Sila keempat — Nilai Keadilan Sosial

Sila kelima — Nilai Persatuan

Sila ketiga — Nilai Kerakyatan

Sila pertama — Nilai Ketuhanan

Nilai Persatuan pada sila ketiga

Nilai Kemanusiaan pada sila ketiga

Nilai Kerakyatan pada sila ketiga

Nilai Keadilan Sosial pada sila ketiga

Nilai Ketuhanan pada sila ketiga

Menertawakan ibadah teman berbeda agama

Menghormati rumah ibadah semua agama

Mengabaikan perayaan hari besar agama

Memaksa teman mengikuti ajaran agama kita

Kebebasan beribadah tidak diakui hukum

Pemerintah menentukan ibadah semua warga

Setiap warga bebas beribadah sesuai keyakinan

Hanya mayoritas yang boleh beribadah bebas

Saling menghormati saat perayaan agama

Menjaga kerukunan umat beragama

Menjalankan ajaran agama masing-masing

Melarang tetangga memakai rumah ibadah

Menilai manusia dari agama semata

Mewajibkan keseragaman pandangan

Pengakuan harkat dan martabat manusia

Mengutamakan kehendak kelompok sendiri

Tidak melakukan diskriminasi pada teman

Menghargai hak asasi setiap orang

Membantu korban bencana alam

Membully teman yang berbeda pendapat

Memaksakan tata cara ibadah sendiri

Menolak hadir karena berbeda keyakinan

Menghargai perbedaan keyakinan peserta

Mengejek tradisi agama tertentu

Menyebarkan rumor untuk menjatuhkan teman

Memaksa teman mengikuti pilihan kita

Memberi kesempatan bicara secara adil

Mengecualikan teman dari kegiatan kelas

Bullying meningkatkan disiplin kelompok

Bullying dianggap bentuk keadilan sosial

Bullying tidak mempengaruhi harga diri

Bullying merendahkan martabat manusia

Membentuk geng satu suku saja

Menghargai teman berbeda agama

Menolak kegiatan lintas budaya

Menyindir ras tertentu di kelas

Kekuasaan warisan keluarga

Kekuasaan di tangan elit tertutup

Kekuasaan di tangan rakyat

Kekuasaan mutlak pemimpin tunggal

Mengutamakan kelompok tertentu

Program bantuan pangan terpadu

Menutup akses layanan publik

Memperluas jurang kaya miskin

Cinta tanah air bersama

Gotong royong lintas golongan

Membeda-bedakan karena SARA

Mencintai produksi dalam negeri

Larangan kampanye siswa

Pemaksaan satu kandidat saja

Penunjukan oleh kepala sekolah

Voting rahasia demokratis

Kenaikan pajak tanpa program

Distribusi manfaat yang merata

Keuntungan bagi golongan kaya

Keamanan militer berlebih

Menghasut perpecahan kelas

Menolak kerja bakti sekolah

Membantu teman berbeda ras

Membersihkan lingkungan bersama

Warga memilih wakil ke lembaga

Wakil dipilih oleh militer saja

Wakil ditunjuk oleh perusahaan

Wakil diwariskan turun-temurun

Kemiskinan dibiarkan meluas

Akses pendidikan makin sempit

Diskriminasi layanan meningkat

Kesenjangan sosial berkurang

Mengabaikan suara minoritas

Memutuskan secara musyawarah

Menghargai pendapat berbeda

Meneriaki penutur yang kritis

Meremehkan budaya lokal

Menyebar ujaran kebencian

Menolak produk dalam negeri

Merawat simbol negara

Pengawasan anti-diskriminasi

Fasilitas hanya untuk klub elit

Akses perpustakaan merata

Beasiswa bagi yang membutuhkan

Penguatan nasionalisme akibat budaya lokal

Kurangnya pemahaman mendalam akan Pancasila

Kelebihan informasi ilmiah tentang Pancasila

Meningkatnya praktik gotong royong di masyarakat

Pelemahan nilai-nilai tersebut

Penguatan semangat kebangsaan

Stabilisasi budaya lokal saja

Perubahan yang sepenuhnya positif

Memperkuat partisipasi warga yang jujur

Menghambat keadilan sosial dan integritas

Meningkatkan toleransi lintas budaya

Mendorong pemerintahan transparan dan adil

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Kerakyatan yang dipimpin hikmat

