Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial

Upaya Mengatasi Ketimpangan Sosial

Amalan Tapi Sia-Sia

Q.S Al-Furqon Ayat 23

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا 

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.

Makna Ayat

• Pemandangan apa yang lebih menyedihkan selain hamba yang datang di hari kiamat, lalu melihat amalannya dijadikan debu berterbangan di depan kedua matanya?

  Jika tidak bisa ikhlas karena Allah dalam amalmu,

  maka tak perlu engkau lelahkan badanmu.

  
  

Penyebab amalan menjadi sia-sia

• Ujub terhadap diri sendiri: kagum atas pencapaian ibadah ritual, akademik, social, dan lain-lain, sehingga cenderung meremehkan orang lain
• Menyebut kebaikan di masa lalu: hal ini termasuk jika bersedekah menyakiti hati orang yang menerimanya.
• Riya dan sum’ah (ingin di lihat oleh orang lain): beramal hanya karena kepentingan duniawi atau pribadi. Ingin dipuji atau dihormati sebagai orang baik, bukan karena mengharap ridho Allah SWT.

Multiple Choice

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan sosial ini?

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah

• Masyarakat

• Pemerintah & masyarakat

Upaya mengatasi ketimpangan sosial

adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

GO atau goverment organization dan NGO alias Non-goverment organization memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengatasi permasalahan sosial, termasuk ketimpangan sosial.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan yaitu mengidentifikasi apa yang menyebabkan timbulnya ketimpangan social 

Langkah identifikasi

• Menentukan masalah yang akan dicari solusinya

• Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya masalah

• Mencari beberapa alternatif solusi

• Memilah masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pelaksanaan yang sudah berjalan

• Kebijakan Pemerintah

• Bank Dunia

• Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD)

• Swadaya masyarakat (CSR)

Kebijakan Pemerintah

• Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial telah tertuang dalam

  
  

• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2

• UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 dan 2

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

• UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Multiple Choice

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Kebijakan Pemerintah

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 & 2

UU No. 39 Tahun 1999 HAM

UU No. 11 Tahun 2009 Kessos

Open Ended

Ada yang tahu perbedaan KIS dengan BPJS Kesehatan?

Bank Dunia

Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal.

Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan dan kemiskinan, dengan cara meminjamkan dana kepada negara-negara berkembang.

Apa yang Bank Dunia lakukan?

• menciptakan lapangan kerja

• merancang program jaminan sosial yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan

• memungut pajak dengan benar dan memastikan belanja pemerintah lebih berpihak pada masyarakat miskin

• meluncurkan program pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat yang terpinggirkan

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD)

Melakukan pemerataan yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, dan sebagainya.

Swadaya masyarakat

Apa maksudnya ya????

Open Ended

Berikan satu contoh swadaya masyarakat!

Program Pemberdayaan

• Sekolah untuk anak jalanan

• Rumah singgah