NEW
Font size
WorksheetsTWKV-6_2026
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Seorang pegawai bertugas sebagai staf pelaksana di bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ia menemukan bukti kuat bahwa pemenang tender proyek bernilai besar memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan atasan langsungnya yang berwenang memberikan rekomendasi. Jika ia melaporkan hal ini, kariernya terancam, tetapi jika didiamkan, berpotensi merugikan negara. Apa langkah yang paling tepat dan berintegritas dalam menghadapi dilema ini?
Mencari celah hukum untuk membatalkan hasil tender dengan alasan teknis, tanpa menyebutkan hubungan kekerabatan tersebut.
Melaporkan temuan tersebut, beserta bukti-bukti terkait, langsung kepada unit pengawasan internal (Inspektorat) atau pihak berwenang di luar struktur komandonya.
Mendiskusikan temuan ini secara pribadi dengan atasan Anda untuk mencari jalan tengah yang aman bagi semua pihak.
Mengabaikannya karena itu bukan wewenang inti untuknya dan risiko karier terlalu tinggi untuk ditanggungnya sendiri.
Melakukan kompromi bersama agar tetap berjalan seperti yang sudah terjadi dengan tetap memprioritaskan hasil terbaik.
Dalam konteks Wawasan Kebangsaan, integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya bermakna jujur, tetapi juga mencakup keselarasan antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan. Prinsip integritas ini paling relevan dan selaras dengan pilar negara yang mana?
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Bhinneka Tunggal Ika, sebagai cerminan toleransi dan keragaman dalam tindakan sehari-hari.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan wilayah.
Wawasan Nusantara, sebagai kerangka kesatuan wilayah dan geopolitik nasional.
Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa yang menuntut moralitas etik.
Seorang Kepala Sekolah diwajibkan oleh dinas pendidikan untuk membeli buku ajar dari penerbit tertentu. Meskipun harganya lebih mahal dari penerbit lain, Kepala Sekolah tersebut tetap melaksanakan perintah tersebut tanpa ada keuntungan pribadi. Tindakan ini, meskipun patuh pada atasan, berpotensi melanggar aspek integritas publik, yaitu:
Akuntabilitas Pribadi
Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Transparansi
Kepatuhan Hukum
Loyalitas
Prinsip 'Good Governance' menuntut ASN untuk tidak hanya bebas dari korupsi, tetapi juga berupaya mencegah potensi kerugian negara. Dalam menghadapi dilema integritas, penekanan pada pencegahan (preventif) lebih utama daripada penindakan (represif). Hal ini sejalan dengan nilai dasar integritas, yaitu:
A. Transparansi dan Akuntabilitas
B. Kepemimpinan yang Beretika
C. Disiplin
D. Kepatuhan Hukum dan Etika
E. Keberanian
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi utama ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam konteks integritas, tindakan yang paling secara fundamental bertentangan dengan fungsi tersebut adalah:
Mencantumkan gelar akademik yang tidak sah pada dokumen resmi kepegawaian.
Menyebarluaskan informasi kinerja unit kerja secara terbuka kepada publik.
Membuat dan menyebarkan konten di media sosial yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA.
Menerima gratifikasi dalam bentuk tiket perjalanan wisata dari vendor proyek.
Menggunakan fasilitas dinas (mobil) untuk keperluan mudik pribadi.
Seorang pegawai di bagian pelayanan publik secara konsisten menolak uang pelicin dari masyarakat yang ingin mempercepat proses. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip integritas, namun juga memiliki nilai tambah dalam konteks pembangunan nasional, yaitu:
Menciptakan iklim kerja yang kompetitif antarapegawai dalam mencari keuntungan.
Mewujudkan pelayanan publik yang adil, setara, dan berbasis pada standar operasional prosedur (SOP).
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor non-pajak.
Memperkuat budaya feodalisme dalam birokrasi.
Mengurangi beban kerja unit pengawasan internal (Inspektorat).
Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (3), setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna 'upaya pembelaan negara' dalam konteks modern dan non-fisik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang paling tepat adalah...
Kewajiban mengikuti pelatihan militer dasar secara berkala.
Kewajiban mematuhi semua perintah atasan tanpa kecuali demi menjaga loyalitas instansi.
Kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebagai satu-satunya bentuk bela negara ekonomi.
Pelaksanaan tugas secara profesional, penuh integritas, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi.
Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat dan gotong royong di lingkungan tempat tinggal.
Ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini semakin bersifat non-militer, seperti serangan siber, penyebaran hoaks masif, dan perang informasi (information warfare). Nilai dasar Bela Negara yang paling relevan untuk melawan ancaman penyebaran hoaks yang bertujuan memecah belah bangsa adalah...
Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara, dengan memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima.
Sadar Berbangsa dan Bernegara, dengan membiasakan diri bersikap kritis dan melakukan cek fakta (fact-checking) secara mandiri.
Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, dengan menyumbangkan sebagian gaji untuk kegiatan sosial.
Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dengan hafal dan mengamalkan lima sila Pancasila.
Cinta Tanah Air, dengan berupaya memajukan pariwisata daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, salah satu ciri komponen cadangan adalah bersifat sukarela. Konsekuensi dari sifat sukarela tersebut adalah...
Pemerintah tidak wajib memberikan tunjangan atau insentif apapun selama masa aktif pelatihan.
Setelah masa aktif, komponen cadangan akan kembali pada status dan profesi awal tanpa kehilangan hak-hak sipil.
Materi pelatihan yang diberikan memiliki bobot yang sama dengan pelatihan militer reguler TNI.
Setiap warga negara dapat mendaftar sebagai komponen cadangan tanpa batasan usia dan profesi.
Pelibatan komponen cadangan dalam operasi militer hanya dapat dilakukan atas persetujuan DPR.
Aksi bela negara yang didasari oleh nilai Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara diwujudkan dalam bentuk...
Menghormati hak asasi manusia (HAM) setiap individu tanpa memandang status sosial.
Mengikuti kegiatan penggalangan dana korban bencana alam yang diselenggarakan pemerintah.
Membayar pajak tepat waktu dan melaporkan SPT tahunan secara jujur.
Menerapkan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan di lingkungan kerja.
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Siskamling di lingkungan tempat tinggal.
Pemerintah daerah X mengeluarkan kebijakan yang memberikan alokasi dana pembangunan fasilitas publik lebih besar kepada kelompok etnis mayoritas dengan alasan efisiensi administrasi dan minimnya protes. Kelompok minoritas memprotes kebijakan ini karena merasa haknya diabaikan. Sebagai pejabat negara yang berlandaskan prinsip Equality (Kesetaraan) dalam nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan terkait kebijakan tersebut?
Menganjurkan kelompok minoritas untuk membentuk organisasi politik agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam penganggaran daerah.
Mengusulkan agar alokasi dana didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing etnis.
Mendukung kebijakan tersebut karena sesuai dengan aspirasi mayoritas demi stabilitas wilayah.
Membatalkan kebijakan dan mengusulkan alokasi dana berdasarkan kebutuhan riil, pemerataan, dan non-diskriminasi, tanpa membedakan etnis atau jumlah populasi.
Memediasi dengan membentuk forum dialog antara kelompok mayoritas dan minoritas untuk mencari kompromi alokasi dana.
Dalam rapat koordinasi nasional, muncul perbedaan pandangan yang tajam antara perwakilan daerah dengan budaya yang sangat berbeda mengenai kurikulum pendidikan nasional, khususnya terkait porsi materi budaya lokal. Berdasarkan prinsip Unity (Persatuan) dan Personality (Kepribadian) dalam konteks Nasionalisme Indonesia, bagaimana seharusnya sikap pemimpin rapat dalam merumuskan keputusan?
Mengadopsi semua usulan budaya lokal tanpa standardisasi materi inti nasional.
Merumuskan kurikulum inti nasional yang wajib bagi semua daerah, namun memberikan ruang fleksibilitas yang terstruktur bagi muatan lokal sebagai manifestasi Kepribadian bangsa yang majemuk.
Menyerahkan sepenuhnya keputusan kurikulum kepada masing-masing daerah agar tercipta Liberty di bidang pendidikan.
Memaksakan kurikulum seragam nasional yang menghilangkan semua muatan lokal untuk menghindari perpecahan ideologi.
Menunda keputusan hingga semua perwakilan daerah mencapai kesepakatan mutlak, meskipun memakan waktu lama.
Seorang ilmuwan muda Indonesia berhasil menciptakan teknologi baru yang sangat inovatif di bidang energi terbarukan. Beberapa pihak mendesak agar penemuan tersebut dirahasiakan dan dikontrol ketat oleh negara karena alasan strategis. Ilmuwan tersebut berargumen bahwa Liberty (kebebasan ilmiah) adalah kunci untuk pengembangan lebih lanjut dan Achievement yang lebih besar bagi bangsa. Dalam perspektif nasionalisme yang seimbang, tindakan pemerintah yang paling bijaksana adalah...
Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat undang-undang khusus tentang penemuan tersebut.
Menganjurkan ilmuwan untuk menjual hak paten penemuannya kepada pihak asing yang menawarkan harga tertinggi agar devisa negara meningkat tajam.
Melarang publikasi dan memonopoli penemuan tersebut demi keamanan dan kedaulatan nasional secara mutlak.
Memberikan hak paten penuh kepada ilmuwan, namun negara memfasilitasi dan memprioritaskan pemanfaatan teknologi tersebut untuk kepentingan nasional, didasari kesepakatan kemitraan yang adil.
Membiarkan ilmuwan tersebut mempublikasikan dan mengomersialkan penemuannya tanpa intervensi negara.
Di era globalisasi, terjadi penetrasi budaya asing yang masif. Di sisi lain, beberapa kearifan lokal kelompok adat tertentu justru dianggap 'kuno' dan diskriminatif oleh sebagian masyarakat modern. Berpegang pada prinsip Personality (menjaga kepribadian bangsa) dan Equality (kesetaraan) yang bersumber dari Bhineka Tunggal Ika, bagaimana peran negara yang paling ideal dalam menyikapi fenomena ini?
Mengeluarkan undang-undang yang menetapkan batas usia minimal untuk mengakses konten budaya asing demi perlindungan Personality bangsa.
Memfasilitasi revitalisasi dan promosi kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Equality, sambil menyaring budaya asing yang masuk.
Membiarkan budaya asing masuk sebagai bagian dari Liberty karena budaya lokal diyakini akan bertahan jika memiliki kekuatan internal yang tinggi.
Melarang semua bentuk budaya asing yang masuk dan mewajibkan semua warga menguasai satu budaya daerah tertentu sebagai inti nasionalisme.
Mengedukasi masyarakat bahwa semua budaya lokal memiliki Equality nilai, tetapi tidak perlu adanya intervensi dari negara dalam memodifikasi atau mempromosikannya.
Indonesia berhasil mencapai Achievement (prestasi) besar di bidang pembangunan infrastruktur maritim. Namun, Achievement ini menuai kritik karena mayoritas proyek terkonsentrasi di wilayah Barat Indonesia yang padat, sementara wilayah Timur yang lebih terpencil hanya mendapatkan porsi kecil. Jika pembangunan infrastruktur ini harus mencerminkan nasionalisme yang berprinsip Achievement yang berkelanjutan dan Unity (kesatuan), langkah korektif apa yang paling mendesak?
Mengalihkan fokus pembangunan infrastruktur berikutnya ke wilayah Timur dan daerah terpencil untuk mengurangi disparitas regional, demi memperkuat Unity dan mewujudkan keadilan pembangunan.
Melanjutkan pembangunan di wilayah Barat dengan kecepatan penuh karena dinilai lebih cepat memberikan dampak ekonomi nasional secara keseluruhan.
Menghentikan semua pembangunan infrastruktur maritim hingga seluruh rancangan proyek disepakati oleh semua pemerintah daerah se-Indonesia.
Mengeluarkan pernyataan bahwa Achievement pembangunan maritim tidak dipertimbangkan dalam konteks Unity, melainkan murni untuk efisiensi logistik.
Mempersilakan pemerintah daerah Timur mencari investor asing untuk membangun wilayahnya sendiri dengan alasan Liberty otonomi daerah.
Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) disahkan melalui pemungutan suara (voting) yang demokratis dan disetujui oleh 90% anggota dewan perwakilan. Namun, implementasi RUU ini terbukti secara substansial merugikan kelompok masyarakat adat minoritas dalam hal akses terhadap sumber daya alam. Kelompok minoritas tersebut berargumen bahwa hak-hak dasar mereka diabaikan atas nama kepentingan mayoritas. Dalam konteks dilema ini, Sila Pancasila manakah yang seharusnya bertindak sebagai rem normatif tertinggi untuk mencegah Tirani Mayoritas dan memastikan kebijakan tersebut tetap berkeadilan bagi seluruh rakyat?
Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menjamin hak-hak asasi, keadilan distributif, dan perlindungan minoritas.
Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan pengakuan martabat setiap manusia.
Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, karena perpecahan akan terjadi jika hak minoritas diabaikan.
Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan moralitas universal.
Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang merupakan sumber utama legitimasi RUU.
Untuk memperkuat ketahanan budaya dan Persatuan Indonesia (Sila 3), sebuah kelompok kajian nasionalis mengajukan kebijakan "Purifikasi Budaya Nasional" yang bertujuan membatasi secara ketat semua produk budaya asing (musik, film, fesyen, dll.), menganggapnya sebagai ancaman disintegrasi. Jika kebijakan isolatif ini diterapkan, potensi dampak terburuk yang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila secara komprehensif adalah...
Bertentangan dengan tujuan awal Sila Ketiga karena justru memicu perpecahan di kalangan masyarakat pro-globalisasi.
Mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan akibat hilangnya potensi pertukaran dagang internasional.
Menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang memiliki akar budaya asing yang kuat.
Melanggar esensi dari Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menuntut bangsa untuk menghargai peradaban lain dan memiliki martabat dalam pergaulan dunia yang beradab.
Menciptakan kebuntuan dalam proses musyawarah karena tidak ada lagi referensi budaya global.
Dalam suatu komunitas, konflik sosial meningkat bukan karena sengketa batas tanah atau sumber daya, melainkan karena perbedaan interpretasi dan tata cara peribadatan yang mendalam (isu Sila 1), yang pada akhirnya mengancam keselamatan, hak, dan martabat sekelompok warga (isu Sila 2). Untuk meredakan konflik tersebut secara konstitusional dan filosofis, interpretasi Sila Pancasila manakah yang harus diutamakan sebagai landasan bersama yang mampu menjembatani perbedaan keyakinan dan menegakkan prinsip kemanusiaan?
Sila Kelima, Keadilan Sosial, diinterpretasikan sebagai upaya ganti rugi materiil terhadap pihak yang dirugikan tanpa menyentuh akar permasalahan keyakinan.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dipahami sebagai jaminan kebebasan beragama, toleransi aktif, dan penghormatan terhadap kemajemukan, yang merupakan prasyarat tegaknya Sila Kedua.
Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, diinterpretasikan sebagai pemaksaan keseragaman tradisi keagamaan demi ketertiban sosial.
Sila Keempat, Kerakyatan, diinterpretasikan sebagai pemungutan suara untuk menentukan tata cara peribadatan yang harus diikuti oleh mayoritas.
Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk menanggalkan identitas keagamaan dalam ranah publik demi keamanan.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai keadaan darurat yang berisi pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara masif, dengan alasan stabilitas nasional. Mekanisme pengujian dan persetujuan Perppu tersebut harus dilakukan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Apabila DPR pada akhirnya menolak Perppu tersebut, apa implikasi konstitusional paling fundamental bagi Perppu yang telah terlanjur diberlakukan?
Presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk menggantikan Perppu yang ditolak, karena kebutuhan akan regulasi darurat tetap ada.
Perppu tersebut secara otomatis menjadi Undang-Undang, namun masa berlakunya dibatasi hanya sampai akhir tahun anggaran berjalan.
Perppu tersebut harus dicabut dan semua akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh Perppu tersebut dinyatakan tidak sah sejak tanggal penetapannya (berlaku surut/retroaktif).
Perppu tersebut harus dicabut, dan tidak berlaku lagi sejak tanggal penolakan oleh DPR, tanpa menyentuh keabsahan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.
Perppu tersebut harus dicabut dan semua tindakan hukum yang berdasarkan Perppu tersebut sebelum penolakan tetap dianggap sah secara hukum (legal fiksi).
Menurut Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945, hak asasi manusia (HAM) wajib dihormati dan dilindungi, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Prinsip pembatasan HAM ini dikenal sebagai derogation atau prinsip pembatasan yang sah. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan kekuatan konstitusional prinsip pembatasan tersebut dalam konteks UUD 1945?
A. Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak sipil-politik, sedangkan hak-hak sosial-ekonomi bersifat tidak dapat dibatasi (non-derogable).
B. Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan oleh keputusan politik Presiden dan DPR, bukan melalui produk hukum di bawah Undang-Undang.
C. Pembatasan HAM hanya berlaku di saat negara dalam keadaan bahaya dan harus diumumkan secara resmi oleh Presiden.
D. Pembatasan HAM yang diatur dalam Undang-Undang secara otomatis bersifat absolut dan tidak dapat digugat gugatan oleh lembaga peradilan mana pun.
E. Prinsip pembatasan merupakan mandat konstitusional yang memastikan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, menjadikannya subjek uji materil oleh MK.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, terjadi perdebatan mengenai status Komisi Yudisial (KY). Meskipun KY diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24B), beberapa pihak berargumen bahwa KY bukanlah bagian integral dari pelaku kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan lembaga penunjang. Argumen yang paling kuat secara normatif-konstitusional untuk mendukung posisi bahwa KY memiliki kedudukan yang setara dan independen dalam konteks penegakan kekuasaan kehakiman adalah...
A. Anggota KY harus diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sama seperti Anggota BPK, yang menandakan status lembaga negara independen.
B. KY diatur dalam Bab IX UUD 1945, bersamaan dengan MA dan MK, sehingga secara otomatis kedudukannya sejajar dan setara.
C. KY adalah lembaga independen yang diberikan mandat konstitusional oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
D. KY adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim agung, wewenang yang tidak dimiliki oleh MA dan MK.
E. KY memiliki hak untuk melakukan uji materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan perilaku hakim.
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Meskipun menganut prinsip kesatuan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan limitasi tertinggi yang dijamin secara konstitusional bagi otonomi daerah agar tidak menggerus prinsip NKRI?
Pemerintah pusat dapat mencabut Peraturan Daerah (Perda) kapan saja tanpa melalui pengadilan jika dianggap merugikan negara.
Daerah tidak diperkenankan mengatur urusan pemerintahan absolut, seperti politik luar negeri dan pertahanan/keamanan.
Kewenangan Otonomi Daerah harus senantiasa dalam koridor Kesatuan Hukum Nasional dan Kedaulatan Rakyat yang bersifat tunggal dan tidak terbagi.
Daerah tidak diperkenankan membentuk badan perwakilan rakyat daerah yang secara substansial dapat menandingi kewenangan DPR RI.
Daerah tidak boleh memiliki regulasi yang bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.
Dalam konteks NKRI, Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Ketentuan ini menjadikannya sebagai klausul yang bersifat non-amendable (tidak dapat diubah). Apa implikasi paling mendasar dari klausul non-amendable ini terhadap sifat kedaulatan negara Indonesia?
Klausul tersebut secara tidak langsung membatalkan sistem desentralisasi, karena bentuk kesatuan menuntut sentralisasi kekuasaan yang ketat.
Klausul tersebut menegaskan bahwa kekuasaan membentuk dan mengubah UUD (kekuasaan constituent) oleh MPR dibatasi oleh ikatan historis dan ideologis yang mutlak.
Klausul tersebut berarti MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan amandemen terhadap pasal manapun dalam UUD 1945.
Klausul tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan semua pasal UUD 1945 dalam semangat sentralisasi kekuasaan.
Klausul tersebut memastikan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya didelegasikan dan dapat ditarik kembali oleh rakyat melalui referendum nasional.
Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua, seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kewenangan khusus yang melampaui daerah lain. Secara konseptual, Otsus tetap harus dipandang sebagai bagian integral dari NKRI. Prinsip Unitarisme (Kesatuan) dalam konteks Otsus menjamin bahwa kekhususan yang diberikan oleh negara tidak boleh menyentuh pilar dasar mana pun di bawah ini, kecuali:
Penerapan syarat Islam sebagai sumber hukum pidana di wilayah daerah otonom tersebut.
Penggunaan simbol-simbol kedaulatan negara, seperti Bendera Merah Putih dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Sistem Peradilan di mana kasasi dan uji materil dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).
Wewenang untuk membentuk kementerian luar negeri dan menjalin hubungan diplomatik independen dengan negara lain.
Kewenangan di bidang Pertahanan dan Keamanan Negara.
Pilihlah kalimat yang seluruhnya menggunakan ejaan dan kata baku yang tepat berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)!
Tim advokasi itu menyangga argumentasi jaksa dengan sekadar memberikan azas praduga tak bersalah.
Kami telah melaksanakan aktifitas seminar periodik yang di dalamnya terdapat analisa kasus kompleks.
Frekuensi kegempaan di zona subduksi itu dilaporkan meningkat tajam semenjak jadwal observasi tim ahli diundur.
Proyek merubah infrastruktur daerah pedalaman tersebut telah menterjemahkan visi pemerintah secara konkret.
Presiden nonaktif itu mengenyampingkan jadwal audiensi untuk menganalisis data statistik ekonomi nasional.
Kebijakan impor pangan yang tidak terkendali menyebabkan surplus hasil pertanian domestik dan merusak harga jual di tingkat petani. Kondisi ini membuat minat generasi muda untuk bertani menurun drastis. Jika tren penurunan minat bertani terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi ketergantungan pangan yang parah dalam dua dekade mendatang. Pemerintah telah berjanji mengkaji ulang kebijakan impor pangan secara komprehensif. Simpulan terkuat dan paling logis yang dapat ditarik dari paragraf di atas adalah...
Ketergantungan pangan parah akan terhindar asalkan pemerintah menepati janji untuk mengkaji ulang kebijakan impor.
Penurunan minat generasi muda untuk bertani adalah satu-satunya faktor penentu ketergantungan pangan di masa depan.
Surplus hasil pertanian domestik saat ini merupakan akibat langsung dan satu-satunya dari kebijakan impor pangan yang tidak terkendali.
Ada hubungan kausalitas yang kompleks antara kebijakan impor, minat bertani, dan potensi kerentanan pangan nasional di masa depan.
Pemerintah harus segera menghentikan semua impor pangan untuk menaikkan harga jual di tingkat petani dan mendorong minat bertani.
Pilihlah penulisan kalimat yang menggunakan tanda baca secara tepat berdasarkan kaidah PUEBI!
Laporan ini menggarisbawahi tiga masalah utama: yakni, defisit anggaran, utang negara, dan lemahnya sektor riil.
Karena pembangunan infrastruktur mendesak; pemerintah mengajukan pinjaman ke Bank Dunia.
"Siapakah penulis artikel Revolusi Industri 4.0 itu", tanya seorang peserta seminar.
Menteri Keuangan menegaskan: "Defisit tahun ini harus dikelola secara hati-hati; dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan."
Meskipun sibuk, Direktur Jenderal tetap menyempatkan diri: meninjau proyek, memberi arahan, dan bertemu masyarakat.
Bacalah paragraf berikut!
(1) Pendidikan karakter dianggap fundamental untuk membangun generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. (2) Namun, dalam implementasinya, banyak sekolah masih fokus pada aspek kognitif murni dan mengabaikan pengembangan emosional dan sosial. (3) Akibatnya, lulusan perguruan tinggi sering kali unggul secara akademis tetapi lemah dalam etika profesional dan kerja sama tim. (4) Pergeseran tersebut harus menempatkan nilai-nilai moral sebagai inti kurikulum yang terintegrasi di semua mata pelajaran. (5) Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam sistem pendidikan nasional.
Kalimat yang paling tepat menjadi kalimat utama (gagasan pokok) paragraf tersebut adalah...
A. Kalimat (1), karena memperkenalkan pentingnya pendidikan karakter.
B. Kalimat (2), karena menjelaskan permasalahan implementasi di sekolah.
C. Kalimat (3), karena merupakan akibat langsung dari kegagalan implementasi.
D. Kalimat (5), karena merupakan penekanan perlunya perubahan paradigma pendidikan.
E. Kalimat (4), karena menjelaskan solusi spesifik atas masalah yang ada.
Krisis moneter tahun 1998 adalah api yang membakar hutan ekonomi Indonesia, menyisakan puing-puing institusi dan kepercayaan publik yang lama untuk dipulihkan. Majas yang paling dominan digunakan dalam kalimat di atas adalah...
Metafora, karena menyamakan krisis dengan api tanpa kata pembanding.
Alegori, karena seluruh cerita mengandung makna simbolis tentang kejatuhan rezim.
Personifikasi, karena memberikan sifat manusia kepada krisis moneter.
Hiperbola, karena melebih-lebihkan dampak krisis secara tidak realistis.
Sinekdoke, karena menyebutkan bagian (api) untuk keseluruhan (kehancuran).
Pilihlah kalimat yang paling memenuhi syarat efektivitas kalimat, terutama dari segi kesejajaran, kepaduan, dan ketepatan diksi!
Bagi semua calon peserta yang sudah lulus pada tahap seleksi administrasi tersebut, harus segera mendaftar ulang paling lambat hari Jumat mendatang.
Kurangnya kepemimpinan yang berintegritas telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat sehingga merusak moralitas dan etos kerja karyawan.
Pejabat publik yang telah terbukti korupsi dan mengambil uang rakyat, maka ia harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum.
Pengurus menyusun strategi untuk peningkatan kualitas layanan, sehingga meningkatkan kepuasan konsumen, dan tercapainya target perusahaan.
Penelitian kami meninjau ulang tiga hal: akurasi data, metode pengujian hipotesis, dan menganalisis hasil secara komprehensif.
