wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Latihan ASAS Pancasila Kelas X

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Desa Sukamakmur sering dilanda perselisihan antarwarga, ketidaknyamanan, dan kesulitan mencapai kesepakatan karena tidak adanya aturan yang mengikat. Kepala Desa memutuskan untuk menyusun Peraturan Desa yang kuat untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan hubungan antarwarga. Berdasarkan tujuan utama dibentuknya hukum, peraturan baru ini harus berorientasi pada upaya-upaya yang terdapat dalam daftar berikut: Mempertahankan kedamaian, Menyelesaikan konflik, Mewujudkan ketertiban, Mencari keuntungan, Membangun pergaulan. Fungsi yang seharusnya menjadi prioritas utama dari Peraturan Desa tersebut, agar keberadaan hukum menjamin keseimbangan hubungan masyarakat, ditunjukkan oleh nomor …

a)

1), 2), 3)

b)

1), 2), 4)

c)

1), 4), 5)

d)

2), 3), 5)

e)

3), 4), 5)

2.

Seorang pelajar SMA bernama Bima terpilih sebagai Duta Hukum Nasional. Dalam sesi wawancara televisi, ia diminta menjelaskan esensi dari Kesadaran Hukum sebagai kunci untuk membangun budaya hukum Pancasila di kalangan generasi muda. Bima harus menjelaskan definisi yang paling tepat untuk Kesadaran Hukum yang akan disampaikan Bima adalah ...

a)

Keseluruhan sikap warga Masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam Masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku

b)

Pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan Upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman mmasyarakat

c)

Kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku

d)

Upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan

e)

Mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik

3.

Tim peneliti hukum sedang mengukur tingkat kepatuhan hukum di beberapa provinsi. Mereka menetapkan bahwa provinsi dengan Kesadaran Hukum yang Tinggi harus menunjukkan ciri-ciri positif yang mengindikasikan kematangan hukum warganya. Indikator-indikator yang mereka pertimbangkan adalah: Memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku, Merebaknya jenis dan bentuk pelanggaran hukum, Hak dan kewajiban dipahami dengan baik, Besarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Ciri-ciri yang secara positif mencerminkan tingginya tingkat Kesadaran Hukum seseorang atau masyarakat ditunjukkan pada nomor ...

a)

1), 2), 3)

b)

1), 2), 4)

c)

1), 4), 5)

d)

2), 3), 5)

e)

3), 4), 5)

4.

aras" dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban adalah …

a)

Hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban

b)

Mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban

c)

Tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku

d)

Sesuai atau harmonis antara hak dengan kewajiban

e)

Tidak hanya menuntut hak tanpa melakasanakan kewajiban

5.

Tingkat ketaatan hukum yang diharapkan dan mencerminkan kematangan setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena adanya ...

a)

Dipaksa oleh keadaan

b)

Dorongan diri sendiri

c)

Kebiasaan masyarakat

d)

Takut pada sanksi

e)

Malu pada petugas

6.

Penggolongan yang tepat untuk UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai hukum …

a)

Nasional, acara, dan tertulis

b)

Tidak tertulis, publik, dan acara

c)

Privat, tidak tertulis, dan internasional

d)

Tertulis, publik, dan nasional

e)

Lokal, privat, dan acara

7.

Contoh yang paling tepat ia sampaikan adalah ...

a)

Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah

b)

Tanggap terhadap penyeberan berita bohong (hoaks)

c)

Melaksanakan piket kebersihan kelas

d)

Mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM

e)

Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8.

Fungsi hukum yang dimaksudkan oleh pakar tersebut adalah …

a)

Mengatur perilaku manusia di luar ketentuan formal

b)

Memberikan pengesahan terhadap norma sosial yang berlaku

c)

Menentukan kebijakan ekonomi dan sosial negara

d)

Memaksakan kehendak hukum

e)

Melindungi individu dari segala bentuk perbedaan pendapat

9.

Landasan yang menjadi kunci dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik adalah ...

a)

Keterbukaan dalam proses pembuatan hukum

b)

Mengedapankan tradisi dan kebiasaan masyarakat

c)

Menyusun hukum secara tertutup untuk melindungi kepentingan negara

d)

Mengutamakan hukum internasional daripada hukum nasional

e)

Pembuatan hukum harus didasarkan pada keinginan mayoritas rakyat

10.

