ORDE BARU

ORDE BARU

By Irma Suryani

​BAIKLAH DEMIKIANLAH MATERI ORDE BARU , SAMPAI JUMPA PADA MATERI SELANJUTNYA

​LATAR BELAKANG

Masa pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).​

Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu, Gestok, atau G30S / PKI), yaitu aksi kudeta PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya.​

Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau tiga tuntutan rakyat​

​

​Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:

1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya.

2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dari unsur-unsur PKI, seperti wakil Perdana Menteri I, Drs. Soebandrio.

3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan, dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an.

​Kebijakan Pemerintah Orde Baru

1. Kebijakan Ekonomi

Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.

Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kebijakan Politik

Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI.

Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat.

Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi.

​

​Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965.

3. Kebijakan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh.

​Kelebihan Orde Baru

1. Meningkatnya GDP per kapita Indonesia. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanyalah $70 dan berhasil mencapai lebih dari $1000 pada tahun 1996.

2. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa orde lama berhasil diimplementasikan pada masa orde baru.

3. Semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun.

4. Kebutuhan pangan semakin tercukupi.

5. Keamanan dalam negeri semakin meningkat.

6. Gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh sukses dilaksanakan.

7. Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing, sehingga menerima banyak dana dari luar negeri.

8. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sukses dilaksanakan.

​Kekurangan (Kelemahan) Orde Baru

1. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat.

2. Pembangunan negara tidak merata, dan muncul perbedaan mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk pembangunan pada pusat kota.

3. Rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi.

4. Tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya.

5. Hak Asasi Manusia masih belum diperhatikan dengan benar, dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh, operasi rahasia Petrus (Penembakan Misterius).

6. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa, sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas.

7. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang.