WorksheetsFT RESERSE
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Apa yang dimaksud dengan hukum pidana materiil?
Hukum yang mengatur prosedur penyidikan dan penuntutan
Hukum yang mengatur jenis-jenis kejahatan dan sanksinya
Hukum yang mengatur tata cara persidangan
Hukum yang mengatur hak terdakwa dalam persidangan.
Contoh hukum pidana formil adalah…
KUHP
UU Tindak Pidana Korupsi
KUHAP
UU Perlindungan Anak.
Perbedaan utama antara hukum pidana formil dan materiil adalah…
Formil mengatur proses, materiil mengatur substansi kejahatan
Formil mengatur sanksi, materiil mengatur prosedur
Formil berlaku untuk semua warga negara, materiil hanya untuk pejabat
Formil bersifat tetap, materiil bersifat fleksibel
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, definisi Penyelidik adalah :
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
Pejabat atau anggota Intelijen Keamanan Polri yang ditugaskan melakukan penyelidikan.
Setiap Anggota Polri yang mengemban fungsi intelijen.
Informan yang memberikan informasi tentang adanya suatu kejahatan.
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Definisi Penyelidikan adalah :
Serangkaian tindakan anggota Intelijen keamanan Polri dalam mengumpulkan informasi dan bahan keterangan tentang suatu peristiwa.
Serangkaian tindakan mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa.
Serangkaian tindakan atau kegiatan untuk menemukan pelaku kejahatan.
Serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan ada atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.
Penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya :
Surat Perintah Penyelidikan dan Laporan Hasil Penyelidikan
Adanya peristiwa pidana
Laporan Polisi dan Laporan Hasil Penyelidikan
laporan dan/atau pengaduan, dan surat perintah penyelidikan
Apa sasaran penyelidikan ?
Orang, Barang dan tempat
Orang, Tersangka dan Barang Bukti
Orang, benda/barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan kejadian
Orang, Barang dan tersangka.
Pelaksanaan tugas Penyelidikan dituangkan dalam bentuk administrasi berupa:
Laporan Informasi
Laporan Hasil Penyelidikan.
Laporan Hasil Analisa Penyelidikan.
Laporan Pengumpulan Bahan Keterangan.
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pelaksanaan tugas penyelidikan dilaporkan oleh penyelidik kepada:
Penyidik
Kapolsek jika penyelidik bertugas di tingkat Polsek.
Kasat Reskrim jika penyelidik bertugas di tingkat Polres.
Atasan penyelidik.
Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dituangkan dalam model apa?
Model D
Model C
Model A
Model B
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, definisi penyidikan adalah?
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik.
Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penangkapan dan penahanan tersangka pelaku kejahatan.
Melakukan police line dan terhadap tempat kejadian perkara.
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, jawaban di bawah ini adalah jawaban benar tentang alat bukti, kecuali:
Keterangan saksi.
Keterangan ahli.
Keterangan tersangka.
Surat.
Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri adalah:
Kuasa hukum
Tersangka
Ahli
Saksi
Apa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan ahli:
Penjelasan dari seorang profesor hukum.
Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Berita acara pemeriksaan labforensik.
Jawaban a, b, dan c benar.
Apakah keterangan saksi ahli bersifat mengikat bagi hakim dalam memutus perkara?
Tidak, hanya sebagai pertimbangan
Ya, selalu mengikat
Ya, jika disumpah
Tidak, karena tidak sah menurut hukum
Apa tujuan utama dari menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pidana?
Untuk menggantikan keterangan terdakwa
Untuk memberikan opini hukum yang mengikat
Untuk membantu menjelaskan aspek teknis atau ilmiah dari perkara
Untuk membela terdakwa secara emosional
Siapa yang dapat menunjuk atau menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pidana?
Hanya hakim
Hanya jaksa
Hanya terdakwa
Semua pihak yang berkepentingan dalam perkara
Di bawah ini adalah hak-hak dari tersangka dalam tahap penyidikan, kecuali:
Menjawab pertanyaan penyidik dengan bebas
Melakukan perdebatan dengan penyidik
Didampingi oleh seorang penasehat hukum
Mengajukan saksi yang meringankan
Visum et Repertum merupakan alat bukti:
Surat
Barang bukti
Petunjuk
Ahli
Surat Perintah Penyidikan, paling sedikit memuat:
Dasar penyidikan
Identitas tim penyidik
Semua jawaban benar
Perkara yang dilakukan penyidikan
Untuk mengukur keberhasilan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, dilakukan evaluasi kinerja di antaranya melalui?
Aplikasi e-monitoring
Aplikasi e-banking
Aplikasi e-budjeting
Aplikasi e-mp
Suatu kasus/tindak pidana dapat dihentikan proses penyidikannya apabila antara lain?
Tersangka melarikan diri
Tersangka meninggal dunia
Tersangka tidak kooperatif
Tersangka pejabat negara
Gelar perkara biasa, dilaksanakan untuk?
Semua benar
Menetapkan Tersangka
menentukan tindak pidana atau bukan
Penghentian penyidikan
Kapan Penyidik selambat-lambatnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)?
Selambat-lambatnya 3 hari sejak diterbitkan surat perintah penyidikan
Selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkan surat perintah penyidikan
Selambat-lambatnya 14 hari sejak diterbitkan surat perintah penyidikan
Selambat-lambatnya 21 hari sejak diterbitkan surat perintah penyidikan
Dibawah ini jawaban yang benar perihal kepada siapa penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali?
Pelapor
Terlapor
Jaksa Penutut Umum
Hakim
Dalam hal pengawasan dan pengendalian, atasan penyidik bertugas?
Melakukan analisis dan evaluasi hasil penyelidikan dan/atau penyidikan
Semua benar
menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien
mengawasi dan memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai rencana
Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan disebut?
Pemeriksaan pendahuluan
Berita acara pemeriksaan
interview
Introgasi
Asas hukum pidana yang menjamin kepastian hukum:
Asas perlindungan
Asas legalitas
Asas subjektif
Asas objektif
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk P-21, selanjutnya apa kewajiban dari Penyidik?
Menyerahkan berkas perkara dan barang buktinya
Menyerahkan berkas perkara dan tersangkanya
Menyerahkan tersangka dan barang buktinya
Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang buktinya
Dalam hal tertangkap tangan Penyelidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik diperkenankan melakukan hal dibawah ini tanpa terlebih dahulu tanpa dilengkapi Surat Perintah, kecuali?
Penangkapan terhadap terduga Pelaku
Penggeledahan badan dan alat Transfortasi terduga Pelaku
Penyitaan terhadap alat yang digunakan melakukan kejahatan atau barang hasil kejahatan dari Terduga Pelaku
Penahanan terhadap Terduga Pelaku
Laporan Hasil Penyelidikan paling sedikit berisi?
Tempat/waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan dan hambatan
kegiatan penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran
Tempat/waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran
Tempat/waktu, kegiatan penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran
Terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk hadir dan memenuhi panggilan tersebut maka penyidik memperlakukan:
Surat perintah penangkapan dan surat perintah pemeriksaan
Surat perintah penangkapan disertai surat perintah membawa
Surat perintah penangkapan dan atau penjemputan
Surat panggilan kedua disertai surat perintah membawa kepadanya
Berikut ini merupakan perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan, kecuali:
Pidana kurungan diberlakukan bagi pelaku tindak pidana kejahatan
Pidana penjara memiliki waktu yang lebih banyak. Pidana kurungan memiliki waktu yang lebih sedikit
Pidana kurungan dapat diberlakukan dengan pengganti pidana denda
Ancaman maksimum pidana penjara adalah 15 sampai 20 tahun. Sedangkan, ancaman maksimum pidana kurungan adalah selama 1 tahun
Apabila berkas perkara yang dikirim kepada penuntut umum ternyata dikembalikan karena belum lengkap, penyidik diminta untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara. Kapan berkas perkara tersebut harus dikirim kembali kepada penuntut umum?
Dua minggu/14 hari setelah berkas perkara yang dikembalikan diterima oleh penyidik
Setelah semua permintaan penuntut umum tersebut dapat dipenuhi
Apabila ternyata penyidik tidak dapat memenuhi permintaan penuntut umum karena permintaan tersebut memang sulit dipenuhi maka berkas perkara tidak perlu dikirim
Satu minggu/7 hari setelah berkas perkara yang dikembalikan diterima oleh penyidik
Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan terdiri atas kecuali:
memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang
menyerahkan berkas ke pengadilan; dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan
Pemeriksaan
Menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum
Asas represif menekankan pada:
Pencegahan kejahatan
Penindakan setelah kejahatan
Perlindungan korban
Penegakan hukum internasional
Untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memanggil setiap orang. Siapa saja orang yang dapat dipanggil tersebut?
Saksi dan tersangka.
Saksi, ahli dan tersangka.
Jawaban semua di atas benar.
Setiap orang yang perlu untuk didengar keterangannya.
Hak-hak dari Tersangka dalam menjalani pemeriksaan adalah sebagai berikut, kecuali:
Meminta didampingi oleh Keluarganya.
Meminta didampingi oleh Penasehat Hukum.
Memberikan keterangan sebebas-bebasnya tanpa tekanan.
Diberitahukan tentang kesalahannya.
Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, maka dilakukan:
Diserahkan ke fungsi propam untuk memproses kesalahannya.
Pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.
Proses hukum, apabila melakukan pelanggaran prosedur.
Dipindahkan Penyidik/Penyidik Pembantu, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana.
Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan orang menjadi Tersangka:
Adanya minimal dua alat Bukti.
Adanya minimal dua barang bukti.
Adanya minimal dua Keterangan Ahli.
Adanya minimal dua keterangan saksi.
Yang termasuk barang bukti tindak pidana, kecuali:
Barang hasil kejahatan.
Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
Tempat kejadian Perkara.
Benda yang digunakan menghalang-halangi Penyidikan.
Supaya dapat menjadi alat bukti yang sah, maka Penyitaan terhadap barang bukti yang akan atau telah dilakukan oleh Penyidik harus mendapat izin atau penetapan dari:
Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya tempat Peristiwa Pidana Terjadi.
Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya di mana barang bukti itu disita.
Jaksa Penuntut umum.
Hakim yang mengadili perkara pidananya.
Dalam hal penyitaan barang bukti, administrasi penyidikan apa yang diberikan kepada pihak di mana barang bukti disita:
Surat Perintah Penyitaan.
Berita Acara Penyitaan.
Surat tanda penerimaan barang.
Surat persetujuan penyitaan.
Siapa saja yang menandatangani Berita Acara Penyitaan :
Tersangka, Ketua RT setempat dan Penyelidik
Tersangka, Ketua RW dan Penyidik/Penyidik Pembantu.
Penguasa/pemilik barang, Saksi-saksi dan Penyidik/Penyidik Pembantu
Penasetah hukum, Saksi-saksi dan Penyidik/Penyidik Pembantu.
Jika Tahanan mengalami sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, maka terhadap tahanan tersebut dikenakan :
Penangguhan Penahanan
Pelepasan tahanan
Pembantaran Penahanan.
Jawaban a, b dan c benar.
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, masa waktu penahanan terhadap Tersangka oleh penyidik dalam rangka Penyidikan, paling lama :
20 Hari
14 Hari
21 Hari
40 Hari.
Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dalam hal masa waktu penahanan terhadap Tersangka oleh penyidik telah habis rangka, maka penyidik melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka atas dasar perpanjangan penahanan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum untuk paling lama :
20 Hari
14 Hari
21 Hari
40 Hari.
Penangguhan penahanan terhadap Tersangka oleh Penyidik dapat dilakukan berdasarkan :
Adanya permohonan dari Tersangka atau Keluarganya
Pertimbangan Penyidik sendiri.
Permohonan dari Pejabat Daerah.
Jawaban a dan b benar.
Penangguhan penahanan terhadap Tersangka oleh Penyidik dapat dilakukan berdasarkan :
Adanya permohonan dari Tersangka atau Keluarganya
Pertimbangan Penyidik sendiri.
Permohonan dari Pejabat Daerah.
Jawaban a dan b benar.
Gelar Perkara Khusus dapat dilakukan karena :
Jawaban b, c dan d benar
Adanya Komplain penanganan perkara.
Peristiwa menjadi perhatian Publik
Adanya atensi Pimpinan Polri
Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh "actus reus"?
Merencanakan pencurian
Memikirkan untuk mencuri
Melakukan pencurian dengan mengambil barang
Menyesali tindakan pencurian
Kriteria dari orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, kecuali:
Orang yang melakukan tindak pidana.
Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.
Orang yang turut melakukan tindak pidana.
Orang yang menyaksikan tindak pidana.
Si A mendatangi Si B dan menyampaikan hendak meminjam sepeda motor Si B untuk digunakan melakukan penjambretan (curas). Atas permintaan itu, Si B bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk digunakan oleh Si B untuk melakukan aksi penjambretan. Peran pertanggungjawaban pidana oleh Si B dalam peristiwa yang terjadi adalah, kecuali:
Orang yang menganjurkan perbuatan tindak pidana.
Orang yang memberikan perbantuan dalam melakukan tindak pidana.
Orang yang turut melakukan tindak pidana.
Orang yang melakukan tindak pidana.
Hukum tata cara atau prosedur penegak hukum pidana untuk menuntut atau memproses orang yang melakukan tindak pidana disebut:
Hukum Tata Cara Negara
Hukum Pidana.
Hukum Acara Pidana.
Hukum Perdata.
Hukum yang berisi tentang perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelanggarnya disebut:
Hukum Pidana
Hukum Acara Pidana.
Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata.
Terminologi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum diatur dalam:
Hukum Pidana
Hukum Acara Pidana.
Hukum Perdata
Hukum Acara Perdata.
Orang asing yang melakukan perbuatan yang larang oleh tindak pidana Negara Republik Indonesia di atas Kapal berbendera Negara Republik Indonesia yang sedang berlayar di wilayah perairan di wilayah Negara lain dituntut: dengan hukum pidana:
Hukum Pidana yang berlaku di Negara pemilik wilayah perairan itu.
Hukum Pidana International.
Hukum Pidana Negara Republik Indonesia
Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh PBB.
Obyek-obyek materi pra peradilan sebagai berikut, kecuali:
Keterlambatan pengiriman SPDP.
Sah tidaknya penetapan Tersangka.
Sah tidaknya penahanan dan penangkapan
Sah tidaknya penggeledahan.
Sidang Pra Peradilan berlangsung dalam waktu:
14 hari kerja.
14 hari Kalender.
7 hari Kerja.
7 hari Kalender.
Penyitaan barang bukti adalah salah satu tindakan dalam proses penegakan hukum pidana pada tahap:
Penyelidikan.
Penyidikan.
Penuntutan.
Pemberkasan.
Jika suatu perkara telah dilakukan penghentian penyidikan, kemana barang bukti yang telah disita dikembalikan:
Kepada pihak darimana barang itu disita.
Kepada pemiliknya.
Jawaban a dan b benar.
Dimusnahkan.
Penangkapan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan berlaku selama:
1 hari.
24 jam.
20 hari.
12 jam.
Surat perintah penangkapan terhadap tersangka harus diserahkan kepada:
Tersangka dan keluarganya.
Penasehat hukum tersangka.
Ketua RT tempat tinggal tersangka.
Kepala desa atau lurah tempat tinggal tersangka.
Pihak yang berwenang memberikan izin atau penetapan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik adalah:
Ketua RT setempat.
Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Jaksa Penuntut Umum.
Hakim yang mengadili perkara pidananya.
Analogi yang diperkenankan digunakan dalam penegakan hukum pidana adalah:
Analogi hukum.
Kiyas.
Analogi literal.
Analogi undang-undang.
Si A menemukan dompet berisi sejumlah uang yang cukup banyak dan KTP atas nama Si B di sebuah jalan. Kemudian oleh Si A, uang di dalam dompet tersebut digunakan untuk membeli satu unit handphone dan kebutuhan pribadinya, sementara dompet dan KTP di dalamnya dibuangnya ke sungai. Perbuatan Si A tersebut merupakan tindak pidana:
Penipuan.
Pencurian.
Penggelapan.
Penganiayaan.
Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung arti:
Melawan hukum tertulis atau undang-undang.
Bertentangan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat.
Jawaban a dan b benar.
Melawan petugas penegak hukum.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (baru) terdiri atas beberapa buku yaitu:
Satu Buku
Dua Buku.
Tiga Buku.
Empat Buku.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (baru) akan mulai berlaku pada:
1 Januari 2026
1 Januari 2025
1 Januari 2024.
1 Januari 2023.
Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di negaranya dapat dituntut dengan Hukum Pidana Negara Republik Indonesia, jika warga negara tersebut melakukan perbuatan:
Terorisme.
Pencurian
Pembunuhan.
Pemalsuan Mata Uang Rupiah.
Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di negaranya dapat dituntut dengan Hukum Pidana Negara Republik Indonesia, jika warga negara tersebut melakukan perbuatan:
Terorisme.
Pencurian
Pembunuhan.
Pemalsuan Mata Uang Rupiah.
Dalam Pasal 38 KUHP tahun 2023, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Contoh dari bentuk disabilitas mental yaitu:
Skizofrenia.
Bipolar.
Anxiety.
Semua benar.
Faktor pemberat pidana dalam KUHP tahun 2023 antara lain:
Pelaku sudah dewasa.
Pelaku berpendidikan tinggi.
Pelaku ketika melakukan tindak pidana menggunakan bendera kebangsaan Indonesia.
Pelaku menggunakan alat canggih dalam melakukan perbuatan pidana.
Tindak pidana yang hanya dapat dituntut atau diproses berdasarkan pengaduan adalah tindak pidana antara lain
Perzinahan.
Pencurian.
Pemalsuan surat.
Pembunuhan.
Dalam KUHP tahun 2023, percobaan melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila
Pelaku sampai pada tahap permulaan pelaksanaan.
Pelaku tidak menyelesaikan perbuatannya.
Jawaban a dan b benar.
Pelaku membatalkan perbuatannya sehingga tidak terjadi akibat yang dilarang.
Hukuman pidana yang tidak ada dalam KUHP tahun 2023 adalah
Pembayaran ganti rugi.
Pidana mati.
Pidana tutupan.
Pidana pengawasan.
Pidana tambahan dalam KUHP tahun 2023 antara lain, kecuali
Pembayaran denda.
Pembayaran ganti rugi.
Pencabutan hak tertentu.
Pemenuhan kewajiban adat setempat.
Substansi perbuatan pelaku untuk memenuhi unsur mengambil barang dalam tindak pidana pencurian dalam KUHP tahun 1981 maupun dalam KUHP tahun 2023 adalah
Perpindahan barang.
Memindahkan barang.
Mengangkut barang.
Berpindahnya kepemilikan atau penguasaan barang.
Siapakah yang dapat mengajukan permohonan Restoratif Justice adalah
Penyidik.
Tersangka.
Korban.
Tersangka dan korban.
Kepada siapa permohonan Restoratif Justice diajukan oleh para pihak untuk di tingkat Polres adalah
Kasat Reskrim.
Kanit Pidum.
Kapolres.
Kanit Tipiter.
