KEMENTERIAN NEGARA RI

KEMENTERIAN NEGARA RI

by Hilda Triani

Multiple Choice

Dasar hukum yang mengatur Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri adalah ...

• Pasal 7A UUD NRI 1945

• Pasal 17A UUD NRI 1945

• Pasal 17 UUD NRI 1945

• Pasal 14 UUD NRI 1945

• Pasal 7B UUD NRI 1945

Multiple Select

Berikut adalah daftar landasan hukum tentang Kementerian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Pilihlah mana yang benar!

• Pasal 17 UUD NRI 1945

• Perpres RI No. 3 Tahun 2013

• Perpres RI No. 145 Tahun 2015

• Perpres RI No. 68 Tahun 2018

• Perpres RI No. 67 Tahun 2019

Multiple Choice

Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas ...

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

• Menggantikan posisi wakil presiden untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

• Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Multiple Select

Berikut adalah daftar kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan Perpres RI No. 3 Tahun 2013. Pilihlah mana yang benar!

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP

• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI

• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional disingkat BAKOSURTANAL

• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS

Multiple Choice

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada

• Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat yang terkait

• MPR

• Rakyat secara langsung

• Melalui menteri atau pejabat dibawah DPR

• Melalui Menteri atau pejabat setara dengan DPR