Sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2013, pada pasal 88 (1). Menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar. Dilihat dari substansi masalah kebijakan tersebut merupakan kebijakan

Pemerintah kota YBS telah menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum, terkait dengan rencana pembangunan LRT. Kebijakan tersebut dikelompokkan sebagai :

Pemerintah kota PQR dalam rencana pembangunan 5 tahun kedepan, bertekad mewujudkan penyediaan taman dan ruang hijau seluas 10% dari wilayah kota PQR. Kebijakan tersebut dikelompokkan sebagai :

Pada tahun 2019, DPRD kabupaten BJN menggunakan hak inisiatifnya membuat Raperda. Pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Setelah melalui proses pembuatan yang cukup lama dan pembahasan yang alot dengan eksekutif, Raperda telah disahkan menjadi Perda. Menurut howlet dan ramesh, DPRD kabupaten bjn dalam pembuatan kebijakan dikategorikan sebagai aktor kebijakan :

Pihak yang terlibat dalam semua tahap kebijakan, berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat, berperan dalam agenda setting, mandi seminasikan kebijakan, serta monitoring implementasi kebijakan adalah :

Dinas pelayanan kota CTR, sedang membahas dengan berbagai pihak terkait dengan kebijakan pelayanan secara online apakah dilanjutkan dengan tujuan dan target pencapaian yang baru. Kegiatan tersebut,, menurut William Dunn, dalam penyusunan kebijakan publik berada pada tahap :

Dinas perhubungan kota BG ditunjuk oleh walikota untuk mengkaji kebijakan terkait dengan kemacetan para pada jam-jam sibuk yang dikeluhkan warga. Dinas perhubungan sebagai aparatur yang ditunjuk merupakan

Aktor kebijakan yang berwenang melakukan ajudikasi pada implementasi kebijakan dan pada gilirannya menjadi masukan untuk formasi kebijakan, adalah :

Isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik antara lain adalah :

Budi seorang auditor madya pada inspektorat kota DD, mendapat penugasan dari inspektur kota DD untuk menjadi analis kebijakan publik atas suatu kebijakan di kantor pemerintah kota DD. Budi setidaknya harus memiliki 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang/tim analis, yaitu :

Pernyataan yang benar mengenai analisis kebijakan publik, adalah :

Analisis yang berfokus pada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan, dan dilakukan pada tahap evaluasi serta pendekatan yang paling memungkinkan bagi APIP untuk mengambil peran secara aktif merupakan :

Tahapan-tahapan pokok analisis kebijakan publik adalah sebagai berikut :

"Penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 3 orang penumpang berkendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di provinsi Daerah khusus ibukota Jakarta" .

Pernyataan tersebut di atas merupakan :

DPRD kabupaten TG telah meminta kepada tongkat TG melalui badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) dan DPRD kabupaten TG telah meminta kepada Pemkab PG melalui badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota TG untuk membatasi izin usaha ritel X-mart dan Y-mart di kabupaten TG.

BPMP2T dan Disperindag Pemkab TG diharapkan dapat membatasi izin usaha ritel X-mart dan Y-mart, agar tidak membuka usaha di kampung-kampung karena dapat mematikan perekonomian dan usaha masyarakat. Namun wacana ini mendapat penolakan dari asosiasi pekerja X-mart dan Y-mart.

Definisi masalahnya adalah :

Teluk AB begitu kaya akan perikanan dan ekowisata. Hutan mangrove ada di sepanjang pesisir teluk ini. Namun, semua ini terancam hilang karena ada pengembangan kawasan industri baru (KI Baru) seluas 7000 hektar, dan semula hanya direncanakan 3.500 hektar. Saat ini, kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir teluk AB masih aman karena dilindungi Perda No 7 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota 2007-2027. Namun dengan usulan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota 2017-2037, kawasan ini terancam punah.

Dalam penugasan analisis kebijakan pengembangan kawasan industri baru, Dewi dan tim telah menilai tingkat efektivitas, pengaruh yang tidak diinginkan, keadilan bagi masyarakat, biaya dari kebijakan, kelayakan dan tingkat penerimaan. Tahapan pokok analisis kebijakan yang dilaksanakan Dewi dan tim berada pada tahap :

Dewi dan tim mendapat penugasan menganalisis kebijakan pengembangan kawasan industri baru. Dewi dan tim telah mendapatkan Perda No 7 tahun 2007, usulan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota AB 2017-2037 dan dokumen terkait lainnya. Tim juga telah memverifikasi, mendefinisikan, mendetailkan masalah yang akan dipecahkan dengan kebijakan, membangun kerangka logis utama dan mencari hubungan sebab akibat dari masalah yang akan dipecahkan.

Tahapan pokok analisis kebijakan yang dilaksanakan Dewi dan tim berada pada tahap :

Teluk AB begitu kaya akan perikanan dan ekowisata. Hutan mangrove ada di sepanjang pesisir teluk ini. Namun, semua ini terancam hilang karena ada pengembangan kawasan industri baru (KI Baru) seluas 7000 hektar, dan semula hanya direncanakan 3.500 hektar. Saat ini, kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir teluk AB masih aman karena dilindungi Perda No 7 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota 2007-2027. Namun dengan usulan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota 2017-2037, kawasan ini terancam punah.

Berikut adalah penyajian hasil analisis kebijakan pengembangan kawasan industri baru dalam bentuk skor

Kesimpulan analisis kebijakan pengembangan kawasan industri baru, adalah sebagai berikut :

Membangun KI Baru memang penting bagi perkembangan ekonomi, namun harus ada keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan. Rencana pengembangan dari 3500 hektar menjadi 7000 hektar terlalu besar. Pengembangan kawasan KI Baru dengan mengorbankan teluk AB menimbulkan kerugian yang besar, limbah dan polusi pabrik akan mencemari kawasan teluk AB, merusak hutan mangrove, terumbu karang dan kelestarian alam pada umumnya. Rencana semula 3.500 hektar sudah sangat luas untuk mengembangkan kawasan ini 20 tahun ke depan, tanpa perlu mengorbankan teluk AB yang juga berpotensi ekonomis di sektor perikanan, pariwisata dan yang terpenting adalah menjaga hutan mangrove, dan terumbu karang untuk kelestarian lingkungan.

Saran yang sesuai adalah :

Salah satu kerangka keilmuan dalam melakukan analisis kebijakan adalah pilihan publik. Berikut yang merupakan contoh pilihan publik adalah :

Dalam analisis kebijakan publik, contoh sederhana aksesibilitas dari masyarakat adalah :

Dalam menganalisis suatu kebijakan dinas pariwisata kabupaten XYZ menggunakan pendekatan yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis digunakan untuk menentukan validitas bahwa pilihan kebijakan merupakan pilihan terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Teknik analisis yang digunakan adalah :

Berikut adalah laporan dalam bentuk skor hasil analisis suatu kebijakan yang dilakukan oleh inspektorat XY.

Pembacaan dari hasil analisis untuk kebijakan A adalah sebagai berikut :

Contoh membangun kerangka logis utama, yaitu pemecahan sebuah masalah melalui kebijakan:

Analisis terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 164 tahun 2016 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem genap ganjil. Unit analis adalah frasa ”mengatasi kemacetan”, menyusun definisi operasional dari mengatasi kemacetan, dengan sederhana dihitung berapa kali frasa tersebut muncul dalam SK Gubernur, termasuk frasa lain yang mempunyai makna yang sama dengan mengatasi kemacetan.

