Font size
WorksheetsUjian Profesi Advokat 2
Total questions: 120
Worksheet time: 3hrs 59mins
Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak
23 Mei 2002
23 mei 2003
5 april 2003
5 april 2002
Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum
Undang-undang dasar republic indonesia
Kode etik advokat
Sumpah jabatannya
semua jawaban benar
Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalam
pasal 6
pasal 7
pasal 8
pasal 9
Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibumbuhi catatan “sans prejudice” diatur
pasal 6
pasal 7
pasal 8
pasal 9
Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam
pasal 7
pasal 8
pasal 9
pasal 10
Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004
Benar
Salah
Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003
Benar
Salah
Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 ?
Pasal 7
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etikatau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut?
Pemecatan
Pemberhentian sementara
Peringatan keras
Peringatan biasa
Cara pengambilan keputusan diatur dalam?
Pasal 16
Pasal 15
Pasal 18
Pasal 19
Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai…..tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu
1 kali
2 kali
3 kali
Semua salah
Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu….. Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya
21 hari
14 hari
7 hari
3 hari
Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama?
5 tahun
4 tahun
3 tahun
2 tahun
Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien
pasal 2
pasal 3
pasal 4
pasal 5
Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihak
pasal 18
pasal 19
pasal 20
pasal 21
Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam
pasal 21
pasal 22
pasal 23
pasal 24
Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu
7 hari
14 hari
21 hari
semua jawaban benar
Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalam
pasal 12
pasal 13
pasal 14
pasal 15
Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh
Panitera
Ketua Majelis
majelis
semua jawaban benar
Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan
3 hari
7 hari
14 hari
21 hari
Organisasi Advokat adalah :
Organisasi profesi yang didirikan oleh delapan organisasi sebagaimana disebut undang-undang No. 18 tahun 2003
Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang N0 18 tahun 2003
Organisasi profesi yang dideklarasikan oleh delapan organisasi Advokat, yang terdiri dari Ikadin, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKPM, dan APSI
Organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta dengan Ketua Mahkamah Agung
Peran Organisasi profesi Advokat bagi masyarakat adalah :
Agar kepentingan masyarakat dalam menggunakan jasa profesi Advokat tidak dirugikan
Agar masyarakat mau menyumbang dana untuk kepentingan organisasi
Agar organisasi Advokat dihargai oleh masyarakat
Agar jasa hukum yang diberikan advokat tidak di persoalkan oleh masyarakat
Salah satu syarat yang harus di penuhi seseorang untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah lulusan ujian yang diadakan oleh :
Menteri Hukum dan HAM
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perguruan Tinggi
Organisasi Advokat
Salinan berita acara sumpah Advokat oleh Panitera Pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada :
Mahkamah Agung
Menteri Hukum dan HAM
Organisasi Advokat
a, b dan c benar
Apa yang dimaksud dengan etika advokat?
Etika advokat adalah seperangkat aturan moral dan perilaku yang mengatur tindakan seorang advokat dalam menjalankan tugasnya.
Etika advokat adalah kode etik yang mengatur perilaku dokter
Etika advokat adalah aturan main dalam olahraga
Etika advokat adalah panduan untuk memasak makanan
Salinan Surat Keputusan pengangkatan Advokat disampaikan kepada :
Mahkamah Agung
Kepala Kepolisian RI
Menteri Hukum dan HAM
a dan c benar
Profesi Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia, dalam bahasa latin disebut dengan :
Honour profesion
Honour distiction
Officium Nobile
Officium Probandum
Hak Retensi Advokat diatur dalam :
Pasal 1320 KUHP Perdata
Pasal 1338 KUHP Perdata
Pasal 1601 KUHP Perdata
Pasal 1812 KUHP Perdata
Apa pengertian advokat?
Seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan
Seseorang yang memberikan jasa hukum di dalam atau di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia
Seseorang yang memiliki izin praktik atau beracara sesuai dengan surat izin praktek di wilayahnya
Seseorang yang memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu
Apa perbedaan antara advokat dan pengacara?
