DAERAH DALAM KERANGKA NKRI

DAERAH DALAM KERANGKA NKRI

ZURIAH ARITA LUBIS, S.Pd

SMP Negeri 1 Barumun Tengah

KOMPETENSI DASAR

1.6 Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

2.6 Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6 Memahami karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.6 Memahami karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi tentang ’ Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’, diharapkan peserta didik mampu :

- Mendeskripsikan perjuangan menuju NKRI.

- Menganalisis peran pejuang di daerah dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TUJUAN OTONOMI DAERAH

• Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.

• Pengembangan kehidupan demokrasi.

• Peradilan nasional.

• Wilayah yang adil.

• Pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam integritas urutan Republik.

• Mendorong pemberdayaan masyarakat.

• Foster inisiatif dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

1. Memaknai Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Memahami keberadaan derah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. 

Intisari dari pasal 18 UUD 1945

1.   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)]

2.   Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)] anggota DPRD dipilih melalui pemilu[Pasal 18 (3)]

3.   Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (4).

4.   Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (UU RI No.32/2004 pasal 56 ayat (5).

5.   Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)]

Berdasarkan isi pasal 18 di atas dapat kita sarikan sebagai berikut

1.   Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang (Provinsi  dan Kabupaten/ kota;

2.   Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

3.   Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;

4.   Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis;

5.   Kepala daerah dipilih secara demokratis;

6.   Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

 

2. Peran Daerah dalam Perjuangan Kemerdekaan

Kondisi kemiskinan, penderitaan dan keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan telah mendorong dan melahirkan putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk mengabadikan semangat perjuangan putra-putri bangsa, pemerintah telah menetapkan para pejuang sebagai pahlawan bangsa seperti Sultan Iskandar Muda, Tjut Nyak Dien (Aceh), Si Singa Mangaraja (Batak- Sumatra Utara), Imam Bonjol (Minangkabau-Sumatra Barat), Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), Sultan Agung (Jawa Tengah), Untung Suropati (Jawa Timur), Jalantik (Bali), Anak Agung Gede (lombok), Pangeran Antasari (Kalimantan), Sultan Hasanudin (Makasar Sulawesi Selatan), Pattimura (Ambon- Maluku) dan sebagainya.

Ditilik dari sisi ketahanan nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut :

1.   Pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah-belahan terhadap rakyat (devide et impera)

2.   Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial

3.   Para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata tehnologi/fisik (SISTEK) maupun sistem senjata sosial/psikologi (SISSOS).

4.   Pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat (politicking ; politik curang) melalui janji-janji perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang

Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

PETA INDONESIA

Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste

Kuis/Evaluasi

- Pilihlah jawaban yang paling benar diantara

pilihan jawaban yang diberikan.

- Selamat bekerja.

Multiple Select

Secara sederhana, sistem otonomi daerah maksudnya adalah….

• Pembatalan pemberian hak kebebasan kepada daerah

• Pemberian hak terbatas kepada daerah untuk berpisah dari negara

• Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing

• Penerapan sistem pemerintahan yang mewajibkan daerah untuk mengikuti aturan dari pusat

Multiple Choice

Kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Pemerintah Daerah

Multiple Select

Teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Moch. Hatta atas nama...

• Presiden

• Negara kesatuan

• Rakyat Indonesia

• Bangsa Indonesia

Multiple Select

Teks proklamasi dibacakan oleh...

• Ir. Soekarno

• Drs . Moch. Hatta

• Mr. Soepomo

• Achmad Soebardjo

Multiple Choice

Pancasila dan UUD 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan diantaranya

• Pembukaan UUD 1945 alinea IV

• sila ke - 4 Pancasila

• Pembukaan UUD 1945 alinea III

• sila ke - 2 Pancasila

Multiple Choice

Berikut ini yang termasuk kedalam makna Proklamasi Kemerdekaan, kecuali...

• Akhir penjajahan kaum kolonialisbagi bangsa Indonesia

• Pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah

• berakhirnya hukum kolinial dan digantikan dengan tata hukum nasional

• Tidak memberikan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat mandiri