Kekuasaan Negara

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mefri Fredyansa, S.Pd

EVALUASI

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Multiple Choice

Teori kekuasaan Negara terbagi menjadi dua teori, yaitu teori menurut Jhon Locke dan teori menurut Montesqueu. Pada teori kekuasaan menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan

• Konstitutif

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Multiple Choice

Suatu negara harus menjalin hubungan luar negeri, untuk melangsungkan pemerintahannya, karena tidak ada satupun negara yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk itu diperlukan suatu Lembaga yang menangani urusan Luar Negeri yang dalam teori Jhon Lock dikenal dengan nama Lembaga …

• Konstitutif

• Legislatif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Multiple Choice

KekuasaanYudikatif adalah kekuasaan peradilandalam kekuasaannya menjaga undang-undang, peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang harus ditaati dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukumMenurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

• MPR, DPR, DPRD dan DPD

• Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

• Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

• Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

Multiple Choice

Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …

• Konstitutif

• Legislatif

• Legislatif

• Yudikatif

• Eksaminatif

Multiple Choice

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan