reformasi

MASA Reformasi

By Dwi Hartini

BJ. HABIEBIE

​5 KEBIJAKAN POLITIK HABIEBIE

1. Pembebasan tahanan politik

2. Kebebasan Pers

3. Pelaksanaan referendum kemerdekaan Timor Leste

4. Penyelenggaraan Pemilu Bebas dan Demokratis

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN EKONOMI

1.Merekapitulasi perbankan.

2.Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

3.Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat sehingga di bawah Rp.10.000.

4.Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

5.Merekontruksi perekonomian Indonesia.

6.Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang negeri.

7.Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan yang tidak sehat.

8.Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

KEBIJAKAN BUDAya Habiebie

1.Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu.

2.Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

Some text here about the topic of discussion

​kebijakan sosial Habiebie

Pada era pemerintahan BJ Habibie jumlah penduduk miskin diklaim sedikit turun menjadi 48,4 juta pada tahun 1999 (BPS, 2003: 576).

• Selama periode 1998-1999, Presiden BJ Habibie mengimplementasikan sejumlah program yaitu

(a) program jaringan penyelamatan sosial (JPS),

(b) beras subsidi untuk masyarakat,

(c) dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera,

(d) beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, (e) program padat karya.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

ABDURRAHMAN WACHID

​KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR

1). membubarkan departemen penerangan dan departemen sosial

2). berkunjung ke Soeharto

3). usul penghapusan TAP MPR tentang PKI

4). memecat dua menteri dengan dugaan korupsi

5). mengubah keformalan istana kepresidenan

6). Ancam membubarkan parlemen

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN EKONOMI GUS DUR

Sejumlah kebijakan seperti

1. upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI,

2. bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%),

3. otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negri tidak populer dalam masyarakat dan menuai protes.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​

Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukan gejala-gejala kepulihan dimasa Pemerintah BJ Habibie meresahkan publik dan para investor.Nilai tukar Rp. terhadap Dolar AS yang semula Rp.7.500 (1999) menjadi Rp.9.800 (2001),pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) turun dari 580 menjadi 458,begitu pun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% (2000) menjadi 3,6% (2001).Sebaliknya tingakat inflasi meningkat drastis menjadi 2% (1999) menjadi 12,6% (2001).

​

​Di luar itu,pemerintah Gus Dur bukannya tanpa capaian.melalui desentralisasi fiskal,Pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan.Selain itu,juga ada proyek pedesaan,mulai dari pembangunan infrastuktur seperti jalan,jembatan,dan saluran sanitasi dan irigasi,juga memberikan bantuan Kredit usaha Mikro.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN SOSIAL GUSDUR

Kemiskinan diklaim turun lagi menjadi 38,7 juta jiwa (19,14 %) pada tahun 2000 (BPS, 2003:576).

• selama periode 2000-2001, Presiden Gusdur mengimplementasikan sejumlah program pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

(a) pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin,

(b) perbaikan lingkungan rumah tinggal,

(c) pengembangan budaya usaha masyarakat miskin,

(d) subsidi air bersih,

(e) kompensasi kenaikan harga BBM di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan angkutan umum

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN BUDAYA GUSDUR

• Keputusan Presiden (KEPRES)  No 6 Tahun 2000, berisi mengenai pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

• Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional, hal ini untuk menghormati adat dan budaya dan warga keturunan Cina di Indonesia.

• Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia.

• Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, bendera Papua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

​KEBIJAKAN POLITIK MEGAWATI

• Menerapkan otonomi daerah serta pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya alamnya untuk kepentingan masyarakat setempat.

• Menyelenggarakan Pemilu 2004 untuk memilih anggota dewan legislatif kemudian diikuti pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung  oleh rakyat.

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN EKONOMI MEGAWATI

• Merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh untuk dapat menggerakkan sektor riil dan keuangan sehingga dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi.

• Arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) lima tahun.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

KEBIJAKAN SOSIAL MEGAWATI

Selama periode 2001-2004 sejumlah prograam diimplementasikan:

• (a) Listrik murah untuk rumah tangga miskin,

• (b) Subsidi untuk masyarakat kurang mampu,

• (c) Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro,

• (d) Subsidi pupuk,

• (e) Pelayanan kesehatan.

• Messki banyak program yang dijalankan, pada era ini angka kemiskinan secara keseluruhan justru tidak menurun, sebailiknya justru meningkat.

• Program yang dijalankan patut dipertanyakan. Bahkan, meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, ternyata penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada era-era pemerintahan ke tiga presiden tersebut begitu lambat pada pasca krisis ekonomi, dengan penurunan angka yang sangat kurang signifikan

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN BUDAYA MEGAWATI

Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati, masyarakat berpegang pada kebudayaan indonesia.

Pada masa pemerintahan Megawati, pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2004 sebagai tahun budaya

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pencanangan tahun budaya itu dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, pada tanggal 23 Februari 2004 di Gedung Prof. Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh.

Momentum tahun 2004 sebagai tahun kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu kesadaran untuk menggali kembali nilai-nilai budaya asli daerah Aceh yang juga budaya nasional serta komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik sosial politik dan kesejahteraan atau pembangunan Aceh melalui pendekatan budaya dan adat yang diyakini dan berlaku secara turun temurun sekaligus etentitas masyarakat Aceh.

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

SOESILO BAMBANG YUDOYONO

​KEBIJAKAN POLITIK SBY

• Dibentuknya Detasemen Khusus, unit ini selanjutnya disebut dengan Densus 88. Unit ini adalah bagian dari POLRI untuk menanggulangi dan menangani tindakan teroris. Sesuai dengan Undang-Undang, Densus 88 berwenang untuk menanggulangi teroris sehingga ketertiban dan keamanan dalam negeri.

• Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), lembaga ini telah diatur di Perpres No 46 Tahun 2010 yang berdiri sendiri non-kementrian. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam).

Some text here about the topic of discussion

​

• Dibentuknya Dewan Keamanan Nasional, diawali dengan diaktifkannya Desk Anti-teror dari Kodam, Kodim, dan Koramil. Hal ini bertujuan untuk menuntaskan pemberantasa terorisme di Indonesia. Selain itu, dewan ini juga dilengkapi dengan penanganan masalah-masalah keamanan seperti konflik politik dalam negeri dan daerah lain.​

• Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini juga berdiri sendiri (independen) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan dari manapun dalam melakukan kewenangannya.

• Adanya upaya menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua, dalam hal ini atensi betul-betul ditujukan untuk permasalahan ini. Forum-forum pembicaraan mengenai masyarakat Aceh dan Papua secara efektif diadakan demi mencapai kesepakatan bersama. Hal ini menimbulkan beberapa hasil, salah satunya adalah adanya kebijakan otonomi khusus untuk daerah Papua.

​

​

​KEBIJAKAN EKONOMI SBY

Pertama, kebijakan pengamanan APBN-P 2012. "

kedua adalah kebijakan untuk peningkatan penerimaan negara.

Ketiga, adalah kebijakan gerakan bersama di tingkat nasional untuk penghematan energi secara total.

keempat adalah kebijakan penggunaan gas domestik.

kelima adalah kebijakan untuk meningkatkan investasi

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

KEBIJAKAN SOSIAL SBY

a) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri,

b) program keluarga harapan (PKH),

c) subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin),

d) bantuan siswa miskin (BSM),

e) program asuransi kesehatan masyarakat miskin (askeskin)/jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas),

f) program bantuan langsung tunai (BLT),

g) program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​KEBIJAKAN BUDAYA SBY

KEBIJAKAN PENDIDIKAN meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun

Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum,kualitas guru dan penyediaan buku-buku yang berkualitas

Subject | Subject

Some text here about the topic of discussion

​

Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi.

• kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu.

keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia

​

​- DWI HARTINI

SIMAK DAN PAHAMI DENGAN BAIK

SEMOGA SUKSES