MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bersama Ibu Rika Sesti Fauzi

MENGAPA HARUS ADA PERATURAN

 DALAM PERGAULAN MANUSIA?

----à dengan adanya peraturan akan terwujud kehidupan masyarakat yang tertib, teratur dan tenteram.

Terdapat berbagai jenis peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki hierarki (tingkatan) mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi.

A. MAKNA TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sikap dan perilaku baik warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku dalam negara.

.

òUntuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah bersama-sama DPR membuat berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang dan perpu.

Produk hukum tersebut untuk mengatur semua aktivitas kehidupan berbangsa supaya tertib, damai, adil, sejahtera

1.Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

• òMenurut UU No 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah :

  peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang   mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

ARTI PENTING PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1.MENCIPTAKAN KETERTIBAN HIDUP BERMASYARAKAT

2. MENCIPTAKAN KETERTIBAN HIDUP BERNEGARA

3.MENCIPTAKAN KEADILAN

4.MEMBUKTIKAN NEGARA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN)

2. Landasan Pembentukan peraturan perundang-undangan :

• 
  

  a. Landasan filosofis artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus dapat pembenaran secara filosofis dan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat.

  B. Landasan Sosiologis artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat

  c. Landasan yuridis artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan hukum atau dasar hukum/legalitas yang terdapat ketentuan yang lebih tinggi.

3. JENIS / HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

• a.UUD 1945

  b.Ketetapan MPR

  c.Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

  d.Peraturan Pemerintah (PP)

  e.Peraturan Presiden (PERPRES)

  f.Peraturan Daerah Provinsi (PERDA PROVINSI)

  g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ( PERDA KABUPATEN/KOTA)

  
  

Multiple Choice

Berikut yang bukan termasuk manfaat dibuatnya sebuah peraturan adalah

• agar rakyat takut pada polisi

• untuk mengurangi tindak kejahatan

• agar kehidupan dapat berjalan tertib

• agar seseorang dapat berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan

Multiple Choice

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum/legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi disebut landasan ..

• filosofis

• konstitusional

• sosiologis

• yuridis

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang menempati urutan terendah di Indonesia adalah ..

• Ketetapan MPR

• Peraturan Daerah provinsi

• Peraturan daerah kabupaten/kota

• peraturan pemerintah

Multiple Choice

Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan sikap menaati peraturan perundang-undangan dilingkungan masyarakat adalah ..

• menjaga nama baik masyarakat

• selalu berbuat onar

• menghormati tata cara adat kebiasaan setempat

• peduli terhadap aturan yang berlaku dimasyarakat

Multiple Choice

wujud menaati peraturan perundang-undangan yang paling tepat adalah..

• tidak berbuat kericuhan

• mendukung upaya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru

• selalu tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku di masyarakat

• selalu aktif memprotes kebijakan yang dirasakan tidak memihak rakyat kecil