Kebijakan sosial dalam pembinaan napi

Moralitas pelaku dan rasa keadilan masyarakat

Norma-norma tertulis tentang pelaksanaan dan sistem sanksi

Pengampunan terhadap pelaku kejahatan

Efektivitas lembaga diukur dari kemampuan mencapai tujuan pemidanaan

Tujuan lembaga hanya sebatas pengamanan narapidana

Efektivitas lembaga pemasyarakatan diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan

Penegakan hukum harus mengabaikan dimensi kemanusiaan

Prinsip individualisasi pemidanaan

Pembentukan moral pelaku kejahatan

Tujuan sosial dari sistem peradilan pidana

Aspek normatif dan administratif pelaksanaan pidana

Menguatkan sanksi tanpa memperhatikan kondisi pelaku

Menghapus perbedaan antara pidana dan tindakan

Menyesuaikan pelaksanaan pidana dengan tingkat kesalahan dan tujuan pembinaan

Menjamin keseragaman hukuman bagi semua pelaku

Tidak terikat pada aturan formal

Pelaksanaannya tergantung pada moral masyarakat

Berlaku sepanjang diatur secara tertulis dan disertai sanksi yang jelas

Mengutamakan interpretasi bebas aparat pemasyarakatan

Ultimum remedium

Individualisasi pidana

Legalitas

Kepastian hukum

Lembaga tersebut bertentangan dengan prinsip reformasi pemidanaan

Lembaga tersebut lebih efisien karena meminimalkan biaya negara

Lembaga tersebut sudah menjalankan fungsi preventif

Lembaga tersebut sesuai dengan asas deterrence umum

Putusan hakim tidak perlu dipatuhi secara ketat

Sanksi pidana harus selalu dijalankan penuh tanpa alternatif

Pelaksanaan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kontekstual

Aparat bebas menentukan hukuman tanpa batas

Prakoso menolak prinsip hukum positif Utrecht

Keduanya berfokus pada aspek moral keagamaan

Prakoso memperluas konsep Utrecht ke aspek teknis pelaksanaan pidana

Utrecht lebih praktis daripada Prakoso

Hukum pidana dan hukum penitensier tidak saling berkaitan langsung

Hukum pidana lebih tinggi kedudukannya daripada hukum penitensier

Hukum pidana berhenti pada putusan hakim, hukum penitensier memastikan realisasinya

Hukum pidana bersifat preventif, hukum penitensier bersifat represif

Hakim memutuskan kesalahan, sedangkan lembaga pemasyarakatan memastikan tujuan hukuman tercapai

Hukum penitensier tidak bergantung pada putusan hakim

Lembaga pemasyarakatan berwenang mengganti jenis pidana sesuai kebijakannya

Hakim menentukan sanksi, sedangkan lembaga pemasyarakatan menentukan hukuman tambahan

Proses penyidikan berlangsung di kepolisian

Terpidana mulai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan

Jaksa mengajukan tuntutan pidana

Hakim membacakan amar putusan

Penindakan berlaku untuk dewasa, kebijaksanaan untuk anak-anak

Penindakan dilakukan oleh hakim, kebijaksanaan oleh jaksa

Penindakan memaksa pelaku menaati aturan, kebijaksanaan menyesuaikan dengan kemaslahatan pelaku

Penindakan bersifat represif, kebijaksanaan bersifat administratif

In abstracto dan in concreto sama-sama dijalankan oleh aparat pelaksana hukum

In abstracto: ditetapkan oleh hakim; in concreto: ditetapkan oleh legislatif

In abstracto: penerapan sanksi; in concreto: ancaman pidana

In abstracto: pengancaman pidana oleh pembuat undang-undang; in concreto: pelaksanaan nyata oleh hakim dan lembaga pemasyarakatan

Pidana bertujuan menghukum, sedangkan perdata menyelesaikan konflik hak

Pidana diselesaikan secara damai, sedangkan perdata bersifat memaksa

Hukuman administratif lebih berat dari pidana

Hukuman perdata dapat menggantikan hukuman pidana

Strafrecht fokus pada pelaku, penitentiër-recht fokus pada korban

Strafrecht menetapkan sanksi, penitentiër-recht melaksanakan sanksi

Strafrecht berlaku universal, penitentiër-recht bersifat lokal

Strafrecht bersifat filosofis, penitentiër-recht bersifat politis

Terpidana otomatis dibebaskan dari hukuman

Proses penuntutan menjadi tidak sah

Hukum pidana kehilangan daya guna karena sanksi tidak terealisasi

Keadilan substantif tetap tercapai

Mengatur seluruh proses penyidikan dan pembuktian

Menghapuskan ancaman pidana dalam KUHP

Menentukan jenis tindak pidana

Mewujudkan isi putusan hakim melalui pelaksanaan nyata pidana

Dualistik, karena berdiri terpisah dan tidak saling terkait

Struktural, karena penintensier subbagian hukum pidana

Simbolik, karena mewakili pelaksanaan nilai moral

Praktikal, karena hanya berlaku di pengadilan

Tujuan pemidanaan menegakkan wibawa hukum semata

Semua narapidana menjalani durasi yang sama

Pelaksanaan pidana disesuaikan dengan karakter pelaku

Cara pelaksanaan tidak perlu diatur undang-undang

Instrumen administratif bagi hakim

Pedoman operasional bagi lembaga pemidanaan

Sumber moral bagi aparat penegak hukum

Norma umum hanya untuk penyidikan

Strafsoort jenis pidana, strafmaat berat pidana, strafmodus cara

Strafsoort menentukan lama pidana

Ketiganya sama-sama mengatur jenis tindak pidana

Strafsoort kebijakan politik, strafmodus etika sosial

Formalistis, menekankan teks undang-undang

Humanis, memberi ruang pendekatan non-punitif

Absolut, semua sanksi harus dijalankan

Reaktif, setelah putusan dijatuhkan

Menyederhanakan administrasi lembaga hukum

Memperluas wilayah yuridiksi lembaga pemasyarakatan

Menentukan lokasi penahanan sesuai tingkat kejahatan

Menegaskan kewenangan kepolisian

Pengganti norma pidana materiil

Instrumen evaluasi sistem acara pidana

Bagian implementatif pada tahap eksekusi

Perpanjangan kekuasaan yudikatif

Keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi

Besarnya anggaran negara

Ketatnya pengawasan keamanan penjara

Banyaknya narapidana dihukum berat

Kebijaksanaan hanya berlaku untuk narapidana politik

Semua putusan diubah oleh lembaga pemasyarakatan

Pelaksanaan sanksi mempertimbangkan kemanfaatan sosial

Negara dapat mengabaikan putusan hakim

Fungsi hukum penintensier tidak terlaksana

Sistem pemidanaan efektif tanpa intervensi sosial

Kebijaksanaan dapat diterapkan optimal

Prinsip keadilan formal terpenuhi

Pidana menghukum, penindakan korektif, kebijaksanaan preventif

Fungsi identik dalam pelaksanaan hukum pidana

Pidana dan penindakan bersifat moral

Pidana preventif, penindakan persuasif, kebijaksanaan represif

Bentuk kompensasi kepada korban

Upaya masyarakat mengendalikan perilaku

Reaksi negara dengan memberikan penderitaan

Sarana negara menciptakan rasa takut umum

Legal dan represif

Ekonomis dan administratif

Sosial dan edukatif

Moral dan religius

Normatif terkait hakim, praktis terkait jaksa

Normatif berisi rumusan sanksi, praktis penerapan hakim

Normatif menekankan moralitas, praktis politik hukum

Keduanya fungsi sama pada legislasi

Perlindungan masyarakat dari potensi bahaya

Keinginan memperbaiki pelaku melalui pembinaan

Kesalahan moral pelaku dibalas proporsional

Akibat sosial ditimbulkan kejahatan

Memberi efek jera maksimal tanpa pertimbangan

Menjamin pencegahan umum paling efektif

Menghindari ketidakadilan akibat pidana berlebihan

Menyesuaikan pidana dengan politik negara

Absolut prospektif, relatif retrospektif

Relatif menolak segala pembalasan

Relatif hanya berlaku pidana mati

Relatif melihat pidana sebagai kemanfaatan

Meningkatkan jumlah vonis hakim

Menegakkan keadilan moral murni

Memberikan efek jera agar tidak mengulangi

Menggantikan pembinaan dengan pengawasan

Memusatkan perhatian pada korban kejahatan

Menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan sosial seimbang

Menghapus unsur penderitaan dalam pidana

Menolak pencegahan umum dan khusus

Untuk menegaskan superioritas negara terhadap pelaku

Hanya berlaku bagi pelaku yang menyesal

Sebagai sarana pembalasan dan pembinaan sekaligus

Menciptakan efek jera semata

Subjektif menekankan kesalahan moral pelaku, objektif menekankan kerugian sosial akibat kejahatan

Subjektif menilai akibat sosial, objektif menilai niat pelaku

Subjektif menekankan pencegahan, objektif menekankan keadilan

Subjektif menilai efektivitas pidana, objektif menilai manfaat sosial

Menghapuskan penderitaan sebagai unsur pidana

Menggabungkan unsur keadilan (retributif) dan kemanfaatan sosial (preventif-rehabilitatif)

Mengganti pidana dengan sanksi sosial dan administratif

Hanya menekankan pada efek jera bagi pelaku kejahatan

Pencegahan khusus

Pencegahan umum

Pembalasan proporsional

Rehabilitasi sosial

Asas ultimum remedium

Asas individualisasi pidana

Asas proporsionalitas

Asas kepastian hukum

Hanya menekankan aspek formal dalam proses peradilan

Tidak berlaku bagi pelaku anak atau pecandu narkotika

Dapat diarahkan untuk perbaikan perilaku pelaku dan pemulihan sosialnya

Harus selalu berupa pidana penjara agar memberi efek jera

Meningkatkan efektivitas pemidanaan dengan menambah hukuman fisik

Memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat

Menghapus kewenangan aparat penegak hukum

Menggantikan seluruh proses peradilan dengan mediasi

Menempatkan efek jera di atas nilai keadilan

Menolak penggunaan pidana mati

Mengakui perlunya sanksi keras untuk menjaga rasa keadilan publik

Mengabaikan aspek kemanusiaan demi keadilan formal

Menjadikan pidana sebagai bentuk kompensasi material bagi korban

Menumbuhkan kesadaran moral pelaku sekaligus memulihkan martabat korban

Mengalihkan tanggung jawab pelaku kepada masyarakat

Memberi ruang bagi pelaku untuk menghindari hukuman

Penjeraan dan pengasingan sosial pelaku

Pembalasan terhadap kesalahan moral pelaku

Penghapusan hak-hak narapidana secara total

Pendidikan, perbaikan, dan pengembalian pelaku ke masyarakat

Rehabilitatif

Restoratif

Retributif

Preventif

Menegakkan supremasi hukum melalui sanksi berat

Mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dalam pemidanaan

Menjadikan pidana sebagai alat politik negara untuk menertibkan warga

Memberikan efek jera maksimal bagi seluruh pelaku kejahatan

Penegakan kekuasaan negara melalui sanksi berat

Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku

Pembalasan terhadap kejahatan demi keadilan absolut

Penegakan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan moral sosial

Pembinaan dilakukan setelah narapidana bebas dari hukuman

Pelaku kejahatan dikeluarkan dari sistem hukum untuk menghindari stigma

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi, bukan sekadar pengurungan

Hukuman harus dijalankan sampai selesai tanpa pengurangan masa tahanan

Hakim harus memastikan bahwa pidana tidak menimbulkan kerugian sosial baru

Setiap pelaku harus diisolasi demi keamanan publik

Pelaksanaan pidana diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pemasyarakatan

Negara wajib menjatuhkan pidana maksimal bagi semua pelanggar hukum

Berorientasi pada pembalasan moral terhadap pelaku kejahatan

Menganut teori gabungan yang mengintegrasikan keadilan dan kemanfaatan sosial

Hanya menitikberatkan pada efek jera masyarakat

Mengutamakan aspek politik hukum negara

Mediasi penal dan keadilan restoratif dalam perkara anak dan perkara ringan

Pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat

Peningkatan hukuman penjara untuk efek jera

Penghapusan pidana denda bagi pelaku ekonomi lemah

Menggantikan seluruh proses hukum dengan pemaafan sosial

Menghapus kebutuhan akan pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Mendorong kesadaran moral pelaku untuk memperbaiki diri dan menghargai korban

Menjadikan pelaku bebas dari hukuman apabila mengaku bersalah

Sanksi maksimum untuk menjaga wibawa hukum

Kepastian prosedural semata tanpa mempertimbangkan konteks

Efek jera umum melalui hukuman berat

Keadilan substantif yang melindungi hak semua pihak

Asas ultimum remedium

Asas kesalahan (schuld beginsel)

Asas legalitas

Asas proporsionalitas

Represif, karena mengutamakan kepentingan negara

Restoratif, karena mengakui peran korban dalam pemulihan keadilan

Retributif, karena memperkuat balasan atas penderitaan korban

Absolut, karena pidana dijatuhkan tanpa mempertimbangkan akibat

Menghapus hak-hak politik pelaku kejahatan ringan

Meningkatkan pendapatan negara melalui pidana denda

Menjaga kepercayaan publik terhadap moralitas dan kewibawaan negara

Menunjukkan perbedaan status sosial pelaku

Penerapan pidana tunggal untuk keseragaman hukum nasional

Penghapusan jenis pidana tambahan untuk efisiensi sistem hukum

Fleksibilitas dalam pemidanaan sesuai karakter tindak pidana

Keanekaragaman bentuk pidana tanpa memperhatikan keadilan sosial

Hanya mengatur kejahatan konvensional

Menutup kemungkinan bagi pengaturan tindak pidana baru

Mengakui adanya kejahatan khusus yang memerlukan sanksi berbeda

Menghapus keberlakuan pidana tambahan dalam undang-undang sektoral

Masih berorientasi retributif dan represif

Bertransformasi ke arah keadilan restoratif dan rehabilitatif

Menyamaratakan semua tindak pidana ringan dengan tindak pidana berat

Menggantikan pidana denda sebagai bentuk baru hukuman

Dikenakan untuk pelaku anak di bawah umur

Diperuntukkan bagi pelaku yang dianggap masih dapat dibina dalam lingkungan terbatas

Bersifat administratif dan tidak dijalankan di lembaga pemasyarakatan

Tidak menimbulkan pembatasan kebebasan fisik

Ultimum remedium, karena mengutamakan pemidanaan ringan

Diversi, karena menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku

Individualisasi pidana, karena memperhatikan kondisi sosial pelaku

Retributif, karena menegakkan pembalasan atas kesalahan moral

Denda hanya berlaku untuk kejahatan ekonomi

Denda hanya dapat dikenakan bersamaan dengan pidana penjara

Pidana denda tidak lagi dianggap hukuman ringan, tetapi alternatif utama yang efektif

Pidana denda tidak memiliki fungsi pencegahan

Retributif murni

Preventif umum

Restoratif dan rehabilitatif

Absolut klasik

Pidana tambahan bersifat opsional dan disesuaikan dengan sifat tindak pidana

Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan hanya jika tidak menjatuhkan pidana pokok

Pidana tambahan wajib diberikan dalam setiap perkara pidana

Pidana tambahan memiliki kedudukan lebih tinggi dari pidana pokok

Lex posterior derogat priori

Legalitas formal

Proporsionalitas

Ultimum remedium

Menghapus sistem pidana umum dalam KUHP

Menyeragamkan semua sanksi agar lebih sederhana

Memungkinkan negara menyesuaikan sanksi dengan karakter kejahatan yang spesifik

Menghindari penerapan prinsip keadilan dalam pemidanaan

Menyeragamkan semua hukuman agar setara di mata hukum

Memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku

Menghapus pidana seumur hidup agar lebih manusiawi

Mengganti seluruh bentuk pidana dengan denda

Ultimum remedium – pidana penjara dijadikan upaya terakhir

Kemanusiaan – memberi batas maksimum bagi penderitaan pelaku

Efektivitas – mempercepat pelaksanaan putusan

Kepastian hukum – menyamaratakan semua vonis berat

Hukum positif dan hukum kebiasaan

Kewenangan presiden dan lembaga legislatif

Kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan pidana

Hak korban dan hak negara

Proporsionalitas dan kemanusiaan dalam pemidanaan

Legalitas yang ketat tanpa pengecualian

Retribusi moral terhadap kesalahan pelaku

Kesetaraan formal dalam pelaksanaan pidana

Menghapus pidana alternatif bagi pelaku kejahatan ekonomi

Memberikan efek jera yang seimbang dengan tingkat ancaman sosial

Menegaskan keadilan substantif bagi tindak pidana berbahaya

Melindungi pelaku dari pidana berat

Formal ke ekonomis

Absolut ke positivistik

Represif ke rehabilitatif

Retributif ke preventif

Keseragaman dalam pelaksanaan pidana

Keadilan distributif dalam pemberian sanksi

Efisiensi penegakan hukum dan pencegahan overcapacity

Legalitas formal tanpa diskresi hakim

Menggantikan sanksi sosial dengan pidana denda

Menjaga keseimbangan efek jera dan keadilan bagi korban

Meringankan beban aparat penegak hukum

Menghapus semua bentuk pidana penjara bagi pelaku ringan

Memberi perlakuan khusus berdasarkan asas perlindungan anak

Memberi kekebalan hukum terhadap anak pelaku

Menyamakan pelaku anak dengan pelaku dewasa

Menolak konsep diversi dalam hukum pidana anak

Pembalasan moral dan efek jera maksimal

Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif

Keseragaman sanksi untuk setiap tindak pidana

Penguatan kekuasaan negara dalam menghukum

Asas pembalasan yang menegaskan kesalahan moral pelaku

Asas kemanfaatan dan penghargaan terhadap perubahan perilaku pelaku

Asas kepastian hukum dan kesetaraan antar narapidana

Asas legalitas yang menolak segala bentuk keringanan pidana

Menjamin prinsip proporsionalitas dan mencegah hukuman berganda

Memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku residivis

Mempercepat pelaksanaan hukuman berat agar tuntas

Menghapus hak narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat

Menggantikan sanksi denda yang belum dibayar

Mengurangi beban administratif lembaga pemasyarakatan

Memberikan waktu pengawasan tambahan guna memastikan keberhasilan reintegrasi sosial

Memberi kesempatan narapidana mempercepat bebas murni

Menghindari campur tangan lembaga peradilan dalam pembinaan

Mencegah tumpang tindih antara proses hukum baru dengan masa pembinaan sebelumnya

Memberikan kesempatan narapidana mempercepat bebas murni

Menjamin hak narapidana untuk mengajukan banding

Syarat umum bersifat hukum publik, sedangkan syarat khusus bersifat administratif

Syarat umum berlaku bagi semua narapidana, sedangkan syarat khusus disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan individu

Syarat umum mengikat korban, sedangkan syarat khusus mengikat pelaku

Syarat umum mengatur perilaku sosial, sedangkan syarat khusus hanya terkait pekerjaan

Instrumen rehabilitatif yang fleksibel dan berorientasi pembinaan

Bentuk penghargaan administratif tanpa pertimbangan moral

Sarana kontrol politik terhadap perilaku narapidana

Mekanisme penghukuman tambahan bagi pelaku tertentu

Non-diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana

Legalitas formal dalam proses peradilan

Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana

Efisiensi administratif lembaga pemasyarakatan

Memberikan kepastian hukum dan menutup ketidakpastian status narapidana setelah masa percobaan berakhir

Memperpanjang pengawasan narapidana tanpa batas waktu

Meningkatkan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana

Menghapus seluruh bentuk pembebasan bersyarat

Pelanggaran kecil yang tidak termasuk pidana tidak berpengaruh terhadap PB

Hak PB dapat diperoleh kembali dengan banding

Semua narapidana wajib menjalani kembali masa pidana penuh tanpa terkecuali

Setiap pelanggaran hukum selama masa percobaan otomatis membatalkan status PB

Mekanisme administratif untuk mengosongkan lembaga pemasyarakatan

Bentuk grasi khusus dari Presiden tanpa proses hukum

Pengurangan pidana otomatis tanpa evaluasi perilaku

Instrumen pembinaan dan reintegrasi sosial berbasis pengawasan hukum

Prisonization

Recidivism

Overcrowding

Overcriminalization

Meningkatnya efektivitas pembinaan

Dipercepatnya eksekusi pidana mati

Menurunnya fungsi rehabilitasi dan meningkatnya potensi pelanggaran HAM

Berkurangnya peluang remisi

Preventif — karena menekan angka kejahatan

Restoratif — karena memperkuat hubungan pelaku dan masyarakat

Rehabilitatif — karena justru menghambat pemulihan pelaku

Retributif — karena meningkatkan rasa keadilan masyarakat

Penerapan prinsip legalitas dalam pelaksanaan pidana

Fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial lembaga pemasyarakatan

Pengawasan yudisial terhadap narapidana

Penegakan asas kepastian hukum

Menghapus ketentuan pidana denda bagi pelaku ringan

Membatasi lembaga pemasyarakatan agar tidak kelebihan kapasitas

Menentukan ambang bawah pidana agar tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang

Menjamin fleksibilitas penuh bagi hakim

Berlaku untuk semua tindak pidana tanpa kecuali

Hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana berat

Dapat diabaikan oleh hakim bila terdakwa menyesal

Ditentukan berdasarkan kebijakan lembaga pemasyarakatan

Sanksi alternatif dan fakultatif

Minimum khusus dan maksimum khusus

Minimum khusus dan maksimum umum

Minimum umum dan maksimum umum

Mencegah pelaku memperoleh remisi

Meningkatkan kewenangan eksekutif dalam menunda eksekusi pidana

Menjamin setiap pelaku mendapat pidana maksimal

Memberi batas atas kekuasaan hakim agar pidana tidak berlebihan

Legalitas absolut

Individualisasi pidana

Kesetaraan formal

Ultimum remedium

Menghapus kewenangan lembaga peradilan

Terlalu lunak bagi pelaku kejahatan berat

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum

Tidak menimbulkan efek jera dan menambah beban sosial negara