. Status sosial yang tinggi

d)

D. Berprilaku baik, Jujur , bertanggung jawab, adil, mempunyai integritas yang tinggi

35.

Apakah dasar Advokat dapat mewakili kliennya berperkara di pengadilan?

a)

Berita Acara Sumpah Advokat

b)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat

c)

Surat Kuasa

d)

Ujian Profesi Advokat

36.

Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a)

Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b)

Memerintahkan pihak untuk berdamai

c)

Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d)

Tidak wajib mengusahakan perdamaian

37.

Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan

Negeri, pernyataan tersebut diatas

a)

Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut

b)

Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif

c)

Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut

d)

Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif

38.

Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut

a)

Putusan Sela

b)

Putusan Verstek

c)

Putusan Kontradiktoir

d)

Putusan Verzet

39.

terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan Verzet, hal tersebut di atur dalam

a)

118 HIR

b)

132 HIR

c)

129 HIR

d)

164 HIR

40.

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a)

Surat, Petunjuk , keterangan ahli, keyakinan hakim

b)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c)

Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d)

Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

41.

Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik

a)

Pasal 120 HIR

b)

Pasal 132 HIR

c)

Pasal 136 HIR

d)

Pasal 130 HIR

42.

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a)

Sita eksekusi

b)

Sita conservatoir

c)

Sita revindicatoir

d)

Sita marital

43.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal

a)

1338

b)

1339

c)

1330

d)

1238

44.

Risiko dalam perjanjian tukar menukar dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal .............

a)

1541

b)

1542

c)

1544

d)

1545

45.

Lahirnya perjanjian dalam KUH Perdata adalah apabila sudah tercapai kesepakatan, hal ini disebut sebagai asas

a)

Kebebasan berkontrak

b)

Kepribadian

c)

Actio paulina

d)

Konsensualitas

46.

Di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas diatur dalam

a)

Undang-Undang No 40 Tahun 2007

b)

Undang-Undang No 40 Tahun 2008

c)

Undang-Undang No 40 Tahun 2009

d)

Undang-Undang No 40 Tahun 2010

47.

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni …

a)

Benda yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan

b)

Benda berwujud dan tidak berwujud

c)

Benda primer dan tersier

d)

Benda asli dan tidak asli

48.

Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari..... hari

a)

3

b)

7

c)

14

d)

30

49.

Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut

a)

Sita jaminan

b)

Sita revindicatoir

c)

Sita conservatoir

d)

Sita marital

50.

Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat

a)

Penggugat

b)

Tergugat

c)

Benda

d)

penanggung

51.

Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 – 426 RV disebut

a)

Interventie

b)

Prorogasi

c)

Rekonpensi

d)

gugatan

52.

Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung maka akan diajukan ke tempat tinggal debitor, hal ini dikenal dengan

a)

Actor sequitur forum rei

b)

Actor sequitur forum rei dengan Hak Opsi

c)

Actor sequitur forum rei Tanpa Hak Opsi

d)

Actor sequitur forum Sitei

53.

dalam Pasal 1929 KUH Perdata diatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari; kecuali

a)

Sumpah Pemutus (decisoir eed)

b)

Sumpah Tambahan ( Suppletoir eed)

c)

Sumpah Penaksir (aestimatoire eed).

d)

Sumpah Pemuda (Youth eed)

54.

Gugatan yang memohonkan pernyataan pailit akan dituangkan dalam bentuk putusan ...

a)

Putusan constituief

b)

Putusan declaratoir

c)

Putusan condemnatoir

d)

Putusan provisionil

55.

Hadi telah melakukan pinjaman uang kepada Andre dan telah wanprestasi. Perjanjian dilakukan di hadapan Notaris yang berdomisili di Jakarta Pusat. Hadi sehari-harinya tinggal di sekitaran kawasan Jakarta Selatan dan bekerja di kawasan Jakarta Barat. Namun setelah terjadi wanprestasi, Hadi melarikan diri ke rumah orang tuanya di Matraman Jakarta Timur. Ke manakah Andre akan mengajukan gugatannya?

a)

Jakarta Selatan

b)

Jakarta Pusat

c)

Jakarta Timur

d)

Jakarta Barat

56.

Yang termasuk Alat bukti yang sah di KUHAP adalah, kecuali

a)

Keterangan Saksi

b)

Keterangan terdakwa

c)

Dokumen

d)

Petunjuk

57.

Putusan Sela yang dibacakan oleh hakim didalam persidangan, memiliki dasar hukum?

a)

182 KUHAP

b)

191 KUHAP

c)

156 KUHAP

d)

123456789 10 HOReee

58.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan pada masa kependudukan Belanda, adalah:

a)

Javasche wetten

b)

Ned strafvordering

c)

Pandecten van het Adatrecht

d)

Het Herziene Inlandsch Reglement atau H.I.R

59.

Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu

answer choices

a)

14 Hari

b)

7 Hari

c)

21 Hari

d)

3 Hari

60.

Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAP

a)

Satu kali

b)

Dua kali

c)

Tiga kali

d)

5 kali

61.

Yang mengatur mengenai penahan oleh penyidik di KUHAP, yaitu

a)

Pasal 22

b)

Pasal 23

c)

Pasal 24

d)

Pasal 25

62.

Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:

a)

110 hari

b)

100 hari

c)

90 hari

d)

60 hari

63.

Dominus litis adalah hak yang dimiliki oleh?

a)

Jaksa

b)

Advokat

c)

Hakim

d)

Polisi

64.

Terdakwa yang membuktikan sendiri guna pembelaan atas dakwaan yang didakwakan merupakan bentuk dari sistem pembuktian apa?

a)

Sistem Pembuktian Tertutup

b)

Sistem Pembuktian Terbalik

c)

Sistem Pembuktian Negatif

d)

Sistem Pembuktian Positif

65.

Berapa lama total waktu penahanan dari mulai penyidik sampai Mahkamah Agung?

a)

500 hari

b)

300 hari

c)

400 hari

d)

450 hari

66.

penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam uu ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan, pengertian diatas terdapat di dalam?

a)

Pasal 1 angka 7 KUHAP

b)

Pasal 1 angka 3 KUHAP

c)

Pasal 1 angka 5 KUHAP

d)

Pasal 1 angka 2 KUHAP

67.

Bentuk Dakwaan yang dihubungkan dengan kata "atau" merupakan bentuk Dakwaan?

a)

Alternatif

b)

Kumulatif

c)

Subsidiaritas

d)

Kombinasi

68.

Objek Prapradilan diatur dalam.....

a)

Pasal 77 dan Putusan MK Nomor 14 Tahun 2021

b)

Pasal 14 dan Putusan MK Nomor 77 Tahun 2021

c)

Pasal 77 dan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014

d)

Pasal 21 dan Putusan MK Nomor 77 Tahun 2014

69.

KUHAP Baru Disahkan Pada....

a)

16 November 2025

b)

18 November 2025

c)

17 November 2025

d)

19 November 2025

e)

20 November 2025

70.

Ketika Penyidik Pembantu membuat berita acara perkara dengan acara pemeriksaan singkat, kemana selanjutnya akan dilimpahkan?

a)

Penyidik

b)

PPNS

c)

Penuntut Umum

d)

Jaksa

71.

Berkas dilimpahkan ke penuntut umum oleh penyidik, namun belum lengkap, surat apa yang akan dibuat oleh penuntut umum...

a)

P17 disertai P18

b)

P18 disertai P19

c)

P19 disertai P21

d)

P18 disertai P21

e)

P20 disertai P21

72.

Manakah yang bukan jenis penahanan?

a)

Penahanan rumah tahanan negara

b)

Penahanan Wilayah

c)

Penahanan Kota

d)

Penahanan Rumah

73.

Guna kepentingan pemeriksaan banding, Hakim Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama berapa hari?

a)

20 Hari

b)

30 Hari

c)

40 Hari

d)

60 Hari

74.

Kewenangan Absolut Pengadilan Militer berwenang mengadili orang militer terhadap perkara

a)

Pidana

b)

Perdata

c)

Pidana dan Perdata

d)

Pidana, Perdata, Agama, TUN

75.

Apakah agenda persidangan setelah pembacaan surat Dakwaan?

a)

Putusan Sela

b)

Pleidoi

c)

Replik

d)

Eksepsi

e)

Keberatan

76.

Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur dalam KUHAP?

a)

Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAP

b)

Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 – 269 KUHAP

c)

Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 – 136 KUHAP

d)

Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 – 232 KUHAP

77.

Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali

a)

Acara pemeriksaan biasa (152)

b)

Acara pemeriksaan cepat (205)

c)

Acara pemeriksaan luar biasa (222)

d)

Acara pemeriksaan singkat (203)

78.

Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu

a)

20 hari

b)

14 hari

c)

7 hari

d)

3 hari

79.

Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili...

a)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

b)

Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan

c)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d)

Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia

80.

Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak....

a)

Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan

b)

Setelah ditahan oleh Kejaksaan

c)

Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri

d)

Saat tersangka akan disidangkan pertama kali

81.

Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:

a)

Penahanan Rutan

b)

Penahanan rumah dan penahanan kota

c)

Penahanan badan

d)

Jawaban a, b benar

82.

Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa...

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

Tidak ada tenggang waktu

d)

30 hari

83.

Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:

a)

batal demi hukum

b)

gugur

c)

tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah

d)

hanya sebagai petunjuk bagi hakim

84.

alasan mengajukan Kasasi oleh pihak terdakwa atau penuntut umum dituangkan dalam...

a)

pasal 252 ayat 1 KUHAP

b)

pasal 253 ayat 1 KUHAP

c)

pasal 245 ayat 1 KUHAP

d)

pasal 246 KUHAP

85.

Pengadilan tinggi dapat menjatuhkan putusan dalam bentuk menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi membuat putusan sendiri, ketentuan tsb diatur dalam...

a)

pasal 238 ayat 4 KUHAP

b)

pasal 240 ayat 1 KUHAP

c)

pasal 240 ayat 2 KUHAP

d)

pasal 241 ayat 1 KUHAP

86.

Melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di tingkat pertama adalah ...

a)

Peradilan Negeri

b)

Peradilan Tata Usaha Negara

c)

Peradilan Agama

d)

Peradilan Militer

87.

Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan adalah

a)

Talak 3

b)

Cerai Talak

c)

Gugat Cerai

d)

Isbat NIkah

e)

Nikah Mut'ah

88.

Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam adalah, Kecuali ......

a)

Suami tidak memberi nafkah

b)

Melanggar perjanjian perkawinan

c)

Suami melakukan zina

d)

Menganiaya berat

e)

Berhenti dari Pekerjaan

89.

Cara suami untuk mengajukan cerai terhadap pengadilan agama adalah

a)

Cerai Gugat

b)

Dispensai NIkah

c)

Isbat Nikah

d)

Pencegahan Perkawinan

e)

Cerai Talak

90.

Undang-undang terbaru tentang Peradilan Agama adalah ...

a)

No. 7 Tahun 1989

b)

No.50 Tahun 2009

c)

No. 3 Tahun 2006

d)

No. 48 Tahun 2009

e)

No. 7 Tahun 1989

91.

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya

a)

1 Tahun

b)

1 Bulan

c)

14 Hari

d)

7 Hari

e)

10 Hari

92.

Dalam perkara cerai talak suami berperan sebagai ....

a)

Pemohon

b)

Termohon

c)

Saksi

d)

Tergugat

e)

Penggugat

93.

Yang tidak boleh memberikan pembuktian dalam perceraian secara umum peradilan Agama adalah

a)

Tetangga

b)

Teman

c)

Keluarga

d)

orang lain

e)

Teman dekat

94.

Instruksi Presiden tentang KHI terdapat dalam…

a)

UU No. 9 tahun 1975

b)

UU No. 7 tahun 1989

c)

UU No. 1 tahun 1974

d)

UU No. 1 tahun 1991

95.

Pemeriksaan perkara perceraian di peradilan agama dilakukan secara…

a)

Terbuka

b)

Tertutup

c)

Bebas

d)

Tidak ditentukan

96.

Dalam Peradilan Agama ada macam-macam sita, kecuali ...

a)

Sita Jaminan

b)

Sita Revindiksi

c)

Sita Harta Bersama

d)

Sita Peniagaan

e)

Sita Eksekusi

97.

Apa itu Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)?

a)

Peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara

b)

Peradilan untuk mengadili kasus kriminal

c)

Peradilan untuk mengadili sengketa antara perusahaan

d)

Peradilan untuk mengadili sengketa antara individu dan pejabat administrasi negara

98.

