wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PAS Akuntansi Lembaga/ Instansi Pem kelas XI AKL

Total questions: 20

Worksheet time: 46mins

Name
Class
Date
1.

Akuntansi pemerintah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas pemerintah. Siapakah ahli yang mendefinisikan pengertian akuntansi pemerintah tersebut?

a)
Mardiasmo
b)
Mulyadi
c)
Suharto
d)
Halim
2.

Akuntansi pemerintah memiliki 6 karakteristik. Siapakah ahli yang mendefinisikan karakteristik akuntansi pemerintah tersebut?

a)

Arif, Muclis dan Iskandar

b)

Arif, Wisnu, dan Iskandar

c)

Halim, Nurmalia dan Arif

d)

Rachmat, Muclis dan Iskandar

3.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan pemerintah. Salah satu prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa pendapatan yang tersedia setelah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun anggaran akan direalisasikan untuk membayar utang dan belanja pada periode tersebut adalah penjelasan dari prinsip?

a)

Basis Akuntansi

b)

Nilai Historis

c)

Realisasi

d)

Substansi mengungguli bentuk

4.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan pemerintah. Salah satu prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi secara lengkap sesuai kebutuhan pengguna adalah penjelasan dari prinsip?

a)

Basis Akuntansi

b)

Nilai Historis

c)

Pengungkapan Lengkap

d)

Substansi mengungguli bentuk

5.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan pemerintah. Salah satu prinsip akuntansi yang menjelaskan bahwa penerapan metode pencatatan dan kebijakan akuntansi harus konsisten untuk setiap periode adalah penjelasan dari prinsip?

a)

Konsistensi

b)

Nilai Historis

c)

Pengungkapan Lengkap

d)

Substansi mengungguli bentuk

6.

Asumsi dasar pemerintah merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntasi diterapkan. Asumsi dasar yang menjelaskan bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh atas penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyajian laporan keuangan adalah asumsi?

a)
Asumsi Kemandirian
b)
Asumsi Keberlanjutan
c)
Asumsi Entitas
d)
Asumsi Keterpisahan
7.

Asumsi dasar pemerintah merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntasi diterapkan. Asumsi dasar yang menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya sehingga pemerintah dianggap tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek adalah asumsi?

a)
Asumsi Kemandirian
b)
Asumsi Keberlanjutan
c)

Asumsi Keseimbangan

d)
Asumsi Keterpisahan
8.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Salah satu komponennya adalah Laporan realisasi anggaran yang merupakan?

a)

laporan penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b)

laporan seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah

c)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu perode laporan.

d)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

9.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Salah satu komponennya adalah Laporan realisasi anggaran yang memiliki beberapa unsur didalamnya. Salah satu unsurnya adalah belanja yang berarti?

a)

Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b)

Seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah

c)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu perode laporan.

d)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

10.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Salah satu komponennya adalah Laporan realisasi anggaran yang memiliki beberapa unsur didalamnya. Salah satu unsurnya adalah Pendapatan -LRA yang berarti?

a)

Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b)

Seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah

c)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu perode laporan.

d)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

11.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Komponen laporan keuangan pemerintah yaitu laporan operasional memiliki pengertian?

a)

Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

b)

Seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah

c)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu perode laporan.

d)

laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

12.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah.

Komponen laporan keuangan pemerintah yaitu laporan operasional (LO), manakah dibawah ini yang merupakan unsur-unsur laporan operasional?

a)

Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan akun luar biasa.

b)

Pendapatan-LO, belanja, transfer, beban, dan akun luar biasa

c)

pendapatan, pembiayaan, beban dan transfer

d)

akun luar biasa, transfer, belanja dan pembiayaan

13.

Berdasarkan PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah. Manakah dibawah ini yang merupakan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah?

a)

Kepala daerah, Wakil kepala daerah, Sekertaris daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah, Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.

b)

Kepala daerah, Sekertaris daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah, Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan

c)

Kepala daerah, Wakil rakyat daerah, Sekertaris daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah, Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan

d)

Wakil kepala daerah, Sekertaris daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah, Pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan

14.

Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah dan salah satu wewenangnya adalah berkoordinasi dalam menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. Pihak yang dimaksud adalah?

a)

Kepala daerah

b)

Sekertaris daerah

c)

Pejabat pengelola keuangan daerah

d)

Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan

15.

Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah dan salah satu wewenangnya adalah menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan tentang perubahan Perda APBD dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Pihak yang dimaksud adalah?

a)

Kepala daerah

b)

Sekertaris daerah

c)

Pejabat pengelola keuangan daerah

d)

Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan

16.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari apa saja?

a)

Pendapatan Asli daerah, Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b)

Pendapatan Asli daerah, belanja daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c)

belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga

d)

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

17.

Belanja pemerintah daerah adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja pemerintah daerah terdiri dari apa saja?

a)

Pendapatan Asli daerah, Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b)

Pendapatan Asli daerah, belanja daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c)

belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer

d)

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

18.

Pembiayaan pemerintah daerah adalah setiap penerimaan perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari apa saja?

a)

Pendapatan Asli daerah, Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b)

Pendapatan Asli daerah, belanja daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c)

belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga

d)

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

19.

Salah satu sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat adalah pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri adalah salah satu sumber pendapatan atau penerimaan pemerintah pusat atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Jenis-jenis pajak dalam negeri yang benar adalah?

a)

Pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, PPN dan PPnBM, Cukai, Bea materai

b)

Pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, PPN dan PPnBM, Pelayanan

c)

Penerimaan sumber daya alam, Pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, Pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, hak negara lainnya

d)

Penerimaan sumber daya alam, Pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, Pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, PPnBM

20.

Salah satu sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari penerimaan perpajak negara. Bidang yang menjadi objek Penerimaan negara bukan pajak yang benar adalah?

a)

Pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, PPN dan PPnBM, Cukai, Bea materai

b)

Pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, PPN dan PPnBM, Pelayanan

c)

Penerimaan sumber daya alam, Pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, Pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, hak negara lainnya

d)

Penerimaan sumber daya alam, Pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, Pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, PPnBM