INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

Sisi negatif :  zaman kabinet silih berganti, zaman yang melalaikan pembangunan berencana

Sisi positif : sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi

DEMOKRASI PARLEMENTER

Ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional terganggu. Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

• KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

• KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

• KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

• KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

• KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

• KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

• KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

• Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri.

• Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar

• Keberhasilan : Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional; Indonesia masuk PBB ;

• Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya

KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

• Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI

• Pencapaian : Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Kabinet Natsir

• Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif.

KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

• 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur.

• Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya

• Keberhasilan :Memperketat impor, Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil, Menekan pengeluaran pemerintah

• Berakhirnya kekuasaan kabinet : Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

• Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan koalisi antara PNI dan NU. Sedangkan, Masyumi menjadi partai oposisi.

• Keberhasilan: Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955; Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

•  Berakhirnya kekuasaan kabinet: NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden

  
  

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

• Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatir kabinet.

• Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hamper merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai (partai oposisi: PNI dan partai lainnya)

• Keberhasilan: Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955; Pemberantasan korupsi 

• Kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu

KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

• Ali Sastroamidjoyo diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet yang terbentuk merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU dengan dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo

• Hasil: Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB pada tanggal 3 Mei 1956.

• Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957

KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

• Kabinet Djuanda/Kabinet Karya resmi dilantik tanggal 9 April 1957. Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen karena negara dalam keadaan darurat, namun tetap terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.

• Keberhasilan: Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda; Terbentuknya Dewan Nasional; Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah;

• Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Multiple Choice

Transisi kekuasaan dari Kabinet Ali II ke Kabinet Juanda terjadi melalui jalan kekerasan.

SEBAB

Pasca jatuhnya Kabilet Ali Sastroamijoyo II di luar Jawa timbul pemberontakan PRRI dan Permesta.

(SBMPTN 2013)

• A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat

• B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukan hubungan sebab -akibat

• C. Jika pernyataan benar dan alasan salah

• D. Jika pernyataan salah dan alasan benar

• E. Jika pernyataan salah dan alasan salah

DEKLARASI DJUANDA

• Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda yakni, Teritoriale Zee en en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.

• Isi Deklarasi Djuanda : Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:

  - Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat; Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas negara Kepulauan; Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI

KEBIJAKAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

• Gunting Syafruddin = kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang dilakukan Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.

• Gerakan Benteng = sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto

• Nasionalisasi De Javasche Bank = Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis

• Sistem Ekonomi Ali-Baba = pengusaha non-pribumi harus membantu orang pribumi dalam usahanya dengan memberi pelatihan kepada pengusaha pribumi, dengan memberi kredit pada pengusaha pribumi

Multiple Choice

Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah ....

(Soal SBMPTN 2016)

• Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas

• Indonesia menginginkan laut-laut antarpulau menjadi wilayah teritorial

• Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut

• Indonesia berusaha memperluas Zona Ekonomi Ekslusif

• Indonesia menolak wilayahnya dilalui kapal-kapal asing

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 & DEMOKRASI TERPIMPIN

• Isi Dekrit Presiden 1959 : Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950; Pembubaran Konstituante

• Penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu: Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 Soekarno membentuk MPRS, DPR-GR dan DPAS melalui Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Soekarno memihak blok Timur dengan membenuk poros Jakarta-Peking-Hanoi-Pyongyang. Melakukan pembangunan proyek Mercusuar saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.

• Faktor penyebab keruntuhan Demokrasi Terpimpin, di antaranya: Adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30S; Krisis ekonomi nasiona; Tingkat inflasi yang tinggi; Penyimpangan yang dilakukan Soekarno terhadap konstitusi; Kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi

  
  

Multiple Choice

Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin adalah .... (SBMPTN 2017)

• Diselenggarakannya pemilu setahun setelah pengumuman Dekrit Presiden

• Perlunya pemimpin tunggal yang berwibawa dalam menjalankan pemerintahan

• Berlakunya UUDS 1950 menjadi undang-undang dasar permanen

• Berlakunya UUD 1945 menjadi undang-undang permanen

• Perlunya amandemen UUD 1945 menyangkut penetapan presiden seumur hidup

Multiple Choice

Pada dekade 1950-an pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan nama Program Benteng. Kebijakan ini bertujuan ....

1. Memperkuat sektor swasta

2. Membangun kemandirian pengusaha kecil

3. Mengembangkan sektor produksi

4. Membentuk kelompok pengusaha pribumi yang kuat

(Soal SBMPTN 2014)

• A. Jika 1, 2, dan 3 benar

• B. Jika 1 dan 3 benar

• C. Jika 2 dan 4 benar

• D. Jika hanya 4 yang benar

• E. Jika semua benar

KEADAAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Masa inflasi terus terjadi hingga masa Demokrasi Terpimpin. Sejak dekrit presiden 5 Juli 1959, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi, namun upaya ini belum berhasil. Salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Apakah itu? Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pada saat itu rupiah didevaluasi dari 1 USD = Rp11.40 menjadi 1 USD = Rp45.

MANIFESTO KEBUDAYAAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

• Manifes kebudayaan adalah konsep kebudayaan yang mengusung humanisme universal

• Manifes Kebudayaan ini adalah bentuk respon dari teror-teror dalam ranah budaya yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)

• Oleh orang-orang Lekra, Manifes Kebudayaan yang sering disebut Manifes Kebudayaan diplesetkan oleh orang-orang Lekra menjadi manikebo yang artinya sperma kerbau

Multiple Choice

Salah satu penyebab kegagalan perenomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah ....

(Soal SBMPTN 2018)

• Terjadinya krisis ekonomi global

• Terjadinya inflasi karena pencetakan uang baru

• Adanya boikot barang-barang Indonesia di luar negeri

• Adanya blokade ekonomi oleh negara-negara asing

• Gagalnya ekspor barang ke luar negeri

Multiple Choice

Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah RI mengeluarkan manifesto kebudayaan untuk menyatukan para seniman dan budayawan Indonesia.

SEBAB

Seniman dan budayawan yang berafiliasi pada Partai Komunis (PKI_ mendirikan Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA).

(SBMPTN 2015)

• A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab-akibat

• B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat

• C. Jika pernyataan benar dan alasan salah

• D. Jika pernyataan salah dan alasan benar

• E. Jika pernyataan salah dan alasan salah