wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kepolisian dan Operasi

Total questions: 99

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan Cara Bertindak (CB) dalam pelaksanaan operasi kepolisian?

a)

Cara Bertindak adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang meliputi preemtif, preventif, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi.

b)

Cara Bertindak adalah metode yang hanya berfokus pada penegakan hukum.

c)

Cara Bertindak adalah metode yang hanya melibatkan tindakan preventif.

d)

Cara Bertindak adalah metode yang hanya digunakan dalam operasi militer.

2.

Mengapa operasi kepolisian dapat dilanjutkan dengan kegiatan rutin kepolisian?

a)

Karena operasi kepolisian tidak pernah berakhir.

b)

Karena operasi kepolisian tidak dapat menuntaskan semua peristiwa/kejadian selama operasi berlangsung.

c)

Karena operasi kepolisian hanya bersifat sementara.

d)

Karena operasi kepolisian selalu berhasil menuntaskan semua masalah.

3.

Salah satu kriteria Asta Siap adalah Siap Piranti Lunak. Apa yang dimaksud dengan Siap Piranti Lunak?

a)

Kesiapan terhadap seluruh produk administrasi/dokumen yang mendukung penyelenggaraan operasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.

b)

Kesiapan ruangan/tempat yang digunakan sebagai pusat pengendalian.

c)

Kesiapan pelatihan teori dan praktik tugas kepolisian.

d)

Kesiapan untuk memberdayakan masyarakat.

4.

Bagaimana Siap Pos mendukung penyelenggaraan operasi kepolisian?

a)

Dengan menyediakan dokumen administrasi.

b)

Dengan menyediakan ruangan/tempat sebagai pusat pengendalian beserta sarana dan prasarana.

c)

Dengan melaksanakan pelatihan teori dan praktik.

d)

Dengan memberdayakan masyarakat.

5.

Peran Siap Masyarakat dalam mendukung operasi kepolisian adalah...

a)

Memberikan pelatihan kepada petugas kepolisian.

b)

Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kondisi Kamtibmas yang kondusif.

c)

Menyediakan dokumen administrasi.

d)

Menyediakan pusat pengendalian operasi.

6.

Apa yang dimaksud dengan "Siap Kuat Personel" dalam penyelenggaraan operasi kepolisian?

a)

Kesiapan anggaran pengamanan operasi kepolisian

b)

Kesiapan personel, kemampuan, dan perlengkapan perorangan untuk menghadapi ancaman/gangguan Kamtibmas

c)

Kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus

d)

Kesiapan metode pengukuran keberhasilan operasi

7.

Apa tujuan utama dari standar keberhasilan operasional Polri?

a)

Mengatur jadwal kerja personel Polri

b)

Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap organisasi Polri

c)

Menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan

d)

Menyusun daftar peralatan yang harus dimiliki

8.

Salah satu dasar pengukuran standar kegiatan kepolisian adalah:

a)

Kalender akademik sekolah

b)

Rencana kerja tahunan, rencana kegiatan, dan evaluasi gangguan Kamtibmas

c)

Jumlah kendaraan operasional

d)

Daftar personel yang bertugas

9.

Mengapa penting untuk mendistribusikan anggaran pengamanan operasi kepolisian secara tepat sasaran dan tepat waktu?

a)

Agar dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kelancaran operasi

b)

Supaya semua personel mendapatkan gaji tambahan

c)

Untuk membeli perlengkapan baru setiap bulan

d)

Agar operasi kepolisian bisa dilakukan tanpa perencanaan

10.

Bagaimana standar kegiatan kepolisian membantu pelaksanaan tugas pokok Polri?

a)

Dengan mengurangi jumlah personel yang bertugas

b)

Dengan menggunakan metode pengukuran yang meliputi deteksi dini, preemtif, preventif, dan penegakan hukum

c)

Dengan menambah jumlah kendaraan operasional

d)

Dengan menghapus evaluasi tahunan

11.

Apa saja unsur yang termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian menurut dokumen tersebut?

a)

Unsur pengawasan, unsur pengendali, pembina fungsi utama, kepala kesatuan

b)

Unsur pengawasan, kepala sekolah, pembina fungsi utama, kepala desa

c)

Unsur pengendali, kepala desa, pembina fungsi utama, kepala sekolah

d)

Unsur pengawasan, unsur pengendali, kepala desa, kepala sekolah

12.

Berapa kali pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian dilakukan di tingkat Polres dalam satu tahun?

a)

2 kali

b)

4 kali

c)

12 kali

d)

1 kali

13.

Apa saja yang termasuk dalam Target Operasi (TO) sasaran operasi kepolisian?

a)

Orang, benda/barang, lokasi/tempat, kegiatan

b)

Orang, waktu, anggaran, lokasi

c)

Barang, waktu, kepala, kegiatan

d)

Lokasi, waktu, anggaran, kepala

14.

Perbedaan antara pengukuran keberhasilan kegiatan kepolisian secara kuantitatif dan kualitatif adalah...

a)

Kuantitatif menggunakan angka, kualitatif berdasarkan observasi dan wawancara

b)

Kuantitatif berdasarkan observasi, kualitatif menggunakan angka

c)

Kuantitatif menggunakan opini, kualitatif menggunakan data statistik

d)

Kuantitatif dan kualitatif tidak memiliki perbedaan

15.

Siapa saja yang melaksanakan kegiatan kepolisian dalam pengukuran keberhasilan operasi kepolisian?

a)

Unsur pengawasan, kepala operasi, kepala kesatuan

b)

Kepala desa, kepala operasi, kepala sekolah

c)

Unsur pengawasan, kepala desa, kepala sekolah

d)

Kepala operasi, kepala desa, kepala kesatuan

16.

Kapan waktu pelaksanaan pengukuran keberhasilan operasi kepolisian dilakukan?

a)

Sebelum operasi kepolisian dimulai

b)

Pada waktu selesai pelaksanaan operasi kepolisian

c)

Selama operasi kepolisian berlangsung

d)

Setelah laporan tahunan dibuat

17.

Bagaimana kategori keberhasilan kegiatan kepolisian dinyatakan secara kuantitatif?

a)

Dengan angka sasaran kegiatan kepolisian

b)

Dengan opini masyarakat

c)

Dengan laporan media

d)

Dengan hasil wawancara saja

18.

Apa yang menjadi kriteria Siaga I dalam tingkatan siaga?

a)

Sitkamtibmas secara umum tidak aman, masyarakat merasa takut dan situasi mencekam

b)

Sitkamtibmas sangat aman, masyarakat merasa tenang

c)

Tidak ada bencana besar yang memerlukan bantuan kepolisian

d)

Situasi masyarakat stabil dan terkendali

19.

Jelaskan mengapa dinamika dan fluktuasi situasi Kamtibmas menjadi sasaran dalam Siaga I!

a)

Karena situasi dapat berubah sewaktu-waktu menjadi lebih besar dan sporadis di beberapa tempat

b)

Karena situasi selalu stabil dan tidak berubah

c)

Karena masyarakat selalu merasa aman

d)

Karena tidak ada ancaman sama sekali

20.

Mengapa pengukuran/penilaian secara kualitatif dalam kegiatan kepolisian dilakukan?

a)

Untuk mendapatkan hasil berdasarkan observasi dan pengkajian dalam bentuk kuesioner dan wawancara

b)

Untuk mendapatkan data dari media sosial

c)

Untuk mendapatkan opini dari kepala desa

d)

Untuk mendapatkan laporan dari sekolah

21.

Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab taktis dari personel back up yang bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO)?

a)

Mengatur strategi operasi secara mandiri tanpa koordinasi

b)

Tanggung jawab berada pada Kepala Operasi dalam pengerahan kekuatan dan bantuan kawan yang telah diperbantukan

c)

Melakukan pelatihan teknis secara rutin

d)

Menentukan anggaran operasional secara independen

22.

Apa yang menjadi dasar penempatan (plotting) personel back up dalam penanganan konflik?

a)

Keputusan Kepala Daerah

b)

Peta kerawanan daerah, Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN)

c)

Jumlah personel yang tersedia

d)

Anggaran operasional yang dimiliki

23.

Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab teknis dari personel back up yang bersifat BKO?

a)

Tanggung jawab dalam hal administrasi keuangan

b)

Tanggung jawab dalam hal kemampuan teknis sesuai fungsi dan tugas pokok berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis)

c)

Tanggung jawab dalam hal pelaporan harian

d)

Tanggung jawab dalam hal pengadaan logistik

24.

Salah satu kriteria permintaan bantuan TNI kepada Polri adalah:

a)

Personel Polri setempat yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas

b)

Personel TNI yang berlebihan di daerah tersebut

c)

Kepala Operasi tidak hadir di lokasi

d)

Anggaran Polri yang berlebih

25.

Mengapa sarana dan prasarana pendukung operasional Polri setempat dapat menjadi alasan permintaan bantuan TNI?

a)

Karena sarana dan prasarana dinilai tidak cukup

b)

Karena sarana dan prasarana terlalu banyak

c)

Karena sarana dan prasarana hanya digunakan untuk latihan

d)

Karena sarana dan prasarana sudah diperbarui

26.

Apa yang dimaksud dengan Satwil perbatasan menurut dokumen ini?

a)

Satwil yang berada di luar negeri

b)

Satwil yang berada di perbatasan wilayah dan dapat meminta bantuan Satwil terdekat di luar rayon yang telah ditentukan

c)

Satwil yang hanya beroperasi di dalam satu rayon

d)

Satwil yang tidak memiliki wilayah kerja tetap

27.

Bagaimana permintaan back up satuan dilakukan jika terjadi konflik yang berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat?

a)

Permintaan dilakukan oleh masyarakat setempat

b)

Permintaan dilakukan oleh Kasatwil yang membutuhkan back up kepada Kasatwil lain dalam satu wilayah rayonisasi dan/atau Kasatwil perbatasan terdekat

c)

Permintaan dilakukan oleh pemerintah daerah

d)

Permintaan dilakukan oleh pihak swasta

28.

Pada situasi mendesak, bagaimana permintaan back up dapat dilakukan?

a)

Hanya secara tertulis

b)

Secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis

c)

Melalui media sosial

d)

Hanya melalui surat elektronik

29.

Apa saja bentuk permintaan back up yang dapat diajukan menurut dokumen ini?

a)

Hanya berupa personel

b)

Hanya berupa peralatan

c)

Berupa personel dan/atau peralatan yang dibutuhkan sesuai eskalasi ancaman dan prediksi perkembangan

d)

Hanya berupa dana operasional

30.

Jelaskan mekanisme sistem back up satuan hierarki!

a)

Permintaan dilakukan langsung ke Mabes Polri tanpa tahapan

b)

Permintaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Polres ke Polda dan Polda ke Mabes Polri

c)

Permintaan dilakukan oleh masyarakat umum

d)

Permintaan dilakukan oleh satuan terendah ke satuan setara

31.

Mengapa permintaan back up dapat diajukan menurut dokumen ini?

a)

Karena kekurangan dana operasional

b)

Berdasarkan perkiraan intelijen tentang potensi konflik yang akan berkembang lebih luas dan tidak mampu dihadapi oleh satuan kewilayahan setempat

c)

Karena adanya permintaan dari masyarakat

d)

Karena adanya perintah dari pemerintah daerah

32.

Manakah dari berikut ini yang termasuk jenis-jenis operasi kepolisian?

a)

Operasi Intelijen

b)

Operasi Medis

c)

Operasi Pendidikan

d)

Operasi Ekonomi

33.

Penilaian keberhasilan operasi kepolisian dapat didasarkan pada dua hal utama. Salah satunya adalah kesiapan operasi yang meliputi Asta Siap. Apa hal utama lainnya?

a)

Dampak negatif operasi (side effect) yang timbul

b)

Jumlah personel yang terlibat

c)

Lama waktu operasi

d)

Biaya operasi

34.

Pada pengukuran keberhasilan operasi kepolisian secara kuantitatif, apa yang dibandingkan dalam pencapaian Target Operasi (TO)?

a)

Jumlah Target Operasi (TO) yang ditetapkan dengan jumlah yang dicapai

b)

Jumlah personel dengan jumlah sarana

c)

Biaya operasi dengan dampak operasi

d)

Waktu operasi dengan pendapat masyarakat

35.

Salah satu cara pengukuran keberhasilan operasi kepolisian secara kualitatif adalah dengan mengumpulkan dan menganalisa pendapat dan aspirasi masyarakat. Mengapa metode ini penting dalam evaluasi operasi kepolisian?

a)

Karena memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan operasi

b)

Karena dapat mengurangi biaya operasi

c)

Karena mempercepat pelaksanaan operasi

d)

Karena meningkatkan jumlah personel

36.

Bagaimana cara menghitung keberhasilan tentang waktu operasi dalam pengukuran secara kualitatif?

a)

Membandingkan antara waktu pencapaian Target Operasi (TO) dengan waktu yang telah ditetapkan dalam operasi kepolisian

b)

Menghitung jumlah personel yang terlibat

c)

Menghitung biaya yang dikeluarkan selama operasi

d)

Menghitung jumlah sarana prasarana yang digunakan

37.

Pada pelaksanaan Apel Siaga, berapa kekuatan yang digunakan pada Siaga I saat apel gabungan di lapangan apel setiap harinya?

a)

1/2 kekuatan

b)

2/3 kekuatan

c)

1/3 kekuatan

d)

3/4 kekuatan

38.

Siapa yang menerima laporan pelaksanaan apel gabungan pada tingkat Mabes Polri dan Biroops untuk tingkat Polda?

a)

Kapolda

b)

Sops Polri

c)

Kapolres

d)

Kepala Rayon

39.

Pada Siaga III, apel dilaksanakan di satuan masing-masing setiap harinya pada pukul berapa?

a)

08.00

b)

12.00

c)

15.00

d)

18.00

40.

Penetapan dan berakhirnya status siaga untuk tingkat Mabes dilakukan atas perintah siapa?

a)

Kapolda

b)

Kapolres

c)

Kapolri

d)

Sops Polri

41.

Apa yang dilakukan jika kekuatan kesatuan kewilayahan dianggap kurang dalam backup operasional Polri?

a)

Meminta bantuan dari masyarakat

b)

Meminta back up kekuatan

c)

Mengurangi jumlah personel

d)

Mengubah jadwal apel

42.

Pada sistem back up rayonisasi tingkat Polres, jika Polres “A” mempunyai 20 Polsek, berapa jumlah rayon yang dibentuk?

a)

2 rayon

b)

3 rayon

c)

4 rayon

d)

5 rayon

43.

Pada sistem back up rayonisasi tingkat Polda, jika Polda “A” mempunyai 20 Polres, berapa jumlah rayon yang dibentuk?

a)

2 rayon

b)

3 rayon

c)

4 rayon

d)

5 rayon

44.

Jelaskan alasan utama pembentukan rayonisasi dalam sistem back up operasional Polri!

a)

Untuk mempercepat laporan apel

b)

Untuk memudahkan pergeseran atau mobilitas pasukan

c)

Untuk mengurangi jumlah personel

d)

Untuk meningkatkan jumlah apel

45.

Pada Siaga II, berapa proporsi kekuatan personel yang melaksanakan siaga?

a)

1/3 kekuatan personel

b)

1/2 kekuatan personel

c)

2/3 kekuatan personel

d)

1/6 kekuatan personel

46.

Apa kriteria utama dari Siaga II menurut dokumen tersebut?

a)

Situasi Kamtibmas berjalan normal

b)

Adanya gangguan Kamtibmas yang menimbulkan keresahan pada masyarakat

c)

Semua personel melaksanakan tugas rutin

d)

Tidak ada ancaman gangguan Kamtibmas

47.

Pada Siaga III, bagaimana pembagian kekuatan personel?

a)

1/2 kekuatan personel melaksanakan siaga

b)

1/3 kekuatan personel melaksanakan tugas rutin, 1/3 sebagai cadangan, 1/3 lepas dinas

c)

2/3 kekuatan personel melaksanakan siaga

d)

1/6 kekuatan personel melaksanakan tugas rutin

48.

Mengapa masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut untuk beraktivitas pada Siaga II?

a)

Karena situasi Kamtibmas berjalan normal

b)

Karena adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi

c)

Karena semua personel melaksanakan tugas rutin

d)

Karena tidak ada ancaman gangguan Kamtibmas

49.

Jelaskan secara singkat bagaimana dinamika dan fluktuasi Sitkamtibmas pada Siaga II dan Siaga III dapat mempengaruhi pelibatan kekuatan personel.

a)

Dinamika dan fluktuasi tidak mempengaruhi pelibatan kekuatan personel

b)

Dinamika dan fluktuasi dapat menyebabkan perubahan dan peningkatan eskalasi sehingga pelibatan kekuatan personel harus disesuaikan

c)

Dinamika dan fluktuasi hanya mempengaruhi tugas rutin saja

d)

Dinamika dan fluktuasi hanya terjadi pada Siaga I

50.

Apa alasan utama satuan TNI setempat diperlukan untuk membantu Polri menurut prosedur permintaan bantuan?

a)

Karena Polri selalu membutuhkan bantuan TNI

b)

Karena keadaan geografis tidak memungkinkan satuan back up Polri bertindak segera

c)

Karena TNI lebih berpengalaman dalam penanganan konflik

d)

Karena TNI memiliki alat yang lebih canggih

51.

Siapa yang harus mengajukan permintaan bantuan TNI secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam?

a)

Komandan Militer

b)

Kapolres

c)

Kasatwil

d)

Danrem

52.

Surat permintaan bantuan TNI sekurang-kurangnya harus memuat informasi berikut, kecuali:

a)

Perkembangan situasi terakhir

b)

Alasan permintaan bantuan

c)

Nama pejabat yang meminta bantuan

d)

Dukungan administrasi dan logistik yang diberikan

53.

Apa yang harus dilakukan Kasatwil yang meminta bantuan setelah mengajukan permintaan?

a)

Menunggu persetujuan dari TNI

b)

Segera melaporkan kepada atasannya pada kesempatan pertama selambat-lambatnya 1 x 24 jam

c)

Menghubungi media massa

d)

Mengirim laporan ke pemerintah pusat

54.

Sebutkan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam status perbantuan satuan tugas TNI kepada Polri!

a)

Status perbantuan dapat berupa Bawah Kendali Operasi atau Bawah Komando Operasi

b)

Status perbantuan harus selalu di bawah Polri

c)

Status perbantuan tidak perlu diatur

d)

Status perbantuan hanya berlaku di daerah tertentu

55.

Bagaimana batas tindakan polisionil yang dilakukan oleh satuan tugas TNI ditetapkan?

a)

Ditentukan oleh Komandan Militer

b)

Ditentukan oleh pemerintah pusat

c)

Ditentukan oleh Kasatwil dengan tetap menghormati HAM

d)

Ditentukan oleh Kapolres

56.

Mengapa penting untuk mencantumkan jumlah kekuatan dan kemampuan yang diperlukan dalam surat permintaan bantuan TNI?

a)

Agar TNI dapat menyiapkan personel dan perlengkapan yang sesuai

b)

Agar Polri dapat mengurangi jumlah personel

c)

Agar pemerintah pusat mengetahui kebutuhan daerah

d)

Agar media massa dapat melaporkan dengan akurat

57.

Apa yang dimaksud dengan status penugasan perbantuan TNI kepada Polri?

a)

Penugasan TNI untuk operasi militer

b)

Penugasan TNI untuk operasi kemanusiaan

c)

Penugasan TNI berupa Bawah Kendali Operasi (BKO) dan/atau Bawah Perintah (BP)

d)

Penugasan TNI untuk operasi luar negeri

58.

Satuan bantuan TNI terkecil yang dapat diberikan kepada Polri minimal setingkat apa?

a)

Kompi

b)

Peleton

c)

Batalyon

d)

Kodim

59.

Dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas, apa yang harus dijunjung tinggi oleh TNI?

a)

Kekuatan militer

b)

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

c)

Kepentingan politik

d)

Keamanan nasional

60.

