Bubarnya Uni Soviet

Lepasnya Timor Leste dari Indonesia

Penyatuan Jerman Barat dan Timur

Dianeksasinya Tibet oleh Tiongkok

Hasil perjanjian sosial masyarakat

Organisme hidup yang berkembang

Institusi yang lahir dari kekuatan fisik

Wakil Tuhan di bumi

Monarki absolut

Demokrasi langsung

Pluralisme dan keadilan sosial

Teokrasi murni

Ilmu Negara mempelajari negara tertentu, sedangkan HTN bersifat umum

Ilmu Negara bersifat empiris, sedangkan HTN normatif

Ilmu Negara membahas konsep umum negara, sedangkan HTN mengatur negara tertentu

Ilmu Negara berfokus pada kekuasaan, sedangkan HTN pada kesejahteraan

Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat

Penduduk, konstitusi, kedaulatan

Wilayah, hukum, pengakuan internasional

Pemerintah, partai politik, birokrasi

Supremasi hukum

Pemisahan kekuasaan

Perlindungan HAM

Pemerintahan oleh raja yang bijaksana

Menguasai semua sumber daya ekonomi

Menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum

Mengatur seluruh aktivitas politik

Melindungi hak istimewa pemerintah

Negara kesejahteraan

Negara hukum minimal

Negara integralistik

Negara organik

Hifzh ad-din

Hifzh an-nafs

Hifzh al-maal

Hifzh al-'aql

John Locke

Thomas Hobbes

Jean-Jacques Rousseau

Niccolò Machiavelli

Demokrasi langsung

Partisipasi politik warga

Birokrasi yang sangat sentralistik

Filsafat politik yang berkembang

Kedaulatan rakyat

Monopoli atas penggunaan kekerasan fisik yang sah

Kekuasaan absolut dari raja

Tujuan menciptakan kesejahteraan

Codex Hammurabi

Corpus Juris Civilis

Magna Carta

Piagam Madinah

Jerman

Vietnam

Timor Leste

Tibet

Perjanjian sosial

Kekuasaan raja

Revolusi rakyat

Penaklukan wilayah

Rakyat

Wilayah

Pemerintahan yang berdaulat

Pengakuan internasional

Individualisme

Liberalisme

Komunisme

Pancasila

Dewan perwakilan rakyat

Penguasa absolut

Lembaga peradilan

Tuhan

Pertahanan dan keamanan

Pelayanan publik dan jaminan sosial

Penegakan hukum secara ketat

Monopoli perdagangan

Wilayah geografis

Organisasi kekuasaan

Kedaulatan rakyat

Asal-usul ketuhanan

Hubungan kontrak dan kewajiban timbal balik

Pemilihan umum

Perjanjian dagang

Ikatan darah semata

Mendirikan rumah sakit

Membangun tempat ibadah

Mengadili pelaku kriminal

Membagikan zakat

UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2)

UUD 1945 Pasal 27

UUD 1945 Pasal 28

UUD 1945 Pasal 29

Melindungi segenap bangsa Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Meningkatkan keuangan negara

Kekuasaan tak terbatas legislatif

Kedaulatan berada di tangan raja

Supremasi hukum dan persamaan di depan hukum

Kekuasaan eksekutif yang dominan

Roma

Sparta

Athena

Mesir Kuno

Organisasi kekuasaan

Persekutuan hidup untuk mencapai hidup yang baik

Monarki yang ideal

Alat kelas borjuis

Ekspansi wilayah

Menegakkan keadilan dan syariat

Meningkatkan perdagangan internasional

Membentuk kekuatan militer yang tangguh

Hanya faktual

Hanya normatif

Teoritis dan filosofis

Ekonomi semata

Bubarnya Yugoslavia

Penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur

Lepasnya Singapura dari Malaysia

Merdekanya Bangladesh dari Pakistan

Dampak sosial dari suatu kebijakan

Konsep negara sebagai organisasi hukum

Interaksi sosial dalam masyarakat

Dinamika kekuasaan dalam partai politik

Demokrasi langsung

Sistem feodal

Hukum dan administrasi

Teori kekuasaan raja

Negara adalah hasil perjuangan kelas

Negara ada karena kehendak Tuhan

Negara lahir dari kontrak sosial

Negara adalah organisasi kekuasaan

Harus dipilih melalui pemilu

Memiliki otonomi daerah yang luas

Memiliki kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan asing

Harus berbentuk republik

Mengatur semua aspek kehidupan masyarakat

Hanya menjaga keamanan dan ketertiban

Membiarkan pasar berjalan bebas

Menjadi wasit dalam konflik sosial

Pasal 1 Ayat (2)

Pasal 1 Ayat (3)

Pasal 2 Ayat (1)

Pasal 27 Ayat (1)

