wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kata Pengantar

Total questions: 115

Worksheet time: 58mins

Name
Class
Date
1.

Pada tingkat strategi, apa tujuan utama Renstra BPK 2025–2029 terkait tata kelola keuangan negara?

a)

Mengurangi jumlah laporan audit tahunan

b)

Menghapus mekanisme pertanggungjawaban publik

c)

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

d)

Memusatkan kewenangan audit pada satu direktorat

2.

Manakah yang paling tepat menggambarkan komitmen BPK dalam Renstra 2025–2029 terhadap isu-isu yang sedang berkembang?

a)

Membatasi kolaborasi dengan lembaga internasional

b)

Mengalihkan fokus dari tata kelola ke teknologi saja

c)

Menangguhkan evaluasi hingga isu stabil

d)

Mengintegrasikan nilai-nilai BPK dalam respons kebijakan

3.

Skenario: Muncul praktik baru yang meningkatkan risiko korupsi dalam pengadaan digital. Langkah strategis apa yang paling selaras dengan nilai dan komitmen BPK?

a)

Memperkuat audit berbasis risiko dan kolaborasi lintas instansi

b)

Menunda audit sampai regulasi baru diterbitkan

c)

Fokus pada pemeriksaan dokumen fisik tradisional

d)

Mendelegasikan semua audit kepada pihak swasta

4.

Nilai-nilai BPK berperan bagaimana dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029?

a)

Menjadi landasan etis dan budaya kerja dalam meningkatkan governance

b)

Menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan

c)

Mengarahkan BPK untuk mengurangi akuntabilitas

d)

Hanya menjadi slogan tanpa dampak pada pemeriksaan

5.

Bagian mana dalam struktur dokumen yang biasanya memuat landasan berpikir sebelum visi dan misi?

a)

Bab I Pendahuluan bagian Landasan Berpikir

b)

Bab IV bagian Target Kinerja unit

c)

Bab II bagian Nilai Dasar organisasi

d)

Bab III bagian Kerangka Kelembagaan

6.

Tujuan utama strategi peningkatan kualitas pemeriksaan yang disebutkan adalah apa?

a)

Lebih strategis, antisipatif, dan responsif

b)

Lebih cepat, murah, dan sederhana

c)

Lebih terpusat, hierarkis, dan tertutup

d)

Lebih politis, populis, dan ad hoc

7.

Siapa yang mengampu strategi peningkatan efektivitas pengawasan internal terhadap pemeriksaan keuangan negara?

a)

Kementerian Keuangan

b)

Sekretariat Jenderal DPR

c)

Direktorat Jenderal Anggaran

d)

Inspektorat Jenderal BPK

8.

Strategi penguatan kapasitas organisasi pembelajaran melalui Corporate University berfokus pada apa?

a)

Sentralisasi semua keputusan strategis

b)

Manajemen pengetahuan berbasis pelatihan

c)

Kampanye publik berbasis media massa

d)

Pengadaan perangkat keras baru

9.

Dalam mekanisme manajemen kinerja, dokumen apa yang digunakan untuk memonitor implementasi Renstra dan menyusun pelaporan?

a)

Rencana Anggaran Proyek

b)

Nota Keuangan tahunan

c)

Makalah Akademik internal

d)

Laporan Kinerja BPK berkala

10.

Jika suatu unit hendak memperkuat aspek hukum pemeriksaan terutama pada penyelesaian ganti kerugian negara, unit mana yang paling relevan terlibat?

a)

Direktorat Penyelidikan Khusus

b)

Sekretariat Jenderal Pemerintah

c)

Pusat Data dan Statistik

d)

Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum

11.

Urutan logis untuk menurunkan Renstra ke level operasional adalah apa?

a)

Target kinerja tahunan lalu RIR eselon I

b)

Renstra Satker eselon II lalu RIR eselon I

c)

Kerangka pendanaan lalu visi organisasi

d)

RIR unit eselon I lalu Renstra Satker eselon II

12.

Apa kepanjangan dari IPSAS dalam konteks akuntansi sektor publik?

a)

International Public Sector Accounting Standards

b)

Integrated Public Sector Audit Standards

c)

International Public Standards for Accounting

d)

International Private Sector Accounting Standards

13.

Istilah ISSAI merujuk pada standar dari lembaga apa?

a)

Supreme Accounting Institutions

b)

Superior Audit International

c)

Standardized Audit Institutions

d)

Supreme Audit Institutions

14.

Singkatan K/L dalam administrasi pemerintah berarti apa?

a)

Keuangan/Lembaga

b)

Kinerja/Layanan

c)

Kebijakan/Laporan

d)

Kementerian/Lembaga

15.

Apa arti LHP dalam proses pemeriksaan?

a)

Laporan Hasil Pengawasan

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan

c)

Lembar Hasil Penilaian

d)

Laporan Hasil Pengadaan

16.

LK adalah dokumen apa dalam pelaporan keuangan negara?

a)

Laporan Kinerja

b)

Lembar Kendali

c)

Laporan Kebijakan

d)

Laporan Keuangan

17.

MDM paling tepat diartikan sebagai apa dalam manajemen data?

a)

Model Data Management

b)

Metadata Management

c)

Master Data Management

d)

Major Data Method

18.

MPR adalah lembaga perwakilan mana?

a)

Majelis Penetapan Rencana

b)

Majelis Pengawas Regulasi

c)

Majelis Perwakilan Rakyat

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

19.

Apa kepanjangan dari PANRB terkait birokrasi?

a)

Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b)

Pengelolaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

c)

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

d)

Pendampingan Aparatur Negara dan Regulasi Birokrasi

20.

PC-PEN merujuk pada program apa?

a)

Program Pemulihan COVID-19 dan Perekonomian Nasional

b)

Proyek COVID-19 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

c)

Program Pencegahan COVID-19 dan Peningkatan Ekonomi Nasional

d)

Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

21.

PI dalam konteks audit investigatif berarti apa?

a)

Pemeriksaan Investigatif

b)

Pemantauan Investigatif

c)

Penilaian Investigatif

d)

Pengawasan Investigatif

22.

PKA berkaitan dengan proses apa dalam audit?

a)

Pencatatan Kas Akhir

b)

Pengujian Kinerja Anggaran

c)

Penegasan Kode Akuntansi

d)

Pemberian Keterangan Ahli

23.

PNBP adalah jenis penerimaan apa?

a)

Pendapatan Negara Bukan Pajak

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

c)

Penerimaan Negara Berbasis Pajak

d)

Penerimaan Nasional Bukan Pajak

24.

QA dan QC masing-masing paling tepat dimaknai sebagai apa?

a)

Quality Assurance dan Quality Control

b)

Quality Assessment dan Quality Calibration

c)

Quality Agreement dan Quality Compliance

d)

Quality Audit dan Quality Check

25.

RB merupakan agenda reformasi di bidang apa?

a)

Reformasi Birokrasi

b)

Reformasi Budaya

c)

Reformasi Belanja

d)

Reformasi Berkelanjutan

26.

Renstra adalah rencana apa pada tingkat organisasi?

a)

Rencana Sementara

b)

Rencana Sistemik

c)

Rencana Struktural

d)

Rencana Strategis

27.

RKT merujuk pada dokumen perencanaan apa?

a)

Rencana Kerja Tahunan

b)

Rencana Kinerja Terukur

c)

Rencana Kebijakan Tahunan

d)

Rencana Kerja Terpadu

28.

RPJMN merupakan rencana pembangunan untuk horizon waktu apa?

a)

Jangka Menengah Negeri

b)

Jangka Menengah Nasional

c)

Jangka Menengah Negara

d)

Jangka Maksimal Nasional

29.

SAP adalah standar apa dalam pengelolaan keuangan publik?

a)

Sistem Akuntansi Publik

b)

Standar Audit Pemerintahan

c)

Standar Administrasi Publik

d)

Standar Akuntansi Pemerintahan

30.

SDGs paling tepat diterjemahkan sebagai apa?

a)

Sustainable Development Goals

b)

Sustainable Direction Goals

c)

Social Development Goals

d)

Strategic Development Guides

31.

SPI dan SPIP masing-masing berarti apa dalam kontrol internal?

a)

Sistem Pengawasan Intern dan Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah

b)

Sistem Pemeriksaan Intern dan Standar Pengendalian Intern Pemerintah

c)

Standar Pengendalian Intern dan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

d)

Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

32.

TLRHP dalam tindak lanjut audit berarti apa?

a)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

b)

Telaah Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian

c)

Tinjauan Lanjut Rencana Hasil Pemeriksaan

d)

Tindak Lanjut Rencana Hasil Pengawasan

33.

UN-BOA adalah badan auditor di tingkat internasional mana?

a)

Union Nations Body of Auditors

b)

United Nations Board of Auditors

c)

United Nations Bureau of Auditors

d)

Universal Network Board of Auditors

34.

WTP dalam opini audit paling tepat berarti apa?

a)

Wajar Tidak Pengecualian

b)

Wajar Tanpa Penyimpangan

c)

Wajar Tanpa Pengecualian

d)

Wajib Tanpa Pengecualian

35.

Dalam glosarium, apa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama?

a)

Ukuran kuantitatif atau kualitatif keberhasilan

b)

Daftar kegiatan utama organisasi

c)

Target pendanaan program strategis

d)

Pedoman regulasi pelaksanaan tugas

36.

Inisiatif Strategis dicirikan oleh apa?

a)

Kegiatan proyek berdampak besar pada kinerja

b)

Kegiatan rutin tanpa dampak besar

c)

Kegiatan administratif internal saja

d)

Kegiatan evaluasi tahunan terbatas

37.

Kerangka Kerja Logis digunakan untuk apa dalam proyek?

a)

Mengelola SDM tanpa indikator hasil

b)

Menyusun regulasi tanpa pelaksanaan

c)

Menghitung anggaran tanpa analisis dampak

d)

Merancang, melaksanakan, dan menilai dengan hubungan logis

38.

Kerangka Regulasi berfungsi terutama untuk apa?

a)

Membentuk regulasi pelaksanaan tugas dan kewenangan

b)

Menentukan struktur organisasi mikro

c)

Mengumpulkan data hasil kegiatan lapangan

d)

Menyusun jadwal kerja harian pegawai

39.

Nilai Dasar dalam organisasi pemeriksa didefinisikan sebagai apa?

a)

Daftar target kuantitatif tahunan organisasi

b)

Serangkaian indikator finansial untuk audit

c)

Kumpulan SOP teknis untuk operasional harian

d)

Kristalisasi moral yang melekat dan jadi patokan ideal

40.

Organisasi Pembelajar bertujuan utama untuk apa?

a)

Mengurangi beban kerja melalui otomatisasi

b)

Mengawasi kepatuhan hukum semata

c)

Memfasilitasi anggota berkembang dan mentransformasi diri

d)

Menetapkan standar remunerasi pegawai

41.

Istilah apakah yang merujuk pada analisis potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah sebagai isu strategis yang perlu ditangani oleh BPK?

a)

Target indikator kinerja tahunan

b)

Potensi dan Permasalahan strategis BPK

c)

Tujuan rinci dari visi organisasi

d)

Program kerja terukur organisasi BPK

42.

Definisi mana yang paling tepat untuk ‘Program’ dalam konteks perencanaan strategis BPK?

a)

Kumpulan kegiatan berbasis sumber daya

b)

Rumusan umum keadaan yang diinginkan

c)

Kondisi nyata mewakili pengaruh BPK

d)

Sasaran hasil untuk setiap indikator

43.

Apa yang dimaksud dengan ‘Sasaran Kegiatan’?

a)

Hasil nyata yang mewakili pengaruh BPK

b)

Hasil yang dicapai dari suatu kegiatan

c)

Rumusan keadaan pada akhir periode

d)

Penjabaran arah kebijakan menjadi tindakan

44.

‘Sasaran Strategis’ paling tepat dijelaskan sebagai:

a)

Kumpulan kegiatan menggunakan sumber daya

b)

Penjabaran visi menjadi tujuan

c)

Satuan hasil untuk tiap indikator

d)

Kondisi yang akan dicapai secara nyata

45.

Istilah mana yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BPK?

a)

Program kegiatan berbasis sumber daya

b)

Target indikator kinerja spesifik

c)

Tujuan rinci dari rumusan visi

d)

Strategi program untuk hasil akhir

46.

Apa arti ‘Target’ dalam dokumen perencanaan BPK?

a)

Kondisi nyata yang dihasilkan program

b)

Rumusan umum keadaan di akhir periode

c)

Arah kebijakan yang dijabarkan

d)

Hasil dan satuan hasil yang direncanakan

47.

‘Tujuan’ dalam Renstra BPK didefinisikan sebagai:

a)

Penjabaran dari Visi BPK

b)

Kumpulan kegiatan terstruktur

c)

Satuan hasil indikator kinerja

d)

Kondisi nyata mewakili pengaruh

48.

Istilah mana yang berarti rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan?

a)

Sasaran Strategis BPK

b)

Target indikator kinerja

c)

Visi organisasi BPK

d)

Program berbasis sumber daya

49.

Apa komponen pelengkap dari Sasaran Strategis agar representasi Tujuan, Misi, dan Visi BPK dapat diukur?

a)

MoU sebagai komitmen

b)

SOP sebagai prosedur

c)

RKA sebagai anggaran

d)

IKU sebagai pengukuran

50.

Dalam ‘Landasan Berpikir’, istilah apa yang merujuk pada praktik terbaik yang dijadikan acuan lembaga SAI?

a)

Amandemen UUD 1945

b)

Best practices INTOSAI P-12

c)

Rumusan Visi dan Misi

d)

Model Kematangan Organisasi

51.

Komponen mana yang termasuk dalam Landasan Berpikir agar Renstra relevan dan selaras dengan regulasi?

a)

Kedudukan, mandat, kewenangan

b)

Output kegiatan terukur

c)

IKU untuk pengukuran

d)

Sasaran program strategis

52.

