Salah satu bukti peninggalan purba pada masa pra aksara yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai ketuhanan adalah …

Sidang BPUPK dilaksanakan sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tak resmi. Sidang pertama BPUPK membahas tentang …

Perhatikan gagasan dasar negara berikut ini:

1.Persatuan;

2.Kekeluargaan;

3.Keseimbangan Lahir dan Batin;

4.Musyawarah;

5.Keadilan sosial.

Gagasan atau ide dasar negara di atas dikemukakan oleh …

Rumusan dasar negara disepakati pada tanggal …

Tujuan dari peristiwa Rengasdengklok, pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah …

Tokoh-tokoh yang menyumbangkan ide untuk menentukan dasar negara adalah …

Perumusan rancangan dasar negara yang memuat Nasionalisme dan Internasionalisme adalah ide dari tokoh …

Alasan perubahan rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” adalah …

Perhatikan tokoh-tokoh berikut! 1) Ir. Soekarno 2) Moh. Hatta 3) K. H. Wahid Hasyim 4) Mr. Soepomo 5) Abdulkahar Muzakir 6) Dr. Radjiman Wedyodiningrat 7) Moh. Yamin 8) Ahmad Soebardjo 9) Abikusno Tjokrosoejo 10) Mr. A. A. Maramis.

Tokoh-tokoh yang bukan merupakan anggota panitia Sembilan ditunjukkan oleh nomor …

Pada masa Orde Lama, terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satu penyimpangan yang paling menonjol adalah ketika Pancasila dicoba diganti dengan ideologi lain, seperti komunisme. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara belum sepenuhnya stabil. Berdasarkan teks tersebut, apa fungsi utama Pancasila yang sedang diuji pada masa itu …

Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan stabilitas politiknya, namun di sisi lain, penerapan Pancasila pada masa ini juga cenderung bersifat dogmatis dan seragam. Pancasila dijadikan alat untuk membenarkan kebijakan pemerintah dan menindas kritik. Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dapat dinilai …

Pada masa Reformasi, Pancasila dihadapkan pada tantangan baru. Liberalisme dan individualisme yang masuk bersamaan dengan keterbukaan informasi mengancam nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi. Tantangan ini menunjukkan perlunya Pancasila berfungsi sebagai …

Dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak kaku dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Namun, Pancasila juga memiliki dimensi idealisme, normatif, dan realistis. Dimensi realistis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh penerapan dimensi ini adalah …

Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa Pancasila adalah pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika Pancasila tidak dijadikan pandangan hidup, apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat …

Pada masa Orde Lama, terjadi pergolakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai pemberontakan, seperti PKI Madiun dan DI/TII, bertujuan untuk mengganti Pancasila. Upaya ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai …

Pada era Reformasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin terbuka. Hal ini mendorong munculnya berbagai interpretasi baru terhadap Pancasila. Di satu sisi, interpretasi ini memperkaya pemahaman; di sisi lain, jika tidak terkendali, dapat mengancam nilai-nilai luhur Pancasila. Sikap yang paling tepat dalam menyikapi kondisi ini adalah …

Pada masa Orde Baru, pemerintah sering kali menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menindas kebebasan berpendapat. Organisasi atau individu yang dianggap kritis terhadap pemerintah dicap 'anti-Pancasila'. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila pada masa itu …

Salah satu ciri utama Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan tidak kaku. Contoh penerapan yang paling sesuai dengan ciri ini adalah …

Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan (1945–1950) dihadapkan pada tantangan berat. Saat itu, Indonesia masih berjuang melawan agresi militer Belanda dan menghadapi berbagai pemberontakan di dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan Pancasila belum dapat diterapkan secara murni. Berdasarkan deskripsi tersebut, tantangan utama pada masa itu adalah …

Kemudahan akses informasi membawa pengaruh positif dan sekaligus tantangan dalam upaya penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut ini yang tidak termasuk tantangan akibat kemudahan dan kebebasan tersebut adalah …

Pancasila mempunyai kedudukan utama dalam bangsa Indonesia. Kedudukan utama Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai …

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 …

Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR. Mengubah Pancasila sama halnya dengan …

Pancasila berperan menjadi pedoman dasar yang mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan pengertian Pancasila sebagai …

