Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Ta

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara adalah sebagai berikut.

• MPR

• PRESIDEN

• DPR

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

a. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.

b. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PRESIDEN

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.

• 1) Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan

  Pasal 20)

• 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))

• 3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara

  (Pasal 10)

  
  

• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

  negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)

• Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

• Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan

  pertimbangan DPR (Pasal 13)

• Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

  MA (Pasal 14 ayat (1))

• Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

  DPR (Pasal 14 ayat (2))

• Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)

• Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan

  pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)

• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)

• Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

• 
  

DPR

a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun

1945).

b. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

c. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan

pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

d. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/

pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945)

Badan Pemeriksa Keuangan

a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

Mahkamah Agung (MA)

a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

b. MA membawahi peradilan di Indonesia

c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :

1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI

Tahun 1945

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

3) Memutus pembubaran partai politik.

• 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD

  NRI Tahun 1945

• 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran

  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2)

  UUD NRI Tahun 1945).

  
  

Komisi Yudisial (KY)

a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu

dari setiap provinsi.

b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.

c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).

d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah

Open Ended

Naaah, sampai disini, apakah kalian mengerti tentang "Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945"

Poll

Jika sudah mengerti, manakah lembaga negara ini yang bertugas mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945

Open Ended

BPK singkatan dari...

Multiple Choice

Manakah di bawah ini yang merupakan tugas dari Mahkamah Agung?

• melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara

• memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

• kekuasaan merdeka untuk

  menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan