Latar Belakang Kebangkitan Nasional 1908

Latar Belakang Kebangkitan Nasional 1908

by Metta Octaviani

​Latar Belakang Kebangkitan Nasional 1908

​Penjajahan Belanda dimulai sejak berdirinya Vereenidge Oost Indische Compagnie (VOC) pada 20 maret 1602. Dalam perkembangannya VOC melakukan strategi “adu domba” (devide at impera) yaitu kekuatan hasut menghasut menumbuhkan kebencian antar anggota kerajaan atau antara satu dan lainnya. Politik adu domba berhasil melumpuhkan kesolitan kerajaan. Semangat persatuan luntur dan kondisi masyarakat tidak menentu karena VOC melakukan berbagai bentuk kekerasan kepada rakyat Indonesia.

​Rakyat indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa sekitar tahun 1808 – 1811. Rakyat Indonesia dipaksa membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan nyaris tanpa balas jasa. Mereka tidak diberikan waktu istirahat dan makanan yang cukup. Kerja paksa itu dikenal dengan nama “Rodi”. Rodi dilakukan untuk kepentingan militer Belanda.

​

​Belanda juga menerapkan tanam paksa atau cultuurstelsel. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch pada 1828. Pribumi diminta secara paksa menanam komoditas yang dibutuhkan penjajah. Hasilnya harus dijual kepada pihak penjajah dengan harga murah.

​Masyarakat indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena penjajahan. Tekanan penjajahan menimbulkan perlawanan di berbagai daerah Indonesia. Perlawanan bersifat kedaerahan dan dilakukan dalam waktu tidak bersamaan antara satu daerah dengan daerah lain, membuka peluang bansa asing untuk memperluas daerah jajahan. ​Akibatnya, penjajahan terjadi hampir di seluruh Nusantara.

​Berikut ini ciri – ciri perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda sebelum lahirnya kebangkitan nasional:

1. Perlawanan bersifat kedaerahan dan tidak ada komunikasi antardaerah sehingga rakyat antardaerah mudah diadu domba oleh penjajah.

2. ​Perlawanan dari daerah bersifat negative. Perlawanan dilakukan dengan berpindah tempat ke daerah yang tidak atau belum terjangkau oleh kekuasaan penjajah. Akibatnya, daerah jajahan semakin luas.

3. Perlawanan terlalu bergantung pada kekuatan seeorang pemimpin yang mempunyai kepribadian untuk mengatur rakyatnya.

​Pemerintah kolonial Belanda mulai mengurangi praktik - praktik eksploitasi yang sering dilakukan sebelum akhir abad XIX. Kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kritikan yang dilontarkan tokoh - tokoh liberal dan humanis. ​Salah satu kritik cukup tajam dilontarkan oleh Conraad Theodore Van Deventer dalam sebuah artikel berjudul Een Eereschuld (utang budi).

​

Pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina menerapkan kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijkaan baru itu disebut politik etis. Program politik etis meliputi edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan), dan migrasi (perpindahan penduduk).

​

1. Di bidang pertanian, pemerintah kolonial Belanda membangun saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan sawah dan perkebunan.

2. ​Di bidang transmigrasi, pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan.

​

3. ​Di bidang infrastruktur, pemerintah kolonial Belanda membangun jaringan transportasi seperti jalur kereta api Jawa - Madura dan trem listrik di Batavia

​4. Di bidang pendidikan ditandai dengan berdirinya berbagai sekolah utuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia.