wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS PBAK 2

Total questions: 76

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Sebuah perusahaan mewajibkan semua pegawai yang menangani pengadaan barang untuk mengambil cuti wajib secara bergiliran. Kebijakan ini merupakan penerapan dari prinsip...

a)

Transparansi

b)

Akuntabilitas

c)

Integritas

d)

Rotasi

e)

Efisiensi

2.

Dalam upaya mencegah korupsi, setiap laporan keuangan instansi pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip...

a)

Efektivitas

b)

Transparansi

c)

Akuntabilitas

d)

Kejujuran

e)

Kepastian Hukum

3.

Sebelum diangkat menjadi direktur, Bapak Andi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini bertujuan untuk...

a)

Mengetahui besarnya gaji yang pantas untuknya

b)

Membuat tracking atas pertambahan kekayaannya selama menjabat

c)

Memenuhi syarat administratif semata

d)

Mengetahui minat dan hobbinya

e)

Menjadi bahan penilaian performa kerjanya

4.

Sebuah proyek pembangunan jalan dipilih berdasarkan penawaran harga terendah yang memenuhi semua spesifikasi teknis, bukan karena kedekatan dengan pejabat. Tindakan ini mencerminkan prinsip...

a)

Integritas

b)

Fairness (Keadilan)

c)

Kepastian Hukum

d)

Rotasi

e)

Transparansi

5.

Sebagai bentuk pencegahan korupsi, seorang bendahara di sebuah sekolah tidak boleh merangkap sebagai orang yang melakukan verifikasi atas pembelian barang. Pemisahan tugas ini dikenal dengan prinsip...

a)

Transparansi

b)

Segregation of Duties (Pemisahan Tugas)

c)

Akuntabilitas

d)

Efisiensi

e)

Integritas

6.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan menyelidik, menyidik, dan mengadili merupakan upaya pencegahan korupsi yang berbasis pada prinsip...

a)

Transparansi

b)

Akuntabilitas

c)

Kepastian Hukum

d)

Partisipasi Masyarakat

e)

Efisiensi

7.

Kampanye "Saya Masyarakat Anti-Korupsi" yang mendorong orang untuk tidak memberi uang tambahan saat mengurus SIM adalah contoh pencegahan korupsi dengan mengedepankan prinsip...

a)

Akuntabilitas

b)

Partisipasi Masyarakat

c)

Kepastian Hukum

d)

Rotasi

e)

Efisiensi

8.

Seorang pejabat menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membiayai pesta ulang tahun anaknya. Tindakan ini secara primer melanggar prinsip...

a)

Transparansi

b)

Efisiensi

c)

Akuntabilitas

d)

Kepastian Hukum

e)

Partisipasi Masyarakat

9.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada dasarnya bertujuan untuk...

a)

Meningkatkan anggaran belanja kementerian

b)

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif

c)

Memperbanyak jumlah pegawai di pusat dan daerah

d)

Mengalihkan tugas pencegahan korupsi sepenuhnya kepada KPK

e)

Membentuk unit kerja baru yang independen

10.

Salah satu pilar utama Reformasi Birokrasi yang langsung berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di Kemenkes adalah...

a)

Penguatan Kelembagaan

b)

Penguatan Sumber Daya Manusia

c)

Penataan Sistem Penganggaran

d)

Penataan Sistem Akuntabilitas Kinerja

e)

Peningkatan Pelayanan Publik

11.

Dalam rangka mencegah korupsi pengadaan barang/jasa, Kemenkes telah menerapkan sistem pengadaan elektronik (e-purchasing). Penerapan sistem ini sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi, yaitu...

a)

Transparansi dan Akuntabilitas

b)

Disiplin dan Loyalitas

c)

Efisiensi dan Sentralisasi

d)

Otonomi dan Delegasi

e)

Konsistensi dan Stabilitas

12.

Whistleblower System atau Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) yang diterapkan di Kemenkes berfungsi untuk...

a)

Menghukum pegawai yang melakukan pelanggaran

b)

Memberikan reward kepada pegawai berprestasi

c)

Mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai dalam melaporkan indikasi korupsi

d)

Memantau kinerja pegawai secara real-time

e)

Menggantikan peran inspektorat jenderal

13.

Unit kerja di bawah Kemenkes yang secara khusus bertugas melakukan pengawasan internal dan investigasi terhadap dugaan penyimpangan, termasuk korupsi, adalah...

a)

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)

b)

Sekretariat Jenderal (Setjen)

c)

Inspektorat Jenderal (Itjen)

d)

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

e)

Badan PPSDM Kesehatan

14.

Penyusunan Zona Integritas (ZI) dan upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kemenkes merupakan wujud dari komitmen...

a)

Meningkatkan pendapatan daerah

b)

Membangun budaya anti korupsi dan clean government

c)

Mempercepat proses promosi jabatan

d)

Melakukan deregulasi peraturan

e)

Memusatkan wewenang pengawasan

15.

Untuk mencegah konflik kepentingan, Kemenkes mewajibkan pegawainya melaksanakan...

a)

Laporan Aset secara berkala

b)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

c)

Tes Urine secara rutin

d)

Pelatihan Kepemimpinan Nasional

e)

Pemutakhiran Data Keluarga

16.

Manakah dari berikut ini yang merupakan manfaat dari penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan SDM di Kemenkes dalam konteks pencegahan korupsi?

a)

Promosi jabatan berdasarkan senioritas dan lama kerja

b)

Penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, sehingga mengurangi praktik KKN

c)

Rotasi pegawai dilakukan secara acak tanpa pertimbangan

d)

Pemberian tunjangan berdasarkan latar belakang pendidikan

e)

Perekrutan pegawai hanya dari jalur internal

17.

Landasan hukum utama penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Indonesia adalah...

a)

Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

c)

Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

d)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

e)

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

18.

Tujuan utama dari SPIP adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta...

a)

Memaksimalkan penerimaan pajak

b)

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

c)

Mempercepat proses penganggaran

d)

Mendelegasikan wewenang kepada bawahan

e)

Membentuk unit pengawasan baru

19.

Salah satu dari lima unsur SPIP menurut PP 60/2008 adalah...

a)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

b)

Lingkungan Pengendalian

c)

Evaluasi Kinerja Pegawai

d)

Sistem Informasi Keuangan Daerah

e)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

20.

Seorang kepala dinas yang secara konsisten menekankan pentingnya integritas dan perilaku etis dalam setiap rapat, telah membangun unsur SPIP yang disebut...

a)

Penilaian Risiko

b)

Aktivitas Pengendalian

c)

Lingkungan Pengendalian

d)

Pemantauan Pengendalian

e)

Informasi dan Komunikasi

21.

Sebelum meluncurkan program bantuan sosial baru, sebuah kementerian melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian program. Kegiatan ini merupakan penerapan dari unsur SPIP, yaitu...

a)

Aktivitas Pengendalian

b)

Informasi dan Komunikasi

c)

Penilaian Risiko

d)

Pemantauan Pengendalian

e)

Lingkungan Pengendalian

22.

Pemisahan tugas antara orang yang mengotorisasi pembayaran, orang yang mencairkan dana, dan orang yang mencatat transaksi merupakan contoh dari unsur SPIP, yaitu...

a)

Aktivitas Pengendalian

b)

Lingkungan Pengendalian

c)

Informasi dan Komunikasi

d)

Penilaian Risiko

e)

Pemantauan Pengendalian

23.

Laporan keuangan yang disusun secara tepat waktu dan akurat, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan, merupakan output dari unsur SPIP, yaitu...

a)

Penilaian Risiko dan Aktivitas Pengendalian

b)

Informasi dan Komunikasi

c)

Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan

d)

Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan

e)

Lingkungan Pengendalian dan Informasi

24.

Kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian intern merupakan wujud dari unsur SPIP, yaitu...

a)

Informasi dan Komunikasi

b)

Lingkungan Pengendalian

c)

Penilaian Risiko

d)

Pemantauan Pengendalian

e)

Aktivitas Pengendalian

25.

Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara SPIP dan pencegahan korupsi?

a)

SPIP menggantikan peran lembaga anti korupsi seperti KPK.

b)

SPIP menciptakan lingkungan dan sistem yang mempersulit terjadinya korupsi dengan membangun checks and balances.

c)

SPIP hanya fokus pada pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa.

d)

Keberhasilan SPIP membuat LHKPN tidak diperlukan lagi.

e)

SPIP mengutamakan pencegahan korupsi di level pejabat tinggi saja.

26.

Jika dalam suatu instansi ditemukan banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi hingga menyebabkan kerugian negara, hal ini mengindikasikan bahwa unsur SPIP yang paling mungkin lemah adalah...

a)

Informasi dan Komunikasi

b)

Lingkungan Pengendalian

c)

Pemantauan Pengendalian dan Aktivitas Pengendalian

d)

Penilaian Risiko dan Informasi

e)

Lingkungan Pengendalian dan Penilaian Risiko

27.

Konsep Zona Integritas (ZI) dalam reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan...

a)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

b)

Daerah Otonomi Khusus bagi instansi pemerintah

c)

Sistem remunerasi berbasis kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil

d)

Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi

e)

Pusat pelatihan anti korupsi bagi aparatur sipil negara

28.

Instansi pemerintah yang telah berhasil membangun Zona Integritas dan memenuhi berbagai indikator akan diberikan predikat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Predikat tertinggi yang dapat dicapai adalah...

a)

Zona Bebas Korupsi (ZBK)

b)

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

c)

Zona Anti Gratifikasi (ZAG)

d)

Wilayah Bebas dari Kolusi dan Nepotisme (WBKN)

e)

Instansi Berpredikat Sangat Baik

29.

Tahapan pembangunan Zona Integritas dimulai dari komitmen pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan...

a)

Pembubaran unit kerja yang bermasalah

b)

Pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar

c)

Asesmen mandiri terhadap kondisi internal instansi

d)

Pelaporan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

e)

Pengajuan anggaran tambahan untuk program anti korupsi

30.

Salah satu indikator kunci dari Zona Integritas pada aspek perubahan mindset dan budaya kerja adalah...

a)

Adanya sistem pengaduan masyarakat yang canggih

b)

Terbentuknya nilai-nilai integritas seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab

c)

Tersedianya anggaran yang besar untuk kegiatan operasional

d)

Dibangun­nya gedung kantor yang megah dan representatif

e)

Dilakukannya rotasi pegawai secara besar-besaran

31.

Manakah dari kegiatan berikut yang merupakan contoh upaya membangun Zona Integritas melalui penataan sistem manajemen SDM?

a)

Membeli peralatan kantor terbaru

b)

Menerapkan sistem merit dalam promosi dan penempatan jabatan

c)

Menambah jam kerja pegawai

d)

Mengadakan studi banding ke luar negeri

e)

Membuat website instansi yang menarik

32.

Dalam konteks Zona Integritas, penyusunan dan pengumuman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas bertujuan untuk...

a)

Membatasi kreativitas pegawai dalam bekerja

b)

Menciptakan kepastian, konsistensi, dan mencegah penyimpangan dalam pelayanan

c)

Memperbanyak dokumentasi administrasi

d)

Menjadi bahan promosi instansi di media sosial

e)

Memenuhi tuntutan dari lembaga donor internasional

33.

Untuk memantau perkembangan Zona Integritas, sebuah instansi harus melakukan evaluasi secara berkala. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan menuju WBK/WBBM adalah...

a)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

b)

Aplikasi Monitoring Evaluasi Zona Integritas (Me-ZI)

c)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP)

d)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

e)

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

34.

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai manfaat Zona Integritas bagi masyarakat?

a)

Masyarakat dapat langsung menghukum pegawai yang dianggap lamban.

b)

Masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

c)

Masyarakat wajib membayar lebih mahal untuk pelayanan yang berkualitas.

d)

Masyarakat tidak perlu lagi memperhatikan kinerja pemerintah.

e)

Masyarakat diharuskan menjadi pengawas utama terhadap kinerja instansi.

35.

Sebuah unit pelayanan publik melakukan inovasi dengan mempublikasikan secara terbuka antrian, biaya, dan waktu penyelesaian layanan di papan pengumuman dan website. Tindakan ini merupakan upaya membangun Zona Integritas melalui peningkatan...

a)

Disiplin kepegawaian

b)

Transparansi dan akuntabilitas pelayanan

c)

Jaringan internet di kantor

d)

Kesejahteraan pegawai

e)

Jumlah pegawai honorer

36.

Zona Integritas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu...

a)

Zona Integritas menggantikan peran dan fungsi SPIP.

b)

SPIP hanya berlaku untuk instansi yang belum menjadi Zona Integritas.

c)

Pembangunan Zona Integritas memperkuat "Lingkungan Pengendalian" sebagai fondasi SPIP.

d)

Keberhasilan Zona Integritas membuat evaluasi SPIP tidak diperlukan.

e)

SPIP fokus pada keuangan, sedangkan Zona Integritas fokus pada pelayanan.

37.

Landasan hukum utama yang mengatur secara spesifik tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah...

a)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

c)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

e)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

38.

Secara harfiah, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti...

a)

Pencurian dan perampokan

b)

Penipuan dan penggelapan

c)

Kerusakan, kebusukan, dan penyuogokan

d)

Pengkhianatan dan pembangkangan

e)

Pemerasan dan penyupaan

39.

Unsur utama yang membedakan tindak pidana korupsi dengan pencurian biasa adalah...

a)

Nilai kerugian keuangan negara

b)

Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan

c)

Modus operandi yang digunakan

d)

Pelaku yang melakukan tindakan tersebut

e)

Waktu dan tempat kejadian

40.

Menurut Joseph S. Nye, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas formal suatu jabatan publik karena pertimbangan...

a)

Kekeluargaan dan hubungan darah

b)

Keuntungan pribadi (private regarding), status, atau kekayaan

c)

Tekanan dari atasan atau pihak yang lebih berkuasa

d)

Ketidaktahuan akan peraturan yang berlaku

e)

Tujuan politik untuk memenangkan pemilu

41.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu ruang lingkup korupsi adalah "melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur "dapat" dalam frasa tersebut menegaskan bahwa...

a)

Korupsi hanya terjadi jika negara benar-benar rugi secara nyata.

b)

Tindakan tersebut sudah merupakan korupsi meskipun kerugian belum nyata terjadi (bersifat potensial)

c)

Unsur kerugian negara bukanlah hal yang penting.

d)

Kerugian harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

e)

Tindakan tersebut hanya diancam dengan sanksi administratif.

42.

Seorang pegawai negeri menerima hadiah dalam bentuk uang dari seorang rekanan yang merasa terbantu dengan jasanya, padahal yang dilakukannya adalah tugas normal dari jabatannya. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai...

a)

Tindakan terpuji yang wajar dilakukan

b)

Pelanggaran kode etik ringan

c)

Gratifikasi yang pada dasarnya dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi

d)

Bentuk apresiasi yang tidak melanggar hukum

e)

Hadiah yang harus dilaporkan kepada atasan langsung tanpa konsekuensi hukum

43.

Berikut ini yang BUKAN merupakan bentuk atau jenis tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah...

a)

Memberi atau menerima suap (penyuapan)

b)

Penggelapan dalam jabatan

c)

Pemerasan

d)

Pencurian yang dilakukan oleh seorang pelaku tanpa jabatan publik

e)

Perbuatan curang yang merugikan keuangan negara

44.

Ciri khas dari tindak pidana korupsi yang membedakannya dari kejahatan konvensional adalah...

a)

Selalu melibatkan kekerasan fisik

b)

Korupsi merupakan extra-ordinary crime yang sering tidak meninggalkan korban fisik yang langsung terlihat, namun dampaknya sangat sistemik

c)

Pelakunya selalu dari kalangan menengah ke atas

d)

Hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang (berjamaah)

e)

Modus operandi yang digunakan selalu sama

45.

Konsep "perbuatan memperkaya diri sendiri" dalam definisi korupsi mengandung arti...

a)

Hanya meningkatkan kekayaan dalam bentuk uang tunai

b)

Memperoleh tambahan kekayaan atau harta benda, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c)

Meningkatkan pendapatan melalui investasi yang sah

d)

Menerima gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh negara

e)

Melakukan kegiatan wirausaha di luar jam kerja

46.

Dampak korupsi yang paling fundamental terhadap tatanan sosial adalah...

a)

Meningkatnya jumlah pengusaha di suatu negara

b)

Rusaknya sendi-sendi demokrasi dan keadilan, serta terkikisnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

c)

Berkurangnya jumlah proyek pembangunan fisik

d)

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

e)

Terciptanya persaingan bisnis yang tidak sehat di sektor privat

47.

Lembaga anti korupsi pertama yang dibentuk di Indonesia setelah kemerdekaan adalah...

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pada tahun 1957

c)

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

d)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

e)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

48.

Operasi Budhi yang digagas oleh Jaksa Agung Sugih Arto pada era Orde Baru merupakan operasi pemberantasan korupsi yang berfokus pada sektor apa?

a)

Pertambangan dan energi

b)

Bantuan Luar Negeri dan Proyek Pembangunan

c)

Perbankan dan keuangan

d)

Pendidikan dan kebudayaan

e)

Pertahanan dan keamanan

49.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi dibentuk berdasarkan apa?

a)

Instruksi Presiden Soeharto

b)

Keputusan Mahkamah Agung

c)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

d)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

e)

Dekret Presiden tahun 1998

50.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan peraturan kolonial Belanda yang mana?

a)

Wetboek van Strafrecht (WvS)

b)

Regeling op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie (ROB)

c)

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB)

d)

Indische Staatsregeling

e)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

51.

