WorksheetsLolos perangkat desa
Total questions: 118
Worksheet time: 59mins
Dalam Permendagri 20/2018, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa adalah …
A. Ketua BPD
B. Sekretaris Desa
C. Kepala Desa
D. Kasi Pelayanan
Jumlah bulu pada bagian sayap, ekor, dan leher Garuda Pancasila memiliki makna simbolis tertentu terkait dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pernyataan manakah yang benar mengenai jumlah bulu tersebut?
Sayap 17, ekor 8, leher 45, melambangkan tanggal 17, bulan 8, dan tahun 1945
Sayap 8, ekor 17, leher 45, melambangkan urutan bulan, tanggal, dan tahun Proklamasi
Sayap 45, ekor 17, leher 8, melambangkan urutan tahun, tanggal, dan bulan Proklamasi
Sayap 17, ekor 45, leher 8, melambangkan tanggal, tahun, dan bulan Proklamasi
Sila pertama Pancasila menekankan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan makna dari sila pertama ini?
Mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
Menjalin toleransi dan saling menghormati antarumat beragama untuk membina kerukunan
Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur dan kekeluargaan
. Saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menegakkan kemanusiaan
Sila kedua Pancasila menekankan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan berikut manakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari?
A. Menghormati hak dan kewajiban sesama manusia serta menegakkan keadilan
B. Menjalankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan asas kekeluargaan
C. Memajukan persatuan bangsa dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
D. Mengembangkan nilai gotong royong dalam kegiatan sosial masyarakat
Tokoh BPUPKI yang mengusulkan lima asas negara yang kemudian dikenal dengan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat adalah…
A. Ir. Soekarno
B. Mr. Supomo
C. Dr. Radjiman
D. Mr. Mohammad Yamin
Jumlah bulu di leher burung Garuda Pancasila melambangkan tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berapakah jumlah bulu di leher burung Garuda?
17
8
45
50
Dalam Permendagri 1/2016 tentang Aset Desa, aset yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah …
A. Tanah kas desa
B. Kendaraan dinas
C. Sekolah desa
D. Alat pengolah data
Ketua BPUPKI yang memimpin dua kali sidang resmi dan ikut menengahi perdebatan dasar negara adalah…
A. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
B. Mohammad Hatta
C. K.H. Wahid Hasyim
ir. soekarno
Makna dari jumlah bulu di ekor Garuda Pancasila adalah simbol bulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berapakah jumlah bulu di ekor burung Garuda dan apa hubungannya dengan tanggal Proklamasi?
17, melambangkan tanggal Proklamasi
. 8, melambangkan bulan Agustus Proklamasi
45, melambangkan tahun Proklamasi
. 10, melambangkan bulan Februari peresmian lambang
Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar negara Indonesia. Di antara hal berikut, manakah yang secara jelas memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara?
Bab II tentang hak dan kewajiban warga negara
. Pembukaan UUD 1945
Pasal tentang lembaga negara
Lampiran Undang-Undang
Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai…
Landasan penyelenggaraan negara dan pedoman dalam menjalankan pemerintahan
Pedoman moral bagi individu saja
Simbol budaya yang tidak berhubungan dengan hukum
Aturan untuk perdagangan internasional
Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara. Artinya Pancasila menjadi…
Pedoman moral warga negara
Pedoman cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
Pedoman ekonomi dan perdagangan
Pedoman hubungan internasional
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berperan untuk memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan…
Penetapan undang-undang internasional
Sikap, tingkah laku, dan keputusan warga negara
Pedoman perdagangan dan bisnis
Landasan militer dan pertahanan
Salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti bahwa hukum nasional Indonesia…
Tidak perlu merujuk pada Pancasila
Harus sesuai dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila
Hanya berlaku untuk pemerintah pusat
Berasal dari hukum internasional
Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila dipilih karena menggambarkan…
A. Kemakmuran yang dihasilkan dari bekerja keras
B. Tempat berlindung yang besar dan menaungi seluruh rakyat Indonesia
C. Keadilan dalam bidang hukum dan sosial
D. Kebijaksanaan para wakil rakyat dalam bermusyawarah
Seluruh pendapatan desa wajib diterima dan disalurkan ke …
A. Rekening Pribadi Kepala Desa
B. Rekening Kas Umum Daerah
C. Rekening Kas Desa
D. Bendahara BPD
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki makna simbolik yang menekankan…
Kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama
Kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Penegakan hukum internasional
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya…
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
Memprioritaskan kepentingan individu
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya…
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
Memprioritaskan kepentingan individu
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki 11 butir yang mengajarkan nilai…
Pemerataan kesejahteraan dan sikap adil terhadap sesama
Kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama
Toleransi antaragama
Musyawarah untuk mufakat
Simbol dan makna Pancasila sering digunakan dalam pendidikan. Makna singkat dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah…
Mengutamakan kepentingan bangsa
Keyakinan terhadap Tuhan dan toleransi antarumat beragama
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Musyawarah untuk mufakat
Makna simbol sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan sikap…
Peduli terhadap hukum internasional
Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan derajat
Memprioritaskan kepentingan individu
Fokus pada pembangunan ekonomi saja
Makna simbol sila ketiga, Persatuan Indonesia, adalah…
Musyawarah untuk mufakat
Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Pedoman pendidikan moral
Makna simbol sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, adalah…
. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan
Mengutamakan kepentingan individu
Pemerataan kesejahteraan rakyat
Keyakinan terhadap Tuhan
Makna simbol sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan…
. Pemerataan kesejahteraan rakyat dan sikap adil terhadap sesama
Hak asasi manusia dan kesetaraan derajat
Musyawarah untuk mufakat
Toleransi beragama
Kitab Negarakertagama, yang menjadi salah satu sumber kata Pancasila, ditulis pada tahun 1365 oleh…
Empu Tantular
Empu Prapanca
Sultan Agung
Ki Hajar Dewantara
Kitab Sutasoma yang menjadi sumber istilah “Bhinneka Tunggal Ika” ditulis oleh…
Empu Tantular
Empu Prapanca
Raden Ajeng Kartini
. Hamengkubuwono
Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata “Panca” dan “Sila”. Arti dari kata “Panca” adalah…
Dasar
Lima
Satu
Berbeda
Makna Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari Kitab Sutasoma, dapat dijelaskan sebagai…
Lima dasar negara
Berbeda-beda tetapi tetap satu
Pedoman hukum nasional
Pedoman pendidikan
Jumlah total butir Pancasila yang terdiri dari semua sila adalah…
43
44
45
47
BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah…
Membentuk KNIP dan partai politik
Menyelidiki persiapan kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara Pancasila
Mengatur pemerintahan setelah Proklamasi
Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
PPKI dibentuk sebagai kelanjutan dari BPUPKI setelah dibubarkan. Salah satu tujuan PPKI adalah…
Membentuk Panitia Sembilan
Membahas dasar negara dan rancangan UUD
Membuat tatanan pemerintahan dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden
Menyusun Piagam Jakarta
BPUPKI memiliki masa kerja dari Mei hingga Juli 1945. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan agenda…
Membahas pembagian wilayah Indonesia menjadi provinsi
Membahas dasar negara Indonesia merdeka
Membentuk KNIP dan BKR
Mengesahkan UUD 1945
Sidang kedua BPUPKI diadakan pada 10–16 Juli 1945 dengan agenda…
Membahas pembentukan KNIP
Membahas rancangan UUD, wilayah negara, dan bentuk negara Indonesia
Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
Membahas pembagian kementerian
Jumlah anggota BPUPKI pada sidang pertama adalah 60 orang ditambah 7 anggota Jepang menjadi 67 orang. Hal ini menunjukkan…
BPUPKI sepenuhnya diketuai oleh Jepang
BPUPKI bekerja sama antara tokoh Indonesia dan Jepang
Hanya tokoh Indonesia yang memiliki hak suara
Anggota BPUPKI lebih sedikit dari PPKI
Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat. Wakil ketuanya adalah…
A. Ir. Soekarno
B. Drs. Moh. Hatta
C. Ichibangase Yosio (Jepang) dan R. Panji Soeroso
D. Mohammad Yamin
Hasil utama Panitia Sembilan adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi…
Rancangan pembagian provinsi dan kementerian
Rumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945
Struktur pemerintahan pasca-proklamasi
Pembentukan KNIP dan partai politik
Ketua Panitia Sembilan adalah…
. Mohammad Yamin
Ir. Soekarno
Prof. Soepomo
Ahmad Soebardjo
Anggota Panitia Sembilan terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka Indonesia. Salah satu di antaranya adalah…
Ichibangase Yosio
Abdul Kahar Muzakir
Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat
Johannes Latuharhary
Makna pembentukan Panitia Sembilan adalah melambangkan…
Kekuasaan Jepang di Indonesia
Semangat musyawarah dan persatuan dalam merumuskan dasar negara
Kekuasaan BPUPKI atas PPKI
Pembentukan KNIP dan BKR
Tanggal pembubaran PPKI adalah 29 Agustus 1945. Setelah itu, kelanjutan tugas PPKI digantikan oleh…
Panitia Sembilan
KNIP
BPUPKI
Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB). Bentuk negara RIS berbeda dengan NKRI karena…
RIS merupakan negara kesatuan dengan sistem presidensial
RIS berbentuk negara federal yang membagi wilayah menjadi beberapa negara bagian, sedangkan NKRI bersifat kesatuan
RIS dipimpin langsung oleh DPR, bukan Presiden
RIS tidak memiliki konstitusi
Masa berlaku RIS sangat singkat, dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Salah satu faktor pembubarannya adalah…
Rakyat menolak sistem parlementer dan menginginkan monarki
Bentuk federal tidak sesuai dengan keinginan rakyat, yang menghendaki negara kesatuan
Kepala negara tidak sah secara internasional
Tidak ada rumusan Pancasila dalam konstitusi RIS
Kepala pemerintahan RIS dijabat oleh Mohammad Hatta, sedangkan Ir. Soekarno menjadi kepala negara. Perbedaan peran keduanya menunjukkan…
RIS menganut sistem parlementer, sehingga presiden tidak memimpin kabinet
Presiden memegang kekuasaan penuh dan Hatta hanya penasihat
Kepala pemerintahan tidak memiliki kewenangan politik
Presiden dan perdana menteri sama-sama memimpin kabinet
Konstitusi RIS 1949 mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti…
Pancasila tetap menjadi landasan negara meskipun RIS berbentuk federal
Pancasila hanya simbol dan tidak mengikat secara hukum
RIS mengganti nilai Pancasila dengan hukum Belanda
Pancasila hanya berlaku untuk sebagian negara bagian
UUDS 1950 diberlakukan setelah pembubaran RIS. Salah satu perbedaan mendasar antara UUDS 1950 dan Konstitusi RIS adalah…
UUDS 1950 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan, sedangkan RIS berbentuk federal
UUDS 1950 tetap federal, sama seperti RIS
Kedua konstitusi sama-sama menetapkan sistem presidensial
RIS berbentuk kesatuan, sedangkan UUDS federal
Dalam UUDS 1950, Presiden hanya berperan sebagai kepala negara dan tidak memimpin pemerintahan. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial karena…
Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR
Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam legislatif
Presiden memimpin DPR dan kabinet sekaligus
Sistem pemerintahan UUDS 1950 disebut parlementer karena…
Presiden tidak memiliki hak veto
Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada DPR, bukan presiden
DPR dibentuk berdasarkan hasil KMB
Semua partai politik tunduk pada presiden
Kondisi politik pada masa UUDS 1950 sering tidak stabil karena…
Hanya ada satu partai dominan
Banyak partai politik dan kabinet sering berganti
Sistem pemerintahan presidensial gagal diterapkan
Presiden bertanggung jawab penuh atas kabinet
Amandemen pertama UUD 1945 (14–21 Oktober 1999) menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Hal ini dimaksudkan agar…
Presiden memiliki kekuasaan lebih besar dari DPR
Menyeimbangkan kekuasaan antara Presiden dan lembaga legislatif
Presiden dapat membubarkan DPR sewaktu-waktu
Kepala negara tidak memiliki kekuasaan simbolik
Amandemen kedua (7–18 Agustus 2000) memperluas otonomi daerah dan memperkuat peran DPR. Pernyataan mana yang salah terkait amandemen ini?