Menurut Pembukaan UUD 1945, tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia TIDAK termasuk:

a)

Mencerdaskan kehidupan bangsa

b)

Melaksanakan ketertiban dunia

c)

Memajukan kesejahteraan umum

d)

Mengatur anggaran kementerian

53.

Lembaga negara yang diatur dalam amandemen UUD 1945 meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Pernyataan yang SALAH adalah:

a)

MK adalah Mahkamah Konstitusi

b)

BPK sejajar dengan lembaga negara lain

c)

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah

d)

MPR merupakan kepala pemerintahan

54.

Dalam konteks Renstra, ‘Arah Kebijakan’ yang dijabarkan menjadi program berfungsi untuk:

a)

Menentukan kedudukan lembaga

b)

Menetapkan rumusan Visi akhir

c)

Mengukur capaian dengan IKU

d)

Menggambarkan hasil yang akan dicapai

55.

Hubungan yang benar antara Visi, Tujuan, dan Sasaran Strategis adalah:

a)

Visi dijabarkan oleh IKU menjadi Target

b)

Sasaran Strategis merumuskan Visi menjadi Program

c)

Target menerjemahkan Visi menjadi Landasan

d)

Tujuan menjabarkan Visi dengan Sasaran Strategis

56.

Gambar menunjukkan lambang lembaga negara dan tujuan bernegara. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan posisi BPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?

a)

BPK berada di bawah Presiden sebagai aparat eksekutif

b)

BPK merupakan bagian dari Mahkamah Agung sebagai peradilan khusus

c)

BPK berdiri sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri

d)

BPK adalah unit teknis DPR untuk penganggaran tahunan

57.

Menurut Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, apa tujuan diadakannya Badan Pemeriksa Keuangan?

a)

Mengawasi pelaksanaan program pembangunan daerah

b)

Mengatur kebijakan fiskal dan moneter nasional

c)

Menetapkan standar akuntansi pemerintah pusat

d)

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

58.

Pasal 23E ayat (2) menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada lembaga tertentu. Manakah kombinasi yang benar?

a)

Kementerian Keuangan, BI, dan BPKP

b)

DPR, DPD, dan Presiden

c)

DPR, DPD, dan DPRD

d)

MA, MK, dan KY

59.

UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 mengatur lingkup pemeriksaan BPK. Pilih pernyataan yang paling tepat mengenai objek pemeriksaan BPK menurut regulasi tersebut.

a)

Sebatas kementerian pusat tanpa BUMN atau BUMD

b)

Seluruh unsur keuangan negara termasuk barang milik negara

c)

Hanya akuntan publik yang melaksanakan audit

d)

Terbatas pada transfer dana dari pemerintah pusat

60.

Dalam pelaksanaan tugas, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen. Siapa saja yang wajib memberikannya menurut UU No. 15 Tahun 2006?

a)

Hanya kementerian dan lembaga pemerintah pusat

b)

Setiap organ pemerintah pusat dan daerah serta pengelola keuangan negara lain

c)

Pejabat politik tanpa melibatkan unit teknis

d)

Hanya BUMN dan BUMD yang menerima APBN

61.

Jika BPK menemukan unsur pidana dalam hasil pemeriksaan, tindakan yang tepat berdasarkan UU adalah apa?

a)

Menetapkan sanksi administrasi langsung kepada pejabat terkait

b)

Menghentikan pemeriksaan dan menunggu instruksi DPR

c)

Melaporkan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan perundang‑undangan

d)

Mengumumkan temuan kepada publik tanpa proses lebih lanjut

62.

UU Nomor 15 Tahun 2004 memberi BPK kewenangan menetapkan jenis dokumen dan data yang wajib disampaikan. Apa tujuan utama kewenangan ini?

a)

Meningkatkan penerimaan pajak melalui optimalisasi audit

b)

Mempermudah penilaian kerugian negara secara cepat

c)

Menggantikan peran kementerian dalam pengelolaan anggaran

d)

Memastikan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

63.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Langkah ini paling tepat diterapkan dalam situasi apa?

a)

Ketika diperlukan independensi kebijakan fiskal nasional

b)

Ketika audit difokuskan pada pengumpulan pajak langsung

c)

Saat butuh kompetensi spesifik yang tidak tersedia internal

d)

Jika audit bertujuan menyusun regulasi baru

64.

Mana yang termasuk ruang lingkup pertimbangan BPK terhadap rancangan SPIP sebelum ditetapkan pemerintah pusat/daerah?

a)

Kelayakan pengendalian intern dalam proses pemerintahan

b)

Penetapan tarif bea cukai dan pajak daerah

c)

Penentuan batas utang pemerintah jangka pendek

d)

Penjualan aset negara untuk menutup defisit

65.

Prinsip INTOSAI P-12 mengelompokkan nilai dan manfaat SAI ke tiga aspek. Manakah kombinasi yang tepat?

a)

Integritas pasar, deregulasi fiskal, kolaborasi sektor swasta

b)

Keamanan data, inovasi teknologi, privatisasi layanan

c)

Transparansi, relevansi berkelanjutan, teladan organisasi

d)

Akuntabilitas, efisiensi pajak, digitalisasi audit

66.

Pada diagram INTOSAI P-12, inti segitiga menyatakan "SAIs making a difference to the lives of citizens". Apa implikasi strategis bagi BPK?

a)

Mengalihkan mandat audit menjadi penegakan hukum pidana

b)

Menempatkan dampak bagi warga sebagai tujuan pemeriksaan

c)

Mengurangi transparansi demi kerahasiaan kebijakan fiskal

d)

Fokus pada efisiensi internal semata tanpa keterlibatan publik

67.

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan penting. Konsekuensi kebijakan yang paling sejalan dengan mandat ini adalah apa?

a)

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan

b)

Memperketat akses informasi publik tentang anggaran

c)

Mengutamakan promosi pejabat tanpa evaluasi kinerja

d)

Mendelegasikan seluruh audit kepada kementerian teknis

68.

Model Kematangan Organisasi SAI menekankan tiga peran eksternal: oversight, insight, foresight. Pilih pernyataan yang benar mengenai foresight.

a)

Menilai kepatuhan terhadap regulasi yang telah berlaku

b)

Menyediakan tinjauan atas opsi kebijakan masa depan pemerintah

c)

Memberikan wawasan atas program yang sedang berjalan

d)

Mengawasi transaksi keuangan harian setiap unit kerja

69.

Pada piramida kematangan organisasi SAI, peran oversight terutama berfokus pada tindakan mana?

a)

Mengidentifikasi tren kunci jangka panjang

b)

Membantu memilih alternatif masa depan

c)

Mendalami kebijakan dan masalah publik

d)

Mendorong upaya pemberantasan korupsi

70.

Manakah yang paling tepat menggambarkan peran insight dalam konteks SAI?

a)

Memberi pandangan masa depan kebijakan

b)

Memberikan pendapat untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan

c)

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

d)

Mengalokasikan anggaran teknologi informasi secara efisien

71.

Jika suatu kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan krisis lima tahun ke depan, tindakan foresight yang tepat adalah?

a)

Memberikan tinjauan masa depan dan menyoroti implikasi jangka panjang

b)

Menaikkan indeks reformasi birokrasi melalui audit internal

c)

Melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan tahunan

d)

Memantau kepatuhan regulasi saat ini

72.

Dalam tabel IKU 1 tahun 2024, target ‘Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara’ adalah 82%. Realisasi tercatat 79,05%. Berapakah capaian persentasenya terhadap target?

a)

96,40%

b)

101,95%

c)

90,79%

d)

98,00%

73.

‘Kondisi Umum’ menyebutkan baseline bagi peningkatan kualitas pelaksanaan BPK pada Renstra 2025–2029. Sumber utama baseline tersebut adalah?

a)

Peraturan baru tentang akuntansi pemerintah daerah

b)

Rencana kerja kementerian keuangan lima tahun terakhir

c)

Realisasi IKU, pelaksanaan pemeriksaan, dan Inisiatif Strategis 2020–2024

d)

Hasil survei publik mengenai layanan BPK tahun 2015–2019

74.

Apa tujuan utama IKU 2 tentang Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK?

a)

Menilai persepsi pemangku atas manfaat pemeriksaan

b)

Mengukur anggaran tahunan BPK secara rinci

c)

Menentukan jumlah auditor yang direkrut BPK

d)

Menyusun standar akuntansi sektor publik baru

75.

Dalam periode 2020–2024, tren realisasi IKU 2 menunjukkan apa tentang respons BPK terhadap isu strategis?

a)

BPK proaktif merespons kebutuhan pemangku

b)

BPK menunda tindak lanjut temuan besar

c)

BPK mengurangi cakupan audit tematik nasional

d)

BPK menghentikan survei kepuasan pemangku

76.

Indeks Quality Assurance (QA) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di BPK bertujuan untuk apa?

a)

Mengukur jumlah temuan per auditor

b)

Menilai kepatuhan terhadap standar ISO 14001

c)

Menetapkan target penerimaan pajak tahunan

d)

Menjamin mutu dan menggambarkan kualitas tata kelola

77.

