Font size
WorksheetsRENSTRA DAN ORTA
Total questions: 94
Worksheet time: 47mins
Visi Kemenimipas 2025-2029 yang ada di Renstra adalah…
“Indonesia maju, pelayanan publik berkualitas”
“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”
“Mewujudkan sistem imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat dan mudah bagi masyarakat”
“Pelayanan publik tanpa korupsi dan birokrasi sederhana saja”
Salah satu prinsip utama dalam Renstra Kemenimipas 2025-2029 adalah…
Efisiensi anggaran dan Kebijakan Internal Kemenimipas
Transparansi dan akuntabilitas dalam layanan serta penegakan hukum
Sentralisasi penuh layanan pada penegakan hukum dan pelayanan WNA
Prioritas pada Program jangka Pendek dan Jangka Panjang RPJMN
Dalam Renstra, bagian yang berfungsi menjelaskan arah kebijakan jangka menengah dan tujuan yang ingin dicapai adalah…
BAB I Pendahuluan
BAB II Perumusan Strategi
BAB III Isu Strategis
BAB IV Tujuan dan Sasaran
Salah satu unsur penting dalam BAB I Pendahuluan Renstra adalah…
Program dan Kegiatan
Arah Kebijakan Operasional
Visi dan Misi
Indikator Kinerja
Komponen “sasaran strategis” dalam Renstra dibuat untuk…
Menampilkan struktur organisasi
Mengukur capaian tujuan
Mendeskripsikan anggaran belanja
Menentukan periode evaluasi
Dalam Renstra, indikator kinerja utama (IKU) harus dibuat berdasarkan prinsip…
Kualitatif deskriptif
Subjektif dan dinamis
SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time bound)
Fleksibel dan tidak terikat waktu
Perbedaan utama antara tujuan dan sasaran dalam Renstra yaitu…
Tujuan bersifat operasional, sasaran bersifat strategis
Tujuan jangka pendek, sasaran jangka panjang
Tujuan umum, sasaran lebih spesifik dan terukur
Tujuan ditetapkan tahunan, sasaran lima tahunan
Bagian Renstra yang memuat target pencapaian secara kuantitatif disebut…
Indikator Kinerja
Visi organisasi
Evaluasi program
Landasan regulasi
Salah satu Tujuan Strategis Kemenimipas 2025-2029 adalah untuk…
Meningkatkan jumlah WNA yang masuk tanpa prosedur ketat
Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan guna menjaga kedaulatan negara dan reintegrasi sosial
Memusatkan seluruh layanan di ibu kota provinsi saja
Mengurangi kewenangan pemasyarakatan
Tujuan Strategis “meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel” diarahkan melalui…
Penurunan jumlah pegawai agar birokrasi lebih ramping
Pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif
Menghapus seluruh layanan manual tanpa mempertimbangkan hak warga
Fokus hanya pada penegakan hukum tanpa pelayanan publik
Salah satu Sasaran Strategis Kemenimipas pada 2025-2029 adalah: …
Penurunan layanan publik untuk efisiensi
Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang imigrasi & pemasyarakatan
Pelayanan hanya difokuskan bagi WNA
Pembatasan pergerakan masuk-keluar tanpa evaluasi
Indikator kinerja untuk tujuan “meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan” disebut…
Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan
Indeks Keimigrasian Internasional
Pernyataan berikut ini sesuai dengan sasaran strategis Kemenimipas 2025-2029, kecuali…
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien
Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasyarakatan
Mempermudah proses keimigrasian dengan mengabaikan aspek hukum dan keamanan
Menjalankan pelayanan dan penegakan hukum sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas
Salah satu permasalahan yang menjadi latar belakangi penerbitan pedoman Renstra satuan kerja (unit kerja/UPT) di Kemenimipas adalah…
Semua unit kerja sudah memiliki Renstra sendiri dari masa sebelumnya — sehingga tidak perlu pedoman baru.
Kurangnya pedoman teknis dan panduan terstruktur menyebabkan interpretasi berbeda-beda dan potensi ketidaksinkronan antara Renstra pusat dan Renstra unit kerja
Ketiadaan program strategis sehingga unit kerja bebas menentukan arah layanan.
Semua unit kerja menolak menyusun Renstra.
Dalam konteks pemasyarakatan, permasalahan struktural yang harus diperhatikan dalam implementasi Renstra 2025–2029 adalah…
Tidak ada warga binaan yang membutuhkan pembinaan
Tingkat overcapacity/overcrowding di Lapas dan Rutan
Semua Lapas telah sesuai kapasitas — sehingga tidak ada masalah penempatan.
Warga binaan selalu dibebaskan sebelum masa hukum selesai.
Salah satu tantangan bagi Kemenimipas dalam mewujudkan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern dan akuntabel melalui Renstra adalah…
Tidak adanya regulasi hukum terkait imigrasi dan pemasyarakatan
Kebutuhan untuk menetapkan banyak regulasi baru (UU, PP, Permen, dsb) agar kerangka hukum mendukung implementasi kebijakan strategis
Regulasi terlalu sedikit sehingga mudah untuk dilaksanakan
Over-regulasi yang membuat semua layanan otomatis berjalan tanpa verifikasi
Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk “Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang imigrasi dan pemasyarakatan” dalam Renstra Kemenimipas 2025-2029 adalah …
Jumlah pegawai baru yang direkrut setiap tahun
Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan
Persentase penggunaan layanan daring oleh WNA
Rasio antara WNA dan WNI yang dilayani
Untuk “Tujuan 2: Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui peningkatan profesionalisme SDM,” IKU yang digunakan adalah …
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kemenimipas
Jumlah kantor imigrasi baru yang dibuka
Jumlah aplikasi digital yang dikembangkan
Persentase warga binaan yang mendapat pembinaan
Mengapa penggunaan IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Renstra dianggap penting bagi Kemenimipas?
Karena IKU memudahkan pegawai untuk bekerja dengan santai
Karena IKU memberikan tolok ukur yang terukur dan obyektif untuk mengevaluasi apakah tujuan strategis telah tercapai
Karena IKU menggantikan kebutuhan pelaporan keuangan
Karena IKU menjamin bahwa semua layanan bersifat otomatis
Pembentukan struktur organisasi Kemenimipas melalui Permen Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan pembagian fungsi kelembagaan yang lebih tegas. Implikasi logis dari ketentuan tersebut terhadap tata kerja kementerian adalah…
Sentralisasi pelaksanaan seluruh pelayanan publik imigrasi dan pemasyarakatan ke tingkat pusat
Pengurangan kewenangan teknis unit pelaksana agar tugas pengawasan lebih dominan
Peningkatan spesialisasi fungsi antar unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
Peralihan fungsi Ditjen Imigrasi menjadi unit pengawasan internal kementerian
Penyederhanaan struktur hingga hanya tersisa struktur operasional dan eksekutor
Jika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, sampai pengamanan, maka fungsi evaluatif dan korektif terhadap implementasi kinerja tersebut secara kelembagaan menjadi domain…
Badan Pengembangan SDM
Inspektorat Jenderal
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
Pusat Strategi Kebijakan
Direktorat Teknologi Informasi Pemasyarakatan
Keberadaan BPSDM dalam struktur Kemenimipas menunjukkan bahwa tata kelola institusi mengedepankan salah satu prinsip utama manajemen publik, yaitu…
Peningkatan kualitas birokrasi melalui pengembangan kemampuan individu ASN
Desentralisasi kewenangan untuk memperluas pemantauan kinerja
Pemutusan fungsi pendidikan dan pelatihan dari fungsi manajerial
Pemusatan seluruh fungsi strategis bidang SDM pada Sekretariat Dirjen
Dalam struktur baru Kemenimipas, berapa banyak unit kerja yang ditetapkan sebagai “Unit Kerja Eselon I”?
4
5
6
7
8
Unit “Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” (Inspektorat Jenderal) di Kemenimipas berada pada tingkat eselon…
Eselon II
Eselon III
Eselon I
Eselon IV
Bukan bagian dari eselon
Berdasarkan laporan, total jumlah nomenklatur jabatan di lingkungan lima unit kerja Eselon I Kemenimipas mencapai…
± 200 jabatan
± 300 jabatan
± 400 jabatan
± 500 jabatan
Salah satu unsur Eselon I di Kemenimipas adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan (BPSDM). Fungsi utama BPSDM dalam kerangka eselonisasi ini adalah…
Melaksanakan layanan keimigrasian dan visa
Menjalankan pembinaan narapidana
Mengembangkan kompetensi ASN dan manajemen karier di lingkungan kementerian
Melakukan pengawasan internal terhadap pelanggaran
Menyusun peraturan paspor dan izin tinggal
Pada lingkungan Eselon II di Kemenimipas termasuk posisi seperti:
Menteri
Kepala Inspektorat Jenderal
Kepala Kantor Wilayah
Sekretaris Jenderal
Badan Pengembangan SDM
Kedudukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada langsung di bawah Presiden. Hal ini memiliki implikasi utama bahwa kementerian tersebut berfungsi untuk…
Menjalankan pemerintahan daerah dan memperluas kontrol teritorial
Membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan
Mengambil alih kewenangan peradilan dan penegakan hukum secara absolut
Menggantikan fungsi Polri dan Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum
Menjalankan fungsi legislatif terkait keimigrasian dan pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu perangkat utama pada Kemenimipas memiliki fungsi operasional yang paling tepat digambarkan sebagai…
Pengembangan regulasi ketatanegaraan dan hubungan antar negara
Pelaksana kebijakan teknis pemasyarakatan yang mencakup pembinaan, pengamanan, hingga layanan WBP
Pusat pengumpulan data dan komunikasi publik internal kementerian
Penyusun rekomendasi kebijakan strategis non-implementatif
Perangkat satuan kerja Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik berfungsi strategis terutama dalam…
Melakukan pembinaan teknis pegawai pemasyarakatan di lapas dan rutan
Memastikan keterbukaan informasi dan tata kelola basis data yang akurat dalam mendukung kebijakan
Menentukan keputusan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik
Membentuk standar kurikulum pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Menetapkan alokasi anggaran operasional seluruh lapas dan rutan
Salah satu perangkat kerja yang bertugas merumuskan strategi, arah kebijakan, serta analisis implementatif sebelum diturunkan menjadi tindakan operasional adalah…
Direktorat Teknologi Informasi Pemasyarakatan
Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak
Pusat Strategi Kebijakan
Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
Fungsi Badan Pengembangan SDM Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam struktur organisasi terutama berorientasi pada…
Penegakan pengawasan orang asing dan deportasi
Optimalisasi paspor, visa dan izin tinggal
Peningkatan kualitas ketatalembagaan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN
Koordinasi keamanan lapas dan pemetaan potensi gangguan stabilitas internal
Apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Eselon I) menyusun pedoman pembinaan warga binaan, maka pelaksana teknis di tingkat Eselon II yang berperan menerjemahkan pedoman ke dalam operasional lapangan adalah…
Sekretaris Jenderal
Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
Pusat Strategi Kebijakan
Berdasarkan struktur organisasi resmi, salah satu unit di bawah Sekretaris Jenderal adalah biro. Berapa total biro langsung yang dibawah Setjen Kemenimipas (seperti Biro Perencanaan & Keuangan, Biro SDM & Organisasi, dsb)?
4 biro
5 biro
6 biro
7 biro
8 biro
Selain biro, Sekretariat Jenderal Kemenimipas memiliki unit berbentuk “pusat”. Berapakah jumlah pusat yang berada di bawah Sekretaris Jenderal?
1 pusat
2 pusat
3 pusat
4 pusat
Mana dari berikut ini bukan merupakan direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan?
Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak
Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
Direktorat Hubungan Internasional Pemasyarakatan
Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan
Fungsi utama Direktorat Pengamanan dan Intelijen dalam lingkungan pemasyarakatan mencakup…
Pelayanan administrasi tahanan dan anak
Pelaksanaan rehabilitasi medis narapidana
Pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, intelijen, serta penindakan/pemulihan bila perlu
Pelatihan dan pengembangan SDM pemasyarakatan
Berapa jumlah direktorat (unit pusat) di bawah Ditjen Pemasyarakatan — tidak termasuk Sekretariat — menurut struktur resmi per 2024?