Hak asasi manusia diatur lebih rinci
Otonomi daerah diperluas
Presiden diberi kekuasaan mutlak
DPR mendapat penguatan peran dalam sistem ketatanegaraan
Amandemen ketiga (1–9 November 2001) menekankan sistem pemilihan Presiden secara langsung. Tujuan utama perubahan ini adalah…
Memberikan lebih banyak kekuasaan pada DPR
Menegaskan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung
Menghapus posisi Presiden
Membatasi hak rakyat dalam pemilu
Amandemen keempat (1–11 Agustus 2002) menetapkan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah…
Mengatur pemilihan legislatif
Mengawasi penerapan undang-undang agar sesuai UUD 1945
Menggantikan Presiden dalam memimpin kabinet
Membuat kabinet pemerintahan baru
Salah satu alasan RIS hanya berlaku kurang dari setahun adalah…
Kepala negara RIS dianggap ilegal
Sistem federal tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia, yang menghendaki negara kesatuan
Konstitusi RIS dihapus oleh Belanda
Tidak ada perdana menteri di RIS
Kepala negara RIS adalah Ir. Soekarno, sedangkan kepala pemerintahan adalah Mohammad Hatta. Pernyataan yang benar terkait peran keduanya adalah…
Keduanya sama-sama memimpin kabinet
Soekarno bertindak sebagai simbol negara dan Mohammad Hatta memimpin kabinet
Hatta hanya penasihat dan tidak memimpin kabinet
Soekarno bertanggung jawab langsung kepada DPR
Meskipun UUDS 1950 mengatur sistem parlementer, presiden tetap memiliki peran. Pernyataan mana yang benar?
Presiden memimpin kabinet dan DPR
Presiden sebagai kepala negara, tidak memimpin pemerintahan, sedangkan Perdana Menteri memimpin kabinet
Presiden memiliki kekuasaan mutlak
Presiden dapat mengangkat DPR sewaktu-waktu
RIS dibentuk berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pernyataan yang salah terkait KMB dan RIS adalah…
RIS lahir dari kesepakatan KMB antara Indonesia dan Belanda
RIS berbentuk federal dengan kepala negara Soekarno
RIS bertahan hingga 17 Agustus 1950
RIS menetapkan Jakarta sebagai provinsi otonom tunggal
Perbedaan mendasar antara RIS dan UUDS 1950 adalah…
RIS berbentuk negara kesatuan, UUDS federal
RIS federal, UUDS negara kesatuan
Keduanya sama-sama federal
Keduanya sama-sama kesatuan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri masa berlaku UUDS 1950. Dampak utama dekrit ini adalah…
Indonesia tetap menggunakan sistem parlementer
Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan sistem presidensial
RIS kembali didirikan
DPR dibubarkan secara permanen
RIS dan UUDS 1950 sama-sama menggunakan sistem parlementer, tetapi perbedaannya adalah…
RIS federal, UUDS kesatuan; RIS memiliki kepala pemerintahan (PM) dan kepala negara (Presiden), sedangkan UUDS serupa tetapi berlaku di negara kesatuan
RIS dan UUDS sama-sama federal dan parlementer
UUDS menetapkan sistem presidensial
RIS tidak memiliki kepala negara
Tanggal 17 Agustus 1950 memiliki makna penting dalam sejarah RIS dan UUDS 1950 karena…
RIS berdiri dan UUDS diberlakukan
RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, menggantikan UUDS 1950
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan
Konstitusi RIS dihapus oleh Belanda
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Losari dulu dikenal dengan nama…
Lembaga Pemberdayaan Desa
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
Karang Taruna
pkk
SK Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kepengurusan LPMD Masa Bakti…
2023–2025
2025–2027
2024–2026
2026–2028
Siapakah Ketua LPMD Desa Losari saat ini?
Aris Sayogo, S.Pd
. Topik Kurokman, S.Pd
Supangat, S.Pd
Undi Pangestu
Wakil Ketua LPMD Desa Losari dijabat oleh…
Jazuli BE
Aris Sayogo, S.Pd
H. Suhemi
Sarmin
Sekretaris LPMD Desa Losari adalah…
Supangat, S.Pd
Aris Sayogo, S.Pd
Topik Kurokman, S.Pd
Sokheh Khoerudin
Jumlah total Rukun Warga (RW) di Desa Losari adalah…
6
5
11
43
RW 03 Desa Losari diketuai oleh…
Aris Sayogo, S.Pd
Slamet Raharjo, S.Pd
Teguh Subagyo, S.Pd
Aris Wahyudin, S.Pd
Total Rukun Tetangga (RT) di Desa Losari adalah…
11
43
5
8
Dusun Balong memiliki berapa RT di Desa Losari?
