Kerja Paksa

Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa

zaman Hindia Belanda

Pemerintahan Bataaf

Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, dan terbentuklah Republik Bataaf (1795-1806) yang merupakan bagian Prancis. Kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia adalah Herman Williem Daendels (1808-1811) dan Jan Willem Janssen (1811).

Jalan P0s

Gambar di samping adalah peta jalan Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1.000 kilometer dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer-Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Repulik Bataaf (Prancis)

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

• Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

• Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

• Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

• Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat:

• Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

• Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung

• Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

• Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

• Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.

• Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

• Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

lanjutan

• Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

• Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels menimbulkan

• kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

• munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

• pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

• kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan,

• pencopotan Daendels

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang

Isi Kapitulasi Tuntang

• Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.

• Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris

• Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).