Apa yang menjadi pangkal sengketa tata usaha negara?

a)

Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga internasional.

b)

Tindakan administratif yang tidak memiliki dampak.

c)

Keputusan atau tindakan administratif pemerintah yang merugikan hak atau kepentingan.

d)

Keputusan yang menguntungkan semua pihak.

99.

Apa yang dimaksud dengan keputusan fiktif positif?

a)

Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang hanya berlaku untuk kasus tertentu.

b)

Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

c)

Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang selalu sesuai dengan hukum.

d)

Keputusan fiktif positif adalah diamnya pejabat atas permohonan pengeluaran keputusan dianggap bahwa pejabat tersebut setuju untuk mengeluarkan keputusan

100.

Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN?

a)

Pegawai negeri saja

b)

Seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh KTUN

c)

Hanya badan hukum publik

d)

Hanya pemerintah daerah

101.

Dalam perubahan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, alasan gugatan disederhanakan menjadi….

a)

Pelanggaran pidana dan perdata

b)

Bertentangan dengan hukum internasional

c)

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

d)

Bertentangan dengan keinginan masyarakat

102.

Menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu pengajuan gugatan PTUN adalah….

a)

30 hari

b)

60 hari

c)

90 hari

d)

120 hari

103.

Menurut Pasal 56 ayat (1) UU PTUN, salah satu syarat isi gugatan adalah….

a)

Harus disertai berita acara pemeriksaan

b)

Memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal penggugat

c)

Wajib disertai tanda tangan hakim

d)

Harus diketahui oleh pejabat yang digugat

104.

Jika penggugat tidak menyempurnakan gugatan dalam waktu yang ditentukan, maka….

a)

Gugatan tetap diperiksa

b)

Hakim menunda pemeriksaan

c)

Gugatan dianggap gugur

d)

Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima

105.

Menurut Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986, jangka waktu bagi penggugat untuk menyempurnakan gugatan adalah….

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

30 hari

d)

90 hari

106.

Tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap penetapan dismissal adalah….

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

30 hari

d)

90 hari

107.

Jika perlawanan terhadap dismissal dikabulkan….

a)

Gugatan tidak dapat diperiksa

b)

Gugatan dianggap batal

c)

Penetapan dismissal gugur dan pokok gugatan diperiksa secara biasa

d)

Gugatan otomatis dikabulkan

108.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun objek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang...

a)

Penipuan uang

b)

Sengketa pemilu

c)

Perampokan

d)

ekonomi, politik, dan budaya

e)

gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria dan sebagainya

109.

berdasarkan Pasal 100 UU PTUN, yang dimaksud alat bukti ialah

a)

surat atau tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, Pengetahuan Hakim

b)

Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah

c)

Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Sumpah, Pengetahuan Hakim

d)

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

110.

Salah satu sarana hubungan industrial adalah dengan adanya Lembaga Tripartit yang merupakan forum yang berisi perwakilan dari...

a)

Pengusaha, Manajemen dan Pekerja

b)

Manajemen dan Pekerja

c)

Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah

d)

Pengusaha, Manajemen, Pekerja dan Pemerintah

111.

Landasan hukum pelaksanaan hubungan industrial yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia adalah...

a)

UU No. 13 tahun 2003

b)

UU No. 21 tahun 2000

c)

Permen Kemenakertrans No. 28 tahun 2014

d)

UUD 1945

112.

Dalam suatu perusahaan, hubungan industrial yang harmonis adalah fondasi utama untuk mendukung keberhasilan produksi barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan industrial mencakup pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, meskipun hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha telah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sering kali masih muncul konflik terkait hak maupun kepentingan. Bagaimana konsep hubungan industrial berbeda dengan hubungan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003?

a)

Hubungan kerja mencakup pemerintah, sedangkan hubungan industrial hanya melibatkan pekerja dan pengusaha.

b)

Hubungan kerja lebih luas daripada hubungan industrial karena mencakup berbagai sektor.

c)

Hubungan industrial melibatkan pemerintah, sementara hubungan kerja hanya melibatkan pengusaha dan pekerja.

d)

Hubungan kerja tidak memiliki dasar hukum, sedangkan hubungan industrial diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004.

113.

Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif serta menghindari konflik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal terjadi perselisihan, langkah awal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah perundingan bipartit. Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, perundingan ini dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu paling lama 30 hari sejak perundingan pertama dilaksanakan. Jika terjadi kesepakatan, maka perjanjian bersama harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, jika perundingan gagal, langkah penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apa yang membedakan perundingan bipartit dengan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?

a)

Perundingan bipartit membutuhkan pihak ketiga, sedangkan mediasi tidak.

b)

Perundingan bipartit berlangsung antara pekerja dan pengusaha tanpa pihak ketiga, sedangkan mediasi melibatkan mediator netral.

c)

Mediasi merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian perselisihan, sedangkan bipartit adalah langkah pertama.

d)

Perundingan bipartit dilakukan melalui keputusan pengadilan, sedangkan mediasi hanya membutuhkan kesepakatan lisan.

114.

Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2004 mendefinisikan perselisihan kepentingan sebagai ketidaksesuaian pendapat antara pekerja dan pengusaha mengenai syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Misalnya, pekerja merasa bahwa beban kerja yang ditetapkan terlalu berat dan meminta perubahan kebijakan terkait jam kerja. Perselisihan semacam ini sering kali muncul karena adanya ketidakpuasan pekerja terhadap keputusan sepihak dari pihak manajemen. Berdasarkan definisi ini, apa yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian perselisihan kepentingan?

a)

Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perusahaan.

b)

Negosiasi ulang untuk mencapai kesepakatan syarat-syarat kerja baru.

c)

Pengakhiran hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha.

d)

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.

115.

Dalam perselisihan hubungan industrial, mediasi sering menjadi langkah berikutnya jika perundingan bipartit gagal. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2004, mediator adalah pejabat yang netral dari instansi pemerintah yang memiliki tugas memediasi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Contohnya, seorang pekerja mengajukan mediasi setelah pengusaha tidak memenuhi kewajiban memberikan bonus tahunan sesuai perjanjian kerja bersama. Apa yang menjadi kewenangan utama mediator dalam penyelesaian perselisihan?

a)

Membuat keputusan final yang mengikat kedua belah pihak.

b)

Memberikan anjuran tertulis setelah berupaya memediasi.

c)

Mengajukan kasus langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial.

d)

Memutuskan hasil perselisihan tanpa melibatkan kedua belah pihak.

116.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satu jenis perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan industrial. Misalnya, seorang pekerja diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, dan ia mengajukan keberatan melalui perundingan bipartit. Jika bipartit gagal, pekerja dapat memilih mekanisme penyelesaian lain seperti mediasi atau pengadilan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, siapa yang berhak memutuskan keabsahan dan kompensasi atas PHK yang terjadi?

a)

Arbiter dalam proses arbitrase.

b)

Mediator dalam mediasi hubungan industrial.

c)

Konsiliator dalam konsiliasi hubungan industrial.

d)

Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial.

117.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan tahap akhir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika mekanisme lainnya, seperti bipartit, mediasi, atau konsiliasi, tidak mencapai hasil. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke PHI?

a)

Serikat pekerja atau pengusaha saja.

b)

Perorangan pekerja, serikat pekerja, atau pengusaha.

c)

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja.

d)

Mediator atau konsiliator setelah mediasi gagal.

118.

Salah satu perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan industrial adalah perselisihan hak, yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contohnya adalah ketika pekerja tidak menerima upah lembur sesuai ketentuan. Apa mekanisme penyelesaian yang tepat untuk perselisihan ini?

a)

Hanya melalui perundingan bipartit dan mediasi.

b)

Langsung diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

c)

Penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase terlebih dahulu.

d)

Melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau langsung ke pengadilan.

119.

Dalam kasus perselisihan hubungan industrial, proses bipartit sering kali menjadi langkah pertama yang harus ditempuh. Jika bipartit gagal mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui mediasi. Berapa lama waktu maksimal perundingan bipartit sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004?

a)

7 hari kerja sejak perselisihan muncul.

b)

14 hari kalender sejak perselisihan muncul.

c)

21 hari kalender sejak perselisihan muncul.

d)

30 hari kerja sejak perselisihan muncul.

120.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan

a)

Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

b)

Melaksanakan pembangunan hubungan ketenagakerjaan yang memadai

c)

Melaksanakan pembangunan hubungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ratifikasi hukum internasional

d)

Mewujudkan pemenuhan tenaga kerja yang cakap dan dapat memenuhi permintaan pasar