Berdasarkan data LHP 2020–2024, jenis LHP apa yang mendominasi proporsi terbesar dari total LHP?

a)

LHP Tematik memiliki proporsi terbesar

b)

LHP Keuangan memiliki proporsi terbesar

c)

LHP Kinerja memiliki proporsi terbesar

d)

LHP DTT/Kepatuhan memiliki proporsi terbesar

78.

Jika total LHP 2020–2024 mencapai 6.270, dan proporsi LHP Keuangan adalah 54,53%, kira-kira berapa jumlah LHP Keuangan?

a)

Sekitar 2.100 laporan keuangan

b)

Sekitar 1.350 laporan keuangan

c)

Sekitar 4.900 laporan keuangan

d)

Sekitar 3.420 laporan keuangan

79.

Nilai temuan pemeriksaan kumulatif 2020–2024 sebesar Rp194,71 triliun. Jika anggaran BPK kumulatif periode yang sama Rp20,50 triliun, berapa rasio nilai temuan terhadap anggaran?

a)

Sekitar 9,5 kali anggaran BPK

b)

Sekitar 7,4 kali anggaran BPK

c)

Sekitar 5,5 kali anggaran BPK

d)

Sekitar 12,4 kali anggaran BPK

80.

Apa fokus utama pemeriksaan tematik BPK pada 2020–2024 terkait agenda pembangunan nasional?

a)

Menyusun ulang struktur organisasi kementerian

b)

Menghapus belanja modal kementerian tertentu

c)

Menilai dan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap RPJMN dan SDGs

d)

Meningkatkan jumlah pegawai auditor daerah

81.

Manakah yang termasuk ruang lingkup pemeriksaan tematik 2020–2024 oleh BPK?

a)

Evaluasi kurikulum pendidikan dasar nasional

b)

Audit keamanan siber lembaga swasta global

c)

Pemeriksaan perpajakan internasional komprehensif

d)

Pemeriksaan tematik nasional, lokal, dan signifikan lainnya

82.

Tujuan utama strategi pemeriksaan tematik BPK 2020–2024 adalah menyelaraskan fokus pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional dan global seperti RPJMN dan SDGs. Pernyataan manakah yang paling tepat?

a)

Memusatkan audit pada satu sektor ekonomi saja

b)

Mengurangi jumlah rekomendasi audit tahunan

c)

Menyatukan fokus audit dengan RPJMN dan SDGs

d)

Mengalihkan seluruh pemeriksaan ke level lokal saja

83.

Dalam ketahanan ekonomi, masalah yang disorot adalah belum optimalnya sistem informasi pangan hingga tingkat daerah. Langkah mana yang paling langsung menjawab masalah tersebut?

a)

Mempromosikan destinasi wisata baru saja

b)

Menaikkan tarif impor bahan pangan

c)

Membangun sistem data kebutuhan pangan daerah

d)

Mengurangi pengawasan pasar tradisional

84.

Pada pengembangan wilayah, kelemahan utama adalah belum adanya rencana kawasan yang selaras dengan RPJMN 2020–2024. Konsekuensi logisnya bagi program transmigrasi adalah apa?

a)

Kualitas layanan kesehatan membaik

b)

Ekspor-impor lebih cepat terlayani

c)

Anggaran pendidikan vokasi meningkat

d)

Koordinasi pusat-daerah menjadi lemah

85.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan DTKS belum sesuai ketentuan. Tindakan paling tepat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial adalah apa?

a)

Menghapus kartu pra-kerja seluruhnya

b)

Menyinkronkan dan memutakhirkan DTKS

c)

Memindahkan semua dana ke pendidikan tinggi

d)

Menambah jenis bantuan tanpa verifikasi

86.

Gerakan Indonesia Melayani disebut belum dilengkapi pedoman pengelolaan nasional yang jelas. Dampak paling mungkin terhadap penguatan budaya literasi adalah apa?

a)

Upaya pemajuan budaya kurang terarah

b)

Koordinasi regulasi menjadi memadai

c)

Institusi sosial mendukung literasi optimal

d)

Modernisasi irigasi berjalan lebih cepat

87.

Di bidang lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pemerintah belum merancang strategi penyebarluasan peringatan dini yang efektif. Solusi yang paling relevan adalah apa?

a)

Membangun waduk multiguna di semua provinsi

b)

Mengurangi standar kualitas air minum nasional

c)

Menetapkan media dan protokol peringatan terpadu

d)

Menambah kunjungan wisata ke daerah rawan

88.

Apa tujuan utama pemeriksaan tematik lintas sektor pembangunan oleh BPK?

a)

Mengatur prioritas politik partai pemerintah

b)

Mengidentifikasi isu efektivitas dan akuntabilitas program

c)

Menentukan besaran anggaran tahunan kementerian

d)

Menyusun kebijakan fiskal makro nasional

89.