Advokat memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pengacara hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat
Advokat hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat, sedangkan pengacara memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia
Advokat memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pengacara hanya memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat
Advokat dan pengacara memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat
Apa tugas advokat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia?
Memberikan bantuan hukum kepada para tersangka ataupun terdakwa selama dalam waktu dan di tingkat pemeriksaan
Memberikan jasa pelayanan hukum
Memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu
Melakukan pelayanan bantuan hukum
Apa syarat untuk menjadi advokat?
Lulusan dari pendidikan tinggi hukum dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat
Memiliki izin memberikan jasa hukum di pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan mempunyai wilayah untuk beracara di seluruh wilayah Republik Indonesia
Memiliki izin praktik di wilayahnya yang diberikan oleh pengadilan setempat
Memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu
Apa tugas advokat jika klien adalah korban?
Membela klien sampai bisa memperoleh haknya
Membantu klien supaya bisa memperoleh hukuman yang ringan
Melakukan negosiasi dengan pihak pengadilan
Semua jawaban benar
Berikut adalah syarat menjadi advokat, kecuali
A. Warga negara Indonesia
B. Tidak pernah di pidana
C. Status sosial yang tinggi
D. Berprilaku baik, Jujur , bertanggung jawab, adil, mempunyai integritas yang tinggi
Apakah dasar Advokat dapat mewakili kliennya berperkara di pengadilan?
Berita Acara Sumpah Advokat
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Surat Kuasa
Ujian Profesi Advokat
Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim
Mengusahakan perdamaian 130 HIR
Memerintahkan pihak untuk berdamai
Meminta penggugat untuk membaca gugatan
Tidak wajib mengusahakan perdamaian
Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan
Negeri, pernyataan tersebut diatas
Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut
Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif
Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut
Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif
Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut
Putusan Sela
Putusan Verstek
Putusan Kontradiktoir
Putusan Verzet
terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan Verzet, hal tersebut di atur dalam
118 HIR
132 HIR
129 HIR
164 HIR
Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas
Surat, Petunjuk , keterangan ahli, keyakinan hakim
Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah
Surat, saksi, persangkaan,pengakuan
Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli
Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik
Pasal 120 HIR
Pasal 132 HIR
Pasal 136 HIR
Pasal 130 HIR
Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:
Sita eksekusi
Sita conservatoir
Sita revindicatoir
Sita marital
Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal
1338
1339
1330
1238
Risiko dalam perjanjian tukar menukar dalam hukum perdata (BW) diatur dalam ketentuan Pasal .............
1541
1542
1544
1545
Lahirnya perjanjian dalam KUH Perdata adalah apabila sudah tercapai kesepakatan, hal ini disebut sebagai asas
Kebebasan berkontrak
Kepribadian
Actio paulina
Konsensualitas
Di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas diatur dalam
Undang-Undang No 40 Tahun 2007
Undang-Undang No 40 Tahun 2008
Undang-Undang No 40 Tahun 2009
Undang-Undang No 40 Tahun 2010
Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni …
Benda yang bersifat kebendaan dan Benda yang bersifat tidak kebendaan
Benda berwujud dan tidak berwujud
Benda primer dan tersier
Benda asli dan tidak asli
Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari..... hari
3
7
14
30
Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut
Sita jaminan
Sita revindicatoir
Sita conservatoir
Sita marital
Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat
Penggugat
Tergugat
Benda
penanggung
Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 – 426 RV disebut
Interventie
Prorogasi
Rekonpensi
gugatan
Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung maka akan diajukan ke tempat tinggal debitor, hal ini dikenal dengan
Actor sequitur forum rei
Actor sequitur forum rei dengan Hak Opsi
Actor sequitur forum rei Tanpa Hak Opsi
Actor sequitur forum Sitei
dalam Pasal 1929 KUH Perdata diatur mengenai klasifikasi sumpah yang terdiri dari; kecuali
Sumpah Pemutus (decisoir eed)
Sumpah Tambahan ( Suppletoir eed)
Sumpah Penaksir (aestimatoire eed).
Sumpah Pemuda (Youth eed)
Gugatan yang memohonkan pernyataan pailit akan dituangkan dalam bentuk putusan ...
Putusan constituief
Putusan declaratoir
Putusan condemnatoir
Putusan provisionil
Hadi telah melakukan pinjaman uang kepada Andre dan telah wanprestasi. Perjanjian dilakukan di hadapan Notaris yang berdomisili di Jakarta Pusat. Hadi sehari-harinya tinggal di sekitaran kawasan Jakarta Selatan dan bekerja di kawasan Jakarta Barat. Namun setelah terjadi wanprestasi, Hadi melarikan diri ke rumah orang tuanya di Matraman Jakarta Timur. Ke manakah Andre akan mengajukan gugatannya?
Jakarta Selatan
Jakarta Pusat
Jakarta Timur
Jakarta Barat
Yang termasuk Alat bukti yang sah di KUHAP adalah, kecuali
Keterangan Saksi
Keterangan terdakwa
Dokumen
Petunjuk
Putusan Sela yang dibacakan oleh hakim didalam persidangan, memiliki dasar hukum?
182 KUHAP
191 KUHAP
156 KUHAP
123456789 10 HOReee
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan pada masa kependudukan Belanda, adalah:
Javasche wetten
Ned strafvordering
Pandecten van het Adatrecht
Het Herziene Inlandsch Reglement atau H.I.R
Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu
answer choices
14 Hari
7 Hari
21 Hari
3 Hari
Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAP
Satu kali
Dua kali
Tiga kali
5 kali
Yang mengatur mengenai penahan oleh penyidik di KUHAP, yaitu
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:
110 hari
100 hari
90 hari
60 hari
Dominus litis adalah hak yang dimiliki oleh?
Jaksa
Advokat
Hakim
Polisi
Terdakwa yang membuktikan sendiri guna pembelaan atas dakwaan yang didakwakan merupakan bentuk dari sistem pembuktian apa?
Sistem Pembuktian Tertutup
Sistem Pembuktian Terbalik
Sistem Pembuktian Negatif
Sistem Pembuktian Positif
Berapa lama total waktu penahanan dari mulai penyidik sampai Mahkamah Agung?
500 hari
300 hari
400 hari
450 hari
penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam uu ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan, pengertian diatas terdapat di dalam?
Pasal 1 angka 7 KUHAP
Pasal 1 angka 3 KUHAP
Pasal 1 angka 5 KUHAP
Pasal 1 angka 2 KUHAP
Bentuk Dakwaan yang dihubungkan dengan kata "atau" merupakan bentuk Dakwaan?
Alternatif
Kumulatif
Subsidiaritas
Kombinasi
Objek Prapradilan diatur dalam.....
Pasal 77 dan Putusan MK Nomor 14 Tahun 2021
Pasal 14 dan Putusan MK Nomor 77 Tahun 2021
Pasal 77 dan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014
Pasal 21 dan Putusan MK Nomor 77 Tahun 2014
KUHAP Baru Disahkan Pada....
16 November 2025
18 November 2025
17 November 2025
19 November 2025
20 November 2025
Ketika Penyidik Pembantu membuat berita acara perkara dengan acara pemeriksaan singkat, kemana selanjutnya akan dilimpahkan?
Penyidik
PPNS
Penuntut Umum
Jaksa
Berkas dilimpahkan ke penuntut umum oleh penyidik, namun belum lengkap, surat apa yang akan dibuat oleh penuntut umum...
P17 disertai P18
P18 disertai P19
P19 disertai P21
P18 disertai P21
P20 disertai P21
Manakah yang bukan jenis penahanan?
Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan Wilayah
Penahanan Kota
Penahanan Rumah
Guna kepentingan pemeriksaan banding, Hakim Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama berapa hari?
20 Hari
30 Hari
40 Hari
60 Hari
Kewenangan Absolut Pengadilan Militer berwenang mengadili orang militer terhadap perkara
Pidana
Perdata
Pidana dan Perdata
Pidana, Perdata, Agama, TUN
Apakah agenda persidangan setelah pembacaan surat Dakwaan?
Putusan Sela
Pleidoi
Replik
Eksepsi
Keberatan
Dalam pasal berapa lembaga praperadilan diatur dalam KUHAP?
Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAP
Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 – 269 KUHAP
Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 – 136 KUHAP
Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 – 232 KUHAP
Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali
Acara pemeriksaan biasa (152)
Acara pemeriksaan cepat (205)
Acara pemeriksaan luar biasa (222)
Acara pemeriksaan singkat (203)
Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu
20 hari
14 hari
7 hari
3 hari
Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili...
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia
Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak....
Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan
Setelah ditahan oleh Kejaksaan
Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri
Saat tersangka akan disidangkan pertama kali
Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:
Penahanan Rutan
Penahanan rumah dan penahanan kota
Penahanan badan
Jawaban a, b benar
Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa...
7 hari
14 hari
Tidak ada tenggang waktu
30 hari
Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:
batal demi hukum
gugur
tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah
hanya sebagai petunjuk bagi hakim
alasan mengajukan Kasasi oleh pihak terdakwa atau penuntut umum dituangkan dalam...
pasal 252 ayat 1 KUHAP
pasal 253 ayat 1 KUHAP
pasal 245 ayat 1 KUHAP
pasal 246 KUHAP
Pengadilan tinggi dapat menjatuhkan putusan dalam bentuk menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan tinggi membuat putusan sendiri, ketentuan tsb diatur dalam...
pasal 238 ayat 4 KUHAP
pasal 240 ayat 1 KUHAP
pasal 240 ayat 2 KUHAP
pasal 241 ayat 1 KUHAP
Melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu di tingkat pertama adalah ...
Peradilan Negeri
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan adalah
Talak 3
Cerai Talak
Gugat Cerai
Isbat NIkah
Nikah Mut'ah
Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam adalah, Kecuali ......
Suami tidak memberi nafkah
Melanggar perjanjian perkawinan
Suami melakukan zina
Menganiaya berat
Berhenti dari Pekerjaan
Cara suami untuk mengajukan cerai terhadap pengadilan agama adalah
Cerai Gugat
Dispensai NIkah
Isbat Nikah
Pencegahan Perkawinan
Cerai Talak
Undang-undang terbaru tentang Peradilan Agama adalah ...
No. 7 Tahun 1989
No.50 Tahun 2009
No. 3 Tahun 2006
No. 48 Tahun 2009
No. 7 Tahun 1989
Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya
1 Tahun
1 Bulan
14 Hari
7 Hari
10 Hari
Dalam perkara cerai talak suami berperan sebagai ....
Pemohon
Termohon
Saksi
Tergugat
Penggugat
Yang tidak boleh memberikan pembuktian dalam perceraian secara umum peradilan Agama adalah
Tetangga
Teman
Keluarga
orang lain
Teman dekat
Instruksi Presiden tentang KHI terdapat dalam…
UU No. 9 tahun 1975
UU No. 7 tahun 1989
UU No. 1 tahun 1974
UU No. 1 tahun 1991
Pemeriksaan perkara perceraian di peradilan agama dilakukan secara…
Terbuka
Tertutup
Bebas
Tidak ditentukan
Dalam Peradilan Agama ada macam-macam sita, kecuali ...
Sita Jaminan
Sita Revindiksi
Sita Harta Bersama
Sita Peniagaan
Sita Eksekusi
Apa itu Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)?
Peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar negara
Peradilan untuk mengadili kasus kriminal
Peradilan untuk mengadili sengketa antara perusahaan
Peradilan untuk mengadili sengketa antara individu dan pejabat administrasi negara
Apa yang menjadi pangkal sengketa tata usaha negara?
Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga internasional.
Tindakan administratif yang tidak memiliki dampak.
Keputusan atau tindakan administratif pemerintah yang merugikan hak atau kepentingan.
Keputusan yang menguntungkan semua pihak.
Apa yang dimaksud dengan keputusan fiktif positif?
Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang hanya berlaku untuk kasus tertentu.
Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum.
Keputusan fiktif positif adalah keputusan yang selalu sesuai dengan hukum.
Keputusan fiktif positif adalah diamnya pejabat atas permohonan pengeluaran keputusan dianggap bahwa pejabat tersebut setuju untuk mengeluarkan keputusan
Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN?
Pegawai negeri saja
Seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh KTUN
Hanya badan hukum publik
Hanya pemerintah daerah
Dalam perubahan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, alasan gugatan disederhanakan menjadi….
Pelanggaran pidana dan perdata
Bertentangan dengan hukum internasional
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
Bertentangan dengan keinginan masyarakat
Menurut Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tenggang waktu pengajuan gugatan PTUN adalah….
30 hari
60 hari
90 hari
120 hari
Menurut Pasal 56 ayat (1) UU PTUN, salah satu syarat isi gugatan adalah….
Harus disertai berita acara pemeriksaan
Memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal penggugat
Wajib disertai tanda tangan hakim
Harus diketahui oleh pejabat yang digugat
Jika penggugat tidak menyempurnakan gugatan dalam waktu yang ditentukan, maka….
Gugatan tetap diperiksa
Hakim menunda pemeriksaan
Gugatan dianggap gugur
Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima
Menurut Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986, jangka waktu bagi penggugat untuk menyempurnakan gugatan adalah….
7 hari
14 hari
30 hari
90 hari
Tenggang waktu pengajuan perlawanan terhadap penetapan dismissal adalah….
7 hari
14 hari
30 hari
90 hari
Jika perlawanan terhadap dismissal dikabulkan….
Gugatan tidak dapat diperiksa
Gugatan dianggap batal
Penetapan dismissal gugur dan pokok gugatan diperiksa secara biasa
Gugatan otomatis dikabulkan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Adapun objek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang...
Penipuan uang
Sengketa pemilu
Perampokan
ekonomi, politik, dan budaya
gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merek, agraria dan sebagainya
berdasarkan Pasal 100 UU PTUN, yang dimaksud alat bukti ialah
surat atau tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, Pengetahuan Hakim
Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah
Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Sumpah, Pengetahuan Hakim
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Salah satu sarana hubungan industrial adalah dengan adanya Lembaga Tripartit yang merupakan forum yang berisi perwakilan dari...
Pengusaha, Manajemen dan Pekerja
Manajemen dan Pekerja
Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah
Pengusaha, Manajemen, Pekerja dan Pemerintah
Landasan hukum pelaksanaan hubungan industrial yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia adalah...
UU No. 13 tahun 2003
UU No. 21 tahun 2000
Permen Kemenakertrans No. 28 tahun 2014
UUD 1945
Dalam suatu perusahaan, hubungan industrial yang harmonis adalah fondasi utama untuk mendukung keberhasilan produksi barang dan jasa. Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 13 Tahun 2003, hubungan industrial mencakup pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang bekerja sama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, meskipun hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha telah diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sering kali masih muncul konflik terkait hak maupun kepentingan. Bagaimana konsep hubungan industrial berbeda dengan hubungan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003?
Hubungan kerja mencakup pemerintah, sedangkan hubungan industrial hanya melibatkan pekerja dan pengusaha.
Hubungan kerja lebih luas daripada hubungan industrial karena mencakup berbagai sektor.
Hubungan industrial melibatkan pemerintah, sementara hubungan kerja hanya melibatkan pengusaha dan pekerja.
Hubungan kerja tidak memiliki dasar hukum, sedangkan hubungan industrial diatur oleh UU No. 2 Tahun 2004.
Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif serta menghindari konflik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal terjadi perselisihan, langkah awal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah perundingan bipartit. Sesuai Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, perundingan ini dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu paling lama 30 hari sejak perundingan pertama dilaksanakan. Jika terjadi kesepakatan, maka perjanjian bersama harus didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, jika perundingan gagal, langkah penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apa yang membedakan perundingan bipartit dengan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?