Analisis tersebut merupakan salah satu teknik analisis kebijakan publik, yaitu:

APIP Kementerian Z telah melakukan kajian Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan maksud mendapat informasi sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut telah menunjukkan adanya pengaturan yang menyangkut area good governance, good government, dan clean government. Urutan metodologi yang sesuai adalah :

Berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan Revisi Kemenkes Nomor 1457/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu di antara urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah Kabupaten yang telah mendukung program KIA tersebut adalah:

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Ranperda dilengkapi mekanisme pengendalian berdasarkan SPIP (PP 60 Tahun 2008). Mekanisme pengendalian yang sesuai antara lain dengan membuat:

Kebijakan publik menurut James A. Anderson, adalah:

Pernyataan yang benar tentang karakteristik kebijakan publik adalah:

Karakteristik kebijakan publik berdasarkan pada definisinya, antara lain adalah:

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat empat kebijakan pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yaitu kebijakan upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja. Kebijakan tentang ketenagakerjaan ini dikelompokkan ke dalam jenis:

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan baru dalam kebijakan tax holiday. Ketentuan baru dalam bentuk insentif perpajakan ini sekaligus meniadakan ketentuan lama yang dinilai belum maksimal mendorong investasi di Indonesia. Pada ketentuan terdahulu yang bisa mendapatkan tax holiday ini adalah Wajib Pajak (WP) baru. Sekarang diubah, yang mendapatkan tax holiday adalah penanaman modal baru. Sehingga perusahaan lama yang ada ekspansi, bisa mengajukan tax holiday untuk penanaman modal baru,” kata Direktur Jenderal Pajak melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Kebijakan ini dikelompokkan ke dalam jenis:

Senjata api yang kita ketahui selama ini adalah sebagai perlindungan terhadap kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Sejak tahun 2005,masyarakat sipil dilarang memiliki senjata api. Dalam pelaksanaannya untuk memiliki senjata api tersebut masyarakat sipil harus memiliki dan memperoleh izin kepemilikan senjata api dari Institusi Kepolisian yang berwenang. Kebijakan ini dikelompokkan ke dalam jenis:

Substantive policy

Korlantas Polri sudah mulai memberlakukan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan tol. Namun, kebijakan ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat. Termasuk mengenai ketidakadilan pembayaran pajak kendaraan yang dihitung secara tahunan, padahal mobil hanya digunakan selama enam bulan dalam setahun. Rektor Universitas Mercu Kembar mengatakan, kebijakan ganjil genap yang tengah diterapkan saat ini perlu dikaji kembali dari sisi pemungutan pajak. Rektor Universitas Mercu Kembar adalah aktor kebijakan publik termasuk dalam kategori:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan janjinya tentang pemangkasan tarif perusahaan menjadi 20%. Usulan Trump telah disetujui oleh Kongres dalam bentuk undang-undang (UU). Menteri Keuangan tetap memantau kebijakan yang dijalankan Trump. Sehingga Indonesia tetap terlindungi dari setiap efek yang dimungkinkan muncul. Pemerintah tetap akan mencoba melindungi kepentingan Indonesia dalam perubahan policy global ini sehingga kepentingan dari pemungutan pajak di Indonesia dan hak-hak untuk memungut pajak tidak tererosi dengan adanya perubahan kebijakan di negara lain. Menteri Keuangan adalah aktor kebijakan publik termasuk dalam kategori:

Korlantas Polri sudah mulai memberlakukan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan tol. Namun kebijakan ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat. Termasuk mengenai ketidakadilan pembayaran pajak kendaraan yang dihitung secara tahunan, padahal mobil hanya digunakan selama enam bulan dalam setahun. Rektor Universitas Mercu Kembar mengatakan, kebijakan ganjil genap yang tengah diterapkan saat ini perlu dikaji kembali dari sisi pemungutan pajak. Kajian akan dilaksanakan guna mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Tahapan proses kebijakan publik ini berada pada tahap:

Menteri Keuangan mengatakan akan mengejar penerimaan pajak tahun 2019 dengan memanfaatkan basis data yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Otoritas pajak akan memberikan data kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar kinerja pengumpulan penerimaan pajak lebih terorganisir dan tepat sasaran. Tahap ini adalah tahap yang paling krusial karena keberhasilan tahap selanjutnya tergantung pada keberhasilan tahap ini. Tahap ini disebut tahap:

Pemerintah secara resmi menerapkan kebijakan intervensi untuk beberapa barang komoditas pangan, demi menjaga stabilitas harga pangan menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran tahun 2019. Menteri Perdagangan mengatakan barang-barang yang telah diputuskan akan diintervensi diantaranya beras, daging, ayam, telur, minyak, dan gula. Menteri Perdagangan telah meminta auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan analisis kebijakan atas jenis barang yang akan diintervensi. Jenis penugasan yang dilakukan auditor intern tersebut di atas, adalah:

Pernyataan yang benar tentang perbedaan yang mendasar antara evaluasi dan analisis kebijakan, antara lain adalah:

Berdasarkan komponen “Waktu melaksanakan” maka pernyataan yang benar atas evaluasi atau analisis kebijakan publik adalah:

Menteri Keuangan memerintahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk melaksanakan analisis secara menyeluruh terkait dengan definisi masalah, penetapan agenda, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan atas kebijakan pajak secara menyeluruh dan matang untuk memberi kepastian kepada wajib pajak. Analisis kebijakan yang dilakukan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan menurut Hamdi (2014:126) berada pada tingkatan:

Evaluasi kebijakan publik ditentukan oleh pembuat kebijakan, sedangkan analisis kebijakan publik ditentukan oleh analis kebijakan. Perbedaan antara evaluasi dan analisis ini terdapat pada komponen:

Analis harus bisa mendefinisikan masalah yang diatasi dan kebijakan yang dipilih. Contoh definisi kebijakan adalah:

Salah satu program Kementerian Kesehatan adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Pada tahap awal GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan yaitu 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur, 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Teknis analisis kebijakan publik yang tepat untuk menganalisis kebijakan kesehatan ini adalah:

Dua sudut pandang dalam melakukan analisis kebijakan publik adalah pengaruh-pengaruh kebijakan yang dipelajari dan isu-isu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Dalam kegiatan atas pengaruh-pengaruh kebijakan publik terdapat tiga pengaruh/dimensi kebijakan terhadap masalah yang selama ini akan dipecahkan pada masyarakat target. Salah satu pengaruh/dimensi kebijakan publik adalah ‘keadilan’. Pertanyaan mendasar guna mendukung dimensi ‘keadilan’ ini adalah:

Tahapan pokok proses analisis kebijakan terdiri dari lima tahapan, yaitu persiapan analisis; pemilihan kriteria dan teknik analisis; penilaian pengendalian kebijakan; pelaksanaan analisis; dan pelaporan hasil analisis. Pada tahapan penilaian pengendalian kebijakan, analisis yang akan dilakukan seorang analis adalah:

Dalam Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sistem zonasi merupakan implementasi dari arahan Presiden mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Atas kebijakan ini dilakukan analisis secara sederhana dengan membandingkan berapa biaya dari kebijakan PPDB ini dengan manfaat yang bisa didapat dari penerapan kebijakan tersebut. Analisis kebijakan publik ini dikenal dengan:

Persoalan harga daging sapi di saat bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri terus menjadi polemik. Melambungnya harga daging menjadi fokus pemerintah untuk mengelolanya. Kementerian Perdagangan tengah mempertimbangkan impor daging sapi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga daging sapi di masyarakat. Pendekatan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kerangka analisis kebijakan publik yang disebut:

Untuk golongan pelanggan non subsidi, PLN menerapkan mekanisme tarif adjusment (penyesuaian tarif). Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2014. Tarif adjusment diberlakukan setiap bulan menyesuaikan 3 faktor, yaitu perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar, dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme tarif adjusment, harga listrik menyesuaikan kondisi pasar. Tarif dasar listrik non-subsidi per Maret 2018 adalah Rp1.467,28/kWh. Menurut Parsons (1995:32), kerangka keilmuan dalam melakukan analisis kebijakan tersebut di atas, disebut dengan:

Fenomena yang ada dalam tubuh partai politik (parpol) saat ini kebanyakan pengurus dan kadernya belum memaknai dengan baik tentang pentingnya “memahami ideologi partai”. Dalam membangun parpol modern, posisi ideologi partai tidak seharusnya hanya dijadikan pajangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, tetapi diaplikasikan dalam gerak langkah partai di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Parsons (1995:32), kerangka keilmuan dalam melakukan analisis kebijakan tersebut di atas, disebut dengan:

Pelakuusaha perhotelan dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sudah berancang-ancang untuk menaikkan tarif sewa kamar hotel. Diperkirakan, tarif akan naik pada kisaran 20 persen dari tarif sebelumnya. Sekretaris PHRI Kota ABC mengatakan kenaikan tarif tak bisa dihindari karena kenaikan BBM bersubsidi berimbas pada operasional hotel. Kebijakan tentang perhotelan sedang dikaji oleh Pemerintah Kota ABC. Kebijakan ini termasuk dalam jenis/kategori kebijakan publik:

Di Indonesia ketersediaan lahan kerap kali menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Padahal, percepatan pembangunan infrastruktur dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara secara signifikan. Oleh karena itu pemerintah mengubah aturan pelelangan konstruksi pembangunan jalan tol sebelum pembebasan lahan mencapai 75 persen. Hal ini dilakukan agar investor atau pemenang tender tak lagi menggunakan alasan terbatasnya lahan untuk kemudian menunda pembangunan jalan tol. Kebijakan ini termasuk dalam jenis/kategori kebijakan publik:

Dalam dimensi ilmu politik terdapat enam dimensi untuk melaksanakan analisis kebijakan publik yaitu tingkat efektivitas; pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan; keadilan; biaya; kelayakan dan tingkat penerimaannya. Pertanyaan mendasar guna mendukung dimensi “tingkat efektivitas” adalah:

Tahapan pokok dalam analisis kebijakan antara lain persiapan analisis. Yang mencakup kegiatan pemahaman hubungan sebab akibat. Pertanyaan mendasar dari kegiatan ini antara lain adalah:

Sejumlah organisasi kesehatan dan perlindungan konsumen di Indonesia mendesak Presiden menolak RUU Pertembakauan yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Analisis yang dilakukan pemerintah untuk masalah pertembakauan menggunakan pohon masalah dan melakukan identifikasi masalah dan faktor-faktor penyebab masalah. Teknik analisis kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah dikenal dengan sebutan:

Menurut Weimer dan Vining seorang/tim analis kebijakan atau personel yang melakukan analisis paling tidak harus memiliki lima keterampilan dasar. Salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang analis kebijakan adalah:

Para ahli kebijakan publik mempunyai berbagai pendapat tentang tahapan proses analisis kebijakan. Menurut Hamdi, proses analisis kebijakan publik terdiri dari empat langkah yaitu:

Dari pihak-pihak berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam aktor kebijakan publik yang ditunjuk secara resmi (appointed official) menurut Howlet dan Ramesh?

Dari pernyataan berikut manakah yang tidak termasuk ke dalam peran media massa dalam kebijakan publik?

Menurut Weimer dan Vining terdapat 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang analis kebijakan publik. Dari keterampilan berikut ini manakah yang termasuki kategori keterampilan teknis?

Pada saat suatu instansi pemerintah akan menganalisis sebuah kebijakan dengan menggunakan teknik Analisis SWOT, maka yang sebaiknya dilakukan adalah:

Dalam teknik Analisis SWOT, langkah awal dalam kebijakan publik terkait dengan rencana pembangunan bandara internasional di sebuah wilayah tertentu adalah menentukan:

Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan, manakah yang termasuk unsur kelemahan dalam teknik analisis SWOT:

Diantara kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dalam menetapkan sebuahkebijakan di bawah ini, manakah yang termasuk unsur ancaman dalam teknik analisis SWOT:

Kebijakan yang paling baik dalam analisis SWOT pada kuadaran W – O:

Proses voting dalam penetapan rancangan undang-undang yang dilakukan di gedung DPR untuk pengambilan suara terbanyak dalam mengambil keputusan atas alternatif-alternatif kebijakan yang dilakukan oleh para anggota legislatif, merupakan kejadian yang biasa terjadi pada tahapan?

Untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, pihak kementerian dan lembaga telah membuat beberapa alternatif kebijakan. Di samping itu beberapa lembaga swadaya masyarakat juga sudah mengusulkan alternatif kebijakan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak legislatif. Kegiatan tersebut dilakukan pada tahapan:

Manakah kondisi yang paling tepat yang dapat menyebabkan implementasi sebuah kebijakan dihentikan?

Manakah pernyataan yang tidak tepatterkait evaluasi kebijakan publik:

Manakah pernyataan yang paling tepat terkait analisis kebijakan publik:

Analisis kebijakan publik yang dilakukan secara menyeluruh terkait dengan definisi masalah, penetapan agenda, pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan, merupakan analisis kebijakan publik pada tingkatan?

Dari kegiatan-kegiatan berikut ini, manakah yang tidak lazim dilaksanakan pada tahapan implementasi sebuah kebijakan publik?

Pemerintah menerapkan uji coba kebijakan kendaraan ganjil genap di Tol Jakarta Cikampek, hal ini dilakukan dalam rangka mengurai kemacetan yang kerap terjadi di ruas tol tersebut. Termasuk tahapan kebijakan publik manakah hal tersebut?

Pemerintah Kota Gadog Sejahtera akan mengimplementasikan e-government. Masa manfaat dari implementasi e-government adalah 5 tahun. Diketahui hasil analisis kuantitatif atas proyeksi manfaat (benefit) dan kebutuhan biaya (cost) untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Dari analisis kuantitatif yang dilakukan, berapa Net Present Value dari kebijakan implementasi e-government pada Pemerintah Kota Gadog Sejahtera tersebut?

Pemerintah Kota Gadog Sejahtera akan mengimplementasikan e-government. Masa manfaat dari implementasi e-government adalah 5 tahun. Diketahui hasil analisis kuantitatif atas proyeksi manfaat (benefit) dan kebutuhan biaya (cost) untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat menggunakan perhitungan Net Present Value di atas, rencana kebijakan implementasi e-government pada Pemerintah Kota Gadog Sejahtera, berarti:

Pemerintah Kota Gadog Sejahtera akan mengimplementasikan e-government. Masa manfaat dari implementasi e-government adalah 5 tahun. Diketahui hasil analisis kuantitatif atas proyeksi manfaat (benefit) dan kebutuhan biaya (cost) untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Pilihlah mana pernyataan yang paling tepat terkait metode analisa atas rencana kebijakan yang dilakukan seperti pada informasi di atas?

Pemerintah Kota Gadog Sejahtera akan mengimplementasikan e-government. Masa manfaat dari implementasi e-government adalah 5 tahun. Diketahui hasil analisis kuantitatif atas proyeksi manfaat (benefit) dan kebutuhan biaya (cost) untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam implementasi kebijakan tersebut apabila terdapat pengurangan jumlah penggunaan kertas yang cukup besar dalam pelayanan karena beralih pada penggunaan teknologi informasi yang paperless. Maka berkurangnya belanja barang untuk pembelian kertas tersebut akan dianalisis sebagai?

Pemerintah Kota Gadog Sejahtera akan mengimplementasikan e-government. Masa manfaat dari implementasi e-government adalah 5 tahun. Diketahui hasil analisis kuantitatif atas proyeksi manfaat (benefit) dan kebutuhan biaya (cost) untuk implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Dari metode-metode berikut ini, manakah teknik yang paling tidak lazim digunakan dalam melakukan Teknik Analisis Biaya dan Manfaat atas suatu kebijakan?