NEW
Font size
WorksheetsBank Soal PPKN Kls XI Sem 2- Paket 2
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Politik luar negeri Indonesia yang "Bebas Aktif" pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul...
Indonesia Menggugat
Lahirnya Pancasila
Mendayung di Antara Dua Karang
Menuju Indonesia Merdeka
Demokrasi Kita
Makna "Bebas" dalam politik luar negeri Indonesia adalah...
Bebas menjajah negara lain
Bebas bekerja sama tanpa aturan hukum
Tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia
Bebas campur tangan urusan dalam negeri negara lain
Bebas menentukan batas wilayah tanpa persetujuan internasional
Peran "Aktif" Indonesia dalam hubungan internasional ditunjukkan dengan...
Membeli senjata dari negara maju
Meniru budaya asing
Mengirimkan Kontingen Garuda untuk misi perdamaian
Menutup diri dari pengaruh globalisasi
Membatasi perdagangan luar negeri
Landasan konstitusional hubungan internasional Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea...
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Pertama dan Kedua
Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Perwakilan Indonesia yang menandatangani Deklarasi Bangkok adalah...
Ali Alatas
Adam Malik
Mochtar Kusumaatmadja
Retno Marsudi
Hassan Wirajuda
Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 dilaksanakan di kota...
Jakarta
Yogyakarta
Bandung
Solo
Bogor
Salah satu hasil penting KAA yang menjadi inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika adalah...
Deklarasi Bangkok
Dasa Sila Bandung
Piagam Jakarta
Perjanjian Linggarjati
Deklarasi Djuanda
Organisasi yang menjadi wadah bagi negara-negara yang tidak beraliansi dengan Blok Barat maupun Blok Timur adalah...
PBB
ASEAN
GNB (Gerakan Non-Blok)
APEC
OPEC
Landasan idil dari politik luar negeri Indonesia adalah...
Pancasila
UUD 1945
Bhinneka Tunggal Ika
Garis Besar Haluan Negara
Peraturan Presiden
Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya sempat keluar pada masa kepemimpinan...
Soeharto
Soekarno
B.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Kerja sama internasional yang melibatkan banyak negara tanpa batasan wilayah geografis disebut kerja sama...
Bilateral
Regional
Multilateral
Internasional
Unilateral
Contoh kerja sama bilateral Indonesia adalah...
Indonesia dengan ASEAN
Indonesia dengan Jepang dalam bidang otomotif
Indonesia dengan PBB
Indonesia dengan G20
Indonesia dengan OKI
Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah...
Membentuk pakta pertahanan militer
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional
Menguasai sumber daya alam Asia Tenggara
Menyatukan mata uang negara-negara anggota
Melawan pengaruh Amerika Serikat
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
Kehendak Presiden
Keputusan MPR
Undang-Undang Dasar
Suara terbanyak pemilu
Instruksi menteri
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi adalah...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri
Kejaksaan Agung
Sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden diputus oleh...
KPU
Bawaslu
Mahkamah Konstitusi
DPR
MPR
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis disebut hak...
Interpelasi
Angket
Menyatakan pendapat
Budget
Imunitas
Anggota Yudisial (KY) memiliki wewenang untuk...
Memutus perkara pidana
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
Menguji UU terhadap UUD
Melantik Presiden
Membuat Undang-Undang
Batas wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan Deklarasi Djuanda adalah sejauh...
3 mil laut
12 mil laut
200 mil laut
350 mil laut
100 mil laut
Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara disebut...
Kemerdekaan
Kedaulatan
Kewibawaan
Hukum
Keadilan
Berdasarkan perubahan UUD NRI 1945, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas...
Anggota DPR dan utusan golongan
Anggota DPR dan anggota DPD
Anggota DPD dan utusan daerah
Presiden, DPR, dan DPD
Seluruh anggota lembaga tinggi negara
Salah satu wewenang MPR yang bersifat permanen menurut Pasal 3 UUD NRI 1945 adalah...
Membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara
Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Membentuk kabinet pemerintahan
Mengadili pelanggaran konstitusi oleh Presiden
Pengajuan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat dijadwalkan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya...
1/2 dari jumlah anggota DPR
2/3 dari jumlah anggota MPR
1/3 dari jumlah anggota MPR
Seluruh anggota DPD
Presiden dengan persetujuan DPR
Dalam mekanisme amandemen, pasal yang secara tegas tidak dapat dilakukan perubahan menurut UUD NRI 1945 adalah...
Pasal tentang Hak Asasi Manusia
Pasal tentang sistem ekonomi
Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masa jabatan Presiden
Struktur Lembaga Yudikatif
Putusan MPR untuk mengubah pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya...
Lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
2/3 dari jumlah anggota MPR
3/4 dari jumlah anggota MPR
Setengah dari jumlah anggota DPR
Seluruh anggota DPD
Hubungan kerja antara Presiden dan DPR dalam hal pembentukan Undang-Undang mencerminkan prinsip
Supremasi parlemen
Kekuasaan absolut eksekutif
Check and balances (Pengawasan dan Keseimbangan)
Pembagian kekuasaan horizontal yang terpisah mutlak
Sentralisasi kekuasaan
Apabila Presiden dipandang melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, lembaga yang berwenang mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut adalah
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kejaksaan Agung
Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden berkaitan dengan pemberian
Amnesti dan Abolisi
Grasi dan Rehabilitasi
Gelar dan Tanda Jasa
Duta dan Konsul
Kebijakan Luar Negeri
Lembaga negara yang bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga martabat hakim adalah
Mahkamah Konstitusi
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Daerah
Kementerian Hukum dan HAM
Hubungan antara DPR dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditunjukkan dengan
BPK berada di bawah kendali langsung DPR
DPR memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD
BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPR
DPR bertugas mengaudit kinerja keuangan BPK
Presiden menentukan hasil audit BPK untuk DPR
Peran Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam
Membentuk pakta pertahanan militer baru
Memimpin pemulihan ekonomi global pascapandemi
Menentukan harga minyak dunia secara sepihak
Mengisolasi negara-negara maju
Menghapus utang negara-negara berkembang
Diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional bertujuan untuk
Mendapatkan bantuan cuma-cuma dari negara lain
Memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing
Menjual aset negara kepada pihak asing
Mengurangi hubungan dagang dengan negara tetangga
Menutup diri dari pengaruh ekonomi global
Tema "Recover Together, Recover Stronger" pada KTT G20 di Bali menekankan pada prinsip
Persaingan ekonomi yang kompetitif
Inklusivitas dan kolaborasi global
Dominasi negara berkembang atas negara maju
Perlindungan pasar domestik secara ketat
Pengurangan tenaga kerja asing
Salah satu hasil nyata diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum internasional adalah kerja sama transisi energi hijau yang disebut
ASEAN Free Trade Area
Just Energy Transition Partnership (JETP)
Paris Agreement
Non-Aligned Movement
New Partnership for Africa's Development
Hubungan internasional yang dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di bidang perdagangan disebut sebagai
Diplomasi preventif
Diplomasi kebudayaan
Diplomasi ekonomi
Diplomasi pertahanan
Diplomasi kemanusiaan
Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri didasarkan pada asas
Teritorial
Kebangsaan (Personalitas)
Kepentingan Umum
Kemanusiaan
Reciprocity
Lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri yang menjadi ujung tombak pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri adalah
Badan Intelijen Negara
Atase Pertahanan
Perwakilan Konsuler (KJRI/KBRI)
Imigrasi Pusat
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Contoh nyata tindakan perlindungan negara terhadap WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri adalah
Melakukan invasi militer ke negara tersebut
Memberikan pendampingan hukum dan jalur diplomasi
Memutus hubungan diplomatik secara sepihak
Membayar tebusan menggunakan APBN tanpa prosedur
Meminta WNI tersebut melarikan diri
Fungsi perlindungan WNI oleh pemerintah Indonesia mencakup hal-hal berikut, kecuali
Bantuan hukum bagi WNI yang bermasalah
Evakuasi WNI dari wilayah konflik atau bencana
Pemberian modal usaha bagi semua WNI di luar negeri
Penerbitan dokumen perjalanan (paspor/SPLP)
Pemulangan WNI yang terlantar (repatriasi)