Dalam pemeriksaan terkait penanganan pandemi COVID-19, masalah utama yang ditemukan BPK adalah apa?

a)

Ketidakmampuan laboratorium memproses sampel harian

b)

Kekurangan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas

c)

Alokasi PC-PEN belum teridentifikasi dan terealisasi menyeluruh

d)

Pengurangan total kasus akibat kebijakan karantina

90.

Target SDGs yang termasuk dalam fokus pemeriksaan BPK adalah mana?

a)

Penurunan bea masuk barang elektronik

b)

Peningkatan produksi industri berat nasional

c)

Ekspor komoditas pertanian berkelanjutan

d)

Percepatan penurunan prevalensi stunting

91.

Apa cakupan utama pemeriksaan kepatuhan atas bantuan keuangan partai politik (Banparpol)?

a)

Seleksi calon legislatif oleh partai daerah

b)

Kampanye media sosial partai tingkat pusat

c)

Laporan pertanggungjawaban Banparpol di semua tingkatan

d)

Strategi komunikasi politik antar cabang

92.

Selama periode 2020–2024, berapa jumlah LHP Kepatuhan atas Banparpol yang diterbitkan BPK?

a)

26 LHP terutama terbit di tahun 2023

b)

260 LHP dengan tren menurun setiap tahun

c)

2.605 LHP dengan lonjakan di tahun 2022

d)

26.051 LHP dengan rincian tahunan 2020–2024

93.

Apa fokus utama pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN)?

a)

Distribusi bantuan sosial berbasis komunitas lokal

b)

Akuntabilitas pengelolaan pinjaman dan hibah dari lembaga internasional

c)

Efisiensi promosi pariwisata lintas negara dan daerah

d)

Kesesuaian kurikulum pendidikan dengan standar global

94.

Organisasi internasional mana yang disebut sebagai objek pemeriksaan BPK setelah terbentuknya Pusat Kemitraan Global pada 2022?

a)

World Trade Organization dan IMF

b)

International Criminal Court dan Europol

c)

United Nations Framework Convention on Climate Change

d)

International Atomic Energy Agency dan World Maritime University

95.

Dalam tabel penyelesaian TLRHP, kategori tindak lanjut dengan persentase tertinggi menunjukkan apa tentang efektivitas rekomendasi BPK?

a)

Mayoritas sesuai rekomendasi secara konsisten

b)

Sebagian besar belum sesuai rekomendasi

c)

Hampir seluruhnya tidak dapat ditindaklanjuti

d)

Kebanyakan belum ditindaklanjuti sama sekali

96.

Pilih pernyataan yang paling tepat mengenai manfaat pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

a)

Penundaan penetapan rekening kas daerah

b)

Peniadaan transaksi non tunai untuk pendapatan

c)

Penghapusan seluruh jenis pajak daerah secara bertahap

d)

Perubahan peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemungutan

97.

Jika nilai rekomendasi yang ditindaklanjuti menghasilkan penyetoran Rp31,48 triliun dari total potensi Rp80,29 triliun, tindakan strategis apa yang paling rasional untuk meningkatkan pemulihan ke kas negara?

a)

Memperkuat monitoring tindak lanjut rekomendasi lintas instansi

b)

Mengurangi jumlah rekomendasi agar fokus

c)

Mengalihkan perhatian ke program non-keuangan

d)

Menghapuskan sanksi bagi entitas yang lalai

98.

Selama 2020-2024, berapa jumlah Pemeriksaan Investigatif (PI) yang dilaksanakan BPK?

a)

1.328 kegiatan PI total

b)

279 kegiatan PI total

c)

465 kegiatan PI total

d)

298 kegiatan PI total

99.

Dari 2.826 permintaan PI, PKN, dan PKA hingga 2024, proporsi yang telah dipenuhi adalah sekitar berapa persen?

a)

Tiga perempat permintaan atau 73,81%

b)

Setengah permintaan atau 50,00%

c)

Hampir seluruhnya atau 95,00%

d)

Kurang dari seperempat atau 23,00%

100.

Laporan Hasil PKN dimanfaatkan dalam proses apa oleh instansi berwenang?

a)

Perencanaan anggaran tahunan

b)

Evaluasi kurikulum pendidikan

c)

Penyelidikan dan penyidikan perkara

d)

Audit kinerja pelayan publik

101.

Dalam pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sejak 2005 hingga 2024, komponen dengan porsi terbesar dari total Rp5,52 triliun adalah apa?

a)

Penghapusan kerugian 0,72%

b)

Angsuran kerugian 28,87%

c)

Pelunasan kerugian 36,11%

d)

Sisa kerugian belum selesai 34,30%

102.