Perundingan bipartit membutuhkan pihak ketiga, sedangkan mediasi tidak.
Perundingan bipartit berlangsung antara pekerja dan pengusaha tanpa pihak ketiga, sedangkan mediasi melibatkan mediator netral.
Mediasi merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian perselisihan, sedangkan bipartit adalah langkah pertama.
Perundingan bipartit dilakukan melalui keputusan pengadilan, sedangkan mediasi hanya membutuhkan kesepakatan lisan.
Pasal 1 angka 3 UU No. 2 Tahun 2004 mendefinisikan perselisihan kepentingan sebagai ketidaksesuaian pendapat antara pekerja dan pengusaha mengenai syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Misalnya, pekerja merasa bahwa beban kerja yang ditetapkan terlalu berat dan meminta perubahan kebijakan terkait jam kerja. Perselisihan semacam ini sering kali muncul karena adanya ketidakpuasan pekerja terhadap keputusan sepihak dari pihak manajemen. Berdasarkan definisi ini, apa yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian perselisihan kepentingan?
Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perusahaan.
Negosiasi ulang untuk mencapai kesepakatan syarat-syarat kerja baru.
Pengakhiran hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha.
Penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.
Dalam perselisihan hubungan industrial, mediasi sering menjadi langkah berikutnya jika perundingan bipartit gagal. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2004, mediator adalah pejabat yang netral dari instansi pemerintah yang memiliki tugas memediasi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Contohnya, seorang pekerja mengajukan mediasi setelah pengusaha tidak memenuhi kewajiban memberikan bonus tahunan sesuai perjanjian kerja bersama. Apa yang menjadi kewenangan utama mediator dalam penyelesaian perselisihan?
Membuat keputusan final yang mengikat kedua belah pihak.
Memberikan anjuran tertulis setelah berupaya memediasi.
Mengajukan kasus langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Memutuskan hasil perselisihan tanpa melibatkan kedua belah pihak.
Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satu jenis perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan industrial. Misalnya, seorang pekerja diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, dan ia mengajukan keberatan melalui perundingan bipartit. Jika bipartit gagal, pekerja dapat memilih mekanisme penyelesaian lain seperti mediasi atau pengadilan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, siapa yang berhak memutuskan keabsahan dan kompensasi atas PHK yang terjadi?
Arbiter dalam proses arbitrase.
Mediator dalam mediasi hubungan industrial.
Konsiliator dalam konsiliasi hubungan industrial.
Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan tahap akhir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika mekanisme lainnya, seperti bipartit, mediasi, atau konsiliasi, tidak mencapai hasil. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke PHI?
Serikat pekerja atau pengusaha saja.
Perorangan pekerja, serikat pekerja, atau pengusaha.
Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja.
Mediator atau konsiliator setelah mediasi gagal.
Salah satu perselisihan yang sering terjadi dalam hubungan industrial adalah perselisihan hak, yang biasanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Contohnya adalah ketika pekerja tidak menerima upah lembur sesuai ketentuan. Apa mekanisme penyelesaian yang tepat untuk perselisihan ini?
Hanya melalui perundingan bipartit dan mediasi.
Langsung diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase terlebih dahulu.
Melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau langsung ke pengadilan.
Dalam kasus perselisihan hubungan industrial, proses bipartit sering kali menjadi langkah pertama yang harus ditempuh. Jika bipartit gagal mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui mediasi. Berapa lama waktu maksimal perundingan bipartit sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004?
7 hari kerja sejak perselisihan muncul.
14 hari kalender sejak perselisihan muncul.
21 hari kalender sejak perselisihan muncul.
30 hari kerja sejak perselisihan muncul.
Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan
Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
Melaksanakan pembangunan hubungan ketenagakerjaan yang memadai
Melaksanakan pembangunan hubungan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ratifikasi hukum internasional
Mewujudkan pemenuhan tenaga kerja yang cakap dan dapat memenuhi permintaan pasar