5 direktorat
6 direktorat
7 direktorat
8 direktorat
Berdasarkan dokumen terbaru, total unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan — termasuk seluruh kantor wilayah, lapas, rutan, LPKA, Bapas, dan satu RS pengayoman — kurang lebih berjumlah…
550 unit
600 unit
660 unit
700 unit
Dalam struktur Lapas Kelas IIA, unit yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, pengawasan narapidana dan pengamanan keseluruhan disebut…
Sub-Bagian Tata Usaha
Seksi Pembinaan Narapidana
Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)
Seksi Administrasi Kepegawaian
Urusan Umum
Di bawah Kepala Lapas, terdapat unit pelaksana administrasi dan rumah tangga. Unit tersebut biasanya disebut…
Seksi Pembinaan Narapidana
Sub-Bagian Tata Usaha
Direktorat Pemasyarakatan
Kesatuan Pengamanan Lapas
Seksi Keamanan dan Tata Tertib
Dalam konteks reformasi birokrasi dan transformasi digital di Kemenimipas, Staf Ahli yang memiliki tugas utama menangani rekomendasi strategis terkait hal tersebut ialah…
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum
Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi
Semua staf ahli secara kolektif
Tidak ada staf ahli — tugas ini di luar kewenangan staf ahli
Manakah di bawah ini tiga Staf Ahli di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan?
Hubungan Antar Lembaga, Keuangan Negara, Reformasi Agraria
Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum, Hubungan Antar Lembaga, Penguatan Reformasi Birokrasi
Reformasi Hukum, Hubungan Internasional, Pertahanan Nasional
Pengawasan Internal, Teknologi Informasi, Reformasi Birokrasi
Kerja Sama Regional, Pemberdayaan SDM, Penataan Regulasi
Bila Menteri membutuhkan analisis dan rekomendasi terkait hubungan serta koordinasi antar instansi pemerintah, maka dari daftar staf ahli berikut, manakah yang tepat?
Staf Ahli Pelayanan Publik & Reformasi Hukum
Staf Ahli Teknologi Informasi Kebijakan
Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Penguatan Reformasi Keuangan
Jika seseorang ditugaskan sebagai inspektur pada unit Inspektorat Wilayah IV — maka unit tersebut berada pada level … di bawah Inspektorat Jenderal.
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Unit teknis non-eselon
Unit-unit berikut termasuk bagian dari struktur di bawah Inspektorat Jenderal, kecuali …
Inspektorat Wilayah I
Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah III
Direktorat Pemasyarakatan
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pernyataan mana berikut benar mengenai struktur Inspektorat Jenderal Kemenimipas:
Hanya memiliki satu unit di bawahnya: Sekretariat IJ.
Memiliki 4 Inspektorat Wilayah plus Sekretariat IJ.
Memiliki 5 Inspektorat Wilayah plus Sekretariat IJ.
Memiliki 6 Inspektorat Wilayah tanpa Sekretariat IJ.
Semua unit di bawahnya berbentuk direktorat.
Selain Pusat Strategi Kebijakan, unit pusat lain di Kemenimipas adalah…
Pusat Pengamanan dan Intelijen
Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik
Pusat Pelayanan Pengungsi Internasional
Pusat Rehabilitasi Narapidana
Fungsi utama Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik di Kemenimipas adalah:
Menyusun undang-undang keimigrasian
Mengelola data, informasi, dokumentasi, dan layanan informasi publik di lingkungan kementerian
Pelaksanaan pelayanan teknis pemasyarakatan
Pengamanan lapas dan rutan
Syarat minimal pangkat/golongan ruang bagi seseorang yang akan menjabat Kepala Kanwil adalah….
III/d — Penata Tingkat I
IV/b — Pembina Tingkat I
IV/a — Pembina
IV/c — Pembina Utama Muda
Rina bekerja di sebuah kantor dan sering mengirim file laporan yang ukurannya lebih dari 200 MB. Namun email kantor membatasi ukuran lampiran. Untuk mengatasi masalah ini, ia harus menggunakan aplikasi yang dapat memperkecil ukuran file tanpa mengubah isi dokumen.
Aplikasi apa yang paling tepat digunakan Rina?
File Explorer
WinRAR
Microsoft PowerPoint
Windows Media Player
Andi ingin menyimpan file-video arsip kementerian berukuran sangat besar dan harus bisa diakses banyak pegawai secara online. Aplikasi penyimpanan apa yang paling sesuai?
Notepad
Task Manager
Google Drive
Calculator
Di struktur kementerian, jabatan Kepala Biro (K-Biro) termasuk ke dalam jenjang…
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Di lingkungan Sekretariat Jenderal, jabatan eselon III biasanya ditempati oleh…
Direktur Utama
Kepala Divisi
Kepala Bagian
Kepala Seksi
Berapa jumlah unit eselon I pada kementerian imigrasi dan pemasyarakatan?
2
3
4
5
Pengelolaan administrasi pegawai, mutasi, dan penilaian kinerja, unit yang paling tepat menangani adalah…
Biro Umum
Biro Kepegawaian
Biro Keuangan
Biro Hukum
Perhatikan daftar tokoh berikut:
1. Megawati Soekarnoputri
2. Abdurrahman Wahid
3. Susilo Bambang Yudhoyono
4. Joko Widodo
5. Prabowo Subianto
Urutan presiden pasca reformasi yang benar adalah…
1–2–3–4
2–1–3–4
2–1–3–5
4–3–2–1
“Kabinet Merah Putih” merupakan nama kabinet pada masa pemerintahan…
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Joko Widodo
Susilo Bambang Yudhoyono
Prabowo Subianto
Pada sebuah kantor, Ari selalu menghargai perbedaan agama rekan kerjanya dan tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Perilaku Ari mencerminkan nilai dalam sila ke…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Dalam Renstra Kemenimipas 2025–2029, program modernisasi layanan bertujuan untuk…
Menambah jumlah pegawai tanpa reformasi birokrasi
Memperkuat layanan imigrasi dan pemasyarakatan berbasis teknologi
Menghapus proses pelayanan manual sepenuhnya dalam satu tahun
Mengalihkan seluruh layanan menjadi berbasis swasta
Rudi ingin mengirim 50 foto ke rekan kerjanya. Untuk memperkecil ukuran folder agar mudah dikirim, format kompresi yang paling umum digunakan adalah…
.exe
.zip
.pptx
.mp4
Jika seseorang diminta membuat bahan presentasi untuk rapat strategis Renstra Kemenimipas, aplikasi yang paling tepat digunakan adalah…
Adobe Reader
Microsoft PowerPoint
Windows Defender
Winamp
Budi baru diterima sebagai pegawai dan ia ditempatkan pada unit yang bertugas mengelola dokumen hukum, menyusun regulasi, serta memberikan layanan konsultasi hukum internal kementerian. Unit tempat Budi bekerja adalah…
Biro Kepegawaian
Biro Hukum
Biro Umum
Biro Perencanaan
Unit berikut yang termasuk jajaran Eselon I pada Kemenimipas adalah…
Direktorat Teknologi Layanan
Biro Perlengkapan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Subbagian Umum
Jabatan Kepala Seksi dalam struktur kementerian termasuk ke dalam…
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Perhatikan daftar presiden berikut:
1. Susilo Bambang Yudhoyono
2. B.J. Habibie
3. Joko Widodo
4. Abdurrahman Wahid
Urutan presiden ke-3 sampai ke-6 Republik Indonesia adalah…
2 – 4 – 1 – 3
4 – 2 – 1 – 3
1 – 2 – 3 – 4
2 – 1 – 4 – 3
Kabinet “Indonesia Bersatu” adalah kabinet pada masa pemerintahan…
Joko Widodo
Susilo Bambang Yudhoyono
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Salah satu fokus Renstra Kemenimipas 2025–2029 adalah peningkatan layanan imigrasi berbasis digital. Strategi yang mendukung hal ini adalah…
Menghapus seluruh layanan manual tanpa transisi
Membuat sistem informasi terintegrasi antar unit Eselon I
Menambah jumlah loket fisik di seluruh kantor imigrasi
Mengurangi penggunaan teknologi untuk keamanan data
Sebuah rapat berlangsung dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai keputusan bersama tanpa voting. Praktik ini mencerminkan sila ke…
Ketiga
Keempat
Kedua
Kelima
Inspektorat Jenderal dalam sebuah kementerian memiliki tugas utama…
Menjalankan seluruh layanan publik
Melakukan pengawasan internal dan audit kinerja
Mengatur kepegawaian dan mutasi pegawai
Menyusun peraturan perundang-undangan
Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin B.J. Habibie memiliki jumlah menteri sebanyak…
39
34
36
37
Kabinet pertama yang memperkenalkan formasi 34 menteri adalah…
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Kerja
Kabinet Indonesia Bersatu II
Habibie (Reformasi Pembangunan) 36 Mentri
Gus Dur (Persatuan Nasional) 39 Mentri
Megawati (Gotong Royong) 34 Mentri
SBY (1) (Indonesia Bersatu I) 37 Mentri
SBY (2) (Indonesia Bersatu II) 34 Mentri
Jokowi (1) (Kabinet Kerja) 34 Mentri
Jokowi (2) Indonesia Maju) 34 Mentri
Prabowo (Kabinet Merah Putih) 48 Mentri
Dari Uraian diatas, Tentukan Benar atau salah pernyataan tersebut...
BENAR
SALAH
MUNGKIN SEBAGIAN BENAR
HANYA 4 POIN YANG BENAR
Dalam Renstra, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk…
Menentukan jumlah pegawai yang harus direkrut setiap tahunnya
Menyusun dokumen laporan keuangan secara rutin
Mengukur capaian strategis organisasi secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi–misi
Memberikan kebebasan tiap unit untuk menentukan targetnya sendiri tanpa sinkronisasi nasional
Salah satu sasaran strategis Renstra 2025–2029 adalah “peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan”. Langkah yang paling sesuai untuk mencapai sasaran ini adalah…
Mengurangi frekuensi pengawasan agar kegiatan berjalan lebih cepat
Menambah fasilitas hiburan bagi narapidana tanpa pengawasan
Memperkuat sistem pengawasan, teknologi keamanan, dan SOP penanganan gangguan kamtib
Menghapus seluruh bentuk pembinaan demi efisiensi anggaran
Salah satu fokus strategis Renstra 2025–2029 terkait penguatan keamanan dan ketertiban adalah modernisasi sistem pengawasan berbasis…
Artificial Intelligence dan analitik data
Inspeksi manual berbasis jadwal
Penambahan jumlah blok hunian
Pengawasan fisik tanpa teknologi
Arah kebijakan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dalam Renstra 2025–2029 difokuskan pada…
Pembatasan pembangunan infrastruktur baru
Optimalisasi pemanfaatan aset eksisting dan teknologi pendukung
Sentralisasi seluruh layanan pada satu bangunan utama
Pengurangan anggaran pemeliharaan fasilitas
Dalam konteks reformasi birokrasi, Renstra Kemenimipas 2025–2029 menekankan penguatan budaya kerja melalui…
Penambahan jumlah SOP teknis
Implementasi core values ASN secara terukur
Pemangkasan jumlah unit kerja
Meningkatkan jam kerja pegawai
Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 menghasilkan perubahan penting berupa…
Penguatan fungsi BPK
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Penetapan DPD sebagai lembaga legislatif baru
Pemilihan Presiden oleh MPR
Amandemen ke-4 memperkuat Pasal 31 dengan menetapkan bahwa anggaran pendidikan minimal … dari APBN/APBD.
5%
10%
15%
20%
Implementasi Asta Cita pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan paling tepat tercermin dalam kebijakan yang menekankan pada reformasi layanan, integritas aparatur, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Hal tersebut secara langsung berkaitan dengan Asta Cita nomor ….
1 – Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2 – Memantapkan pertahanan dan keamanan nasional
7 – Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi
4 – Pengembangan sumber daya manusia
8 – Penguatan harmoni lingkungan dan budaya
Program pembinaan kemandirian warga binaan melalui pelatihan kerja produktif dan pemberdayaan ekonomi di Lapas dan Rutan merupakan bentuk kontribusi Kemenimipas terhadap Asta Cita yang berorientasi pada ….
Hilirisasi industri nasional
Pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan
Ketahanan pangan dan energi
Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan
Penguatan pertahanan dan keamanan negara
Kebijakan penguatan pengawasan orang asing berbasis teknologi informasi dan intelijen keimigrasian mencerminkan keterpaduan antara fungsi keimigrasian dan Asta Cita dalam aspek ….
Penguatan toleransi dan kebudayaan
Penegakan HAM universal
Ketahanan dan keamanan nasional
Reformasi birokrasi digital
Pemerataan pembangunan wilayah
Dalam kerangka Asta Cita, upaya Kemenimipas memberantas peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Asta Cita dipahami sebagai ….
Dokumen politik yang bersifat normatif
Agenda keamanan yang menitikberatkan penindakan
Kerangka pembangunan yang holistik dan lintas sektor
Program ekonomi yang berorientasi hasil jangka pendek
Strategi pertahanan negara berbasis militer
Penyelarasan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Asta Cita menunjukkan bahwa fungsi perencanaan pembangunan nasional berada pada level ….
Operasional teknis unit kerja
Taktis pelaksanaan program tahunan
Normatif administratif kelembagaan
Strategis nasional lintas kementerian
Evaluatif pasca-implementasi kebijakan
Alamat resmi Kantor Pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI berada di …
Jl. Jend. Sudirman No.1, Kuningan, Jakarta Selatan
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Jl. M.T. Haryono No.24, Jakarta Selatan
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. V-3, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jl. Gatot Subroto No. 128, Jakarta Pusat
Jumlah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah …
33 kantor wilayah
34 kantor wilayah
66 kantor wilayah
70 kantor wilayah
65 kantor wilayah
Fungsi utama Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah …
Menyusun kebijakan nasional bidang imigrasi dan pemasyarakatan
Melaksanakan fungsi yudisial dan penegakan hukum
Mengoordinasikan dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Mengelola anggaran negara secara mandiri
Menetapkan peraturan perundang-undangan
Penggunaan kata sandi yang kuat dalam sistem komputer kantor bertujuan untuk…
Mempercepat akses pengguna
Menghindari lupa kata sandi
Melindungi data dan sistem dari akses tidak sah
Mengurangi kebutuhan perangkat lunak keamanan
Dalam sebuah rapat daring, seorang ASN menggunakan laptop kantor dan terhubung ke jaringan Wi-Fi publik. Ia diminta mengakses sistem informasi internal kementerian. Tindakan yang paling aman secara digital adalah…
Tetap mengakses sistem karena menggunakan laptop kantor
Menggunakan VPN resmi instansi sebelum mengakses sistem
Menggunakan mode incognito pada browser
Menonaktifkan antivirus agar koneksi lebih cepat
Seorang pejabat administrator menerima email yang tampak resmi, meminta pembaruan kata sandi akun SIMPEG. Email tersebut berisi tautan dengan alamat yang mirip domain resmi instansi. Langkah literasi digital yang paling tepat adalah…
Segera mengikuti tautan agar akun tidak diblokir
Mengabaikan email tanpa tindakan lanjutan
Memverifikasi ke unit TIK dan melaporkan sebagai indikasi phishing
Meneruskan email ke seluruh pegawai sebagai peringatan
Unit kepegawaian akan membagikan data mutasi pegawai antar-instansi dalam format digital. Opsi yang tersedia adalah:
1. Email biasa
2. Cloud publik dengan tautan terbuka
3. Cloud instansi dengan pembatasan hak akses dan enkripsi
4. Aplikasi pesan instan pribadi
Berdasarkan prinsip literasi digital dan perlindungan data, opsi paling tepat adalah…
1
2
4
3
Seorang ASN membagikan tangkapan layar aplikasi internal berisi data terbatas ke grup WhatsApp kantor tanpa izin resmi karena alasan “mempercepat koordinasi”. Dari sudut pandang literasi digital dan etika ASN, tindakan tersebut…
Dapat dibenarkan karena untuk kepentingan pekerjaan
Dapat dibenarkan jika tidak disebarkan ke luar instansi
Berisiko melanggar keamanan dan etika pengelolaan informasi
Wajar dilakukan selama tidak ada teguran pimpinan
Pimpinan meminta laporan evaluasi digitalisasi layanan publik. Data menunjukkan peningkatan kecepatan layanan, namun juga meningkatnya insiden keamanan. Rekomendasi paling tepat dan strategis adalah…
Menghentikan seluruh layanan digital
Menambah fitur digital tanpa memperhatikan keamanan
Menyeimbangkan inovasi digital dengan penguatan keamanan dan literasi pegawai
Mengembalikan layanan ke sistem manual sepenuhnya
