NEW
Font size
WorksheetsTes Wawasan Kebangsaan (Proset 5–9)
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan menjaga ketertiban umum. Namun, aturan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam konstitusi. Sikap yang paling tepat berdasarkan prinsip konstitusional adalah ...
Mendukung aturan demi stabilitas daerah
Menolak aturan karena melanggar HAM
Menunggu instruksi pemerintah pusat
Melaksanakan aturan tanpa pengecualian
Mengutamakan kepentingan pejabat daerah
Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi bersifat kaku namun tetap dapat diubah. Makna paling tepat dari pernyataan tersebut adalah ...
Konstitusi tidak boleh diubah sama sekali
Konstitusi dapat diubah oleh pemerintah yang berwenang
Perubahan konstitusi harus melalui prosedur khusus
Konstitusi menyesuaikan dengan keadaan
Konstitusi bersifat sementara
Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, kontrol konstitusional paling efektif dilakukan melalui ...
Keputusan politik penguasa
Tekanan dari kelompok tertentu
Kesepakatan antar pejabat negara
Kebijakan darurat pemerintah
Mekanisme hukum dan lembaga peradilan
Suatu negara memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat. Namun, dalam praktiknya aparat sering membatasi demonstrasi damai tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan nilai konstitusi di negara tersebut paling tepat dikategorikan sebagai ...
Nilai normatif, karena konstitusi tetap diakui
Nilai semantik, karena konstitusi hanya simbol
Nilai normatif, karena konstitusi sudah berusaha diterapkan
Nilai nominal, karena konstitusi berlaku tetapi tidak optimal
Nilai semantik, karena konstitusi berlaku tetapi tidak optimal
Dalam suatu rezim, konstitusi sering dikutip dalam pidato resmi untuk membenarkan kebijakan pemerintah, namun kebijakan tersebut justru bertentangan dengan isi konstitusi. Analisis yang tepat terhadap kondisi tersebut adalah ...
Konstitusi bernilai normatif karena dijadikan dasar pidato
Konstitusi bernilai nominal karena tetap berlaku
Konstitusi bernilai semantik karena dijadikan alat legitimasi
Konstitusi bernilai ideal karena bersifat politis
Konstitusi bernilai fleksibel
Dalam konteks tugas aparat penegak hukum, penerapan nilai konstitusi secara normatif tercermin dari tindakan ...
Menegakkan hukum sesuai konstitusi meskipun berisiko
Mengutamakan stabilitas politik di atas hukum
Menjalankan perintah atasan tanpa mempertimbangkan hukum
Menyesuaikan hukum dengan kepentingan kekuasaan
Mengabaikan hak warga demi keamanan
Usulan perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekelompok anggota DPR. Namun, jumlah pengusul tidak memenuhi ketentuan minimal yang diatur konstitusi. Berdasarkan prosedur perubahan konstitusi, konsekuensi yang paling tepat adalah ...
Usulan tetap dibahas demi aspirasi rakyat
Usulan ditunda sampai ada persetujuan presiden
Usulan tidak dapat diproses lebih lanjut
Usulan disahkan melalui referendum
Usulan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi
Apabila terdapat usulan untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui mekanisme perubahan UUD, maka berdasarkan konstitusi Indonesia, sikap yang paling tepat adalah ...
Usulan dapat dibahas dan diputuskan oleh MPR
Usulan dapat disahkan jika diterima oleh semua anggota MPR
Usulan dapat diterima dengan syarat 50% + 1 suara
Usulan tidak dapat diterima
Usulan dapat diterapkan dalam keadaan darurat
Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi konstitusional paling mendasar dari mekanisme ini adalah ...
Presiden bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat
Presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh DPR
Presiden menjadi bagian dari lembaga legislatif
Presiden menjalankan sistem parlementer murni
Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, praktik politik menunjukkan adanya "rasa parlementer". Indikator paling kuat dari fenomena tersebut adalah ...
Presiden dapat dijatuhkan oleh DPR
Kabinet bertanggung jawab kepada DPR
Adanya kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan konstitusi
Kebutuhan Presiden membangun koalisi politik di DPR
Presiden memimpin sidang parmen
Kehadiran DPR yang kuat dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sering dianggap mendekati ciri parlementer. Namun, Indonesia tetap disebut presidensial karena ...
DPR tidak memiliki fungsi legislasi utama
Presiden tidak berasal dari parlemen
Presiden dipilih, dilantik, dan diberhentikan oleh MPR
Presiden memimpin lembaga legislatif
Kabinet tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
Jika DPR menolak rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, sementara kebijakan tersebut sangat dibutuhkan secara nasional, kondisi ini mencerminkan ...
Dominasi kekuasaan legislatif
Kegagalan sistem presidensial
Mekanisme checks and balances
Kelemahan kepemimpinan Presiden
Sistem parlementer terselubung
Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Namun, dalam praktik politik, Presiden sering kali menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan koalisi di DPR. Fenomena ini paling tepat dipahami sebagai ...
Penyimpangan dari sistem presidensial
Perubahan sistem menjadi parlementer
Pelanggaran prinsip checks and balances
Konsekuensi sistem multipartai
Kegagalan konstitusi membatasi kekuasaan
Presiden dan DPR sepakat mengesahkan sebuah undang-undang strategis yang mendapat penolakan luas dari publik. Secara prosedural, pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi ketatanegaraan paling tepat dari peristiwa tersebut adalah ...
Kekuasaan yudikatif lebih tinggi dari eksekutif dan legislatif
Supremasi konstitusi mengikat seluruh cabang kekuasaan
DPR tidak lagi memiliki kewenangan legislasi
Presiden berada di bawah Mahkamah Konstitusi
Seorang Presiden terpilih memiliki legitimasi elektoral yang kuat, tetapi partai pendukungnya minoritas di DPR. Jika dianalisis dari perspektif sistem pemerintahan Indonesia, kondisi ini paling mungkin menyebabkan ...
Presiden otomatis kehilangan kewenangan konstitusional
Pemerintahan berjalan tanpa hambatan legislatif
DPR dapat menjatuhkan Presiden melalui voting
Presiden harus membangun koalisi untuk efektivitas kebijakan
Sistem berubah menjadi parlementer
Dalam suatu perkara, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan putusan terdahulu yang kasusnya hampir sama, meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur secara rinci. Dasar hukum yang digunakan hakim tersebut menunjukkan peran ...
Undang-undang
Traktat
Konvensi
Yurisprudensi
Doktrin
Suatu peraturan dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan pembentukan hukum. Berdasarkan unsur hukum, kelemahan utama peraturan tersebut terletak pada ...
Tidak dibuat oleh lembaga berwenang
Tidak mengatur perilaku manusia
Tidak bersifat memaksa
Tidak memiliki sanksi
Tidak mengikat masyarakat
Aparat penegak hukum menindak warga tanpa dasar hukum tertulis karena alasan keamanan. Jika dikaitkan dengan ciri negara hukum, tindakan tersebut paling tepat dinilai sebagai ...
Sah karena demi ketertiban
Pelaksanaan hukum represif
Pelanggaran prinsip supremasi hukum
Bentuk hukum memaksa
Penerapan hukum objektif
Nilai agama, budaya, dan sosial memengaruhi isi suatu peraturan daerah. Dalam teori sumber hukum, kondisi tersebut menunjukkan peran sumber hukum ...
Formal
Material
Yuridis
Positif
Objektif
Seseorang menuntut hak ganti rugi akibat perbuatan orang lain yang merugikannya. Negara tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Jika dianalisis dari jenis hukum yang mengatur hubungan ini, maka hukum yang berlaku adalah ...
Hukum objektif
Hukum publik
Hukum subjektif
Hukum formal
Hukum pidana
Dalam suatu kasus, aparat menerapkan hukum secara sama terhadap semua orang tanpa melihat jabatan, status sosial, maupun kekayaan. Jika dikaitkan dengan fungsi hukum, tindakan aparat tersebut paling tepat dipahami sebagai ...
Penegakan hukum represif
Hukum publik
Hukum subjektif
Hukum formal
Hukum pidana
Seseorang memiliki hak menuntut pihak lain di pengadilan akibat pelanggaran hukum. Hak tersebut baru muncul setelah adanya aturan hukum yang mengaturnya. Dalam teori hukum, kondisi ini menunjukkan hubungan antara ...
Hukum publik dan privat
Hukum pidana dan perdata
Hukum formal dan material
Hukum objektif dan hukum subjektif
Hukum nasional dan internasional
Pemerintah sedang membahas rancangan undang-undang yang bertujuan menggantikan undang-undang lama karena dinilai tidak lagi sesuai perkembangan masyarakat. Jika ditinjau dari waktu berlakunya, rancangan undang-undang tersebut termasuk ...
Ius constitutium
Ius positivum
Ius constituendum
Hukum kebiasaan
Hukum darurat
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Hukum bersumber dari nilai keadilan dan norma sosial masyarakat. 3) Hukum dibuat oleh oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan. 4) Pelanggaran hukum selalu diikuti sanksi yang bersifat memaksa. 5) Ketaatan terhadap hukum sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri hukum, pernyataan yang paling tepat adalah ...
1), 2), dan 5)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
1), 4), dan 5)
2), 4), dan 5)
Seorang warga ditangkap oleh aparat tanpa kekerasan fisik, tetapi ditahan tanpa kejelasan status hukum dan tanpa proses peradilan yang adil. Tidak ada indikasi tindakan sistematis atau meluas. Jika diklasifikasikan menurut jenis pelanggaran HAM, peristiwa tersebut paling tepat digolongkan sebagai ...
Genosida
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pelanggaran HAM berat
Pelanggaran HAM ringan
Pelanggaran hukum administratif
Dalam suatu kasus, aparat tidak melakukan kekerasan langsung, tetapi membiarkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu berlangsung tanpa perlindungan hukum. Akibatnya, kelompok tersebut kehilangan rasa aman dan akses terhadap hak dasarnya. Analisis paling tepat berdasarkan materi HAM dalam PDF adalah ...
Tidak terjadi pelanggaran HAM karena tidak ada kekerasan fisik
Pelanggaran HAM hanya terjadi jika dilakukan negara secara langsung
Diskriminasi termasuk pelanggaran HAM ringan yang dapat diabaikan
HAM hanya dilanggar jika ada kebijakan tertulis
Negara melanggar kewajiban penghormatan dan perlindungan HAM
Seorang warga miskin ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses peradilan tanpa didampingi penasihat hukum karena dianggap tidak mampu membayar. Sementara itu, tersangka lain yang memiliki kekuatan ekonomi memperoleh pendampingan hukum maksimal. Proses peradilan tetap berjalan sesuai prosedur formal. Analisis yang paling akurat terhadap kasus tersebut adalah ...
Tidak ada pelanggaran karena prosedur hukum telah dijalankan
Terjadi pelanggaran HAM ekonomi semata
Terjadi pelanggaran asas persamaan di depan hukum
Negara tidak berkewajiban memberi bantuan hukum
Hukum bersifat netral terhadap kondisi sosial
Makna utama Magna Carta (1215) dalam sejarah HAM adalah ...
Jaminan kebebasan beragama
Pembatasan kekuasaan raja
Penghapusan perbudakan
Hak politik universal
Pembentukan pengadilan HAM
Lembaga yang berwenang melakukan pengkajian, penelitian, dan pemantauan HAM di Indonesia adalah ...
Pengadilan HAM
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Komnas HAM
Ombudsman
Seseorang ditahan tanpa surat perintah dan tidak diberi kesempatan membela diri. Hak yang paling langsung dilanggar adalah ...
HAM politik
HAM sosial
HAM budaya
HAM ekonomi
HAM prosedural
DPR menolak RUU yang diajukan Presiden meskipun RUU tersebut sangat dibutuhkan secara nasional. Penolakan ini tetap sah secara konstitusional karena DPR menjalankan fungsi ...
Anggaran
Pengawasan
Legislasi
Angket
Interpelasi
Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang disetujui Presiden dan DPR. Namun MK tidak ikut menentukan isi undang-undang pengganti. Fakta ini menunjukkan bahwa MK ...
Memegang kekuasaan legislatif
Menjadi lembaga tertinggi negara
Berada di atas Presiden
Menggantikan peran DPR
Berfungsi sebagai penjaga konstitusi
Pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun terjadi bencana alam besar di Aceh. DPR meminta penjelasan resmi mengenai prioritas kebijakan tersebut. Hak DPR yang digunakan adalah ...
Hak angket
Hak budget
Hak interpelasi
Hak imunitas
Hak menyatakan pendapat
Seorang anggota DPR mengkritik kebijakan pemerintah terkait bantuan bencana dalam rapat resmi tanpa takut tuntutan hukum. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan ...
Hak angket
Hak budget
Hak interpelasi
Hak imunitas
Hak menyatakan pendapat
Kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan meliputi, kecuali ...
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU
Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR
Mengangkat dan memberhentikan parlemen
Mengangkat dan memberhentikan para menteri
Menurut UUD 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang terhadap UUD di Indonesia adalah ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemilihan Umum
Menurut badan lembaga peradilan nasional, peradilan umum dibedakan menjadi 2 yaitu ...
Peradilan agama dan peradilan syariah Islam
Peradilan tinggi dan peradilan negeri
Peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran
Peradilan tinggi agama dan peradilan agama
Peradilan tata usaha negara dan peradilan militer
Jika presiden ingin memberikan pengampunan kepada sekelompok orang yang terlibat kasus politik demi stabilitas nasional, maka mekanisme konstitusional yang wajib dilakukan adalah ...
Meminta pertimbangan Mahkamah Agung
Meminta persetujuan DPR
Mengeluarkan Keputusan Presiden secara sepihak
Mengajukan ke Mahkamah Konstitusi
Menunggu putusan Mahkamah Agung
Seorang terpidana kasus narkotika yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun mengajukan permohonan keringanan hukuman karena alasan kemanusiaan dan kesehatan. Setelah mempertimbangkan putusan pengadilan dan nasihat Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia mengurangi masa hukumannya. Kewenangan presiden yang digunakan dalam peristiwa tersebut adalah ...
Amnesti
Abolisi
Rehabilitasi
Grasi
Remisi
Nama Tom Lembong pernah dikaitkan dengan isu hukum yang dinilai sebagian pihak bermuatan politik. Apabila presiden menghentikan proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap demi kepentingan nasional dengan persetujuan DPR, maka kewenangan yang digunakan adalah ...
Amnesti
Abolisi
Rehabilitasi
Grasi
Remisi
