Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

• Kejelasan tujuan

• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

• Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

• Dapat dilaksanakan

• . Kedayagunaan dan kehasilgunaan

• Kejelasan rumusan 

• Keterbukaan 

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945

Lanjutan ......

• Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

• Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. 

• Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD

• Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya

• Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

• Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

• Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. 

• Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis.

• Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. 

• Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

•  Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang memiliki kedudukan yang sederajat

Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut.

• DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 

• Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.

• Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undangundang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

4. Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya

• Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk Melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

• 
  

5.Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

• 
  

6. Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. P

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...

• UU dan Perpu

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Daerah Provinsi

Multiple Choice

Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...

• sumber dari perundang-undangan

• norma dasar dan pertama

• kaidah negara yang fundamental

• sumber hukum tertinggi

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Pengganti Undang-undang

• Peraturan Daerah Provinsi

• Undang-undang

Multiple Choice

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...

• Undang-undang

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah kabupaten/kota

Multiple Choice

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

• BPUPKI

• KNPI

• PPKI

• MPR

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut merupakan asas . . . .

• Kejelasan tujuan

• Kelembagaan

• Kedayagunaan

• Keterbukaan

Multiple Choice

Landasan Peraturan Perundang-Undangan nasional ditegaskan dalam . . . .

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Multiple Choice

Peraturan Presiden berkedudukan setingkat dibawah . . . .

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan daerah provinsi

Multiple Choice

Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan . . . .

• Presiden

• Menteri dalam negeri

• Ketua DPR

• Ketua MPR

Multiple Choice

Hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang paling tinggi adalah . . . .

• UUD NRI Tahun 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden