Font size
WorksheetsPersiapan TWK 3
Total questions: 99
Worksheet time: 50mins
Keputusan PPKI mempertahankan UUD 1945 tanpa perubahan mendasar menunjukkan bahwa PPKI berfungsi sebagai …
Alat Jepang
Badan legislatif sementara
Lembaga transisi kedaulatan
Panitia teknis hukum
Perwakilan golongan tua
Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI memiliki implikasi konstitusional bahwa …
Kedaulatan berada di tangan presiden
Negara Indonesia berdiri secara hukum
Pemerintahan bersifat militer
Sistem federal diterapkan
Kekuasaan berada di PPKI
Perubahan redaksi sila pertama Piagam Jakarta mencerminkan …
Tekanan Jepang
Dominasi Islam
Kompromi kebangsaan
Kemenangan nasionalis
Sekularisasi negara
Proklamasi 17 Agustus 1945 secara yuridis berarti …
Akhir penjajahan de facto
Awal diplomasi internasional
Lahirnya negara berdaulat
Pengakuan PBB
Awal revolusi sosial
Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan adanya konflik …
Pemuda vs Jepang
Golongan tua vs Belanda
Strategi revolusi vs diplomasi
Sipil vs militer
Nasionalis vs agama
Kalimat proklamasi "atas nama bangsa Indonesia" mengandung makna …
Mandat PPKI
Mandat rakyat
Mandat Jepang
Mandat internasional
Mandat presiden
PPKI dapat dianggap representatif meskipun dibentuk Jepang karena …
Disahkan Belanda
Anggotanya nasionalis
Bertindak independen
Bersifat darurat
Bersifat sementara
Makna revolusioner proklamasi terletak pada …
Teksnya
Tokohnya
Konsekuensi politik dan hukum
Tempat pelaksanaan
Waktu pelaksanaan
Penolakan golongan pemuda terhadap PPKI didasarkan pada …
Asal pembentukan
Jumlah anggota
Ideologi
Struktur organisasi
Usia anggota
Proklamasi bukan hadiah Jepang karena …
Jepang kalah perang
Dilakukan tanpa persetujuan Jepang
Jepang membubarkan PPKI
Jepang mengakui Indonesia
Jepang membantu diplomasi
PPKI berbeda dengan BPUPKI karena …
Jumlah anggota
Wewenang merumuskan dasar negara
Fungsi eksekutif dan legislatif
Tujuan kemerdekaan
Asal pembentukan
Proklamasi memiliki arti internasional karena …
Diumumkan luas
Disiarkan radio
Menjadi dasar pengakuan de jure
Dihadiri diplomat asing
Dicatat PBB
Makna "pemindahan kekuasaan" dalam proklamasi adalah …
Jepang ke PPKI
Jepang ke Belanda
Kolonial ke bangsa Indonesia
PPKI ke presiden
Rakyat ke pemerintah
PPKI berfungsi sebagai lembaga …
Yudikatif
Eksekutif
Legislatif
Kuasi-konstituen
Administratif
Keputusan PPKI membentuk KNIP menunjukkan bahwa …
Presiden tidak absolut
Demokrasi parlementer diterapkan
Sistem federal dibentuk
MPR sudah ada
Kekuasaan presiden dibatasi UUD
Agresi Militer Belanda I melanggar Perjanjian Linggarjati karena …
Tidak disetujui PBB
Menyerang wilayah RI
Menguasai Irian Barat
Menghapus RIS
Menangkap presiden
Tujuan utama Belanda membentuk negara federal adalah …
Demokratisasi
Stabilitas wilayah
Memecah kekuatan RI
Perlindungan HAM
Otonomi daerah
Keterlibatan PBB dalam konflik Indonesia-Belanda menunjukkan bahwa konflik tersebut bersifat …
Regional
Domestik
Internasional
Kolonial biasa
Ideologis
Perjanjian Renville merugikan Indonesia karena …
Kehilangan wilayah strategis
Kehilangan pengakuan
Kehilangan kedaulatan
Kehilangan presiden
Kehilangan tentara
Konferensi Meja Bundar menghasilkan …
Pengakuan de facto
Pengakuan de jure
Pembentukan negara kesatuan
Pembubaran RIS
Kembalinya Belanda
Jepang membentuk PETA dengan tujuan utama …
Membantu kemerdekaan
Menyiapkan tentara R
Jepang membentuk PETA dengan tujuan utama …
Membantu kemerdekaan
Menyiapkan tentara RI
Kepentingan perang Jepang
Menjaga stabilitas
Pendidikan militer
Dampak positif pendudukan Jepang bagi Indonesia adalah …
Kemerdekaan langsung
Penguatan nasionalisme
Stabilitas ekonomi
Perlindungan HAM
Demokrasi
Perlawanan terhadap Jepang berbeda dengan Belanda karena …
Jepang lebih keras
Jepang sesama Asia
Jepang melarang organisasi
Jepang menjanjikan kemerdekaan
Jepang kalah perang
RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi karena …
Tidak demokratis
Bentukan Belanda
Menghilangkan kedaulatan
Tidak efektif
Bertentangan HAM
Pengakuan kedaulatan tanpa Irian Barat menunjukkan bahwa …
Indonesia lemah
Diplomasi belum optimal
Belanda jujur
PBB netral
RIS stabil
Konflik bersenjata pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa …
Proklamasi simbolik
Kemerdekaan harus dipertahankan
Diplomasi gagal
Militer dominan
Negara belum ada
Jepang menggunakan propaganda "Asia Timur Raya" untuk …
Membangun Asia
Menarik simpati rakyat
Membebaskan koloni
Membentuk negara baru
Menghapus Barat
Belanda menolak kedaulatan RI karena menganggap …
RI negara boneka
RI belum siap
RI bagian Hindia Belanda
RI tidak sah
RI buatan Jepang
Agresi Belanda II memicu simpati dunia karena …
Presiden ditangkap
Ibu kota dipindah
RI tetap berfungsi
Gerilya efektif
PBB turun tangan
Konflik Indonesia-Belanda berakhir secara hukum melalui …
Linggarjati
Renville
KMB
UNCI
RIS
Pemilu 1955 gagal menciptakan stabilitas karena …
Partisipasi rendah
Multipartai ekstrem
Presiden kuat
Sistem presidensial
Militer dominan
Konstituante gagal menyusun UUD karena …
Tekanan militer
Perbedaan ideologi
Intervensi presiden
Kurang waktu
Kurang ahli
Dekret Presiden 5 Juli 1959 secara konstitusional bersifat …
Legal formal
Inkostitusional namun diterima
Amandemen UUD
Peraturan presiden
Kudeta
Dampak utama Dekret Presiden adalah …
Demokrasi liberal
Demokrasi terpimpin
Demokrasi parlementer
Negara federal
Otonomi daerah
KNIP berubah fungsi menjadi legislatif karena …
Amanat UUD
Kondisi darurat
Tekanan partai
Ketidakstabilan politik
Keputusan presiden
Kondisi ekonomi awal kemerdekaan ditandai oleh …
Inflasi tinggi
Surplus anggaran
Investasi asing
Stabilitas
Industri kuat
Maklumat X menunjukkan bahwa …
Presiden absolut
Sistem parlementer diterapkan
UUD diabaikan
Militer dominan
RIS dibentuk
Demokrasi liberal gagal karena …
Terlalu otoriter
Terlalu bebas
Tidak sesuai kepribadian bangsa
Ditolak rakyat
Tidak demokratis
Dekret Presiden diterima rakyat karena …
Legitimasi militer
Dukungan asing
Kebutuhan stabilitas
Tekanan ekonomi
Kekuasaan presiden
Masa awal kemerdekaan ditandai konflik internal karena …
Ideologi tunggal
Lemahnya pemerintahan
Campur tangan asing
Wilayah luas
Budaya majemuk
Pemilu 1955 dianggap demokratis karena …
Cepat
Murah
Jujur dan adil
Mayoritas mutlak
