Worksheetske-2 Hukum Surat-Surat berharga 2026
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Berdasarkan PBI No. 18/41/PBI/2016, perubahan paling fundamental pada status hukum Bilyet Giro dibandingkan peraturan sebelumnya adalah...
Bilyet Giro dapat dicairkan tunai jika nominalnya di bawah Rp 100 juta.
Bilyet Giro kini bersifat non-negotiable (tidak dapat dipindahtangankan) dan menghapus mekanisme endosemen.
Bilyet Giro dapat dialihkan kepada pihak ketiga asalkan ada surat kuasa.
Bilyet Giro wajib menggunakan meterai elektronik untuk validitasnya.
(Studi Kasus) Pak Budi, seorang Tauke Sawit di Kampar, menerima Bilyet Giro (BG) atas namanya dari Pabrik Sawit. Ia memiliki utang kepada Toko Tani. Apakah Pak Budi dapat langsung menyerahkan BG tersebut kepada Toko Tani sebagai pembayaran?
Bisa, asalkan Pak Budi melakukan endosemen (tanda tangan) di balik warkat.
Bisa, karena BG adalah surat berharga yang sifatnya aan toonder (atas unjuk).
Tidak bisa, karena BG saat ini hanyalah surat perintah pemindahbukuan ke rekening penerima yang namanya tercantum dan tidak dapat dialihkan.
Tidak bisa, kecuali Toko Tani memiliki rekening di bank yang sama dengan Pak Budi.
Dalam hukum pembayaran instrumen giral, dikenal doktrin Strict Compliance. Apa maksud dari doktrin tersebut dalam konteks validitas warkat?
Bank hanya akan memproses warkat jika nasabah memiliki saldo yang sangat besar.
Keabsahan warkat dinilai mutlak dari kelengkapan syarat formal fisik, bukan sekadar niat baik membayar.
Bank wajib mematuhi perintah nasabah meskipun ada sedikit kesalahan tulis pada warkat.
Nasabah wajib mematuhi jam operasional bank secara ketat untuk pencairan.
(Studi Kasus) Seorang kontraktor di Marpoyan Damai salah menulis nominal pada Bilyet Giro. Ia mencoret dan memperbaikinya, namun masih ragu sehingga ia mencoret kembali hingga total 4 kali koreksi. Apa konsekuensi hukumnya?
Warkat tetap sah asalkan ada tanda tangan di samping setiap coretan.
Warkat batal demi hukum (void ab inito) dan bank wajib menolaknya karena melanggar batas maksimal 3 kali koreksi.
Warkat tetap sah namun dikenakan biaya administrasi tambahan.
Warkat sah jika dikonfirmasi via telepon oleh penarik.
Perbedaan mendasar antara Cek dan Bilyet Giro dalam hal mekanisme pembayaran adalah...
Cek adalah alat bayar tunai (payable on demand), sedangkan Bilyet Giro adalah alat pemindahbukuan.
Cek hanya bisa dipindahbukukan, sedangkan Bilyet Giro bisa ditarik tunai.
Cek diatur oleh BI, sedangkan Bilyet Giro diatur dalam KUHD.
Cek memiliki tanggal efektif, sedangkan Bilyet Giro tidak.
Manakah di bawah ini yang merupakan syarat formal mutlak yang wajib ada dalam Bilyet Giro menurut PBI 2016?
Tanda tangan saksi dan meterai.
Nama Penerima, Nomor Rekening Penerima, dan Tanda Tangan Basah Penarik.
Alasan pembayaran dan stempel perusahaan.
Nomor KTP Penerima dan Nomor Telepon Penarik.
Pertanyaan 7 Terkait dengan "Tanggal Efektif" pada Bilyet Giro, pernyataan yang benar adalah...
Tanggal Efektif boleh mendahului Tanggal Penarikan.
Tanggal Efektif adalah tanggal dimulainya kewajiban bank untuk memindahbukukan dana.
Tanggal Efektif tidak diperlukan jika sudah ada Tanggal Penarikan.
Tanggal Efektif hanya berlaku untuk Cek, bukan Bilyet Giro.
Pertanyaan 8 Seorang nasabah bank dapat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika memenuhi kriteria penarikan cek/BG kosong berikut ini, yaitu...
Melakukan penarikan kosong 1 kali dengan nominal Rp 100 juta.
Melakukan penarikan kosong 3 kali dalam 6 bulan, atau 1 kali dengan nominal di atas Rp 500 juta.
Melakukan penarikan kosong 5 kali dalam setahun dengan nominal berapapun.
Saldo tidak cukup namun segera diisi dalam waktu 24 jam.
(Studi Kasus) Pengusaha kuliner di Jl. Arifin Achmad masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) akibat menerbitkan Cek Kosong. Apa dampak hukum riil yang dialaminya?
Ia akan dipenjara minimal 1 tahun.
Aset perusahaannya akan disita oleh Bank Indonesia.
Ia mengalami "kematian perdata" di bank, yakni pembekuan hak menggunakan Cek/BG selama 1 tahun di seluruh bank di Indonesia.
Ia hanya tidak bisa meminjam uang, tapi masih bisa membuka rekening giro baru.
Pertanyaan 10 Apa yang dimaksud dengan Cek sebagai instrumen yang bersifat Negotiable menurut KUHD?
Cek hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertulis pertama kali.
Cek dapat dialihkan kepada pihak lain melalui endosemen atau penyerahan fisik (jika atas unjuk).
Nilai nominal Cek dapat ditawar (dinegosiasikan) di bank.
Tanggal pencairan Cek bisa dimundurkan sesuai kesepakatan.
Pertanyaan 11 Apa landasan hukum yang memungkinkan PT Pos Indonesia menyelenggarakan layanan transfer dana bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (unbanked)?
UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan statusnya sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan universal.
Peraturan OJK tentang Pasar Modal.
KUHD Buku I.
(Studi Kasus) Seorang mahasiswa UIR menerima kiriman uang dari orang tuanya di Meranti melalui Weselpos Instan. Dalam skema ini, apa yang menjadi bukti kepemilikan dana/alat verifikasi utama saat pencairan?
Warkat fisik wesel yang dikirim via surat.
Buku tabungan orang tua.
Data digital berupa Nomor Transaksi Pusat (NTP) dan PIN.
Kartu Mahasiswa (KTM) saja.
Pertanyaan 13 Aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia berbeda dengan dompet digital (e-wallet) biasa karena secara hukum Pospay merupakan...
Akses mobile terhadap Rekening Giro Pos yang dikelola mandiri oleh PT Pos.
Uang elektronik yang dananya dititipkan di Bank BUMN.
Aplikasi pinjaman online yang diawasi OJK.
Kartu kredit virtual.
Dalam ekosistem Giro Pos, terdapat risiko hukum bagi nasabah korporasi dibandingkan dengan menyimpan uang di Bank, yaitu...
Giro Pos tidak bisa digunakan untuk transfer ke bank lain.
Dana di Giro Pos tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Giro Pos memiliki limit saldo maksimal Rp 20 juta.
Bunga Giro Pos dikenakan pajak lebih tinggi.
(Studi Kasus) Seorang pedagang keripik nenas di Rumbai menggunakan Pospay untuk membayar tagihan ke suplier yang menggunakan rekening BCA. Transaksi berhasil dalam hitungan detik dengan biaya Rp 2.500. Infrastruktur sistem pembayaran apa yang memungkinkan hal ini?
SKNBI (Sistem Kliring Nasional).
RTGS (Real Time Gross Settlement).
BI-FAST.
Jaringan Prima ATM.
Bagaimana peran PT Pos Indonesia dalam implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)?
Pos hanya bisa menjadi pengguna, bukan penerbit.
Pos bertindak sebagai Issuer (penerbit) dan Acquirer, sehingga saldo Pospay setara dengan saldo bank/fintech dalam transaksi ritel.
Pos hanya melayani pembayaran listrik via QRIS.
QRIS di Pos hanya berlaku untuk sesama pengguna Pos.
Berdasarkan UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023), pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital (termasuk Kripto) beralih dari Bappebti ke...
Bank Indonesia (BI).
Kementerian Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Apa rekomendasi akademis utama bagi mahasiswa terkait pergeseran hukum instrumen pembayaran saat ini?
Memperbanyak penggunaan uang tunai untuk menghindari jejak digital.
Meninggalkan paradigma Bilyet Giro sebagai surat berharga yang bisa diperjualbelikan dan memahami pentingnya jejak audit digital (digital audit trail).
Menghafal seluruh pasal dalam KUHD tanpa peduli PBI terbaru.
Menggunakan Cek kosong sebagai strategi manajemen arus kas.
Dalam konteks layanan Weselpos, apa perbedaan utama antara Weselpos Instan dengan Weselpos Prima?
Weselpos Instan menggunakan warkat fisik, Weselpos Prima digital.
Weselpos Instan berbasis PIN/Data (account-less), sedangkan Weselpos Prima adalah hibrida yang masih menggunakan surat pemberitahuan fisik.
Weselpos Prima lebih cepat daripada Weselpos Instan.
Weselpos Instan hanya untuk dalam kota, Weselpos Prima untuk luar negeri.
Salah satu alasan hukum (Ratio Legis) mengapa PBI 2016 menghapus sifat negotiability (dapat dialihkan) pada Bilyet Giro adalah...
Agar bank mendapatkan keuntungan lebih besar dari biaya transfer.
Memitigasi risiko pencucian uang (Money Laundering) dengan memperjelas identitas penerima akhir.
Mengurangi penggunaan kertas di perbankan.
Mempermudah orang untuk berspekulasi dengan giro mundur.