MATERi PPKN XII

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

​BAB I

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut
dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak
asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga Negara

Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai
anggota dari sebuah negara.
Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara
dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitutional adalah hak-hak yang
dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul
berdasarkan jaminan undangundang dan peraturan perundangundangan di bawahnya.
Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status
kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang
saling berkaitan.

Substansi hak dan kewajiban warga negara

dalam Pancasila

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Ideal Pancasila
adalah nilai dasar yang terkandung dalam ke lima sila Pancasila

Hak dan kewajiban warga negara dalam Nilai Instrumental Pancasila
adalah Penjabaran dari nilai – nilai Pancasila menjadi pedoman dari pelaksanaan
ke lima sila Pancasila. Umumnya berbentuk konstitusi, peraturan perundang –
undangan , peraturan daerah, dan lainya
Contoh: Pasal 27 ayat 1. segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. ( berkaitan dengan sila 2 Pancasila)

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Praksis Pancasila
adalah bentuk kongkrit / realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan
sehari – hari berupa tingkah laku atau perbuatan

Nilai Pancasila

Sila- sila Pancasila

(sebagai dasar)

Peraturan

(untuk melaksanakan kelima

sila )

Perilaku/ perbuatan

Nilai ideal

Nilai

instrumental

Nilai praksis

1.UUD NRI
Tahun 1945
2. Tap MPR
3. UU
4. Perpu
5. Perda
6. dll

Kasus Pelanggaran hak dan Pengingkaran

kewajiban warga negara

Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban Warga Negara
1.

Sikap Egois dan mementingkan diri sendiri

2.

Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

3.

Tidak toleran

4.

Penyalahgunaan kekuasaan

5.

Ketidaktegasan aparat penegak hukum

6.

Penyalahgunaan teknologi

Kasus pengingkaran kewajiban warga negara
1. Melakukan pelanggaran hukum
2. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara
3. Pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia
4. Pengingkaran kewajiban untuk usaha dalam pertahanan dan

keamanan negara

5. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti Pendidikan dasar

Penanganan pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban

Upaya Pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban
1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakan
2. Mengoptimalkan peran Lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban

(seperti KPK, KOMNASHAM, KPAI)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan public
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan Lembaga politik setiap upaya

penegakan hak dan kewajiban warga negara

5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip – prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara
6. Meningkatkan profesionalisme Lembaga keamanan dan pertahanan negara
7. Meningkatkan kerja sama antar masyarakat

Upaya masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran
kewajiban
1. Proses sosialisasi kewajiban yang harus dilakukan warga negara
2. Tindakan aktif oleh warga negara /apparat penegak hukum agar pengingkaran

tidak terjadi

Penanganan pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban

Upaya Pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban
1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakan
2. Mengoptimalkan peran Lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban

(seperti KPK, KOMNASHAM, KPAI)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan public
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan Lembaga politik setiap upaya

penegakan hak dan kewajiban warga negara

5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip – prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara
6. Meningkatkan profesionalisme Lembaga keamanan dan pertahanan negara
7. Meningkatkan kerja sama antar masyarakat

Upaya masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran
kewajiban
1. Proses sosialisasi kewajiban yang harus dilakukan warga negara
2. Tindakan aktif oleh warga negara /apparat penegak hukum agar pengingkaran

tidak terjadi

– 1. Berikan contoh tindakan kongkrit berdasarkan nilai praksis Pancasila dalam

keluarga,sekolah dan masyarakat ( bentuk kongkrit dari Pancasila sila berapa )

– 2. carilah contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

negara yang ada di lingkungan sekitarmu.

– Apakah ada pelanggaran nilai ideal dan instrumental Pancasila dari kasus

tersebut

– Apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam

kasus tersebut

– Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak

dan pengingkaran kewajiban

– Apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban warga negara

TUGAS

– 1. Berikan contoh tindakan kongkrit berdasarkan nilai praksis Pancasila dalam

keluarga,sekolah dan masyarakat ( bentuk kongkrit dari Pancasila sila berapa )

– 2. carilah contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga

negara yang ada di lingkungan sekitarmu.

– Apakah ada pelanggaran nilai ideal dan instrumental Pancasila dari kasus

tersebut

– Apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam

kasus tersebut

– Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak

dan pengingkaran kewajiban

– Apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban warga negara

TUGAS