Ketuhanan Yang Maha Esa

Subsidi harga barang impor

Pemekaran wilayah administratif baru

Kampanye wisata budaya tahunan

Pendidikan karakter yang diperkuat

Mengurangi akses internet di desa

Memperbanyak konten hiburan daring

Menghapus seluruh media sosial

Menyaring informasi benar dan salah

Penegakan hukum yang tegas

Dialog antaragama dan antarbudaya

Pelemahan pendidikan karakter

Pembangunan ekonomi yang merata

Toleransi dan saling menghormati

Kompetisi ekonomi antarkelompok

Sekat sosial antarumat beragama

Dominasi satu budaya tertentu

Mengikuti kerja bakti kebersihan sekolah bersama warga

Menghindari kegiatan OSIS karena menyita waktu belajar

Menolak program literasi karena terasa membosankan

Membiarkan fasilitas rusak karena bukan tanggung jawab diri

Menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan pendapat

Menyamakan semua pandangan agar tidak ada perbedaan

Mendiamkan ketidakadilan agar suasana tetap damai

Mengutamakan kelompok sendiri di atas kepentingan umum

Menunggu teman bekerja lalu mengklaim hasil pekerjaan

Mengerjakan semua tugas sendiri tanpa melibatkan teman

Menilai ide teman buruk tanpa memberi solusi apa pun

Mengerjakan proyek kelompok dengan pembagian tugas adil

Merevisi tata tertib demi keamanan dan ketertiban

Mengadopsi aplikasi absensi digital untuk efisiensi kelas

Menolak pelatihan baru karena sudah nyaman cara lama

Menyebar rumor agar perubahan ditolak banyak orang

Mengutamakan satu golongan di atas golongan lain

Memisahkan urusan politik dari sosial budaya

Menyatukan dan menyempurnakan seluruh aspek kehidupan

Membatasi peran warga dalam kehidupan bernegara

Menjadi dasar kebijakan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

Menjadi sumber nilai untuk hukum nasional

Menjadi pedoman menyatukan kehidupan berbangsa

Menjadi alat dominasi kelompok mayoritas

Karena menggantikan peran konstitusi sepenuhnya

Karena hanya berlaku pada bidang politik saja

Karena menghubungkan nilai-nilai dengan praktik bernegara

Karena menuntut kemandirian ekonomi semata

Amanat Presiden Tahun 1945

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Ketetapan MPR No. I Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Keterkaitan hanya berlaku pada sila pertama