Diplomasi yang dilakukan untuk memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terpenuhi di negara penempatan disebut
Diplomasi kedaulatan
Diplomasi perlindungan
Diplomasi perbatasan
Diplomasi maritim
Diplomasi lingkungan
Kedaulatan digital Indonesia terancam apabila data pribadi warga negara
Disimpan di server milik pemerintah sendiri
Dikelola oleh perusahaan asing tanpa regulasi yang ketat
Digunakan untuk keperluan administrasi negara
Dilindungi oleh undang-undang PDP
Diakses oleh pemilik data itu sendiri
Salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara di ruang siber (cyber space) adalah
Meningkatnya jumlah pengguna media sosial
Serangan siber terhadap infrastruktur informasi vital negara
Penggunaan internet untuk edukasi jarak jauh
Munculnya berbagai aplikasi belanja daring
Penyebaran konten kebudayaan lokal
Upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan digital adalah dengan mengesahkan
UU Pajak Penghasilan
UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
UU Sistem Pendidikan Nasional
UU Hubungan Internasional
UU Administrasi Kependudukan
Fenomena penyebaran hoaks dan propaganda asing di media sosial yang bertujuan memecah belah bangsa merupakan tantangan di bidang
Ekonomi digital
Pertahanan siber dan ideologi
Infrastruktur jaringan
Pendidikan teknologi
Layanan publik elektronik
Pentingnya membangun pusat data nasional (data center) di dalam negeri bertujuan untuk
Mempermudah penyadapan oleh asing
Mewujudkan kemandirian dan keamanan data nasional
Menghapus penggunaan kertas di kantor pemerintah
Mengikuti tren teknologi global semata
Mengurangi jumlah pegawai IT
Hubungan antara kedaulatan wilayah dan kedaulatan digital saat ini adalah
Kedaulatan digital tidak sepenting kedaulatan fisik (darat/laut)
Batas wilayah negara tidak lagi hanya fisik, tapi juga mencakup ruang siber
Ruang siber merupakan wilayah bebas tanpa hukum negara
Kedaulatan digital hanya berlaku untuk urusan ekonomi
Negara tidak perlu mengatur aktivitas di internet
Indonesia menggunakan forum G20 untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang (Global South). Hal ini merupakan perwujudan politik luar negeri
Netral pasif
Bebas aktif
Defensif agresif
Isolasi mandiri
Liberal pro-Barat
Kerjasama lembaga negara (Presiden, DPR, MK) dalam menjaga konstitusi merupakan implementasi dari
Supremasi hukum
Tirani mayoritas
Oligarki kekuasaan
Demokrasi liberal
Monarki konstitusional
Peran aktif WNI dalam menjaga kedaulatan digital secara mandiri dapat dilakukan dengan
Menyebarkan kembali setiap informasi yang diterima di grup WhatsApp
Menggunakan perangkat lunak bajakan agar hemat
Memahami literasi digital dan menjaga keamanan data pribadi
Menyerahkan semua sandi akun kepada pihak aplikasi
Tidak menggunakan internet sama sekali
Diplomasi yang dilakukan Presiden dengan mengunjungi negara-negara yang sedang berkonflik (misal Rusia-Ukraina) bertujuan untuk
Mengambil keuntungan dari perang
Menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk perdamaian dunia
Mencari dukungan militer untuk Indonesia
Mengabaikan urusan dalam negeri Indonesia
Memperluas wilayah kekuasaan Indonesia
Politik luar negeri Indonesia yang "Bebas Aktif" berarti
Mengikat diri pada satu blok kekuatan dunia dan tidak ikut misi perdamaian
Bebas menentukan sikap sesuai kepentingan nasional serta aktif mendorong perdamaian dan kerja sama internasional
Menutup diri dari hubungan dengan negara lain dan fokus urusan dalam negeri
Selalu mengikuti keputusan negara besar tanpa pertimbangan sendiri
Manakah yang termasuk faktor internal yang mendorong Indonesia melakukan hubungan internasional
Kebutuhan pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, dan keamanan negara
Tekanan dari organisasi internasional untuk ikut perang
Keinginan mengikuti budaya asing tanpa tujuan nasional
Kewajiban membeli produk dari negara maju
Manakah tiga landasan utama politik luar negeri Indonesia menurut konstitusi dan dasar negara
Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Pasal 11 UUD 1945
UU Pajak Penghasilan, Peraturan Desa, dan Perda Kota
Piagam ASEAN, Piagam PBB, dan Peraturan Sekolah
Naskah Proklamasi, Lagu Kebangsaan, dan Bendera Merah Putih
Kontingen Garuda adalah dan apa perannya
Kelompok olahraga nasional yang bertanding di SEA Games
Pasukan perdamaian Indonesia di bawah PBB yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah konflik
Tim ekspedisi ilmiah yang meneliti hutan tropis Indonesia
Satuan khusus untuk operasi bisnis luar negeri
Siapa saja tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya
Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Narciso Ramos (Filipina), S. Rajaratnam (Singapura)
Sukarno (Indonesia), Lee Kuan Yew (Singapura), Ho Chi Minh (Vietnam), Mahathir Mohamad (Malaysia), Marcos (Filipina)
Joko Widodo (Indonesia), Anwar Ibrahim (Malaysia), Prayut Chan-o-cha (Thailand), Bongbong Marcos (Filipina), Lawrence Wong (Singapura)
Habibie (Indonesia), Najib Razak (Malaysia), Thaksin Shinawatra (Thailand), Aquino (Filipina), Goh Chok Tong (Singapura)
Apa pentingnya Dasasila Bandung bagi negara-negara yang baru merdeka
Mendorong kembali kolonialisme di Asia-Afrika
Memberi pedoman kerja sama damai, anti kolonialisme, dan saling menghormati antarnegara baru merdeka
Mengharuskan negara baru merdeka menutup diri dari dunia luar
Menetapkan kewajiban membeli produk dari negara maju
Manakah pernyataan yang tepat tentang perbedaan kerja sama bilateral dan multilateral beserta contohnya
Bilateral melibatkan banyak negara; multilateral hanya dua negara; contohnya ASEAN untuk bilateral
Bilateral adalah antara dua negara dan multilateral melibatkan banyak negara; contohnya Indonesia–Malaysia (bilateral) dan ASEAN (multilateral)
Bilateral dan multilateral sama saja tanpa perbedaan; contohnya semua organisasi internasional
Bilateral hanya urusan budaya; multilateral hanya urusan militer
Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden menurut UUD 1945
DPR langsung memberhentikan Presiden tanpa proses
MK mengusulkan, Presiden menyetujui, lalu MPR mencatat
DPR menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memberi putusan, MPR memutuskan pemberhentian dalam sidang
MPR menyerahkan kepada partai politik untuk voting daring
Apa saja wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) menurut UUD 1945
Mengatur pajak daerah dan memilih gubernur
Menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memberi putusan atas pendapat DPR tentang pemberhentian Presiden
Menetapkan anggaran pendidikan dan membuka sekolah baru
Menerbitkan paspor bagi WNI yang tinggal di luar negeri
Mengapa kedaulatan rakyat harus dibatasi oleh hukum (konstitusi)?
Untuk mencegah kesewenang-wenangan dan melindungi hak semua orang
Untuk meniadakan hak asasi manusia
Supaya pemerintah dapat berkuasa tanpa batas
Agar pemilu dihapus
Apa peran Indonesia dalam forum G20 bagi perekonomian nasional?
Memperluas kerja sama ekonomi dan menarik investasi
Menutup semua jalur perdagangan internasional
Hanya mengirim tim olahraga nasional
Menghapus pajak daerah secara otomatis
Jelaskan kaitan antara kedaulatan wilayah laut dengan konsep "Archipelagic State"!
Negara kepulauan mengakui perairan antar-pulau sebagai bagian yang menyatukan wilayah sehingga berada dalam kedaulatan nasional
Kedaulatan hanya berlaku di darat, laut tidak termasuk
Seluruh laut Indonesia adalah laut bebas tanpa kedaulatan
Konsep tersebut tidak terkait dengan kedaulatan sama sekali
Sebutkan 3 fungsi DPR dan jelaskan masing-masing fungsi tersebut!
Legislasi, anggaran, dan pengawasan
Mengadili perkara pidana
Mengatur cuaca nasional
Menetapkan nilai tukar rupiah harian
Bagaimana cara Indonesia menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan dengan negara tetangga?
Melalui diplomasi, perundingan, dan perjanjian internasional
Dengan kekerasan militer tanpa dialog
Dengan mengabaikan sengketa tersebut
Dengan menutup semua pelabuhan perbatasan
Jelaskan peran Gerakan Non-Blok (GNB) di masa sekarang setelah Perang Dingin berakhir!
Mendorong kerja sama negara berkembang dan isu global seperti perdamaian dan pembangunan
Memihak penuh pada blok Barat saja
Menghentikan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengelola liga olahraga internasional
Apa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar?