Apa tujuan utama pemberian Pendapat BPK kepada pemerintah selama 2020-2024?

a)

Mengeluarkan putusan hukum pengganti pengadilan

b)

Menetapkan standar akuntansi sektor privat secara wajib

c)

Memberi saran kebijakan untuk perbaikan pengelolaan dan akuntabilitas

d)

Menyusun anggaran kementerian setiap tahun

103.

Pertimbangan BPK atas rancangan SAP bertujuan mendukung apa dalam pelaporan keuangan pemerintah?

a)

Penghentian pengungkapan aset kontinjensi

b)

Penerapan standar yang berbeda tiap daerah

c)

Pengurangan transparansi agar sederhana

d)

Kualitas informasi dan akuntabilitas melalui best practice

104.

IS sebagai inisiatif strategis BPK ditujukan untuk apa terkait proses bisnis?

a)

Menghapus kebutuhan business case dalam proyek

b)

Menggantikan seluruh kegiatan audit reguler

c)

Menciptakan proses baru yang mendorong pencapaian kinerja

d)

Menunda aktivitas sampai relevansi stabil

105.

Tujuan utama IS 1.2 Pengembangan Budaya Sadar Risiko di BPK adalah apa?

a)

Mempercepat digitalisasi arsip publik nasional

b)

Mendorong mindset mempertimbangkan risiko setiap keputusan

c)

Meningkatkan kepatuhan pajak nasional

d)

Mengalokasikan anggaran untuk proyek infrastruktur

106.

Apa capaian penting dari IS 1.3 Internalisasi dan Eksternalisasi BPK?

a)

Penerbitan buku foresight BPK

b)

Adopsi best-practices internasional dalam pedoman proses

c)

Pembentukan laboratorium forensik digital

d)

Peluncuran program sertifikasi auditor negara

107.

IS 1.4 Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara berfokus pada apa?

a)

Peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat

b)

Perbaikan peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Digitalisasi layanan perpustakaan

d)

Pengembangan kurikulum pendidikan nasional

108.

Apa yang ditunjukkan sebagai bukti terbangunnya kapasitas foresight BPK pada IS 1.5?

a)

Buku Pendapat Strategic Foresight dan hasil pemeriksaan transisi energi

b)

Aplikasi manajemen aset daerah

c)

Program beasiswa pegawai BPK

d)

Portal pengaduan masyarakat nasional

109.

IS 2.1 tentang Big Data Analytics menghasilkan apa sebagai capaian penting?

a)

Jaringan serat optik antar kementerian

b)

Portal, dashboard, dan laboratorium BIDICS untuk decision support system

c)

Pusat pelatihan kepemimpinan daerah

d)

Sistem pendataan kemiskinan nasional

110.

IS 2.2 Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi menekankan peran apa bagi BPK?

a)

Sebagai pengendali kebijakan moneter

b)

Sebagai pengelola dana hibah internasional

c)

Sebagai role model pencegahan korupsi lintas institusi

d)

Sebagai regulator fiskal utama

111.

Penguatan apa yang disebut sebagai capaian IS 2.2 untuk mendukung investigasi BPK?

a)

SDM, sarana prasarana, metodologi pemeriksaan, dan laboratorium forensik digital

b)

Jaringan sekolah auditor swasta

c)

Kemitraan internasional pariwisata

d)

Pusat riset pertanian terpadu

112.

IS 3.1 Pengembangan Sistem Manajemen Integritas BPK bertujuan untuk apa?

a)

Harmonisasi instrumen penegakan integritas seluruh elemen organisasi

b)

Peningkatan kapasitas diplomasi ekonomi

c)

Ekspansi jaringan kantor perwakilan BPK

d)

Digitalisasi arsip legislatif nasional

113.

Apa perangkat yang mendukung Kerangka Kerja Manajemen Integritas BPK sebagai capaian IS 3.1?

a)

Buku foresight transisi energi

b)

Dashboard BIDICS dan portal data

c)

Sertifikasi profesi auditor negara CSFA

d)

Pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan, manajemen anti penyupaan, instrumen pengukuran integritas

114.

IS 4.1 Pelaksanaan Sertifikasi Certified State Finance Auditor berkontribusi pada apa?

a)

Digitalisasi layanan kependudukan

b)

Peningkatan pendapatan pajak daerah

c)

Reformasi kurikulum sekolah menengah

d)

Peningkatan mutu pemeriksaan keuangan negara melalui pembentukan auditor profesional

115.

Apa hasil utama IS 4.2 BPK Corporate University?

a)

Terbentuknya ekosistem pembelajaran berkelanjutan BPK CorpU

b)

Peluncuran marketplace pengadaan pemerintah

c)

Pendirian pusat data nasional terpadu

d)

Pengalihan kewenangan audit ke kementerian