8
11
13
10
Karang Taruna di Desa Losari dipimpin oleh…
Topik Kurokman, S.Pd
Aris Sayogo, S.Pd
Supangat, S.Pd
Undi Pangestu
PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Losari diketuai oleh…
Titik Nur Handayani
Ny. Sri Haryati Harwanto
Sari Mulya I A
Aris Wahyudin, S.Pd
Jumlah Posyandu di Desa Losari adalah…
5
11
8
3
Bidan/ketua Posyandu di Desa Losari adalah…
Ny. Sri Haryati Harwanto
Titik Nur Handayani
Sari Mulya III
Undi Pangestu
Batas wilayah Desa Losari di bagian Timur adalah…
Sumampir
Tanalum
Bantar Barang
bodas
APBDes adalah dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan siapa?
A. BPD
B. DPRD
C. Kepala Kecamatan
D. Menteri Desa
APBDes ditetapkan setiap tanggal…
A. 1 Januari
B. 31 Desember
C. 30 Juni
D. 17 Agustus
Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat bersumber dari…
A. Alokasi Dana Desa dari APBN
B. Retribusi desa, hasil usaha desa, sewa aset desa
C. Bantuan Provinsi
D. Hibah dari masyarakat
Dana Desa (DD) merupakan alokasi dari…
A. APBD Provinsi
B. APBN
C. Dana Hibah Lembaga Swasta
D. Pajak daerah
Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda dengan Dana Desa karena…
A. ADD berasal dari APBN, DD dari pemerintah daerah
B. ADD berasal dari pemerintah daerah, DD dari APBN
C. ADD merupakan bantuan pihak ketiga
D. Tidak ada perbedaan
Contoh belanja desa untuk pembangunan adalah…
A. Pelatihan masyarakat
B. Jalan, jembatan, irigasi
C. Gaji perangkat desa
D. Donasi masyarakat
Pembina RPKMDES dijabat oleh…
A. Ketua BPD
B. Kepala Desa
C. Camat
D. Sekretaris Desa
Periode penyusunan RKPDes adalah…
A. Januari–Maret
B. Juli–September
C. Oktober–Desember
D. April–Juni
Sejak kapan anggota BPD mulai menjabat?
A. Sejak SK Kepala Desa
B. Sejak pengucapan sumpah/janji
C. Sejak pelantikan RW
D. Sejak keputusan Bupati
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHRP) adalah…
A. Bagian pendapatan desa dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota
B. Bagian dari APBN
C. Bantuan provinsi
D. Hibah dari pihak ketiga
Tim penyusunan RKPDes minimal beranggotakan…
5
7
9
11
Sekretaris BPD Losari adalah…
Rencana pembangunan dan kerja masyarakat desa (RPKMDES) ditetapkan melalui…
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa (Perdes)
C. Surat Keputusan Bupati
D. Keputusan DPRD
Belanja desa untuk gaji perangkat desa masuk kategori…
A. Pembinaan masyarakat
B. Pemerintahan desa
C. Pembangunan desa
D. Penanggulangan darurat
Pendapatan Desa selain PADes, DD, ADD, dan BHRP bisa berasal dari…
A. Hibah atau sumbangan pihak ketiga dan lain-lain yang sah
B. Hanya dari APBN
C. Hanya dari APBD
D. Hanya dari BUMDes
Jika desa menerima hibah berupa tanah dari pihak ketiga, tanah ini termasuk kategori…
A. Belanja desa
B. Pendapatan desa
C. Aset desa
D. Cadangan kas desa
Aset desa dapat berupa…
A. Tanah kas desa, bangunan desa, peralatan, kendaraan desa
B. Hanya uang kas desa
C. Hanya tanah desa
D. Hanya kendaraan desa
BPD dalam pengawasan pemerintahan desa memiliki fungsi…
A. Menjadi pelaksana pembangunan
B. Mengawasi kinerja Kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat
C. Mengelola aset desa
D. Menyusun APBDes
RKPDes disusun paling lambat bulan…
A. Maret
B. Juni
C. September
D. Desember
RKPDes merupakan dokumen tahunan yang menjadi penjabaran dari…
A. APBDes
B. RPJMDes
C. RPKMDES
D. Laporan keuangan desa
. Dalam pembagian Desil Kesejahteraan, kelompok masyarakat yang paling berhak menerima bantuan sosial adalah…
A. Desil 1–4
B. Desil 5–7
C. Desil 8–10
D. Hanya Desil 10
Seorang siswa SMP yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan paling tepat menerima bantuan dari program…
A. PKH
B. BPNT
C. PIP
D. KIS
Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada kelompok tertentu. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk kategori penerima PKH?
A. Ibu hamil
B. Lansia
C. Penyandang disabilitas
D. Mahasiswa perguruan tinggi
Bantuan berupa beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok lain yang disalurkan melalui “kartu sembako” merupakan jenis bantuan dari program…
A. BLT Kesra
B. KIS
C. BPNT
D. PKH
Seandainya terjadi penyelewengan dana desa dan kasus ini harus ditangani lintas sektor, pejabat mana yang akan memiliki peran utama dalam penyelidikan administratif dan pengawasan?
A. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
B. Menteri Sosial dan Panglima TNI
C. Camat Rembang dan Dandim
D. Kapolres Purbalingga dan Menteri Luar Negeri
Pejabat yang menjabat sebagai Kapolres Purbalingga adalah…
A. AKBP Achmad Akbar
B. Letkol Inf. Untung Iswahyudi
C. Panggih Adi Suswilo
D. Dimas Prasetya Hani
Jawaban: A
A. AKBP Achmad Akbar
B. Letkol Inf. Untung Iswahyudi
C. Panggih Adi Suswilo
D. Dimas Prasetya Hani
Kecamatan Rembang Terdiri dari ...... Desa
10
20
8
12
Anggota BPD di arang merangkat jabatan menjadi .......
Karang Taruna
Kadus
Kepala Desa
Ketua RT
Dokumen hasil Musrenbangdes adalah......
BHRP
APBdes
LMPD
RKPdes
Kasi Pemerintahan bertanggung jawab menyusun data profil desa. Data ini sangat penting karena menjadi dasar untuk …
A. Penetapan kegiatan pembangunan dusun
B. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
C. Menentukan perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan
D. Mengatur jadwal posyandu
Peristiwa Rengasdengklok terjadi karena kelompok pemuda ingin …
A. Memaksa Jepang menyerah kepada Sekutu
B. Mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan
C. Menyelamatkan Soekarno-Hatta dari bahaya
D. Meminta Jepang memberikan kemerdekaan
Tokoh yang mengetik naskah Proklamasi berdasarkan teks yang dibacakan Soekarno adalah …
A. Sutan Sjahrir
B. Sayuti Melik
C. Ahmad Subardjo
D. Latief Hendraningrat
Tokoh yang dikenal sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan adalah …
A. Mohammad YamiN
B. Mohammad Hatta
C. Ki Hajar Dewantara
D. Soepomo
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada tahun 1949 menghasilkan keputusan penting, yaitu …
A. Pengesahan UUD 1950
B. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda
C. Pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh Jepang
D. Perumusan dasar negara
Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei – 1 Juni 1945 diadakan di …
A. Gedung Chuo Sangi In, Jakarta
B. Gedung Volksraad, Jakarta
C. Istana Merdeka, Jakarta
D. Gedung Sate, Bandung
Panitia kecil BPUPKI juga melakukan beberapa rapat tambahan. Tempat rapat yang dikenal sebagai lokasi lahirnya Piagam Jakarta adalah …
Gedung Chuo Sangi In
Gedung Perintis Kemerdekaan
Rumah Laksamana Maeda
Rumah Soekarno
Permendagri yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah …
A. Permendagri No. 83 Tahun 2015
B. Permendagri No. 20 Tahun 2018
C. Permendagri No. 18 Tahun 2018
D. Permendagri No. 1 Tahun 2016
Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal …
A. 17 Agustus
B. 28 Oktober
C. 1 Juni
D. 20 Mei
Besaran minimal bagi hasil pajak daerah yang harus dialokasikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa adalah …
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 15%
Ukuran kertas F4 dalam satuan cm adalah …
A. 21,5 × 33 cm
B. 21 × 29,7 cm
C. 22 × 34 cm
D. 20 × 30 cm
Untuk membuat garis pada tabel atau kotak dalam Microsoft Word/Excel, menu yang digunakan adalah …
A. Insert
B. Border
C. Layout
D. View
Manakah rumus Excel yang benar untuk menampilkan teks "Lulus" jika nilai pada sel A1 lebih besar dari 70, dan "Tidak Lulus" jika kurang atau sama dengan 70?
A. =IF(A1<70,"Lulus","Tidak Lulus")
B. =IF(A1>=70,"Lulus","Tidak Lulus")
C. =COUNTIF(A1>70,"Lulus")
D. =IF(A1+70,"Lulus","Tidak Lulus")
Pengaturan margin pada dokumen Microsoft Word dapat dilakukan melalui menu …
A. Home
B. Insert
C. Layout → Margins
D. View