Satu sila utama, empat sila sebagai pelengkap

Kelima sila saling terkait dan saling melengkapi

Setiap sila berdiri sendiri tanpa hubungan

Membatasi pada hubungan antarnegara

Berfokus pada kepentingan kelompok tertentu

Meliputi seluruh aspek kehidupan manusia

Hanya mengatur bidang politik saja

Dapat ditafsirkan dan dikembangkan sesuai zaman

Hanya mengikuti tafsir sejarah awal kemerdekaan

Tidak boleh diubah dalam kondisi apapun

Berubah setiap tahun mengikuti tren populer

Setiap sila berdiri terpisah tanpa pengaruh lain

Penafsirannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman

Mencakup aspek individu dan sosial manusia

Sila-sila saling berkaitan dan melengkapi

Kebijakan hanya mempertimbangkan ekonomi nasional

Kebijakan mengikuti satu ideologi asing tertentu

Kebijakan mempertimbangkan moral, sosial, budaya, ekonomi

Kebijakan fokus pada kepentingan mayoritas saja

Sifat eksklusif yang membatasi tafsir

Sifat dinamis yang menyesuaikan zaman

Sifat parsial yang hanya satu sila

Sifat statis yang tidak berubah

Menghapus perbedaan keyakinan masyarakat

Mengutamakan golongan tertentu saja

Menyatukan kepentingan pribadi dan umum

Mendahulukan kebebasan absolut individu

Menolak bantuan teman saat kesulitan

Belajar sendiri tanpa kerja kelompok

Membersihkan kelas bersama terjadwal

Lomba antar kelas saling menjatuhkan

Kedaulatan rakyat murni

Keadilan sosial semata

Ketuhanan dan kemanusiaan

Persatuan tanpa keberagaman

Menyuruh satu orang menyelesaikan seluruh pekerjaan

Menilai kerja berdasarkan kedekatan pertemanan

Membagi tugas sesuai kemampuan setiap orang

Memberi tugas berat pada siswa populer saja

Kerakyatan yang dipimpin hikmat

Keberhasilan ekonomi semata

Ketaatan pada tokoh tertentu

Penghapusan hak minoritas

Menghormati hari ibadah teman

Memaksa pilihan politik keluarga

Menghukum berbeda karena status sosial

Gotong royong kebersihan kampung

Pancasila bersifat hukum positif, UUD 1945 bersifat moral murni

Pancasila mengatur ekonomi, UUD 1945 mengatur budaya

Pancasila mengatur teknis, UUD 1945 menetapkan nilai umum

Pancasila memberi arah nilai, UUD 1945 mewujudkan aturan

Pancasila menjadi landasan filosofis bagi hukum

UUD 1945 adalah penjabaran nilai Pancasila

Pancasila dan UUD 1945 dapat dipisahkan

Setiap pasal UUD 1945 mengimplementasi prinsip Pancasila

Menjadi sumber nilai dan ideologi bangsa

Mengatur prosedur lembaga negara secara rinci

Berisi pasal-pasal hukum positif tertulis

Merupakan simbol budaya semata tanpa aturan

Peningkatan kepastian hukum tanpa nilai

Penyederhanaan struktur pemerintahan

Penguatan prinsip Pancasila dalam praktik

Hilangnya dasar nilai bagi aturan hukum

Sumpah pemuda menyatukan bahasa persatuan

Upacara bendera menumbuhkan cinta tanah air

Pasal hak warga negara mencerminkan kemanusiaan adil beradab

Lambang negara Garuda menguatkan persatuan simbolik

Menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara

Menjadi bentuk fisik dari prinsip Pancasila

Menjadi kerangka hukum pelaksanaan nilai

Mengimplementasikan nilai ke dalam pasal tertulis

Merupakan implementasi prinsip-prinsip Pancasila

Berdiri sendiri tanpa rujukan nilai Pancasila

Hanya mengatur teknis administrasi negara

Tidak berkaitan dengan landasan filosofis bangsa

Roh mengikuti wujud, hukum mengikuti budaya

Nilai dan hukum berjalan tanpa saling terkait

Hukum meniadakan nilai, roh menolak aturan

Nilai memberi roh, hukum memberi wujud nyata

UUD 1945 sepenuhnya menggantikan peran Pancasila

Keduanya hanya simbol tanpa peran normatif

Pancasila memberi kerangka hukum, UUD memberi landasan moral

Pancasila memberi landasan moral, UUD memberi kerangka hukum

Karena Pancasila hanya berfungsi sebagai tradisi budaya

Karena UUD 1945 tidak memiliki nilai etika sama sekali

Karena Pancasila lebih tinggi dari semua konstitusi

Karena peran moral dan hukum berpadu saling mendukung

Menjadi satu-satunya sumber hukum positif tertulis

Memberi landasan moral dan etika bagi penyelenggaraan negara

Menetapkan seluruh prosedur amandemen konstitusi

Mengatur rincian teknis lembaga legislatif dan eksekutif

Menjadi pedoman etik pribadi setiap warga negara

Memberikan kerangka hukum yang konkret bagi penyelenggaraan negara