Menyediakan pendidikan gratis

Mencetak uang

Membangun infrastruktur

Menjaga hubungan diplomatik

De facto bersifat sementara, de jure bersifat tetap dan formal

De facto bersifat hukum, de jure bersifat politik

De facto bersifat tetap, de jure bersifat sementara

De facto bersifat formal, de jure bersifat informal

Negara kota Athena

Kerajaan Franka

Khilafah Rasyidah

Republik Romawi

Asal usul negara

Hakikat negara

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Tujuan negara

Negara Timur Kuno

Negara Hukum Modern

Negara Feodal

Negara Kota Yunani

Diakui oleh seluruh anggota PBB

Memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintah, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain

Memiliki kekayaan alam yang melimpah

Merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB

Menjaga ketertiban umum

Menegakkan moralitas dan kebaikan

Mengelola keuangan negara

Melakukan hubungan luar negeri

Teoritis

Faktual

Hukum alam

Normatif

Konsep demokrasi langsung

Sistem pemerintahan parlementer

Pembagian kekuasaan yang rigid

Pengembangan hukum tertulis yang sistematis

Kekuasaan tertinggi yang tidak di bawah kekuasaan lain

Kekuasaan yang dibagi-bagi kepada daerah

Kekuasaan yang berasal dari persetujuan rakyat

Kekuasaan yang bersifat sementara

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin

Penegakan hukum secara ketat tanpa kompromi

Pembatasan kebebasan berpendapat

Nasionalisasi semua perusahaan swasta

Teori individualistis

Teori organis

Teori integralistik

Teori kekuasaan

Kedaulatan rakyat ke kedaulatan raja

Kekuasaan absolut ke supremasi hukum

Sistem demokrasi ke sistem monarki

Negara sekuler ke negara agama

Satu pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan penuh

Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan administratif

Terdapat dua tingkat pemerintahan yang berdaulat (pusat dan bagian)

Hanya memiliki satu konstitusi nasional

Jean Bodin

John Locke

Montesquieu

Jean-Jacques Rousseau

Federasi memiliki kepala negara, konfederasi tidak

Dalam federasi, kedaulatan ada di pemerintah pusat; dalam konfederasi, kedaulatan tetap pada negara anggota

Federasi hanya untuk negara kecil, konfederasi untuk negara besar

Federasi memiliki konstitusi tertulis, konfederasi tidak

Amerika Serikat (sejak 1789)

Indonesia

Swiss pada masa lalu

Jerman modern

Secara de jure merdeka, tetapi secara de facto masih di bawah pengaruh kuat negara lain

