wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Tes Wawasan Kebangsaan (Proset 5–9)

Total questions: 40

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan menjaga ketertiban umum. Namun, aturan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dalam konstitusi. Sikap yang paling tepat berdasarkan prinsip konstitusional adalah ...

a)

Mendukung aturan demi stabilitas daerah

b)

Menolak aturan karena melanggar HAM

c)

Menunggu instruksi pemerintah pusat

d)

Melaksanakan aturan tanpa pengecualian

e)

Mengutamakan kepentingan pejabat daerah

2.

Dalam praktik ketatanegaraan, konstitusi bersifat kaku namun tetap dapat diubah. Makna paling tepat dari pernyataan tersebut adalah ...

a)

Konstitusi tidak boleh diubah sama sekali

b)

Konstitusi dapat diubah oleh pemerintah yang berwenang

c)

Perubahan konstitusi harus melalui prosedur khusus

d)

Konstitusi menyesuaikan dengan keadaan

e)

Konstitusi bersifat sementara

3.

Konstitusi berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, kontrol konstitusional paling efektif dilakukan melalui ...

a)

Keputusan politik penguasa

b)

Tekanan dari kelompok tertentu

c)

Kesepakatan antar pejabat negara

d)

Kebijakan darurat pemerintah

e)

Mekanisme hukum dan lembaga peradilan

4.

Suatu negara memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat. Namun, dalam praktiknya aparat sering membatasi demonstrasi damai tanpa dasar hukum yang jelas. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan nilai konstitusi di negara tersebut paling tepat dikategorikan sebagai ...

a)

Nilai normatif, karena konstitusi tetap diakui

b)

Nilai semantik, karena konstitusi hanya simbol

c)

Nilai normatif, karena konstitusi sudah berusaha diterapkan

d)

Nilai nominal, karena konstitusi berlaku tetapi tidak optimal

e)

Nilai semantik, karena konstitusi berlaku tetapi tidak optimal

5.

Dalam suatu rezim, konstitusi sering dikutip dalam pidato resmi untuk membenarkan kebijakan pemerintah, namun kebijakan tersebut justru bertentangan dengan isi konstitusi. Analisis yang tepat terhadap kondisi tersebut adalah ...

a)

Konstitusi bernilai normatif karena dijadikan dasar pidato

b)

Konstitusi bernilai nominal karena tetap berlaku

c)

Konstitusi bernilai semantik karena dijadikan alat legitimasi

d)

Konstitusi bernilai ideal karena bersifat politis

e)

Konstitusi bernilai fleksibel

6.

Dalam konteks tugas aparat penegak hukum, penerapan nilai konstitusi secara normatif tercermin dari tindakan ...

a)

Menegakkan hukum sesuai konstitusi meskipun berisiko

b)

Mengutamakan stabilitas politik di atas hukum

c)

Menjalankan perintah atasan tanpa mempertimbangkan hukum

d)

Menyesuaikan hukum dengan kepentingan kekuasaan

e)

Mengabaikan hak warga demi keamanan

7.

Usulan perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh sekelompok anggota DPR. Namun, jumlah pengusul tidak memenuhi ketentuan minimal yang diatur konstitusi. Berdasarkan prosedur perubahan konstitusi, konsekuensi yang paling tepat adalah ...

a)

Usulan tetap dibahas demi aspirasi rakyat

b)

Usulan ditunda sampai ada persetujuan presiden

c)

Usulan tidak dapat diproses lebih lanjut

d)

Usulan disahkan melalui referendum

e)

Usulan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi

8.

Apabila terdapat usulan untuk mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui mekanisme perubahan UUD, maka berdasarkan konstitusi Indonesia, sikap yang paling tepat adalah ...

a)

Usulan dapat dibahas dan diputuskan oleh MPR

b)

Usulan dapat disahkan jika diterima oleh semua anggota MPR

c)

Usulan dapat diterima dengan syarat 50% + 1 suara

d)

Usulan tidak dapat diterima

e)

Usulan dapat diterapkan dalam keadaan darurat

9.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi konstitusional paling mendasar dari mekanisme ini adalah ...

a)

Presiden bertanggung jawab kepada DPR

b)

Presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat

c)

Presiden dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh DPR

d)

Presiden menjadi bagian dari lembaga legislatif

e)

Presiden menjalankan sistem parlementer murni

10.

Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, praktik politik menunjukkan adanya "rasa parlementer". Indikator paling kuat dari fenomena tersebut adalah ...

a)

Presiden dapat dijatuhkan oleh DPR

b)

Kabinet bertanggung jawab kepada DPR

c)

Adanya kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan konstitusi

d)

Kebutuhan Presiden membangun koalisi politik di DPR

e)

Presiden memimpin sidang parmen

11.

Kehadiran DPR yang kuat dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sering dianggap mendekati ciri parlementer. Namun, Indonesia tetap disebut presidensial karena ...

a)

DPR tidak memiliki fungsi legislasi utama

b)

Presiden tidak berasal dari parlemen

c)

Presiden dipilih, dilantik, dan diberhentikan oleh MPR

d)

Presiden memimpin lembaga legislatif

e)

Kabinet tidak dapat dijatuhkan oleh DPR

12.

Jika DPR menolak rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, sementara kebijakan tersebut sangat dibutuhkan secara nasional, kondisi ini mencerminkan ...

a)

Dominasi kekuasaan legislatif

b)

Kegagalan sistem presidensial

c)

Mekanisme checks and balances

d)

Kelemahan kepemimpinan Presiden

e)

Sistem parlementer terselubung

13.

Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Namun, dalam praktik politik, Presiden sering kali menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan koalisi di DPR. Fenomena ini paling tepat dipahami sebagai ...

a)

Penyimpangan dari sistem presidensial

b)

Perubahan sistem menjadi parlementer

c)

Pelanggaran prinsip checks and balances

d)

Konsekuensi sistem multipartai

e)

Kegagalan konstitusi membatasi kekuasaan

14.

Presiden dan DPR sepakat mengesahkan sebuah undang-undang strategis yang mendapat penolakan luas dari publik. Secara prosedural, pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi ketatanegaraan paling tepat dari peristiwa tersebut adalah ...

a)

Kekuasaan yudikatif lebih tinggi dari eksekutif dan legislatif

b)

Supremasi konstitusi mengikat seluruh cabang kekuasaan

c)

DPR tidak lagi memiliki kewenangan legislasi

d)

Presiden berada di bawah Mahkamah Konstitusi

15.

Seorang Presiden terpilih memiliki legitimasi elektoral yang kuat, tetapi partai pendukungnya minoritas di DPR. Jika dianalisis dari perspektif sistem pemerintahan Indonesia, kondisi ini paling mungkin menyebabkan ...

a)

Presiden otomatis kehilangan kewenangan konstitusional

b)

Pemerintahan berjalan tanpa hambatan legislatif

c)

DPR dapat menjatuhkan Presiden melalui voting

d)

Presiden harus membangun koalisi untuk efektivitas kebijakan

e)

Sistem berubah menjadi parlementer

16.

Dalam suatu perkara, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan putusan terdahulu yang kasusnya hampir sama, meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur secara rinci. Dasar hukum yang digunakan hakim tersebut menunjukkan peran ...

a)

Undang-undang

b)

Traktat

c)

Konvensi

d)

Yurisprudensi

e)

Doktrin

17.

Suatu peraturan dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan pembentukan hukum. Berdasarkan unsur hukum, kelemahan utama peraturan tersebut terletak pada ...

a)

Tidak dibuat oleh lembaga berwenang

b)

Tidak mengatur perilaku manusia

c)

Tidak bersifat memaksa

d)

Tidak memiliki sanksi

e)

Tidak mengikat masyarakat

18.

Aparat penegak hukum menindak warga tanpa dasar hukum tertulis karena alasan keamanan. Jika dikaitkan dengan ciri negara hukum, tindakan tersebut paling tepat dinilai sebagai ...

a)

Sah karena demi ketertiban

b)

Pelaksanaan hukum represif

c)

Pelanggaran prinsip supremasi hukum

d)

Bentuk hukum memaksa

e)

Penerapan hukum objektif

19.

Nilai agama, budaya, dan sosial memengaruhi isi suatu peraturan daerah. Dalam teori sumber hukum, kondisi tersebut menunjukkan peran sumber hukum ...

a)

Formal

b)

Material

c)

Yuridis

d)

Positif

e)

Objektif

20.

Seseorang menuntut hak ganti rugi akibat perbuatan orang lain yang merugikannya. Negara tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Jika dianalisis dari jenis hukum yang mengatur hubungan ini, maka hukum yang berlaku adalah ...

a)

Hukum objektif

b)

Hukum publik

c)

Hukum subjektif

d)

Hukum formal

e)

Hukum pidana

21.

Dalam suatu kasus, aparat menerapkan hukum secara sama terhadap semua orang tanpa melihat jabatan, status sosial, maupun kekayaan. Jika dikaitkan dengan fungsi hukum, tindakan aparat tersebut paling tepat dipahami sebagai ...

a)

Penegakan hukum represif

b)

Hukum publik

c)

Hukum subjektif

d)

Hukum formal

e)

Hukum pidana

22.

Seseorang memiliki hak menuntut pihak lain di pengadilan akibat pelanggaran hukum. Hak tersebut baru muncul setelah adanya aturan hukum yang mengaturnya. Dalam teori hukum, kondisi ini menunjukkan hubungan antara ...

a)

Hukum publik dan privat

b)

Hukum pidana dan perdata

c)

Hukum formal dan material

d)

Hukum objektif dan hukum subjektif

e)

Hukum nasional dan internasional

23.

Pemerintah sedang membahas rancangan undang-undang yang bertujuan menggantikan undang-undang lama karena dinilai tidak lagi sesuai perkembangan masyarakat. Jika ditinjau dari waktu berlakunya, rancangan undang-undang tersebut termasuk ...

a)

Ius constitutium

b)

Ius positivum

c)

Ius constituendum

d)

Hukum kebiasaan

e)

Hukum darurat

24.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Hukum bersumber dari nilai keadilan dan norma sosial masyarakat. 3) Hukum dibuat oleh oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan. 4) Pelanggaran hukum selalu diikuti sanksi yang bersifat memaksa. 5) Ketaatan terhadap hukum sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri hukum, pernyataan yang paling tepat adalah ...

a)

1), 2), dan 5)

b)

1), 3), dan 4)

c)

2), 3), dan 4)

d)

1), 4), dan 5)

e)

2), 4), dan 5)

25.

Seorang warga ditangkap oleh aparat tanpa kekerasan fisik, tetapi ditahan tanpa kejelasan status hukum dan tanpa proses peradilan yang adil. Tidak ada indikasi tindakan sistematis atau meluas. Jika diklasifikasikan menurut jenis pelanggaran HAM, peristiwa tersebut paling tepat digolongkan sebagai ...

a)

Genosida

b)

Kejahatan terhadap kemanusiaan

c)

Pelanggaran HAM berat

d)

Pelanggaran HAM ringan

e)

Pelanggaran hukum administratif

26.

Dalam suatu kasus, aparat tidak melakukan kekerasan langsung, tetapi membiarkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu berlangsung tanpa perlindungan hukum. Akibatnya, kelompok tersebut kehilangan rasa aman dan akses terhadap hak dasarnya. Analisis paling tepat berdasarkan materi HAM dalam PDF adalah ...

a)

Tidak terjadi pelanggaran HAM karena tidak ada kekerasan fisik

b)

Pelanggaran HAM hanya terjadi jika dilakukan negara secara langsung

c)

Diskriminasi termasuk pelanggaran HAM ringan yang dapat diabaikan

d)

HAM hanya dilanggar jika ada kebijakan tertulis

e)

Negara melanggar kewajiban penghormatan dan perlindungan HAM

27.

Seorang warga miskin ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses peradilan tanpa didampingi penasihat hukum karena dianggap tidak mampu membayar. Sementara itu, tersangka lain yang memiliki kekuatan ekonomi memperoleh pendampingan hukum maksimal. Proses peradilan tetap berjalan sesuai prosedur formal. Analisis yang paling akurat terhadap kasus tersebut adalah ...

a)

Tidak ada pelanggaran karena prosedur hukum telah dijalankan

b)

Terjadi pelanggaran HAM ekonomi semata

c)

Terjadi pelanggaran asas persamaan di depan hukum

d)

Negara tidak berkewajiban memberi bantuan hukum

e)

Hukum bersifat netral terhadap kondisi sosial

28.

Makna utama Magna Carta (1215) dalam sejarah HAM adalah ...

a)

Jaminan kebebasan beragama

b)

Pembatasan kekuasaan raja

c)

Penghapusan perbudakan

d)

Hak politik universal

e)

Pembentukan pengadilan HAM

29.

Lembaga yang berwenang melakukan pengkajian, penelitian, dan pemantauan HAM di Indonesia adalah ...

a)

Pengadilan HAM

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Komnas HAM

e)

Ombudsman

30.

Seseorang ditahan tanpa surat perintah dan tidak diberi kesempatan membela diri. Hak yang paling langsung dilanggar adalah ...

a)

HAM politik

b)

HAM sosial

c)

HAM budaya

d)

HAM ekonomi

e)

HAM prosedural

31.

DPR menolak RUU yang diajukan Presiden meskipun RUU tersebut sangat dibutuhkan secara nasional. Penolakan ini tetap sah secara konstitusional karena DPR menjalankan fungsi ...

a)

Anggaran

b)

Pengawasan

c)

Legislasi

d)

Angket

e)

Interpelasi

32.

Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang disetujui Presiden dan DPR. Namun MK tidak ikut menentukan isi undang-undang pengganti. Fakta ini menunjukkan bahwa MK ...

a)

Memegang kekuasaan legislatif

b)

Menjadi lembaga tertinggi negara

c)

Berada di atas Presiden

d)

Menggantikan peran DPR

e)

Berfungsi sebagai penjaga konstitusi

33.

Pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun terjadi bencana alam besar di Aceh. DPR meminta penjelasan resmi mengenai prioritas kebijakan tersebut. Hak DPR yang digunakan adalah ...

a)

Hak angket

b)

Hak budget

c)

Hak interpelasi

d)

Hak imunitas

e)

Hak menyatakan pendapat

34.

Seorang anggota DPR mengkritik kebijakan pemerintah terkait bantuan bencana dalam rapat resmi tanpa takut tuntutan hukum. Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan ...

a)

Hak angket

b)

Hak budget

c)

Hak interpelasi

d)

Hak imunitas

e)

Hak menyatakan pendapat

35.

Kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan meliputi, kecuali ...

a)

Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR

b)

Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU

c)

Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR

d)

Mengangkat dan memberhentikan parlemen

e)

Mengangkat dan memberhentikan para menteri

36.

Menurut UUD 1945, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang terhadap UUD di Indonesia adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

e)

Komisi Pemilihan Umum

37.

Menurut badan lembaga peradilan nasional, peradilan umum dibedakan menjadi 2 yaitu ...

a)

Peradilan agama dan peradilan syariah Islam

b)

Peradilan tinggi dan peradilan negeri

c)

Peradilan militer utama dan peradilan militer pertempuran

d)

Peradilan tinggi agama dan peradilan agama

e)

Peradilan tata usaha negara dan peradilan militer

38.

Jika presiden ingin memberikan pengampunan kepada sekelompok orang yang terlibat kasus politik demi stabilitas nasional, maka mekanisme konstitusional yang wajib dilakukan adalah ...

a)

Meminta pertimbangan Mahkamah Agung

b)

Meminta persetujuan DPR

c)

Mengeluarkan Keputusan Presiden secara sepihak

d)

Mengajukan ke Mahkamah Konstitusi

e)

Menunggu putusan Mahkamah Agung

39.

Seorang terpidana kasus narkotika yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun mengajukan permohonan keringanan hukuman karena alasan kemanusiaan dan kesehatan. Setelah mempertimbangkan putusan pengadilan dan nasihat Mahkamah Agung, Presiden Republik Indonesia mengurangi masa hukumannya. Kewenangan presiden yang digunakan dalam peristiwa tersebut adalah ...

a)

Amnesti

b)

Abolisi

c)

Rehabilitasi

d)

Grasi

e)

Remisi

40.

Nama Tom Lembong pernah dikaitkan dengan isu hukum yang dinilai sebagian pihak bermuatan politik. Apabila presiden menghentikan proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap demi kepentingan nasional dengan persetujuan DPR, maka kewenangan yang digunakan adalah ...

a)

Amnesti

b)

Abolisi

c)

Rehabilitasi

d)

Grasi

e)

Remisi