Tragedi yang menandai kegagalan upaya pemberantasan korupsi di akhir era Orde Baru dan memicu gerakan reformasi adalah apa?

a)

Peristiwa Kudatuli

b)

Kasus korupsi di Bank Duta yang melibatkan yayasan yang dikelola Soeharto

c)

Skandal korupsi proyek pembangunan Monas

d)

Kasus manipulasi dana reboisasi

e)

Skandal korupsi di tubuh ABRI

52.

Lembaga yang menjadi cikal bakal pembentukan KPK adalah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dibentuk pada masa pemerintahan siapa?

a)

Soeharto

b)

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

c)

Megawati Soekarnoputri

d)

B.J. Habibie

e)

Susilo Bambang Yudhoyono

53.

Pada masa Orde Baru, upaya pemberantasan korupsi sering dianggap gagal karena alasan apa?

a)

Korupsi telah menjadi sistem yang terstruktur dan melibatkan keluarga serta kroni penguasa

b)

Tidak adanya peraturan perundang-undangan tentang korupsi

c)

Masyarakat tidak peduli dengan praktik korupsi

d)

Indonesia belum merdeka secara ekonomi

e)

Tidak ada lembaga yang bertugas memberantas korupsi

54.

Peristiwa penting yang menjadi latar belakang dibentuknya KPK adalah apa?

a)

Krisis moneter tahun 1997–1998

b)

Desakan masyarakat sipil dan mahasiswa pasca reformasi 1998 untuk memberantas KKN

c)

Tekanan dari lembaga donor internasional

d)

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembersihan korupsi

e)

Rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

55.

Salah satu kasus korupsi besar yang ditangani KPK pada awal pembentukannya dan menjadi ujian kredibilitas lembaga ini adalah kasus apa?

a)

Korupsi di Komisi Pemilihan Umum

b)

Pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Miranda Goeltom)

c)

Skandal korupsi e-KTP

d)

Kasus suap impor daging sapi

e)

Korupsi dana bansos COVID-19

56.

Berikut ini adalah perkembangan penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, kecuali yang mana?

a)

Pembentukan KPK sebagai lembaga super body

b)

Pemberian grasi bagi terpidana kasus korupsi

c)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

d)

Instrumen pembuktian terbalik dalam perkara korupsi

e)

Lembaga Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator

57.

Kerangka hukum utama yang mengatur secara komprehensif tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia adalah apa?

a)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

d)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

e)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

58.

Menurut UU Tipikor, salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri". Apa makna "melawan hukum" dalam konteks ini?

a)

Hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hukum tertulis

b)

Meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil (melanggar peraturan tertulis) maupun materil (melanggar rasa keadilan masyarakat)

c)

Harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

d)

Hanya berlaku bagi penyelenggara negara

e)

Harus menyebabkan kerugian keuangan negara secara nyata

59.

Seorang pegawai negeri menerima pemberian dalam bentuk uang dari seorang kontraktor, padahal yang dilakukannya adalah tugas normal dari jabatannya. Tindakan ini secara khusus diatur dan dapat dipidana berdasarkan pasal tentang apa?

a)

Penggelapan

b)

Pemerasan

c)

Gratifikasi

d)

Penyalahgunaan wewenang

e)

Perbuatan curang

60.

Dalam UU Tipikor, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa apa?

a)

Pidana penjara dan denda saja

b)

Pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, dan pidana denda

c)

Pidana mati dan kurungan

d)

Pidana sosial dan pidana denda

e)

Pidana rehabilitasi dan pidana penjara

61.

Salah satu keunikan dalam hukum acara perkara korupsi adalah diterapkannya pembuktian terbalik. Apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik?

a)

Terdakwa dapat dibebankan untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

b)

Jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa

c)

Saksi korban yang harus membuktikan adanya kerugian

d)

Hakim yang bertugas mencari bukti permulaan

e)

Lembaga anti korupsi otomatis dianggap benar dalam setiap dakwaan

62.

Berikut ini yang termasuk dalam kategori "Penyelenggara Negara" yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor, kecuali siapa?

a)

Hakim

b)

Menteri

c)

Anggota DPRD

d)

Wiraswasta yang mengerjakan proyek pemerintah

e)

Gubernur

63.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara bersifat bagaimana?

a)

Harus sudah terjadi secara nyata dan dapat dihitung dengan pasti

b)

Dapat bersifat potensial, artinya tindakan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara

c)

Hanya dihitung berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

d)

Tidak perlu dibuktikan sama sekali

e)

Hanya berlaku untuk proyek-proyek pembangunan fisik

64.

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama untuk perkara tindak pidana korupsi adalah lembaga mana?

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian

b)

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung

c)

Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan

d)

Ombudsman dan Komisi Yudisial

e)

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri

65.

Menurut UU Tipikor, perbuatan yang dikategorikan sebagai "merugikan keuangan negara" dapat terjadi dalam bentuk apa?

a)

Hanya melalui pengadaan barang dan jasa

b)

Kegiatan yang melibatkan APBN/APBD, termasuk pemberian fasilitas dan keringanan yang tidak sesuai

c)

Hanya melalui manipulasi pajak dan bea cukai

d)

Ekspor dan impor barang ilegal

e)

Pencucian uang dari kejahatan narkotika

66.

Seorang pejabat yang dengan sengaja memberikan fasilitas kepada suatu perusahaan milik keluarganya dengan melanggar prosedur, dapat dijerat dengan pasal tentang

a)

Gratifikasi

b)

Penyalahgunaan wewenang

c)

Penggelapan

d)

Pemalsuan surat

e)

Perbuatan curang

67.

Lembaga negara yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat strategis, nasional, lintas daerah, dan melibatkan pejabat negara lainnya adalah

a)

Kejaksaan Agung

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

d)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

e)

Ombudsman Republik Indonesia

68.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki wewenang yang sangat kuat, di antaranya adalah

a)

Menjatuhkan hukuman pidana kepada terpidana korupsi

b)

Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

c)

Memberikan grasi kepada terpidana korupsi

d)

Mencabut hak politik mantan terpidana korupsi

e)

Membekukan kegiatan partai politik yang terlibat korupsi

69.

Lembaga yang bertugas melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang hasil auditnya sering menjadi awal terungkapnya tindak pidana korupsi, adalah

a)

KPK

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

d)

Ombudsman Republik Indonesia

e)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

70.

Dalam struktur penegakan hukum di Indonesia, lembaga yang secara konvensional berwenang sebagai penyidik untuk semua tindak pidana, termasuk korupsi, adalah

a)

KPK

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Kejaksaan Agung

d)

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

e)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

71.

Lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat tentang maladministrasi, yang dapat berpotensi pada korupsi, adalah

a)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

b)

Ombudsman Republik Indonesia

c)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

d)

Inspektorat Jenderal di setiap kementerian

e)

Komisi Informasi Pusat

72.

Di lingkungan kementerian/lembaga, unit yang bertugas melakukan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan adalah

a)

Sekretariat Jenderal

b)

Inspektorat Jenderal (Itjen) atau unit pengawasan internal lainnya

c)

Biro Hukum dan Organisasi

d)

Biro Kepegawaian

e)

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

73.

Lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan pelapor (whistleblower) dalam perkara korupsi adalah

a)

KPK

b)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

c)

Kejaksaan Agung

d)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

e)

Ombudsman Republik Indonesia

74.

Selain KPK, lembaga penegak hukum yang juga berwenang melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah

a)

Kepolisian Negara Republik Indonesia

b)

Kejaksaan Agung

c)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

d)

Mahkamah Agung

e)

Komisi Yudisial

75.

Lembaga non-struktural yang bertugas melakukan pencegahan dengan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan adalah

a)

KPK

b)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

c)

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

d)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

e)

Ombudsman Republik Indonesia

76.

Dalam upaya pencegahan korupsi, lembaga yang bertugas menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan adalah

a)

KPK

b)

BPK

c)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

d)

Kementerian Keuangan

e)

Badan Pusat Statistik

Similar Resources on Wayground

UAS MIKROBIOLOGI PRAKTEK

78 questions

UAS MIKROBIOLOGI PRAKTEK

quiz

Worksheet

•

University

UAS Terapi Keluarga

76 questions

UAS Terapi Keluarga

quiz

Worksheet

•

University

UTS ANATOMI FISIOLOGI GIZI S1

78 questions

UTS ANATOMI FISIOLOGI GIZI S1

quiz

Worksheet

•

University

SOAL LENGKAP KARDIOVASKULAR 500+

74 questions

SOAL LENGKAP KARDIOVASKULAR 500+

quiz

Worksheet

•

University

Transisi Epidemiologi (Abdel R. Omran)

73 questions

Transisi Epidemiologi (Abdel R. Omran)

quiz

Worksheet

•

University