Pancasila merupakan inti dari nilai-nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia karena pandangan hidup Pancasila berakar pada …

Di era globalisasi ini, muncul berbagai tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan ini menjadi salah satu persoalan serius yang akan atau sedang dihadapi; oleh karena itu, Pancasila memiliki arti penting sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai …

Perhatikan pernyataan berikut! (1) Merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya seluruh masyarakat (2) Isinya langsung operasional (3) Menghargai pluralitas/perbedaan yang ada (4) Digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri dari ideologi terbuka ditunjukkan oleh nomor …

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 atau yang dikenal sebagai Dekrit Presiden. Di bawah ini yang bukan termasuk isi Dekrit Presiden adalah …

Setelah RIS bubar, Negara Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan …

Orde baru pada awalnya diharapkan dapat menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara murni dan konsekuen. Namun, di kemudian hari terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Hal-hal yang dimaksud salah satunya adalah …

Perhatikan hal-hal berikut. (1) Sarana eksekutif (2) Sumber hukum tertinggi (3) Pelindung HAM (4) Check and balances.

Kedudukan dan fungsi konstitusi ditunjukkan oleh nomor …

Sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda utama sidang tersebut adalah …

Dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia, sempat digunakan sejumlah UUD atau konstitusi yang berlaku di Indonesia. Berikut yang bukan konstitusi yang pernah berlaku adalah …

Pada periode awal kemerdekaan PPKI meresmikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal ...

Pada periode Demokrasi Liberal, Indonesia untuk pertama kalinya menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Pada periode tersebut, Presiden RI menjadi kepala negara, sementara kepala pemerintahan berada di tangan ...

Salah satu alasan perlunya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

Berikut yang merupakan salah satu hasil amandemen tahap keempat terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

Sebagai sebuah negara, Indonesia membutuhkan pedoman tata kelakuan dan politik hukum bagi para penyelenggara negara untuk mencapai tujuan negara. Pedoman yang dimaksud adalah ...

UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara dan seluruh penduduk Indonesia. Hal ini merupakan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai …

Menurut UUD NRI Tahun 1945, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Berapa masa jabatan maksimal yang dapat diemban oleh seseorang sebagai Presiden atau Wakil Presiden secara berturut-turut …

Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai …

Konstitusi memiliki makna secara umum sebagai prinsip-prinsip dasar dan sistem hukum dasar suatu bangsa. Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi dapat berupa hukum …

Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai kelemahan UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen. Berikut yang tidak termasuk kelemahannya adalah …

Sebelum perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh presiden atas usulan …

Jika UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen terdiri dari 21 Bab, dan jumlah pasal adalah 37. Berapa total bilangan yang mewakili jumlah Bab dan jumlah Pasal tersebut ...

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum amandemen, Pasal 33 memiliki 3 ayat. Setelah amandemen, ditambah 2 ayat baru, sehingga totalnya menjadi 5 ayat. Berapakah hasil dari pangkat tiga (kubik) dari jumlah total ayat Pasal 33 setelah amandemen ...

Pasal 33 (Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial) memiliki 5 ayat. Pasal 34 (Kesejahteraan Sosial) memiliki 4 ayat. Berapakah hasil perkalian dari jumlah ayat Pasal 33 dan jumlah ayat Pasal 34 …

Bab VIII tentang Hal Keuangan terdiri dari 4 Pasal (Pasal 23 sampai Pasal 23D). Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 5 Pasal (Pasal 24 sampai Pasal 24I), tetapi harus diperhatikan penggabungan dan penghapusan. Jika kita hanya menghitung jumlah pasal induk (tanpa huruf) yang dicantumkan dalam Bab VIII (4 pasal) dan jumlah pasal induk yang dicantumkan dalam Bab IX (3 pasal sebelum penambahan), berapakah selisih jumlah pasal induk Bab VIII dan Bab IX …

BPUPK melaksanakan sidang pertama membahas tentang rumusan dasar negara di tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang hari pertama jumlah peserta yang hadir ialah 30 peserta. Dilanjutkan pada hari kedua peserta yang hadir berjumlah 40 orang. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPK soekarno membacakan sebuah pidato penyampaian dasar negara olehnya yang dihadiri 60 peserta. Berapakah selisih peserta yang hadir pada sidang hari pertama dengan sidang hari ketiga …