Menetapkan semboyan dan lambang negara secara budaya

Menggantikan seluruh nilai-nilai Pancasila dalam praktik

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Batang tubuh pasal 1 ayat 3

Aturan peralihan pasal 37

Penjelasan tambahan bab penutup

Hanya dapat diubah oleh Mahkamah Konstitusi

Tidak dapat diubah karena menyangkut eksistensi NKRI

Dapat diubah melalui mekanisme amandemen biasa

Dapat diubah oleh presiden melalui peraturan pemerintah

Hanya mengubah susunan lembaga negara

Tidak berdampak apa pun pada keutuhan negara

Sekadar penyesuaian istilah tanpa konsekuensi

Sama artinya dengan membubarkan NKRI

Batang tubuh UUD 1945 melalui mekanisme amandemen

Nilai Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat

Pembukaan UUD 1945 oleh keputusan presiden

Seluruh konstitusi tanpa batasan prosedural

Menentang penjajahan dan hak tiap bangsa merdeka

Menyatakan bentuk negara kesatuan yang demokratis

Menetapkan sistem pemerintahan presidensial modern

Menjelaskan cita-cita pembangunan ekonomi berkelanjutan

Unggul teknologi global

Adil dan makmur

Merdeka, bersatu, berdaulat

Bersatu dalam kedaulatan

Bantuan militer dari negara asing

Karunia Tuhan dan usaha rakyat sendiri

Keputusan sepihak lembaga internasional

Pembelian wilayah dari penjajah

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin hikmat

Menguraikan penolakan terhadap segala penjajahan

Menekankan negara berdaulat adil dan makmur

Menyebut arah kehidupan nasional yang diidamkan

Memuat tujuan bangsa merdeka dan bersatu

Menunjukkan semangat gotong royong rakyat Indonesia

Mengakui peran Tuhan dalam kemerdekaan bangsa

Menegaskan supremasi hukum internasional atas bangsa

Menguatkan kepercayaan pada kekuatan bangsa sendiri

Tujuan bangsa, dasar negara, pembentukan NKRI

Sejarah perumusan, tokoh pendiri, lokasi sidang

Pembagian kekuasaan, lembaga negara, masa jabatan

Hak asasi manusia, kebebasan pers, kebudayaan nasional

Dasar negara Indonesia

Ideologi partai politik

Hukum pidana nasional

Semboyan militer resmi

Ditegaskan sebagai bentuk negara Indonesia

Dibentuk berdasarkan semangat persatuan

Merupakan nama sementara sebelum merdeka

Hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Sumatra

Mengalihkan ibu kota ke luar Jawa

Menghapus semua pajak perdagangan internasional

Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah

Mendirikan kerajaan turun-temurun modern

Sila Ketuhanan tidak berkaitan dengan UUD 1945

Nilai Ketuhanan tersirat di berbagai pasal

UUD 1945 meniadakan kebebasan beragama

Nilai Ketuhanan disebut eksplisit di satu pasal

Melarang keluarga menghadiri upacara kepercayaan

Mengizinkan teman beribadah menurut agamanya

Menghina ritual agama tetangga

Memaksa teman pindah agama segera

Berpergian tanpa identitas

Mendapatkan pendidikan gratis

Memeluk agama dan beribadat

Mendirikan partai politik nasional

Menentukan keyakinan tanpa paksaan

Menyeragamkan ajaran di sekolah

Melarang agama minoritas beribadah

Menutup rumah ibadah kelompok lain

Menghormati pilihan keyakinan orang lain

Mendorong dialog antaragama damai

Membatasi ibadah agama tertentu sepihak

Memberi ruang bagi penganut kepercayaan

Melarang perpindahan keyakinan individu

Memeluk agama dan beribadat

Meyakini kepercayaan secara bebas

Menghapus ajaran tradisional minoritas

Kedaulatan mutlak pada satu pemimpin tunggal

Kepemimpinan bijaksana melalui musyawarah wakil

Kekuasaan penuh militer tanpa perwakilan

Keputusan cepat tanpa mendengar perbedaan

Mengikuti pendapat ketua tanpa diskusi

Menolak kritik demi menjaga keharmonisan

Membungkam minoritas agar rapat efisien

Mendengarkan semua pandangan sebelum keputusan

Pasal 31 ayat (2) tentang pendidikan nasional

Pasal 30 ayat (1) mengenai pertahanan keamanan

Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan

Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan

Keduanya menegaskan kebebasan berpendapat warga

Sila Keempat menolak perbedaan pendapat publik

Pasal 28E ayat (3) hanya mengatur hak pemerintah

Keduanya membatasi partisipasi politik rakyat

Tidak memerlukan partisipasi warga sama sekali

Harus dipimpin oleh wakil rakyat secara bijaksana

Menghasilkan keputusan yang dipertanggungjawabkan

Dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat

Sekolah melarang rapat OSIS dan kritik publik

Kelas wajib setuju pada pendapat ketua kelas

Diskusi ditutup bagi kelompok yang berbeda

Siswa membentuk klub debat dan menyuarakan ide

Pemisahan kelompok berdasarkan identitas

Dominasi satu etnis atas lainnya

Penyeragaman budaya nasional tunggal

Pengakuan pluralisme dan kesatuan bangsa

Karena menolak keberagaman multikultural

Karena hanya dipakai pada upacara resmi

Karena mencerminkan nilai luhur Indonesia

Karena sekadar semboyan tanpa nilai

Keduanya tidak memiliki kaitan dalam praktik

Pancasila menentang pluralisme masyarakat

Pancasila menjadi landasan filosofis dan moral

Bhinneka Tunggal Ika menggantikan nilai Pancasila

Kemanusiaan dan persamaan

Persatuan dan keadilan

Eksklusivitas kelompok

Kekuasaan dan dominasi

Mewajibkan semua siswa berbicara satu dialek

Menghargai perbedaan agama dan budaya

Membatasi organisasi siswa dari minoritas

Menolak kegiatan lintas budaya di kelas

Keberagaman yang dihapuskan demi stabilitas

Keberagaman dipisahkan dalam ruang publik

Keberagaman diakui sekaligus dipersatukan

Keberagaman dianggap sebagai ancaman

Menekankan keseragaman identitas nasional

Memprioritaskan satu budaya di atas lainnya

Mendorong perlakuan adil terhadap setiap warga

Mengurangi kebebasan berekspresi dalam masyarakat

Mendorong segregasi sosial terstruktur

Menggantikan hukum positif sepenuhnya

Memberi dasar moral untuk tindakan warga

Menjadi slogan seremonial pemerintahan

Mengedepankan kepentingan golongan tertentu

Menolak perbedaan demi stabilitas negara

Menghargai keberagaman sambil menjaga persatuan

Mengutamakan keseragaman budaya nasional

Bhinneka Tunggal Ika hanya slogan tanpa penerapan

Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kesatuan

Bhinneka Tunggal Ika menggantikan nilai-nilai Pancasila

Pancasila melarang perbedaan identitas warga

Mendahulukan satu ras daripada yang lain

Memisahkan teman berdasarkan suku tertentu

Mengadakan kegiatan lintas agama dengan saling menghormati

Melarang penggunaan bahasa daerah di kelas

Karena hanya bersifat simbolik tanpa tindakan

Karena meniadakan perbedaan antarwarga

Karena mempraktikkan nilai Pancasila dalam keseharian

Karena menjadi dasar konstitusi negara

Keduanya membentuk satu kesatuan yang utuh

Keduanya bertentangan dalam praktik sosial

Bhinneka Tunggal Ika memandu hidup dalam keberagaman

Pancasila memberi kerangka ideologi bangsa

Mendengarkan dan menghargai pendapat beragam

Menonjolkan identitas golongan sendiri saja

Mengabaikan anggota yang berbeda latar belakang

Memaksa semua mengikuti satu cara berpikir

Memperkuat persatuan melalui penghargaan perbedaan

Tidak mempengaruhi persatuan masyarakat

Melemahkan persatuan karena banyak perbedaan

Menciptakan persaingan antar golongan di masyarakat

Pancasila memecah golongan, Bhinneka menyatukannya

Pancasila memberikan ideologi, Bhinneka menuntun praktik

Pancasila menaungi hukum, Bhinneka mengatur ekonomi

Pancasila menghapus perbedaan, Bhinneka menambahnya

Terjadinya disintegrasi dan konflik kepentingan

Munculnya pemerintahan yang lebih efisien

Berkurangnya perbedaan budaya daerah

Meningkatnya kreativitas warga lokal

Untuk mencegah disintegrasi dan menjaga kesatuan

Untuk menambah jumlah organisasi masyarakat

Supaya ekonomi tumbuh secara cepat

Agar tradisi lama dilestarikan terus

Sila ketiga mengutamakan kepentingan golongan

Sila ketiga hanya berlaku di tingkat desa

Sila ketiga menekankan persatuan dalam keberagaman

Sila ketiga menolak keberagaman budaya

Kompetisi keras tanpa batas

Asimilasi budaya total

Toleransi dan persaudaraan

Dominasi kelompok mayoritas

Memegang Pancasila membantu mencegah konflik

Nilai persaudaraan memperkuat toleransi

Persatuan dapat terwujud dalam keberagaman

Keberagaman harus dimusnahkan demi kesatuan

Mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika

Mengutamakan toleransi dan persaudaraan

Menolak perbedaan budaya daerah

Memegang teguh nilai Pancasila

Bekerja sama dalam proyek lintas latar belakang

Mengabaikan pendapat teman berbeda suku

Membentuk kelompok berdasarkan satu agama saja

Menolak kegiatan budaya sekolah yang beragam