Menciptakan perekonomian unggul tanpa bantuan pihak ketiga

Menciptakan lapangan pekerjaan serta kontribusi terhadap PDB nasional

Menciptakan UMKM

Menciptakan harga minyak bumi menjadi sangat murah di Indonesia

Menciptakan tenaga kerja handal dalam pengelolaan minyak bumi mentah

Keuntungan dalam peningkatan produk-produk lokal

Daya tahan terhadap gejolak ekonomi global

Peluang kerja ke luar negeri

Meningkatkan pendapatan per KK

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan

Aktif mencegah kekerasan terhadap siapa pun tanpa memandang latar belakang

Menjaga dan melestarikan tradisi lokal seperti pakaian tradisional dan kebudayaan

Terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan menghormati keputusan bersama meski berbeda pendapat

Berperilaku jujur di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat

Menghindari pemaksaan keyakinan pada pemeluk agama lain

Aktif mencegah penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian

Aktif menentang dan mencegah praktik perdagangan manusia di lingkungan sekitar

Berkontribusi dengan menyebarkan gagasan dan solusi kepada pemimpin di berbagai tingkat untuk menyelesaikan masalah

Menghindari pemborosan dan pamer kekayaan

Meningkatkan pemahaman masyarakat menggunakan aplikasi Facebook

Memberikan informasi tentang sumber berita yang paling baik dan terkenal

Memverifikasi informasi sebelum membagikan ke orang lain

Jangan selalu percaya dengan berbagai berita yang muncul dalam pemberitaan baik di surat kabar maupun elektronik

Menghapus semua media sosial dan sejenisnya karena tidak bermanfaat

Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya

Wakil Presiden dalam waktu 6 bulan ke depan

Wakil Presiden dan menteri pertahanan

Menteri pertahanan, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri

MPR, DPD, dan Wakil Presiden

Pasal 28A, 28B, dan 28C

Pasal 28E, 28F, dan 29

Pasal 27, 28A, dan 29

Pasal 30, 28D, dan 28E

Pasal 28C, 28D, dan 28F

Pasal 28A

Pasal 28C

Pasal 27

Pasal 28D

Pasal 29

Menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa

Menunjukkan bahwa setiap daerah harus memiliki aturan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat

Mewajibkan semua suku bangsa untuk menghilangkan perbedaan budaya dan mengikuti budaya nasional

Menyatakan bahwa hanya suku terbesar yang boleh memimpin Indonesia

Mengajarkan bahwa perbedaan harus dihindari agar tidak terjadi perpecahan

Mengajarkan bahwa hanya satu suku yang dominan dalam perjuangan kemerdekaan

Membantu menyatukan perjuangan berbagai suku dan daerah dalam melawan penjajah

Mendorong persaingan antar daerah agar lebih maju dalam pembangunan

Menekankan bahwa hanya satu budaya yang boleh berkembang di Indonesia

Menghapuskan semua perbedaan di antara masyarakat Indonesia

Menghormati perbedaan yang ada di masyarakat

Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat

Memaksakan kehendak dengan menolak keberagaman yang ada di Indonesia

Menyebarkan toleransi antar umat beragama dan suku bangsa

Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat

Berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar suku bangsa

Mempromosikan budaya nasional agar lebih dikenal oleh masyarakat dunia

Mendorong kerja sama antara berbagai suku dan agama di Indonesia

Mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat

Wilayahnya terbagi menjadi beberapa negara bagian dengan kewenangan penuh

Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur seluruh wilayah Indonesia

Setiap daerah memiliki hak untuk berdiri sendiri tanpa keterikatan dengan pemerintah pusat

Kepala negara Indonesia adalah seorang raja yang berkuasa secara turun-temurun

Masing-masing provinsi memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan sistem pemerintahannya sendiri

Dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum

Mengutamakan kekuasaan raja dalam mengatur kebijakan negara

Menggunakan sistem negara bagian yang memberikan otonomi penuh kepada setiap daerah

Menyerahkan kedaulatan negara kepada kelompok tertentu secara turun-temurun

Memberikan kewenangan penuh kepada setiap daerah untuk menentukan kepala negaranya sendiri

19 bab, 73 pasal, dan 194 ayat

16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat

21 bab, 73 pasal, dan 200 ayat

16 bab, 37 pasal, dan 116 ayat

14 bab, 35 pasal, dan 180 ayat

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 33

Mengajukan gugatan praperadilan untuk memulihkan hak atas due process sesuai Pasal 28D ayat (1)

Mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden

Mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi atas putusan pengadilan

Menyelesaikan perkara melalui musyawarah tanpa proses peradilan

Meminta kepolisian menghentikan penyidikan tanpa dasar hukum

Membentuk komite yang membatasi kebebasan beragama di daerah tersebut

Menghentikan semua kegiatan keagamaan di daerah tersebut untuk sementara

Mengedepankan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang terancam haknya

Meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang melarang perbedaan agama

Memindahkan warga negara yang terlibat pelanggaran ke daerah lain

Memberikan pemecatan kepada pihak yang tidak adil dalam masalah ini

Menyelesaikan kasus ini melalui peraturan pemerintah yang baru

Mengajukan gugatan melalui jalur hukum dengan merujuk pada Pasal 28D dan hak atas pekerjaan yang layak

Memberikan kompensasi kepada pekerja yang di-PHK tanpa melalui proses hukum

Mengubah kebijakan perusahaan agar lebih adil terhadap pekerja

Mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyamakan budaya agar tidak ada perbedaan

Menegaskan bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya harus dihilangkan demi persatuan

Menjadi pedoman dalam membangun persatuan di tengah perbedaan yang ada dalam masyarakat

Mengutamakan budaya mayoritas sebagai budaya nasional agar lebih mudah diterima semua pihak

Membatasi interaksi antar kelompok berbeda agar menghindari konflik

Menghormati perbedaan yang ada serta menjunjung tinggi toleransi dalam berinteraksi dengan sesama

Mengutamakan budaya mayoritas sebagai budaya nasional yang harus diterapkan oleh semua masyarakat

Membatasi pengaruh budaya asing agar tidak mengganggu kesatuan bangsa

Menyeragamkan seluruh adat istiadat di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik

Menghindari interaksi dengan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan budaya dan agama

Menyatukan seluruh perbedaan dengan tetap menghargai keunikan setiap suku, agama, ras, dan budaya

Menyederhanakan budaya agar hanya ada satu budaya nasional yang berlaku bagi semua masyarakat

Menghapuskan perbedaan antar kelompok agar tidak terjadi konflik sosial dan politik

Mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan identitas budaya lokal demi kesatuan nasional

Membatasi kebebasan dalam mengekspresikan identitas budaya agar tidak menimbulkan kesenjangan

Membatasi pengaruh budaya asing agar tidak mengubah nilai-nilai tradisional bangsa

Mengajarkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat identitas nasional

Mengarahkan peserta didik untuk hanya berinteraksi dengan kelompok budaya yang sama

Menekankan bahwa budaya nasional harus menggantikan seluruh budaya daerah yang ada

Mendorong masyarakat untuk mengadopsi budaya luar sebagai bentuk modernisasi

Mendorong peserta didik untuk tetap mempertahankan budaya lokal tanpa menerima budaya luar

Mengajarkan pentingnya keseimbangan antara menerima pengaruh global dan menjaga budaya sendiri

Menutup akses terhadap informasi global agar nilai-nilai tradisional tetap terjaga

Mengutamakan budaya asing sebagai bagian dari modernisasi yang harus diterima sepenuhnya

Menghilangkan perbedaan budaya agar tercipta keseragaman di seluruh Indonesia

DPR selaku perwakilan rakyat tidak merasa diabaikan

Presiden bisa bersinergi dengan DPR

Agar duta yang ditempatkan sesuai dengan keinginan presiden dan DPR

Agar masyarakat mengetahui kinerja DPR dan presiden

Agar duta yang diangkat dan atau yang diterima dapat mengakomodasi dari kebutuhan masyarakat Indonesia

Usul setiap perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan secara tertulis

Usul setiap perubahan pasal-pasal UUD harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan serta alasannya

Harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari MPR

Harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR

Harus diusulkan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah MPR

Mentri dalam negeri, mentri luar negeri dan mentri pertahanan secara bersama-sama

Mentri dalam negeri, mentri luar negeri dan mentri pertahanan secara terpisah

Mentri dalam negeri, mentri luar negeri dan mentri keuangan secara bersama-sama

Mentri dalam negeri, mentri perekonomian dan mentri pertahanan secara bersama-sama

Mewujudkan tujuan negara harus ada kepentingan yang sama

Dulu dan sekarang bangsa Indonesia mempunyai kepentingan yang sama sehingga mudah menggalang persatuan

Kepentingan yang sama dapat mengukuhkan perjuangan

Kepentingan yang sama menjadi syarat mencapai tujuan

Kepentingan yang sama menjadi ukuran terwujudnya implementasi wawasan Nusantara

Mahkamah agung

Mahkanah konstitusi

Komisi yudisial

Badan kehormatan MPR

Badan kehormatan DPD

Mendahulukan nkepentingan atasan

Melibatkan peran serta rakyat di dalamnya

Mengutamakan kepentingan golongan

Mengutamakan kepentingan individu

Mengesampingkan kepentingan rakyat di daerah

Melanggengkan kekuasaan

Melahirkan kekuasaan tak terbatas

Kinerja lembaga negara lebih terbatas karena diawasi

Setiap lembaga negara dapat bekerja sendiri-sendiri

Memungkinkan adanya kerja sama dan saling mengawasi

Mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional negara yang mereka wakili

Jembatan komunikasi dalam politik saja antara negara asal dan negara penerima

Menjaga hubungan yang harmonis dengan negara yang menguntungkan secara politik dan ekonomi

Menjaga perdamaian dan mengatasi konflik dinegara-negara berkonflik

Menjaga silaturahmi antar negara

Terlalu banyaknya perbedaan budaya yang diberikan berkembang oleh negara

Ketidakmampuan menjalin kerjasama dalam perbedaan

Intraksi kompleks budaya, sosial-ekonomi, politik dan historis

Adanya dukungan penuh dari pihak luar agar memperkeruh keadaan

Berkembangnya rasa nasionalisme

a, b dan c

b, c dan d

c, d dan e

a, b dan e

a, b dan d

Mengutamakan kebebasan individu tanpa batas

Menciptakan kerukunan antarwarga negara

Menegakkan hukum secara tegas dan adil untuk memberikan efek jera

Memberikan kebebasan penuh kepada pelaku untuk memperbaiki diri

Meminta masyarakat untuk tidak mempermasalahkan isu tersebut

Mendorong transparansi hanya pada sektor swasta

Mengutamakan pembangunan fisik daripada pemberantasan korupsi

Untuk memberikan kerangka hukum yang menjamin jalannya pemerintahan negara

Untuk memudahkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain

Untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu partai politik

Untuk menetapkan aturan-aturan adat sebagai hukum nasional

Untuk mempersiapkan Indonesia bergabung dengan sistem hukum internasional

Undang-undang harus dirancang berdasarkan prinsip musyawarah dan gotong royong

Undang-undang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah

Undang-undang harus mematuhi nilai-nilai dan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945

Undang-undang hanya dapat dibuat oleh presiden dan wakil presiden

Undang-undang harus mendapat persetujuan dari lembaga internasional

Mengurangi kewenangan presiden agar tidak terlalu dominan

Meningkatkan efisiensi pemerintahan dalam menjalankan pembangunan nasional

Menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan

Memastikan setiap lembaga negara bekerja secara mandiri tanpa saling berhubungan

Memberikan keleluasaan kepada lembaga legislatif untuk menetapkan kebijakan sendiri

Dengan menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang tertuang dalam UUD 1945

Dengan menyerahkan urusan pemerintahan kepada pihak asing yang lebih berpengalaman

Dengan menghapuskan peraturan hukum kolonial secara keseluruhan

Dengan menjadikan UUD 1945 sebagai dokumen khusus untuk tokoh nasional

Dengan memberikan kekuasaan penuh kepada lembaga eksekutif untuk menjalankan pemerintahan

Membiarkan lembaga negara tersebut menyelesaikan masalah secara internal

Mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pelanggaran tersebut

Menyerahkan penyelesaian masalah kepada tokoh masyarakat

Menghapus ketentuan yang dianggap tidak relevan dalam UUD 1945

Mengedepankan peraturan adat untuk mengatasi konflik yang terjadi

Pancasila dijadikan sebagai dasar pembentukan setiap pasal dalam UUD 1945

Pancasila hanya berfungsi sebagai ideologi tanpa pengaruh dalam pasal-pasal UUD 1945

UUD 1945 mengatur pemerintahan, sementara Pancasila hanya menjadi pedoman moral

Setiap pasal dalam UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila diterapkan hanya dalam bab yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945

Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya

Wakil Presiden dalam waktu 6 bulan ke depan

Wakil Presiden dan menteri pertahanan

Menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan menteri luar negeri

MPR, DPD dan wakil presiden

10 hari

20 hari

30 hari

40 hari

60 hari

Supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu untuk membawa kepentingan Indonesia di kancah internasional

Supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu untuk membawa kepentingan DPR selaku wakil rakyat

Supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu untuk membawa Indonesia dalam kerjasama proyek-proyek besar

Supaya duta besar yang terpilih orang-orang terbaik Putra Bangsa

Supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu membantu Indonesia dalam memecahkan kemiskinan di Indonesia

agar Presiden tidak semena mena dalam pengambilan keputusan

agar Presiden tetap menghargai Mahkamah agung

agar hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini tepat sasaran

karena Grasi dan rehabilitasi adalah masalah politik

Karena presiden sangat mempercayai Mahkamah Agung

Hak Angket

Hak interplasi

Hak menyatakan pendapat

Hak imunitas

Hak mengajukan rancangan

Memastikan Pancasila masih dibelajarkan di bangku sekolah

Memastikan Pancasila telah terinternalisasi dalam pemahaman warga negara

Memastikan Pancasila telah terinternalisasi dan telah direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari

Memastikan Pancasila telah menjadi bagian dari kurikulum Nasional

Memastikan Pancasila Inspirasi bagi sebagian warga negara Indonesia

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

Pasal 2 ayat 2 UUD 1945

Ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara asing

Keinginan untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya

Dominasi pengaruh kolonial yang masih kuat

Keberhasilan Indonesia dalam bidang teknologi

Pengaruh pemerintahan militer yang sangat kuat

Karena banyaknya konflik internasional yang dihadapi Indonesia

Karena banyaknya negara yang menawarkan bantuan untuk Indonesia

Karena terdapat keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang harus disatukan

Karena Indonesia belum memiliki sistem pemerintahan yang jelas

Karena pengaruh ideologi luar yang mengancam kestabilan Indonesia

Pedoman untuk menjalankan kegiatan ekonomi nasional

Dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Aturan khusus dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan

Alat untuk membatasi kebebasan warga negara

Panduan khusus untuk pembangunan teknologi dan infrastruktur

Karena Pancasila menjadi alat untuk mengadili pelanggaran hukum

Karena Pancasila hanya digunakan oleh lembaga pemerintahan

Karena Pancasila mengatur semua aspek kehidupan masyarakat sehari-hari

Karena Pancasila menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Karena Pancasila hanya berlaku untuk generasi muda Indonesia

Pemilihan presiden dan wakil presiden

Dasar negara Indonesia merdeka

Pembentukan sistem pemerintahan federal

Penetapan wilayah Indonesia

Penyusunan rencana pembangunan ekonomi

Penetapan lagu kebangsaan Indonesia Raya

Penetapan UUD 1945 dan pengangkatan presiden serta wakil presiden

Pembentukan kabinet pertama Republik Indonesia

Pembentukan sistem multipartai

Penetapan wilayah negara Indonesia

Memberikan landasan hukum untuk kepentingan ekonomi nasional

Merumuskan pedoman kehidupan bernegara berdasarkan nilai Pancasila

Mengatur sistem pemerintahan secara rinci dan teknis

Menyusun kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional

Menyediakan pedoman untuk pembentukan wilayah administrative

Karena Pembukaan UUD 1945 hanya berisi pernyataan politik proklamasi kemerdekaan

Karena nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945 dijadikan pedoman dalam membentuk tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan

Karena Pembukaan UUD 1945 mengatur secara teknis pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional

Karena Pembukaan UUD 1945 hanya relevan untuk kondisi saat Indonesia merdeka

Karena Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga manapun

Menghilangkan praktik keagamaan

Meningkatkan konflik agama

Memperkuat toleransi

Memisahkan komunitas berdasarkan agama

Mendorong konversi agama

Memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah ibukota, karena merupakan jantungnya Indonesia

Memperkuat kesenjangan ekonomi

Mengabaikan perbedaan sosial yang ada

Menumbuhkan empati dan solidaritas warga

Memberikan bantuan sesuai info dari desa/kepala desa

1 dan 2

3 dan 4

4 dan 5

2 dan 4

1 dan 5

Norma-norma dan peraturan

Kebijakan

Kekuasaan

Kegiatan politik

Kegiatan gotong royong

Berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan Pembangunan ekonomi merata

Mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia

Kepercayaan terhadap TYME dan toleransi agama

Menjaga integritas nasional di tengah keberagaman suku bangsa

Pentingnya demokrasi dalam pengambilan Keputusan de gan musyawarah

1 dan 2

2 dan 3

3 dan 4

4 dan 5

5 dan 1

Merupakan warisan para pendiri negara

Keberadaan Bhineka Tunggal Ika memperkuat dasar bagi seluruh bangsa untuk menjalin persatuan dan kesatuan

Bhineka tunggal Ika telah mandarah daging bagi bangsa Indonesia

Bhineka Tunggal Ika merupakan ciri khas bangsa Indonesia

Mengubah Bhineka Tunggal Ika sama halnya dengan mengubah bangsa Indonesia

R Otto Iskandardinata

M.S Kartohadikoesoemo

Ki Bagoes Hadikoesoemo

K.H Wachid hasjim

Mr.A.A Maramis

Dapat merusak generasi muda Indonesia saja

Merugikan pemerintah

Mengancam perekonomian negara

Melunturkan rasa cinta kita pada negara

Menurunkan wibawa negar di mata dunia

Kurangnya toleransi antargolongan

Rendahnya nilai kebersamaan

Nilai dasar

Nilai praksisi

Nilai instrumental

Nilai budaya

Nilai kemasyarakatan

Negara kesatuan

Negara kedaulatan

Negara hukum

Negara republik Indonesia

Negara berkesejahteraan

Pembukaan, batang tubuh, penjelasan

Pembukaan, batang tubuh, keterangan

Pembukaan, pasal-pasal

Pembukaan, pasal-pasal, penjelasan

Pembukaan, pasal peraliahan, pasal penjelasan

Pasal yang terdahulu memiliki arti dan makna yang dangkal

Kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban warga negara dibidang kesejahteraan

Kebutuhan negara akan pentingnya menjamin kesejahteraan rakyat agar tidak dicemooh negara lain

Kebutuhan prestise bangsa Indonesia sebagai negara besar

Kebutuhan administrasi dalam konstitusi bahwa secara konstitusi negara peduli dengan rakyat miskin

Orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri

Orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri

Orang yang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier

Orang yang tidak memiliki orang tua

Orang tidak memiliki tempat tinggal

Pengakuan kemerdekaan dan HAM sebagai hak Universal segala bangsa

Pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang berketuhanan

Penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan

Hakikat negara

Cara mencapai tujuan negara melalui hukum dasar dan kedaulatan

Prinsip kedaulatan rakyat dan negara demokrasi

Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan

Kebebasan kekuasaan organ-organ negara

Pembatasan kekuasaan organ-organ negara

Mengatur hubungan antar para mentri

Mengusulkan Pancasila sebagai hasil karya para ulama

Menyusun rumusan Pancasila berdasarkan nilai-nilai universal

Memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI sebagai dasar negara

Mendorong pengakuan hak asasi manusia dalam Pancasila

Menyusun UUD 1945 setelah Pancasila ditetapkan

Menyusun rumusan Pancasila dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi Barat

Mengajukan gagasan tentang lima dasar negara yang diantaranya konsep kebangsaan, internasionalisme, dan kesejahteraan sosial

Mengusulkan dasar negara yang berdasarkan agama Islam

Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia

Mengusulkan Pancasila sebagai ideologi negara yang berlandaskan pada nasionalisme semata

Pentingnya persatuan Indonesia yang tidak terpengaruh oleh golongan atau suku

Dasar negara yang bersumber dari hukum adat dan norma-norma masyarakat Indonesia

Perlunya pembentukan partai politik yang kuat untuk menegakkan Pancasila

Pengakuan atas hak-hak individu sebagai bagian dari demokrasi

Pemberlakuan ideologi sosialis sebagai dasar negara

Satu

Dua

Tiga

Empat

Lima

Melaporkan konflik kepada aparat keamanan untuk diselesaikan dengan hukuman

Meninggalkan konflik agar mereda dengan sendirinya

Mengutamakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama

Meminta tokoh masyarakat untuk memberikan sanksi sepihak kepada yang bersalah

Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang konflik tersebut

Memilih ketua kelas melalui musyawarah

Menghormati perbedaan agama antarwarga

Mendahulukan kepentingan bersama dalam acara desa

Membantu warga miskin dengan memberikan bantuan sosial

Menaati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama

Semua warga negara harus menaati UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari

Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

UUD 1945 hanya berlaku untuk pengaturan pemerintahan pusat

UUD 1945 mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara rinci

UUD 1945 hanya dapat diterapkan dalam situasi darurat nasional

Sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan semua peraturan lainnya

Sebagai peraturan pelengkap dalam pelaksanaan undang-undang

Sebagai panduan khusus untuk lembaga yudikatif

Sebagai pedoman utama dalam hubungan internasional

Peraturan tersebut tetap berlaku karena dibuat oleh lembaga resmi

Peraturan tersebut harus direvisi agar sesuai dengan UUD 1945

Peraturan tersebut hanya berlaku di daerah tertentu saja

Peraturan tersebut dihapus dan digantikan dengan undang-undang baru

Peraturan tersebut tetap berlaku jika disetujui oleh presiden

Pembentukan pemerintahan daerah

Hak asasi manusia

Kekuasaan presiden

Pokok-pokok agraria

Penjelasan tentang Proklamasi Kemerdekaan

Pancasila dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai sosialisme yang diinginkan oleh sebagian besar anggota

Pancasila dianggap sebagai solusi untuk menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia

Pancasila dianggap lebih mudah diterima oleh negara-negara Barat yang menjadi sekutu Indonesia

Pancasila mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi liberal yang sesuai dengan perkembangan zaman

Pancasila adalah kompromi dari ideologi komunis dan kapitalis yang ada pada waktu itu

Menekankan pentingnya sistem ekonomi berbasis pasar bebas

Mengusulkan dasar negara yang lebih berorientasi pada sistem monarki

Mempromosikan Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia

Menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara teokrasi dengan agama sebagai dasar utama

Mengajukan sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip sosialisme internasional

Penambahan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam setiap sila Pancasila

Penyempurnaan penjelasan tentang makna setiap sila agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh rakyat

Pengurangan jumlah sila menjadi tiga untuk memudahkan implementasi

Penekanan pada sistem pemerintahan yang lebih otoriter dan militeristik

Penggantian sila pertama dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi "Agama Negara"

Prosesnya hanya mengakomodasi kepentingan kelompok elit tertentu tanpa melibatkan rakyat

Prosesnya mencerminkan semangat musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan keberagaman di Indonesia

Prosesnya lebih menekankan pada dominasi kelompok militer dalam menentukan dasar negara

Prosesnya mengabaikan nilai-nilai religius yang ada di Indonesia

Prosesnya berfokus pada penerapan ideologi luar tanpa mempertimbangkan kondisi sosial budaya Indonesia

Pancasila mengadopsi ideologi komunis yang sedang berkembang di dunia

Pancasila lebih mementingkan kedudukan rakyat dan demokrasi langsung

Pancasila adalah ideologi negara yang sepenuhnya mengedepankan kapitalisme dan kebebasan ekonomi

Pancasila dihasilkan melalui konsensus yang mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan keberagaman sosial Indonesia

Pancasila sepenuhnya mengusung sistem teokrasi yang berbasis pada agama tertentu

Menjamin kekuasaan mutlak pemerintah pusat

Sesuai dengan aspirasi kelompok tertentu

Melindungi hak asasi manusia dan mencerminkan nilai keadilan sosial

Mengutamakan pembangunan ekonomi di atas segala aspek lainnya

Menitikberatkan pada kemajuan teknologi tanpa memperhatikan etika

Alat kontrol sosial

Pedoman hidup yang mengutamakan persatuan dan kemanusiaan

Landasan ideologi yang hanya berlaku di pemerintahan

Simbol kebanggaan negara

Peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat

Satu

Dua

Tiga

Empat

Lima

Mengajukan permintaan kepada Dewan Perwakilan Daerah

Mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi

Mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung

Mengajukan permintaan kepada Mahkamah Yudisial

Mengajukan permintaan kepada Rakyat melalui momerandum

30 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi

60 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi

90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi

120 setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi

150 setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi

1000000 suara

1042000 suara

2605001 suara

2605000 suara

1042001 suara

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA

Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan persetujuan DPR

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD

MPR terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah

MPR terdiri atas anggota DPR dan golongan

MPR terdiri atas anggota DPR, DPD dan utusan daerah

MPR terdiri atas anggota partai, DPr dan DPD

Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang atas persetujuan DPR

Pressiden memegang kekuasaan penuh membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang -undang

Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR

Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada MPR

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan oleh MPR

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan negara Indonesia adalah negara hukum

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh DPR dan DPD

Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh DPR dan negara Indonesia adalah negara hukum

Perbedaan pendapat dalam pemilu yang menyebabkan perdebatan politik

Aksi demonstrasi damai oleh masyarakat menuntut keadilan sosial

Upaya kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri

Persaingan ekonomi antara daerah yang kaya dan daerah miskin

Peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi di kota-kota besar

Meningkatnya kerja sama antar daerah dalam pembangunan nasional

Tumbuhnya rasa persatuan dan toleransi di tengah masyarakat

Perpecahan, permusuhan, dan konflik yang melemahkan persatuan bangsa

Meningkatnya kegiatan budaya yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan

Semakin eratnya hubungan sosial antara berbagai kelompok masyarakat

Kehidupan yang harmonis, rukun, dan saling menghargai antarindividu maupun kelompok

Perbedaan yang semakin tajam sehingga masyarakat sulit bersatu

Konflik yang lebih cepat diselesaikan dengan cara kekerasan

Kelompok yang lebih dominan sehingga dapat mengendalikan kelompok lainnya

Kebebasan mutlak tanpa aturan dalam menjalani kehidupan sosial

Menolak bekerja sama dengan tetangga yang berbeda suku atau agama

Bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan latar belakang

Membatasi pergaulan hanya dengan kelompok yang memiliki kesamaan budaya

Menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya untuk memperingatkan orang lain

Mengutamakan kepentingan pribadi tanpa peduli terhadap lingkungan sekitar

UU No 5 tahun 2017

UU 20 tahun 2003

UU 23 tahun 2009

UU No 10 tahun 2016

UU No 10 tahun 2009

Menciptakan perekonomian unggul tanpa bantuan pihak ketiga

Menciptakan lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap PDB nasional

Menciptakan UMKM

Menciptakan harga minyak bumi menjadi sangat murah di Indonesia

Menciptakan tenaga kerja handal dalam pengelolaan minyak bumi mentah

Keuntungan dalam peningkatan produk-produk lokal

Daya tahan terhadap gejolak ekonomi global

Peluang kerja ke luar negeri

Meningkatkan pendapatan per KK

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

1 dan 2

2 dan 3

3 dan 4

4 dan 5

5 dan 1

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu orang yang sama

Kepala negara dipilih langsung oleh rakyat

Perdana menteri diangkat oleh parlemen

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh

Semua kekuasaan berada di tangan kepala negara

Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah dua orang yang berbeda

Presiden memiliki kekuasaan yang absolut

Pemerintahan daerah memiliki otonomi penuh

Presiden bertanggung jawab kepada parlemen

Kekuasaan hanya ada di lembaga legislatif

Lembaga perwakilan rakyat penyalur keanekaragaman aspirasi daerah

Lembaga perwakilan rakyat penyalur dana bantuan negara ke rakyat

Lembaga perwakilan rakyat penyalur demokrasi rakyat

Lembaga perwakilan rakyat penyalur suara demokrasi

Lembaga perwakilan rakyat penyalur kebudayaan daerah

Konflik ekonomi

Perbedaan interpretasi mengenai garis batas teritorial negara

Perebutan sumber kekayaan

Pengingkaran perjanjian

Tidak memenuhi kewajiban internasional

Mediasi dan konsiliasi

Negosiasi dan mediasi

Arbitrase dan konsiliasi

Penyelesaian hukum dan Mahkamah Internasional

Negosiasi dan penyelesaian hukum

Negosiasi

Mediasi

Konsiliasi

Arbitrase

Penyelesaian sengketa litigasi

Berkewarganegaraan Jerman

Berkewarganegaraan Indonesia

Berkewarganegaraan ganda

Tidak memiliki kewarganegaraan

Berkewarganegaraan Amerika

Budi melakukan studi ke Cina

Budi menemukan suplemen peremajaan sel di negara Cina

Budi dipaksa menerima kewarganegaraan Cina

Budi menerima dengan kesadaran dan pertimbangan diri menjadi warga negara Cina

Budi melakukan pindah warga negara dengan diam-diam

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Mahkamah Agung (MA)

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)