Modul Ajar IPS Kelas 9 BAB 4 (1)

MASA KEMERDEKAAN & MASA REFORMASI DI INDONESIA​

Rangkuman Masa Kemerdekaan (1945–1950)

a. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia.

1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). i Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. a). Sidang Pertama BPUPKI Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. b). Sidang Kedua BPUPKI Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD).

2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya.Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta.

​

​

b. Peristiwa Rengasdengklok

Rangkuman Masa Kemerdekaan (1945–1950), Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perbedaan pendapat yang melatarbelakangi peristiwa Rengasdengklok.

c. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada malam hari, 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta, lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Di kediaman Laksaman inilah rumusan teks proklamasi disusun.

d. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

e. Sambutan Rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan

1. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada, Peristiwa ini mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya.

2. Tanggapan di Berbagai Daerah terhadap Proklamasi Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Indonesia.

Sejumlah tindakan reformasi penting adalah:

• Dimulainya kebebasan pers

• Pemberian izin pendirian partai-parti politik dan serikat-serikat buruh baru

• Pembebasan tahanan-tahanan politik

• Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun

• Desentralisasi kekuasaan ke daerah

Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Suharto.

Waktu Presiden Suharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Suharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai Reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.

REFORMASI

Indonesia Pada Masa Kemerdekaan ( 1945 - 1950 )

Persiapan Kemerdekaan indonesia

Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik

semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso

menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI)

Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945.

a). Sidang Pertama BPUPKI

Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu :

Mr. Mohammad Yamin, Mr

Soepomo, dan

Ir Soekarno.

Sampai akhir masa sidang pertama ini

belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggota Sembilan orang

yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dinamakan ‘Panitia Sembilan’. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945.

b). Sidang Kedua BPUPKI

Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat

kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh soepomo

Pada tanggal 14 Juli 1945

Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno

melaporkan hasil kerja panitia yaitu:

• Pernyataan Indonesia Merdeka.

• Pembukaan Undang-Undang Dasar.

• Batang Tubuh UUD.

Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan

tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah

Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD.

Pelantikkan PPKI

Tugas utama PPKI Adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil tiga tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Wiedyodiningrat dipanggil ke Saigon/Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut, yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera

2). Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Mohammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Achmad Subardjo.

Multiple Choice

Sidang pertama BPUPKI membahas tentang. ...

• Dasar Negara

• Lagu kebangsaan

• Presiden RI

• MPR

Open Ended

Sebutkan 5 tindakan reformasi berdasarkan penjelasan di slide ke 4