Memiliki kekuasaan penuh atas negara jajahannya

Menjadi pelindung bagi banyak negara kecil

Memiliki kepala negara yang sama dengan negara lain

Urusan dalam negeri dan politik

Urusan ekonomi mikro

Urusan sosial budaya

Urusan hubungan luar negeri dan pertahanan

Uni Riil

Uni Personil

Negara Serikat

Negara Protektorat

Negara Netral

Negara Perwalian

Negara Protektorat

Negara Kesatuan

Dewan Keamanan PBB

Majelis Umum PBB

Dewan Perwalian PBB

Mahkamah Internasional

Alat pemaksa untuk ketertiban

Organisasi kekuasaan yang sah

Organisasi sosial

Lembaga pengatur hukum

Pengakuan hak pilih rakyat

Pembentukan parlemen pertama

Pembatasan kekuasaan absolut raja melalui hukum

Penerapan demokrasi langsung

Konsep kontrak sosial

Prinsip kedaulatan negara

Pemisahan kekuasaan negara

Supremasi parlemen

Mudah diubah oleh Presiden

Bersifat singkat dan membuka ruang penafsiran luas

Tidak memiliki kedudukan hukum

Tidak mengatur lembaga negara

Supremasi parlemen

Negara kekuasaan

Supremasi konstitusi

Demokrasi langsung

Sumber kekuasaan politik tertinggi

Norma dasar dalam hierarki hukum nasional

Produk kesepakatan elite politik

Pedoman moral penyelenggara negara

Kebijakan teknis pemerintahan

Program pembangunan nasional

Struktur, kewenangan, dan hubungan lembaga negara

Peraturan administratif

Sentralisasi kewenangan

Pemisahan kekuasaan

Penguatan birokrasi

Peningkatan partisipasi publik

Presiden memiliki kekuasaan tertinggi

Undang-undang berada di atas konstitusi

Semua tindakan negara harus tunduk pada konstitusi

Parlemen tidak dapat dibatasi

Jumlah partai politik

Sistem pemilu

Cara pandang terhadap individu dan negara

Bentuk pemerintahan

Penguatan kekuasaan presiden

Dominasi lembaga legislatif

Pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK

Penghapusan otonomi daerah

Menjalankan kebijakan teknis negara

Memberikan legitimasi absolut pada pemerintah

Membatasi dan mengatur kekuasaan negara

Menggantikan peran undang-undang

Negara kekuasaan

Negara hukum demokratis

Demokrasi terpimpin

Negara organik

Supremasi parlemen

Kedaulatan eksekutif

Pengujian konstitusionalitas

Diskresi pemerintah

Lebih fleksibel

Memberikan kepastian hukum dan kejelasan norma

Mudah diubah

Tidak memerlukan interpretasi

Kekuasaan presiden

Kehendak mayoritas

Konstitusi dan hukum

Kebijakan politik

Kekuasaan mayoritas mutlak

Kebebasan tanpa batas

Konstitusi dan rule of law

Dominasi negara

Kekuasaan dibatasi hukum

Perwakilan rakyat yang independen

Dominasi negara atas individu

Pemilu yang bebas dan adil

Hukum tunduk pada kekuasaan

Kekuasaan dijalankan tanpa batas

Pemerintah tunduk pada hukum

Negara bebas dari konstitusi

Memperkuat kekuasaan eksekutif

Menyesuaikan dengan kepentingan elite

Membangun sistem checks and balances

Menghapus lembaga peradilan

Demokrasi berjalan tanpa hukum

Konstitusi tunduk pada kehendak mayoritas

Demokrasi dijalankan dalam kerangka konstitusi

Konstitusi meniadakan kedaulatan rakyat

Menguasai alat kekerasan negara secara efektif

Mendapat legitimasi melalui mekanisme konstitusional dan pemilihan umum

Memiliki stabilitas politik tanpa memperhatikan partisipasi rakyat

Menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak elite politik

Penghapusan peran negara dalam kehidupan warga

Pelembagaan kebebasan melalui konstitusi, hukum, dan institusi negara

Dominasi suara mayoritas tanpa perlindungan minoritas

Kebebasan absolut tanpa pembatasan hukum

Organisme tunggal yang mengatasi individu

Alat kekuasaan elite

Kesatuan individu-individu yang memiliki hak dan kebebasan

Instrumen ideologi kolektif

Menggantikan fungsi lembaga negara

Mengendalikan kekuasaan melalui partisipasi dan kontrol publik

Menghapus peran partai politik

Menyeragamkan kepentingan sosial

Kemenangan suara mayoritas

Efektivitas kebijakan pemerintah

Proses dialog rasional dan argumentasi publik

Kepemimpinan nasional yang kuat

Sentralisasi kekuasaan negara

Pemilihan umum yang sering

Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi dan checks and balances

Dominasi lembaga legislatif

Dipilih langsung oleh rakyat sebagai individu

Mewakili warga negara secara personal

Mewakili kelompok-kelompok yang diakui dan dikendalikan negara

Memiliki kekuasaan legislasi independen

Dominasi militer dalam politik

Lemahnya partisipasi rakyat

Fragmentasi partai politik dan instabilitas kabinet

Tidak adanya pemilihan umum

Sistem presidensial yang kuat

Konsistensi penguatan institusi demokrasi dan supremasi hukum

Minimnya keberagaman sosial

Dominasi satu partai politik

Tidak adanya pemilu langsung

Lemahnya lembaga perwakilan

Politik uang, oligarki, dan lemahnya penegakan hukum

Tidak adanya partisipasi masyarakat sipil

Kekuasaan negara bersumber pada kekuatan politik semata

Negara dapat bertindak di luar hukum demi kepentingan umum

Seluruh tindakan negara harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum

Hukum tunduk sepenuhnya pada kehendak penguasa

Penguasa yang memerintah secara efektif

Konstitusi sebagai hukum tertinggi

Kehendak rakyat yang dilembagakan melalui mekanisme konstitusional

Lembaga perwakilan negara

Bentuk pemerintahan

Cara pengisian jabatan penguasa

Hubungan antara kekuasaan dan hukum

Sistem ekonomi yang dianut

Konstitusi hanya mengikat warga negara

Konstitusi dapat diabaikan dalam keadaan darurat

Semua peraturan dan tindakan negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi

Konstitusi berada sejajar dengan undang-undang

Memperkuat dominasi lembaga eksekutif

Menjamin kerja sama antarlembaga negara

Mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga

Menghilangkan konflik antar lembaga negara

Kekuasaan mayoritas

Stabilitas politik

Prosedur pemilihan umum

Pengakuan dan perlindungan hak individu

Bentuk konstitusi yang digunakan

Jumlah partai politik

Cara pandang terhadap hubungan negara dan individu

Sistem pemerintahan presidensial atau parlementer

Kekuasaan politik mayoritas

Kebijakan publik pemerintah

Konstitusi dan peradilan yang independen

Keputusan lembaga eksekutif

Kurangnya peraturan perundang-undangan

Lemahnya penegakan hukum dan budaya hukum

Tidak adanya lembaga negara

Terbatasnya sumber daya alam