Tindakan yang paling mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut adalah .....

a)

Menegakkan hukum hanya bagi kalangan tertentu

b)

Memberikan sanksi tegas pada setiap pelanggaran hukum

c)

Memperhitungkan dampak ekonomi dalam pemberian hukuman

d)

Menciptakan peraturan hukum yang berubah-ubah sesuai kebutuhan

e)

Mengutamakan kepentingan pemerintah di atas kepentingan masyarakat

11.

Pengertian yang dimaksud dengan hukum publik adalah …

a)

Hukum yang mengatur kepentingan negara terhadap individu

b)

Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga keuangan

c)

Hukum yang berlaku secara internasional

d)

Hukum yang disusun oleh Lembaga swadaya Masyarakat

e)

Hukum yang bersifat tertulis dan berlaku di masyarakat adat

12.

Mengapa norma hukum dianggap bersifat memaksa ...

a)

Karena norma hukum tidak mengizinkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan

b)

Karena norma hukum diatur oleh lembaga penegak hukum internasional

c)

Karena norma hukum memberikan sanksi yang mengikat bagi pelanggar

d)

Karena norma hukum hanya berlaku dalam lingkup pemerintah saja

e)

Karena norma hukum mengedepankan kebiasaan individu

13.

Contoh penerapan hukum yang adil dalam masyarakat yang sesuai dengan dekret tersebut adalah ...

a)

Membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar pajak

b)

Menentukan hukuman sesuai dengan kehendak mayoritas Masyarakat

c)

Menghukum pelanggar hukum yang berasal dari kalangan tertentu

d)

Memberikan sanksi yang sama untuk semua pelanggar tanpa memandang status

e)

Menggunakan undang-undang luar negeri sebagai pedoman

14.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, salah satu hierarki teratas yang menjadi tolok ukur tertinggi adalah …

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah

c)

Peraturan Presiden

d)

Undang-Undang

e)

UUD NRI Tahun 1945

15.

Apa yang dimaksud dengan "negara hukum" …

a)

Negara yang hukum utamanya berasal dari undang-undang dasar

b)

Negara yang tidak mengenal hierarki perundang-undangan

c)

Negara yang seluruhnya beroperasi atas dasar hukum adat

d)

Negara yang seluruh tatanan kehidupannya diatur oleh hukum

e)

Negara yang mengutamakan hukum pidana dalam menegakkan keasilan

16.

Salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah …

a)

Kelebihan informasi mengenai hukum

b)

Tingkat pendidikan yang terlalu tinggi

c)

Kebebasan berekspresi yang dibatasi

d)

Penerapan hukum yang terlalu ketat

e)

Kurangnya sosialisasi hukum

17.

Produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden dengan fungsi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah …

a)

Perda Kabupaten/Kota

b)

Perda Provinsi

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Ketetapan MPR

e)

Peraturan Presiden

18.

Dalam hierarki hukum Indonesia, Piagam Pendirian Aliansi Shinobi Permanen (setara Ketetapan MPR) berada di posisi …

a)

Tepat di bawah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Presiden

b)

Memiliki kedudukan tertinggi, setara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c)

Di bawah Peraturan Daerah Provinsi, tetapi di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

d)

Setara dengan Undang-Undang/Perppu karena sama-sama merupakan produk lembaga legislative

e)

Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi di atas Undang-Undang/Perppu

19.

Prinsip hukum yang paling tepat digunakan untuk menentukan peraturan mana yang berlaku antara UU tahun 1520 dan UU tahun 1550 adalah …

a)

Lex Posteriori Derogat Legi Priori

b)

Lex Superiori Derogat Legi Inferiori

c)

Prinsip Sumber Hukum

d)

Prinsip Konsistensi Materi

e)

Lex Specialis Derogat Legi Generali

20.

Peraturan ini berpegangan pada tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan yang paling besar bagi mayoritas warga, sesuai dengan ...

a)

Teori Keadilan

b)

Teori Keseimbangan

c)

Teori Legalitas

d)

Teori Utilitas

e)

Teori Ketertiban