Rancangan UUD

Amandemen

Dekonsentrasi

Sentralisasi

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha

Islam, Tao, Shinto, Sikh, Zoroaster

Kristen, Katolik, Ortodoks, Protestan, Mormon

Hindu, Budha, Jain, Bahai, Shinto

Ciri-ciri fisik yang relatif turun-temurun

Pilihan partai politik

Status ekonomi dan pekerjaan

Agama yang dianut

$$1942$$ – $$1945$$

$$1939$$ – $$1942$$

$$1910$$ – $$1918$$

$$1945$$ – $$1949$$

Konflik antar kelompok masyarakat

Konflik antara benua dan samudra

Konflik antara iklim dan cuaca

Konflik antara gunung dan dataran

Aturan, kebiasaan, dan tata nilai yang diwariskan secara turun-temurun

Keputusan pemerintah pusat tentang pajak

Peraturan perusahaan mengenai seragam kerja

Kesepakatan internasional antarnegara ASEAN

Lagu daerah dari Papua yang dikenal luas

Lagu perjuangan nasional dari Jawa

Lagu rakyat Betawi yang bertema pantun

Hymne resmi provinsi Sumatra Barat

Mendorong kerukunan dan saling menghormati antar pemeluk agama

Menentukan agama resmi yang harus dianut warga

Mewajibkan warga hadir di satu rumah ibadah tertentu

Menghapus perayaan hari besar keagamaan

Menghargai perbedaan keyakinan, budaya, dan kebiasaan

Memaksakan keseragaman pilihan organisasi

Meningkatkan persaingan antarkelas secara tajam

Membatasi pergaulan lintas kelas

Nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hidup bersama

Kesamaan bahasa ibu yang wajib sama

Kesamaan pakaian tradisional yang identik

Kesamaan makanan pokok di semua daerah

Memberi dukungan moral, tenaga, dan bantuan sesuai kebutuhan

Mengurangi interaksi agar tidak mengganggu

Menyelenggarakan pesta hiburan besar

Menunda segala bentuk komunikasi

Toleransi, gotong royong, dan musyawarah

Egoisme, eksklusivitas, dan kompetisi tajam

Provokasi, diskriminasi, dan segregasi

Kecurigaan dan stereotip negatif

Tujuan bersama dan saling membutuhkan

Kompetisi ekstrem tanpa aturan

Ketimpangan yang disengaja

Isolasi total antarkelompok

Pemekaran daerah dan penataan administratif

Invasi militer negara lain

Penghapusan seluruh kabupaten

Migrasi penduduk ke luar negeri

DPRD bersama kepala daerah

MPR bersama Mahkamah Agung

KPU bersama Bawaslu

TNI bersama Polri

Diprioritaskan sesuai karakteristik dan potensi daerah, misalnya pariwisata

Selalu wajib ditangani pemerintah pusat

Hanya berkaitan dengan hubungan luar negeri

Terbatas pada pertahanan dan keamanan

Pernyataan resmi berdirinya negara yang berdaulat

Pemberlakuan pajak baru bagi seluruh rakyat

Pembubaran seluruh organisasi masyarakat

Perubahan ibu kota negara secara permanen

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memperluas konflik antar daerah

Memonopoli sumber daya untuk kelompok tertentu

Menghapus pelayanan publik

Pelaksanaan otonomi daerah dalam koridor NKRI

Kedaulatan penuh masing-masing wilayah tanpa pusat

Pengelolaan pertahanan lintas negara

Dominasi daerah atas pemerintah pusat

Cinta tanah air, persatuan, dan kerja keras

Individualisme ekstrem dan sikap apatis

Pragmatisme tanpa etika

Ketergantungan pada bangsa lain

Gotong royong dan saling menghormati

Kompetisi tidak sehat dan menjatuhkan

Pemaksaan pendapat dan keputusan sepihak

Isolasi sosial terhadap warga baru

Desentralisasi

Sentralisasi

Dekonsentrasi

Swastanisasi

Kedudukan pemerintahan daerah dengan kekhususan historis dan budaya

Penghapusan seluruh pajak daerah

Larangan investasi di wilayah tersebut

Penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat setiap tahun

Pelimpahan sebagian wewenang pusat kepada pejabat pusat di daerah

Penyerahan urusan sepenuhnya kepada daerah otonom

Pengalihan urusan kepada swasta

Pemusatan semua urusan di ibu kota

Sentralisasi

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Privatisasi

Kebijakan dan keputusan terkonsentrasi di pemerintah pusat

Seluruh urusan diserahkan ke desa

Kewenangan penuh kepada swasta

Tidak adanya koordinasi antar instansi

Luasnya wilayah dan keberagaman geografis Indonesia

Keterbatasan wilayah yang kecil dan sempit

Letak Indonesia di benua Eropa

Hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat

Perpecahan dan melemahkan persatuan nasional

Meningkatkan solidaritas nasional secara sehat

Memperkuat musyawarah nasional

Mendorong inovasi teknologi nasional

Lahirnya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia

Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta

Penghentian semua perdagangan internasional

Penghapusan semua utang rumah tangga warga

Bentrok bersenjata di Semarang pasca kemerdekaan

Konferensi diplomatik di Jawa Tengah

Perjanjian dagang antara Jepang dan Indonesia

Lomba olahraga antarsekolah

Keseragaman kebijakan dan koordinasi kuat dari pusat

Kemandirian daerah yang maksimal

Partisipasi lokal yang sangat tinggi

Fleksibilitas kebijakan daerah

Sesaat setelah Proklamasi $$1945$$

Perang Dunia Pertama

Pra Proklamasi $$1942$$

Awal masa reformasi $$1998$$

Mengakibatkan kerugian jiwa dan materi yang signifikan

Tidak menimbulkan korban sama sekali

Hanya berdampak pada cuaca lokal

Terbatas pada kerusakan jalan raya tanpa korban jiwa

Sebagian besar keputusan berada di pemerintah pusat

Seluruh keputusan diserahkan ke desa

Keputusan hanya dibuat oleh swasta

Semua keputusan dibuat oleh organisasi internasional

Menjamin keseragaman kebijakan nasional

Menghapus semua peraturan pusat

Menyerahkan seluruh urusan ke daerah

Mendorong kompetisi tanpa koordinasi

Meningkatkan partisipasi dan pelayanan publik di tingkat lokal

Melemahkan posisi pemerintah daerah

Menghapus peran masyarakat lokal

Memindahkan ibu kota negara

Daerah mengatur sebagian urusannya sendiri dalam koridor nasional

Daerah bebas lepas dari NKRI

Semua urusan dikembalikan ke pusat

Hak otonomi hanya bagi ibu kota provinsi

Memperpendek rentang kendali pusat melalui pelimpahan kepada pejabat pusat di daerah

Menyerahkan seluruh urusan ke daerah otonom

Menghapus peran pemerintah pusat

Memberikan hak veto kepada swasta

Memperkuat koordinasi dan keseragaman kebijakan pusat

Memberikan otonomi penuh kepada setiap daerah

Menghilangkan peran pemerintah pusat sama sekali

Mendorong kompetisi antar daerah tanpa aturan

Pokok-pokok pemerintahan di daerah

Pembentukan partai politik daerah

Pajak ekspor-impor daerah

Hukum pidana khusus daerah

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah

Penyerahan urusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah

Pengalihan kekuasaan yudikatif ke daerah

Pembubaran instansi pusat di daerah

Komitmen kebangsaan dan toleransi

Komitmen kepentingan kelompok semata

Komitmen melemahkan hukum

Komitmen politik partisan

Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis

Pembentukan tentara daerah secara mandiri

Hak daerah mencetak mata uang sendiri

Kewajiban daerah menetapkan pajak pusat

Semangat nasionalisme dan penderitaan akibat penjajahan

Keinginan memperpanjang masa kolonial

Ketergantungan pada kekuatan asing

Penolakan terhadap persatuan bangsa

Menghargai perbedaan dan bekerja sama

Memecah belah kelompok sosial

Menyebarkan ujaran kebencian

Menolak budaya daerah

Pelimpahan kewenangan tertentu dari pusat kepada pemerintah daerah

Penghapusan pemerintah daerah oleh pusat

Pemusatan seluruh kekuasaan di ibu kota

Penyerahan yudikatif kepada organisasi nonpemerintah

Kekuasaan tetap berada pada pemerintah pusat, sebagian kewenangan didistribusikan ke daerah

Daerah berdaulat penuh tanpa campur tangan pusat

Pusat tidak memiliki kewenangan atas kebijakan nasional

Kekuasaan yudikatif diberikan kepada swasta

Separatisme dan konflik sosial

Pertumbuhan ekonomi yang stabil

Peningkatan literasi warga

Penguatan persatuan nasional

Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan absolut pusat

Urusan swasta murni

Urusan adat semata

Bangsa dan negara

Kepentingan pribadi saja

Golongan tertentu

Kekuasaan asing

Upaya penjajah menutup informasi kemerdekaan

Perayaan resmi kemerdekaan di seluruh daerah

Dialog damai yang lancar

Penyebaran kabar palsu oleh pemuda

Lembaga legislatif daerah yang menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan pembentukan perda

Bagian eksekutif yang memimpin dinas-dinas daerah

Lembaga yudikatif daerah

Organisasi kemasyarakatan nonpemerintah

Perubahan resmi terhadap pasal-pasal konstitusi

Penghapusan seluruh konstitusi

Pembuatan undang-undang biasa

Keputusan pengadilan sehari-hari

Pengawasan dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan

Penyeragaman keputusan oleh satu lembaga

Dominasi eksekutif atas legislatif

Peniadaan kontrol terhadap pemerintah

Supremasi hukum yang mengikat semua warga dan pejabat

Kebebasan pejabat dari aturan hukum

Kekuatan militer di atas hukum

Pengutamaan budaya tanpa aturan hukum

Membuang sampah pada tempatnya dan mengelola limbah dengan baik

Membuang sampah sembarangan

Membakar sampah plastik di ruang kelas

Mengabaikan program kebersihan

Komunikasi asertif dan mediasi

Perundungan terhadap pihak lain

Mengabaikan peraturan sekolah

Menyebarkan gosip

Persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak

Keistimewaan bagi kelompok tertentu

Putusan berdasarkan tekanan massa

Pembenaran kekerasan

Ribuan pulau besar dan kecil serta perairan di antaranya

Satu pulau tunggal tanpa perairan

Gurun luas tanpa laut

Daratan kontinental tanpa pantai

$$200$$ mil laut

$$12$$ mil laut

$$24$$ mil laut

$$350$$ mil laut

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

UUD 1945 sebagai dasar tunggal ideologi

Demokrasi liberal murni

Monarki konstitusional

Pulau Miangas di utara Sulawesi

Pulau Jawa bagian tengah

Pulau Bali kota Denpasar

Pulau Madura selatan

Garis imajiner $$0^\circ$$ lintang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan

Garis bujur utama $$0^\circ$$

Garis batas negara di laut

Garis penghubung antarpulau

$$12$$ mil laut

$$200$$ mil laut

$$24$$ mil laut

$$3$$ mil laut

Dua negara

Lebih dari dua pulau

Satu daerah dengan satu desa

Perusahaan dengan warga

Legislasi, anggaran, dan pengawasan

Menjalankan kekuasaan kehakiman

Memimpin pemerintahan daerah

Menentukan kurikulum sekolah

Mengutamakan kepentingan bangsa, menghormati simbol negara, dan menjaga persatuan

Meremehkan bahasa Indonesia

Menghina budaya lokal

Menolak upaya bela negara

Cinta tanah air, sejarah perjuangan, dan tujuan bersama

Kepentingan pribadi semata

Tekanan dari negara lain

Kebencian terhadap sesama warga

Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa

Keseragaman tunggal budaya

Penolakan perbedaan keyakinan

Larangan penggunaan bahasa daerah

Memperkaya khasanah budaya dan memperkuat identitas lokal

Menghambat komunikasi nasional

Menghapus bahasa Indonesia

Menjadi alat diskriminasi wajib

Pemusatkan pengambilan keputusan di pemerintah pusat

Penyerahan kekuasaan kepada swasta

Dominasi daerah sepenuhnya

Penghapusan peran pusat

Perubahan dan penyesuaian yang positif sesuai perkembangan zaman

Penolakan semua perubahan

Keterikatan kaku pada tradisi tanpa adaptasi

Kebijakan stagnan berkelanjutan

Karya hibrida yang tetap menghormati nilai tradisi sambil inovatif

Penghapusan seluruh unsur tradisi

Penolakan teknik modern

Karya yang seragam tanpa ciri khas

Keanekaragaman sumber daya dan letak jalur pelayaran internasional

Tidak memiliki akses laut sama sekali

Terisolasi dari perdagangan global

Hanya mengandalkan satu komoditas