Ke dalam: kekuasaan mengatur di dalam negeri; ke luar: kebebasan berhubungan dengan negara lain tanpa campur tangan
Ke dalam: urusan laut saja; ke luar: urusan darat saja
Ke dalam: mengurus pendidikan; ke luar: mengurus cuaca dunia
Ke dalam: hak warga berlibur; ke luar: hak menonton pertandingan
Jelaskan pentingnya diplomasi budaya dalam memperkuat hubungan internasional!
Membangun saling pengertian melalui seni, bahasa, dan budaya sehingga hubungan menjadi lebih baik
Menciptakan konflik baru antarnegara
Tidak mempunyai dampak apa pun
Hanya berguna untuk promosi wisata belanja
Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI yang bekerja di luar negeri?
Menyusun perjanjian perlindungan, layanan konsuler, dan aturan ketenagakerjaan
Membiarkan tanpa perlindungan apa pun
Melarang semua WNI bekerja di luar negeri
Hanya memungut pajak dari pekerja migran
Sebutkan syarat-syarat sebuah negara dapat diakui secara de jure oleh negara lain!
Memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional
Harus kaya dan luas wilayahnya
Harus menang kompetisi olahraga dunia
Harus memakai bahasa yang sama dengan negara lain
Jelaskan struktur organisasi PBB dan posisi Indonesia di dalamnya!
PBB memiliki Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-badan khusus; Indonesia adalah anggota yang aktif
PBB adalah klub musik; Indonesia tidak terlibat
PBB dipimpin oleh Presiden Indonesia
PBB hanya berisi satu kantor tanpa anggota
Apa dampak globalisasi terhadap kedaulatan ekonomi suatu negara?
Ketergantungan pada pasar internasional meningkat sehingga kebijakan ekonomi perlu beradaptasi
Negara menjadi sepenuhnya tertutup dari perdagangan
Harga selalu sama di seluruh dunia tanpa perubahan
Globalisasi menghapus semua perdagangan antarnegara
Sebutkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan Presiden!
Membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode
Presiden dapat menjabat seumur hidup
Presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat
Masa jabatan dihapus tanpa batas waktu
Jelaskan hubungan kerja antara Presiden dan DPR dalam pembuatan Undang-Undang!
Presiden dapat mengajukan RUU dan DPR membahas serta menyetujui atau menolak
Presiden membuat undang-undang sendiri tanpa DPR
DPR tidak terlibat sama sekali dalam proses hukum
Mahkamah Agung yang membuat undang-undang
Mengapa Indonesia sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di forum internasional?
Sesuai amanat konstitusi menentang penjajahan dan demi keadilan bagi bangsa Palestina
Karena alasan olahraga semata
Untuk mendapatkan wilayah baru di Timur Tengah
Karena tekanan iklan televisi
Apa peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim di Indonesia?
Mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kode etik serta mengusulkan sanksi
Menangkap pelaku kejahatan jalanan
Menentukan besaran pajak daerah
Mengatur harga bahan pokok
Jelaskan pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hak Indonesia di wilayah tersebut!
Wilayah laut hingga 200 mil dari garis pantai dengan hak eksklusif memanfaatkan sumber daya alam
Laut bebas sepenuhnya tanpa hak negara
Wilayah khusus untuk wisata bahari saja
Wilayah yang tidak memiliki batas sama sekali
Bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia di ASEAN terhadap stabilitas keamanan di Laut Natuna Utara?
Kerja sama regional mendukung dialog, kepercayaan, dan patroli bersama
ASEAN melarang semua bentuk kerja sama keamanan
Keanggotaan tidak berpengaruh sama sekali
ASEAN menghapus semua perbatasan negara
Sebutkan 4 sifat pokok kedaulatan menurut Jean Bodin!
Asli, tertinggi, tunggal, dan tidak terbatas
Sementara, lemah, berubah, dan rahasia
Lucu, cepat, lambat, dan hijau
Berisik, panas, dingin, dan lembut
Jelaskan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia!
Cabang-cabang kekuasaan saling mengawasi dan membatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan
Satu cabang menguasai semua lainnya
Tidak ada pengawasan antar lembaga
Rakyat tidak dilibatkan dalam pemerintahan
Apa gagasan solutif Anda sebagai pelajar untuk memperkuat rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi?
Mengikuti kegiatan kebangsaan di sekolah, menggunakan produk lokal secara bijak, dan menghargai keberagaman
Menolak belajar tentang Indonesia
Merusak simbol-simbol negara
Menghina budaya daerah