Permintaan bantuan TNI kepada Polri harus diajukan secara tertulis atau lisan kepada siapa?

a)

Presiden

b)

Panglima TNI/Komandan Satuan Militer setempat minimal setingkat Kodim

c)

Menteri Pertahanan

d)

Kepala Kepolisian Daerah

61.

Mengapa Polri dapat meminta bantuan TNI dalam situasi Kamtibmas?

a)

Untuk memperkuat anggaran Polri

b)

Untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas intensitas tinggi dan berskala besar

c)

Untuk memperluas wilayah operasi Polri

d)

Untuk melatih anggota Polri

62.

Apa yang harus dijelaskan dalam isi permintaan bantuan TNI kepada Polri?

a)

Nama anggota yang bertugas

b)

Kepentingan, besar kekuatan, waktu, lokasi penugasan, dan dukungan anggarannya

c)

Jenis kendaraan yang digunakan

d)

Jumlah senjata yang dibawa

63.

Bagaimana mekanisme permintaan bantuan TNI dalam penugasan kepada Polri?

a)

Permintaan bantuan dilakukan secara informal

b)

Permintaan bantuan dilakukan secara tertulis atau lisan dan diikuti dengan petunjuk mekanisme kegiatan dalam penugasannya

c)

Permintaan bantuan dilakukan melalui media massa

d)

Permintaan bantuan dilakukan tanpa prosedur

64.

Siapa yang mengendalikan langsung kegiatan bantuan TNI kepada Polri?

a)

Panglima TNI

b)

Presiden

c)

Polri

d)

Menteri Pertahanan

65.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perbantuan TNI kepada Polri diatur dalam dokumen apa?

a)

Surat Keputusan Presiden

b)

Memorandum of Understanding (MoU)

c)

Peraturan Menteri Pertahanan

d)

Undang-Undang Dasar

66.

Apa yang dimaksud dengan sistem laporan kegiatan kepolisian secara berjenjang?

a)

Sistem laporan yang hanya dilakukan di tingkat Polsek

b)

Sistem laporan Kamtibmas dari Polsek sampai Mabes Polri

c)

Sistem laporan yang dilakukan oleh masyarakat

d)

Sistem laporan yang hanya dilakukan di Mabes Polri

67.

Dukungan logistik dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh siapa?

a)

Pemerintah daerah

b)

Masyarakat umum

c)

Kesatuan kepolisian

d)

Swasta

68.

Jika logistik operasi kepolisian tidak dimiliki oleh satuan pelaksana operasi, dari mana logistik tersebut dapat digunakan?

a)

Dari satuan lain dengan status BKO/BP

b)

Dari masyarakat

c)

Dari luar negeri

d)

Dari pemerintah daerah

69.

Bagaimana cara mendukung fungsi logistik jika sumber daya dari satuan dan satuan lain tidak mencukupi?

a)

Menghentikan operasi kepolisian

b)

Mengkoordinasikan pengemban fungsi logistik oleh Karendalops

c)

Meminjam dari masyarakat

d)

Mengurangi jumlah personel

70.

Dari mana sumber anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian berasal?

a)

APBN dan PNBP

b)

Sumbangan masyarakat

c)

Dana swasta

d)

Bantuan luar negeri

71.

Jelaskan perbedaan antara laporan secara berjenjang dan laporan secara fungsi dalam sistem pelaporan kepolisian.

a)

Laporan berjenjang hanya di tingkat Polsek, laporan fungsi di Mabes Polri

b)

Laporan berjenjang dari Polsek sampai Mabes Polri, laporan fungsi dari Polsek sampai Badan/Korps di Mabes Polri

c)

Laporan berjenjang untuk masyarakat, laporan fungsi untuk polisi

d)

Tidak ada perbedaan

72.

Apa tujuan utama disusunnya Naskah Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia?

a)

Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas

b)

Untuk meningkatkan anggaran kepolisian

c)

Untuk memperkenalkan peraturan baru

d)

Untuk mengatur sistem pendidikan kepolisian

73.

Mekanisme penggunaan anggaran dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia harus sesuai dengan apa?

a)

Peraturan perundang-undangan

b)

Keputusan kepala kepolisian

c)

Arahan dari pemerintah daerah

d)

Rekomendasi dari masyarakat

74.

Bagaimana alokasi anggaran ditetapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia?

a)

Sesuai alokasi anggaran yang tersedia

b)

Berdasarkan permintaan anggota

c)

Mengikuti tren pengeluaran tahun sebelumnya

d)

Ditentukan oleh lembaga luar negeri

75.

Siapa yang menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) pada tingkat Polda?

a)

Kasatwil

b)

Kapolsek

c)

Kasatker pengemban fungsi utama

d)

Kasatwil dan Kapolsek

76.

Pada tingkat Polres dan Polsek, siapa yang tidak menyusun RKT?

a)

Kasatwil dan pengemban fungsi utama

b)

Kapolsek

c)

Polsek

d)

Kasatker pengemban fungsi utama

77.

Rencana Kegiatan Bulanan (RKB) pada tingkat Mabes Polri disusun oleh siapa?

a)

Kasatker pengemban fungsi utama

b)

Kapolsek

c)

Kasatwil

d)

Kasium Polsek

78.

Penyusunan RKB pada tingkat Polda berpedoman pada dokumen apa?

a)

RKT Polda

b)

RKT Satker Mabes Polri

c)

RKT Polres

d)

RKT Polsek

79.

Perbedaan penyusunan RKB pada tingkat Polres dan Polsek adalah...

a)

Pada tingkat Polres, RKB disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKB pada tingkat Polsek; sedangkan pada tingkat Polsek, RKB disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek dan menjadi induk RKB pada tingkat Unit Polsek.

b)

Pada tingkat Polres, RKB disusun oleh Kapolsek; sedangkan pada tingkat Polsek, RKB disusun oleh Kasatwil.

c)

Pada tingkat Polres, RKB disusun oleh Kasium Polsek; sedangkan pada tingkat Polsek, RKB disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama.

d)

Pada tingkat Polres, RKB disusun oleh Satwil; sedangkan pada tingkat Polsek, RKB disusun oleh Satfung.

80.

Pada tingkat Mabes Polri, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) disusun oleh siapa?

a)

Kasatker pengemban fungsi utama

b)

Kapolsek

c)

Kasatwil

d)

Kasium Polsek

81.

Apa yang dimaksud dengan Identifikasi Kepolisian menurut dokumen tersebut?

a)

Proses mengenali pelaku tindak pidana melalui sidik jari dan forensik

b)

Proses memberikan perlindungan kepada masyarakat

c)

Proses penyusunan rencana kegiatan tahunan

d)

Proses penegakan hukum melalui pengadilan

82.

Salah satu tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Manakah di bawah ini yang termasuk bentuk perlindungan tersebut?

a)

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

b)

Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

c)

Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana

d)

Menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian

83.

Apa tujuan utama dari Manajemen Kegiatan Rutin dalam kepolisian?

a)

Menghadapi ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

b)

Menyusun laporan keuangan tahunan

c)

Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana

d)

Memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian

84.

Bagaimana hubungan antara Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Polri (Renja)?

a)

RKT merupakan penjabaran dari Renja Polri

b)

Renja Polri merupakan penjabaran dari RKT

c)

RKT dan Renja Polri tidak saling berkaitan

d)

RKT hanya berlaku di tingkat wilayah, sedangkan Renja Polri di tingkat nasional

85.

Pentingnya kepolisian mengayomi hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya adalah...

a)

Agar masyarakat merasa aman dan percaya kepada kepolisian

b)

Agar kepolisian dapat melakukan identifikasi kepolisian

c)

Agar kepolisian dapat menyusun RKT dengan baik

d)

Agar kepolisian dapat melakukan penyidikan secara efisien

86.

Apa tujuan utama dari penyelenggaraan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian?

a)

Untuk kepentingan tugas kepolisian

b)

Untuk kepentingan pribadi petugas

c)

Untuk kepentingan pemerintah daerah

d)

Untuk kepentingan masyarakat umum tanpa batas

87.

