Tidak ada peran perdana menteri dalam pemerintahan

Pergantian kabinet menjadi sering terjadi karena bergantung pada dukungan parlemen

Kabinet tidak perlu bertanggung jawab kepada DPR

Presiden memegang seluruh kekuasaan pemerintahan

DPR tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan

Situasi politik cenderung tidak stabil akibat sistem parlementer

Sistem pemerintahan berjalan sangat stabil

Presiden sering memberhentikan perdana menteri tanpa alasan

Pengendali penuh kebijakan ekonomi

Pemimpin partai politik mayoritas

Kepala negara yang tidak langsung memimpin kabinet

Kepala pemerintahan yang mengatur jalannya kabinet

Penguatan kekuasaan militer dalam politik

Penghapusan lembaga perwakilan rakyat

Pelaksanaan pemilu dan perubahan sistem kenegaraan

Pembatasan jumlah partai politik

Kekuasaan militer terlalu dominan dalam pemerintahan

Tidak adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat

Kabinet mudah jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen

Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat

Presiden ingin membatasi kekuasaan DPR

Sistem parlementer dianggap berhasil menjaga stabilitas

Sistem sebelumnya dinilai gagal menciptakan stabilitas politik

Indonesia akan kembali menjadi negara federal

Lokasi ibu kota negara

Peran partai politik dalam pemerintahan

Masa jabatan presiden

Jumlah kementerian dalam kabinet

Pemilu dilaksanakan setelah Indonesia menjadi negara maju

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan partisipasi luas dari berbagai partai politik

Pemerintah mengatur hasil pemilu demi menjaga stabilitas nasional

Pemilu hanya diikuti oleh satu partai besar sehingga tidak menimbulkan konflik

Lebih kuat karena memegang kekuasaan pemerintahan langsung

Hanya sebagai simbol negara

Lebih lemah karena dikontrol DPR

Sama saja seperti sebelumnya

Lebih memprioritaskan pembangunan militer daripada ekonomi

Menghentikan pembangunan karena kondisi perang

Sudah mulai menyusun rencana pembangunan nasional secara terarah

Menyerahkan perencanaan pembangunan kepada pihak asing

Menjadi dasar Indonesia bergabung dengan negara maju

Menjadi pedoman awal pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi nasional

Digunakan untuk kepentingan perdagangan luar negeri saja

Disusun sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda

Memusatkan pembangunan hanya di bidang militer

Menghentikan pembangunan ekonomi demi stabilitas politik

Mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertahanan negara secara bersamaan

Mengabaikan kesejahteraan masyarakat

Berkurangnya jumlah penduduk Indonesia

Meningkatnya hubungan dan mobilitas antardaerah

Menurunnya aktivitas perdagangan

Berpindahnya pusat pemerintahan ke luar Jawa

Kepentingan politik partai saja

Penguatan sektor militer

Kesejahteraan sosial masyarakat

Kepentingan negara asing

Hanya digunakan untuk kepentingan wisata

Mendukung mobilitas penduduk serta kepentingan pertahanan negara

Tidak berkaitan dengan pembangunan nasional

Dibangun untuk menggantikan semua pelabuhan laut

Pemilu pertama tahun 1955

Konferensi Asia Afrika

Dikeluarkannya Supersemar tahun 1966

Dekret Presiden 5 Juli 1959

Peningkatan kebebasan berpendapat

Penguatan peran partai politik

Stabilitas politik dan pemulihan ekonomi

Perluasan wilayah negara

Mempercepat pergantian presiden

Menjaga stabilitas nasional demi kelancaran pembangunan

Mengurangi peran militer dalam pemerintahan

Memberi kebebasan penuh kepada rakyat

Presiden hanya menjabat satu periode

Tidak ada lembaga perwakilan rakyat

Pemerintah menekankan stabilitas dan kontrol politik

Semua partai politik dibubarkan

Peningkatan kegiatan partai politik

Industrialisasi besar-besaran

Pemulihan stabilitas politik dan ekonomi

Perluasan kerja sama militer

Penghapusan pajak bagi seluruh rakyat

Inflasi meningkat hingga 600%

Penurunan tingkat inflasi secara signifikan pada akhir 1960-an

Penghentian bantuan luar negeri

Repelita

Dekrit

Supersemar

GBHN

Memenuhi kebutuhan dasar dan membangun infrastruktur, terutama pertanian

Mengembangkan industri teknologi tinggi

Mengurangi peran sektor pertanian

Memusatkan pembangunan di kota-kota besar

Stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan

Politik luar negeri bebas aktif, perdagangan bebas, dan investasi asing

Demokrasi, otonomi daerah, dan kebebasan pers

Industrialisasi, militerisasi, dan urbanisasi

Meningkatkan jumlah penduduk di kota besar

Menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga beban pembangunan sosial dapat lebih terkendali

Mengurangi jumlah tenaga kerja usia produktif

Membatasi hak masyarakat untuk berkeluarga

Memindahkan seluruh penduduk desa ke kota

Menghapus ketimpangan sosial secara instan

Mengurangi jumlah pulau di Indonesia

Menyebarkan penduduk ke daerah yang jarang penduduk sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru

Keduanya bertujuan menggantikan peran sektor pertanian tradisional sepenuhnya

Peningkatan keterampilan dasar penduduk mendukung penerapan teknologi pertanian yang lebih modern

Industrialisasi pertanian tidak membutuhkan sumber daya manusia terdidik

Pendidikan dasar hanya diperlukan untuk pegawai negeri

Penghentian pembangunan infrastruktur

Pengurangan jumlah industri nasional

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global

Perluasan lahan pertanian tradisional

Ketergantungan penuh pada impor barang jadi

Peralihan dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis industri dan teknologi

Pengurangan peran tenaga kerja terampil

Penghentian ekspor hasil industri

Menurunnya kebutuhan akan teknologi

Berkurangnya peran sektor jasa

Meningkatnya kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan global

Bertambahnya angka putus sekolah

Membatasi kegiatan ekonomi di luar Jawa

Menggantikan seluruh transportasi darat dengan laut

Mendukung pertumbuhan industri, perdagangan, dan konektivitas antardaerah

Mengurangi mobilitas penduduk

Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan hasil pembangunan

Menghapus semua bentuk kerja sama luar negeri

Mengurangi jumlah penduduk usia produktif

Menghentikan pembangunan sektor industri

Sistem Repelita dianggap tidak lagi relevan sejak awal

Indonesia telah mencapai seluruh target pembangunan

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang mengubah arah kebijakan pembangunan nasional

Tidak adanya dukungan dari lembaga internasional

Orde Lama menata politik–ekonomi pascakemerdekaan, Orde Baru memulihkan krisis dan menstabilkan ekonomi

Orde Lama fokus industri, Orde Baru fokus militer

Keduanya langsung fokus pada teknologi tinggi

Keduanya tidak memiliki rencana pembangunan

Pembangunan hanya berfokus pada sektor militer

Presiden tidak terlibat dalam pembangunan

Kebijakan pembangunan sering berubah sehingga kurang konsisten

Program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan

Semua keputusan harus melalui pemilu

Rakyat terlalu bebas mengkritik pemerintah

Pembangunan tidak membutuhkan stabilitas

Pembatasan kebebasan politik dapat mengurangi partisipasi dan kontrol masyarakat

Orde Lama lebih terencana dibanding Orde Baru

Orde Baru lebih menekankan perencanaan jangka panjang melalui tahapan pembangunan

Keduanya menolak bantuan luar negeri

Orde Lama tidak membangun infrastruktur

Indonesia sudah menjadi negara industri

Sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian

Pemerintah ingin mengurangi produksi pangan

Sektor pertanian tidak penting bagi ekonomi

Pertumbuhan ekonomi otomatis menjamin pemerataan

Pemerataan lebih mudah dicapai daripada pertumbuhan

Pembangunan ekonomi perlu diimbangi kebijakan sosial agar hasilnya merata

Kesenjangan sosial tidak berhubungan dengan kebijakan pembangunan