Peraturan Perundang-Undangan Nasional di Indonesia

Front

Apa pengertian peraturan perundang-undangan nasional menurut UUD 1945?

Back

Peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Front

Apa yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia?

Back

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Front

Apa yang ditegaskan dalam pasal 22 Ayat A UUD 1945?

Back

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Front

Sebutkan prinsip-prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia!

Back

1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Front

Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011!

Back

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Front

Apa saja asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5?

Back

1. Kejelasan Tujuan 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan

Front

Sebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan yang harus mencerminkan asas menurut Pasal 6!

Back

1. Pengayoman 2. Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kekeluargaan 5. Kenusantaraan 6. Bhinneka Tunggal Ika 7. Keadilan 8. Kesamaan kedudukan 9. Ketertiban dan Kepastian hukum 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Front

Apa yang dimaksud dengan asas legalitas dalam hukum?

Back

Asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam undang-undang.

Front

Sebutkan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan!

Back

1. Mewujudkan kepastian hukum 2. Melindungi hak asasi manusia 3. Menciptakan keadilan sosial 4. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Front

Apa yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 mengenai hak asasi manusia?

Back

Pasal 28 UUD 1945 mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.