Salah satu tugas Polri adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup. Apa yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas ini?

a)

Hak asasi manusia

b)

Kepentingan ekonomi

c)

Kepentingan politik

d)

Hak milik pribadi

88.

Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Apa tujuan dari kegiatan ini?

a)

Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

b)

Meningkatkan pendapatan negara

c)

Mengurangi jumlah penduduk

d)

Menambah jumlah kendaraan di jalan

89.

Bagaimana Polri membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan?

a)

Melalui pembinaan masyarakat

b)

Melalui penegakan hukum secara paksa

c)

Melalui pengurangan kegiatan sosial

d)

Melalui pembatasan akses informasi

90.

Secara strategis, bagaimana Polri dapat menjamin kelancaran lalu lintas di jalan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

a)

Dengan membatasi jumlah kendaraan di jalan

b)

Dengan menyelenggarakan segala kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

c)

Dengan menutup jalan utama pada jam sibuk

d)

Dengan membiarkan masyarakat mengatur lalu lintas sendiri

91.

Apa tujuan utama dari manajemen kegiatan kepolisian menurut dokumen ini?

a)

Meningkatkan pendapatan negara

b)

Menangani setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas

c)

Mengurangi jumlah pegawai Polri

d)

Meningkatkan hubungan internasional

92.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, apa saja tugas pokok Polri?

a)

Menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

b)

Mengatur lalu lintas, membina masyarakat, dan mengelola keuangan negara

c)

Melakukan investigasi, mengatur pajak, dan memberikan perlindungan kepada pejabat

d)

Menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menjaga ketertiban umum

93.

Salah satu tugas Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah...

a)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

b)

Mengatur distribusi anggaran negara

c)

Menyusun kurikulum pendidikan nasional

d)

Mengelola sumber daya alam

94.

Bagaimana Polri membina masyarakat menurut dokumen ini?

a)

Dengan memberikan pelatihan militer

b)

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan

c)

Dengan membagikan bantuan sosial

d)

Dengan mengatur harga pasar

95.

Mengapa manajemen kegiatan kepolisian diarahkan pada pencapaian tujuan Polri?

a)

Agar Polri dapat bersaing dengan lembaga internasional

b)

Untuk mencapai visi dan misi yang termuat dalam Grand Strategi Polri

c)

Supaya Polri dapat mengatur anggaran negara

d)

Agar Polri dapat mengawasi semua kementerian

96.

Siapa yang menyusun RKM pada tingkat Polda?

a)

Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama

b)

Kapolsek/Kasium Polsek

c)

Kasatker pengemban fungsi utama di Mabes Polri

d)

Kasatwil/Kasatfung di tingkat Polres

97.

Pada tingkat Polres, RKM disusun oleh siapa dan menjadi induk RKM pada tingkat apa?

a)

Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama, menjadi induk RKM pada tingkat Polsek

b)

Kapolsek/Kasium Polsek, menjadi induk RKM pada tingkat Unit Polsek

c)

Kasatker pengemban fungsi utama, menjadi induk RKM pada tingkat Satker Mabes Polri

d)

Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama, menjadi induk RKM pada tingkat Polda

98.

Apa yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKM pada tingkat Polres?

a)

RKB Polres

b)

RKM Satker Mabes Polri

c)

RKH Satwil/Satfung di tingkat Polres

d)

RKB Polda

99.

Bagaimana proses penyusunan RKH pada tingkat Mabes Polri?

a)

RKH disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama dan penyusunan RKH berpedoman pada RKM Satker Mabes Polri

b)

RKH disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek dan berpedoman pada RKB Polsek

c)

RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama dan berpedoman pada RKM Polres

d)

RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama dan berpedoman pada RKB Polda

Similar Resources on Wayground

TO quizizz 13 Juni 2020

100 questions

TO quizizz 13 Juni 2020

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

BOYMAN BAB 8 - Administrasi Kepramukaan

100 questions

BOYMAN BAB 8 - Administrasi Kepramukaan

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PFRC19_3

100 questions

PFRC19_3

quiz

Worksheet

•

Professional Development