Tanpa konflik
Dampak politik Dekret Presiden adalah …
DPR kuat
Presiden dominan
Partai dominan
Militer netral
Pers bebas
Demokrasi terpimpin bertentangan dengan UUD karena …
Presiden absolut
Tidak ada pemilu
Kekuasaan terpusat
Militer kuat
Pers dibat
Demokrasi terpimpin bertentangan dengan UUD karena …
Presiden absolut
Tidak ada pemilu
Kekuasaan terpusat
Militer kuat
Pers dibatasi
Kondisi pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa …
Negara stabil
Kemerdekaan final
Transisi panjang
Sistem matang
Pemerintah kuat
Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat karena …
Dipilih elit
Menghasilkan presiden
Rakyat menentukan wakil
Wajib negara
Formalitas
Orde Baru menekankan stabilitas dengan konsekuensi …
Demokrasi kuat
HAM terjamin
Pembatasan politik
Kesejahteraan merata
Pers bebas
Dwifungsi ABRI bertentangan dengan prinsip …
Efektivitas
Demokrasi
Stabilitas
Nasionalisme
Keamanan
Kejatuhan Orde Baru dipicu oleh …
Globalisasi
Krisis moneter
Pemilu
Intervensi asing
Kudeta
Reformasi menuntut perubahan utama dalam …
Ideologi
Konstitusi
Wilayah
Sistem ekonomi global
Politik luar negeri
Politik luar negeri bebas aktif berarti …
Netral pasif
Tidak berpihak dan berperan aktif
Mengikuti blok
Isolasionis
Pro-Barat
Indonesia aktif di PBB karena …
Tekanan global
Kepentingan nasional
Amanat konstitusi
Ekonomi
Militer
Perbedaan Orde Baru dan Reformasi terletak pada …
Ideologi
Sistem pemerintahan
Supremasi hukum
Wilayah
Konstitusi dasar
Reformasi melahirkan amandemen UUD karena …
UUD tidak sah
Kebutuhan demokratisasi
Tekanan asing
Krisis ekonomi
Konflik ideologi
Politik luar negeri Indonesia mencerminkan …
Nasionalisme sempit
Realisme
Idealisme konstitusional
Liberalisme
Isolasi
ASEAN bagi Indonesia penting untuk …
Dominasi kawasan
Stabilitas regional
Perluasan wilayah
Blok militer
Kepentingan ideologi
Reformasi memperkuat HAM dengan cara …
Sensor
Amandemen UUD
Militerisasi
Kekuasaan presiden
Pembatasan pers
Orde Baru berhasil di bidang ekonomi namun gagal dalam …
Pembangunan
Stabilitas
Demokrasi dan HAM
Pendidikan
Infrastruktur
Politik luar negeri bebas aktif bersifat …
Tetap dan kaku
Dinamis sesuai kepentingan nasional
Ideologis
Netral absolut
Regional
Reformasi menolak kekuasaan absolut karena …
Tidak efisien
Bertentangan HAM
Bertentangan demokrasi
Bertentangan UUD
Semua benar
Hubungan internasional Indonesia berlandaskan pada …
Kekuatan
Kepentingan ekonomi
Perdamaian dunia
Ideologi asing
Blok politik
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diamandemen karena …
Bersifat hukum biasa
Memuat cita-cita bangsa
Tidak relevan
Teknis
Mudah diubah
Amandemen UUD memperkuat prinsip …
Kekuasaan presiden
Supremasi hukum
Sentralisasi
Negara otoriter
Federalisme
Pasal HAM dimasukkan hasil amandemen karena …
Tekanan asing
Tuntutan reformasi
Amanat Pembukaan
Kepentingan elit
Globalisasi
MA berwenang …
Menguji UU
Menguji UUD
Mengadili tingkat kasasi
Mengawasi presiden
Menyusun UU
MK berfungsi sebagai …
Pengadilan tertinggi
Penjaga konstitusi
Lembaga legislatif
Auditor negara
Penegak HAM
KY dibentuk untuk …
Mengadili hakim
Mengawasi perilaku hakim
Membuat UU
Menguji UU
Mengelola anggaran
BPK berfungsi untuk …
Menyusun APBN
Melaksanakan APBN
Mengawasi keuangan negara
Menetapkan pajak
Mengelola utang
APBN disahkan oleh …
Presiden
DPR
BPK
MA
MK
APBN mencerminkan fungsi negara sebagai …
Penjaga keamanan
Regulat
APBN disahkan oleh …
Presiden
DPR
BPK
MA
MK
APBN mencerminkan fungsi negara sebagai …
Penjaga keamanan
Regulator ekonomi
Pelayan publik
Semua benar
Pemerintah pusat
Lembaga negara pasca amandemen bersifat …
Hirarkis
Sejajar
Presiden tertinggi
MPR tertinggi
Tidak setara
DPD dibentuk untuk …
Menggantikan DPR
Representasi daerah
Membuat UUD
Mengawasi presiden
Mengadili
Perubahan UUD bertujuan untuk …
Mengganti ideologi
Memperkuat demokrasi
Memusatkan kekuasaan
Menghapus presiden
Menghilangkan MPR
MPR pasca amandemen berwenang …
Membuat UU
Menetapkan presiden seumur hidup
Melantik presiden
Menjalankan pemerintahan
Menguji UU
Sistem checks and balances bertujuan untuk …
Efisiensi
Stabilitas
Mencegah kekuasaan absolut
Dominasi lembaga
Sentralisasi
Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka berarti …
Bebas hukum
Bebas intervensi
Bebas kritik
Bebas tanggung jawab
Bebas negara
UUD bersifat rigid berarti …
Mudah diubah
Sulit diubah
Tidak tertulis
Fleksibel
Sementara
Hubungan HAM dan negara hukum terletak pada …
Kekuasaan
Supremasi hukum
Kekuatan militer
Mayoritas
Stabilitas
Amandemen UUD dilakukan melalui …
Presiden
DPR
MPR
MK
KY
APBN defisit berarti …
Surplus
Pendapatan < belanja
Pendapatan = belanja
Tidak sah
Salah hitung
Fungsi pengawasan DPR terhadap APBN dilakukan melalui …
Audit
Pembahasan
Persetujuan
Evaluasi kebijakan
BPK
MK memutus sengketa hasil pemilu karena …
Netral
Konstitusional
Yudisial
Independen
Semua benar
KY tidak boleh mencampuri teknis yudisial karena …
Hakim bebas
Pisah kekuasaan
Etika berbeda hukum
Amanat UUD
Semua benar
BPK bersifat independen agar …
Cepat
Objektif
Efisien
Murah
Tertutup
Lembaga negara pasca amandemen tidak hierarkis karena …
Semua setara
Prinsip checks and balances
Demokrasi
HAM
Otonomi
Inti perubahan UUD 1945 adalah …
Ideologi
Struktur negara
Pembatasan kekuasaan
Wilayah
Sistem ekonomi
HAM dalam UUD bersifat …
Relatif
Mutlak
Dijamin dan dibatasi hukum
Opsional
Formal
APBN sebagai instrumen politik berarti …
Alat kekuasaan
Cerminan prioritas negara
Formalitas
Administrasi
Teknis
MA dan MK dibedakan karena …
Tingkatan
Fungsi konstitusional
Usia
Wilayah
Anggaran
Lembaga negara independen dibentuk untuk …
Mempercepat kerja
Menjaga netralitas
Memperkuat presiden
Sentralisasi
Stabilitas politik
BPK bertanggung jawab kepada …
Presiden
DPR
MPR
MA
MK
Amandemen tidak mengubah bentuk negara karena …
Tekanan asing
Kesepakatan politik
Amanat Pembukaan
Sejarah
Wilayah
Fungsi anggaran DPR mencerminkan …
Eksekutif
Legislatif
Pengawasan
Yudikatif
Administratif
HAM tidak boleh dikurangi kecuali …
Keadaan darurat
Diatur undang-undang
Demi kepentingan umum
Hak tertentu
Semua benar
Lembaga negara yang menguji UU terhadap UUD adalah …
MA
MK
DPR
KY
BPK
Esensi negara hukum Indonesia adalah …
Kekuasaan
Ketertiban
Supremasi hukum berkeadilan
Stabilitas
Kepatuhan mutlak
