Review Materi BAB 2

Review Materi BAB 2

Pokok pikiran pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Multiple Choice

SOAL: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Disebut Pokok pikiran . . .

• persatuan

• keadilan sosial

• ketuhanan

• kerakyatan

Poko pikiran pembukaan UUD ada 4:

1. Pokok pikiran pertama disebut pokok pikiran persatuan (sesuai dengan sila ketiga)
2. Pokok pikiran kedua disebut pokok pikirn keadilan sosial (sesuai sila kelima pancasila)
3. pokok pikiran ketiga: Pokok pikiran kedaulatan rakyat (sila ke 4)
4. Pokok pikiran ke empat: Pokok pikiran ketuhanan (sila ke 1 dan ke 2)

Multiple Select

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan). Isi pokok pikiran ke

• satu

• dua

• tiga

• empat

Semua pokok pikiran dalam pembukaan UUD tersebut sebenarnya adalah penjabaran nilai-nilai dalam sila pancasila

Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD NRI Tahun 1945

• penjelasan UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “ Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Reichsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.” Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. 

Multiple Choice

Karena pokok pikiran merupakan sumber hukum tertinggi, maka harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Betul atau salah?

• Betul

• salah

Multiple Choice

Maksud dari pernyataan pokok pikiran merupakan sumber hukum tertinggi, maka harus dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya adalah . . . .

• setiap UU yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan pokok pikiran pembukaan UUD 1945

• Peraturan perundanga-undangan tidak harus mengikuti pokok pikiran UUD 1945

• Poko pikiran pembukaan UUD 1945 cukup dijadikan jargon saja tidak perlu diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disamping memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, berisikan pula dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa.

• 
  

Menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur, tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Multiple Choice

Poko pikiran pembukaan UUD 1945 boleh diubah oleh MPR. Benar atau salah?

• Salah. Pembukaan UUD tidak boleh dirubah. Hanya batang tubuh atau pasal-pasal tertentu yg boleh dirubah

• Betul. Pokok pikiran boleh dirubah

Salah satu cara bersikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945 adalah dengan cara tidak merubahnya dan dengan cara melaksanakannya dalam tindakan nyata dalam kehidupa bermasayrakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari

Multiple Choice

Beikut contoh penerapan pokok pikiran ke dua dalam kehidupan di sekolah adalah . . .

• memperlakukan semua siswa secara adil

• menyayangi saudara kandung

• melakukan tindakan melawan guru

Multiple Choice

Contoh tindakan pelaksanaan pokok pikiran ke 1 di lingkungan keluarga . . . .

• Menyayangi saudara

• kerjabakti bersama warga kelurahan

• memilih dalam pemilu

• membully teman

Multiple Choice

contoh pelaksanaan pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah

• memilih dalam pemilu bagi yang sudah memenuhi syarat

• memilih osis

• menghormati orang lain yang sedang

• mementingkan kelompok sendiri

Multiple Choice

Undang-undang yang dibuat tidak boleh mengandung unsur hanya mementingkan dan menguntungkan kelompok tertentu secara ekonomi. Hal ini karena akan bertentangan dengan pokok pikiran terutama pokok pikiran ke . . .

• dua

• tiga

• lima